Connect with us

Uncategorized

Curhat: 4,5 Tahun Antara Realita & Derita Pelaku Usaha

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Indonesia adalah negara besar dengan Sumber Daya Alam yang melimpah. Namun, itu semua tidak akan berarti apa-apa tanpa kepemimpinan yang kuat serta mengajak aktif sektor swasta yang memiliki peran signifikan dalam membangun Republik ini.

Namun yang terjadi saat ini, kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta tidak berjalan secara beriringan sehingga banyak pelaku usaha mengalami kesulitan akibat kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik dalam 4,5 tahun ke belakang.

Terkait hal tersebut, APNAS mengadakan kegiatan diskusi bareng aliansi pengusaha nasional DKI Jakarta bertema “4,5 tahun curhatan pelaku usaha : Realita dan Derita Pengusaha Kecil sampai Besar” yang diadakan pada Senin 9 April 2019 ditempat Hotel Century Park Senayan Jakarta pukul 15:00 18:00.

Acara ini diisi oleh para pengamat ekonomi dan pembisnis terkemuka serta para Pengusaha yang mewakili kelompok pengusaha millenial seperti: Rizal Ramli (ex. Menko Maritim), Erwin Aksa (penggagas Apnas), Suryani Motik (pengusaha ekspor-impor), Wisnu Wardhana (pengusaha sawit & energi), Pria Djan (pengelola Tanah Abang), Amran Nukman (pengusaha properti), Randi Wibawa (praktisi hukum), Muhammad Assad (pelaku start-up & teknologi)

Penggagas sekaligus Ketua Umum APNAS, Erwin Aksa mengungkapkan, APNAS dengan bangga menyuarakan aspirasi dan jeritan para Pengusaha DKI Jakarta khususnya, dan para Pengusaha seluruh Indonesia pada umumnya. Agar pemerintahan selanjutnya dapat menggandeng para Pengusaha untuk turut serta dalam pembangunan negara.

“Agar sektor swasta tidak hanya sebagai penggembira diantara pembangunan yang hanya dikuasai oleh BUMN atau bahkan oleh Asing,” tambahnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Muhammad Assad, Ketua Umum APNAS DKI Jakarta yang juga adalah pelaku star-up & teknologi dan selaku penyelenggara kegiatan menyampaikan, bahwa APNAS sangat mendukung pemerintahan yang dapat membawa negara ini ke arah Adil dan Makmur.

“Serta merangkul para Pengusaha, khususnya Pengusaha Muda yang ada di DKI dan Indonesia agar pertumbuhan ekonomi ini dapat dirasakan dari Barat sampai Timur Indonesia,” tambahnya

APNAS juga mengajak para Pengusaha lebih kritis dalam menyikapi setiap kebijakan yang diambil pemerintah serta mendorong arah pembangunan yang sehat dan jauh dari KKN. Sikap kritis diambil karena menginginkan Indonesia yang adil dan makmur, “ujar” M. Assad. (Amhar)

Continue Reading
980 Comments

980 Comments

  1. Pingback: buy cialis tadalafil0 with pay pal

  2. Pingback: order furosemide

  3. Pingback: fastest delivery of generic cialis

  4. Pingback: new tinder

  5. Pingback: viagra from canada

  6. Pingback: free dating sites naughty

  7. Pingback: plenty of fish dating site of free dating p

  8. Pingback: free couples dating sites

  9. Pingback: free dating sites uk oasis

  10. Pingback: free interracial dating sites

  11. Pingback: is cialis covered by blue cross blue shield

  12. Pingback: free dating for black singles

  13. Pingback: catholic singles dating free

  14. Pingback: free no fees dating sites

  15. Pingback: free black dating site with no charge

  16. Pingback: smooch free online dating

  17. Pingback: asian free dating

  18. Pingback: free on online dating sites

  19. Pingback: free online dating sites review

  20. Pingback: dating search free

  21. Pingback: keto diet and kidneys

  22. Pingback: cloud bread keto

  23. Pingback: keto delivery

  24. Pingback: va hydroxychloroquine study

  25. Pingback: hydroxychloroquine for corona

  26. Pingback: hydroxychloroquine rheumatology

  27. Pingback: how effective is cialis

  28. Pingback: erectile dysfunction causes

  29. Pingback: gay dating piss

  30. Pingback: gay dating utah

  31. Pingback: gay dating sites 2021

  32. Pingback: canadian pharmacy meds review

  33. Pingback: regcialist.com

  34. Pingback: time curve for ivermectil effectiveness

  35. Pingback: ceftriaxone and stromectol

  36. Pingback: dapoxetine medication

  37. Pingback: top 10 gay dating site

  38. Pingback: omeprazole for cats

  39. Pingback: stopping fluoxetine

  40. Pingback: sertraline erectile dysfunction

  41. Pingback: japan gay dating site

  42. Pingback: gay karate teenagers dating

  43. Pingback: uncensored gay dating

  44. Pingback: gay dating sites mumbai

  45. Pingback: canadian pharmacy generic viagra

  46. Pingback: ivermectin for cough

  47. Pingback: gay dating his dad

  48. Pingback: viagra professional

  49. Pingback: viagra prices

  50. Pingback: buy sildenafil

  51. Pingback: sildenafil 50mg

  52. Pingback: use of plaquenil capsule

  53. Pingback: sex pills cialis

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending