Connect with us

Uncategorized

2019, Kerawanan Perlindungan Konsumen Cenderung Meningkat

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN (National Consumer Protection Agency the Republic of Indonesia) adalah Iembaga yang memiliki tugas dan fungsi antara Iain melakukan upaya yang diperlukan, termasuk memberikan saran/rekomendasi pemerintah guna memajukan perlindungan konsumen.

BPKN dibentuk berdasarkan amanah UU No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. lntegritas Perlindungan Konsumen hanya dapat terwujud bila RUU Perlindungan Konsumen yang tengah disusun mampu mengakomodir sebesar-besarnya konsekuensi dari dinamika transaksi secara berkeadilan.

Ardiansyah, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyampaikan, mengawali tahun 2019, pada Januari-Maret 2019, kerawanan perlindungan konsumen masih cenderung meningkat, baik jenis maupun intensitasnya.

“Berbagai insiden terkait transaksi konsumen semakin meningkat, terutama di beberapa sektor yang sesuai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen menjadi prioritas,” ujar Ketua BPKN dalam Konferensi Pers dengan tema “Ketahanan Perlindungan Konsumen masih Tetap Rawan” pada Senin, 8 April 2019, di Ruang Rapat BPKN, Gedung 1 Lt.8 Kementerian Perdagangan,Jl. M.I. Ridwan Rais No.5, Jakarta Pusat

Ardiansyah menjelaskan, bahwa perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.

Perlindungan Konsumen adaIah amanat konstitusi 1945 yakni: Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan Sosial, tambahnya.

Dari total pengaduan itu, terdapat tiga sektor prioritas yang kemungkinan ‘meledak’ menjadi ancaman kepentingan nasional jika tidak ditangani dengan baik. Ketiga sektor itu yakni perumahan, transportasi, dan e-commerce, “Ungkap” Ketua BPKN, Ardiansyah. (Amhar)

Continue Reading
35 Comments

35 Comments

  1. Pingback: hydroxychloroquine maker

  2. Pingback: hydroxychloroquine risk of death

  3. Pingback: hydroxychloroquine zinc dose covid

  4. Pingback: ivermectil dispersible 12mg

  5. Pingback: priligy for copd

  6. Pingback: stromectol antiparasitic price

  7. Pingback: plaquenil for gallbladder infection

  8. Pingback: xicillin capsule uses

  9. Pingback: stromectol for stomach pain

  10. Pingback: dosage for ivermectin

  11. Pingback: ivermectin 12 mg 5 cc

  12. Pingback: antiparasitic tablets

  13. Pingback: ivermectina covid 19

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Menuju 2045, Wujudkan Indonesia Maju

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Jika dibandingkan dengan negara-negara Korea, Jepang, China, bahkan juga Vietnam, kita masih jauh lebih baik, karena waktu mereka mulai melaukan pembangunan, kondisinya lebih berantakan dari kita,” kata Nugroho Dewanto saat menjadi narasumber pada Peluncuran Buku Indonesia Menuju 2045 di Lemhannas RI, (6/10/2021).

Lebih lanjut Nugroho memaparkan, kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sebelumnya Indonesia sempat masuk ke level pendapatan menengah ke atas, namun karena pandemi Covid-19, turun level menjadi pendapatan menengah ke bawah.

Dia tambahkan, tidak hanya kondisi ekonomi yang mengalami penurunan, namun kesehatan generasi emas Indonesia juga masih perlu dibenahi. Sekitar 54% angkatan kerja di Indonesia terindikasi menderita stunting, yang tersebar di sektor kerja swasta, birokrasi sipil, kepolisian, dan kemiliteran.

“Kondisi stunting ini sangat memprihatinkan dan mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas SDM di Indonesia, terutama pada usia produktif,” jelas Nugroho.

Oleh sebab itu, Nugroho menyampaikan ada tiga pondasi yang dimiliki negara maju untuk membenahi masalah tersebut, yaitu, investasi di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan saat bersamaan membangun infrastruktur secara massive. Selain itu, juga melakukan investasi pada riset di bidang STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Peluncuran buku Indonesia Menuju 2045 berlangsung pada  Rabu, 6 Oktober 2021,  pukul 15.00 s.d. 18.00 WIB dilaksanakan secara hybrid dengan menghadirkan narasumber terkemuka

Narsum tersebut di antaranya, Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn.) Agus Widjojo; Menteri Koordinator Bidang Pembangunan manusia dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P; Direktur Eksekutif CSIS, Phillips J. Vermonte; Penulis Buku Indonesia Menuju 2045, Nugroho Dewanto; serta Direktur Komunikasi Kompas Group, Glory Ojong. Hadir sebagai moderator Wakil Pemred Kompas, Tri Agung Kristanto.

Kegiatan ini diharapkan mampu menggambarkan capaian dan juga tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka. Sehingga Indonesia mampu bersaing dengan negara lain untuk mewujudkan generasi emas Indonesia Maju. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Berpotensi Rugikan Rakyat, Presidium GEKANAS Tolak IPO PLN

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan aliansi 18 Serikat Pekerja tingkat Nasional termasuk didalamnya Serikat, Akademisi, Peneliti dan Advokat atas nama rakyat Indonesia, mendukung perjuangan SP PLN Group dan Menolak rencana kebijakan Holdingisasi dan Initial Public Offering (IPO)

Adapun Aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional, yakni: FSP KEP SPSI, FSP LEM SPSI, FSPI, FSPKEP-KSPI, PPMI’98, FSP PAR REF, FSP RTTM SPSI, FSP TSK SPSI, FSP PPMI KSPI, IKAGI, GOBSI, GASPERMINDO, PPIP, SP PLN, SP PJB, SPDAG, FSPBI, ELKAPE, PAKKAR.

Kepada media, Koordinator Presidium GEKANAS, R. Abdullah mengatakan, Privatisasi dengan meliberalisasi tenaga listrik negara berbasis Initial Public Offering (IPO), akan berpotensi menimbulkan pertentangan dengan amanat dan perintah Konstitusi negara.

“Sebab, dengan melakukan Privatisasi Perusahaan Plat Merah yang bernama PT.PLN (Persero), maka kepemilikannya akan berubah menjadi Milik Umum (Swastanisasi). Padahal tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak,” ungkapnya, Selasa (5/10/2021).

Menurutnya, Privatisasi terhadap PT. PLN dengan dalih program Holdingisasi dan IPO, menunjukkan Pemerintah sebagai Penyelenggara Negara tidak taat azas dalam melaksanakan atau mengimplementasikan amanat dan perintah Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

“Masyarakat sebagai pengguna Listrik Negara patut mengantisipasi bahwa Privatisasi berpotensi besar menimbulkan peningkatan biaya produksi bagi dunia usaha, akibat kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara berkelanjutan demi mecapai keuntungan PT. PLN (Persero) sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran pemilik modal (saham),” ujar R. Abdullah. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Said Iqbal terpilih sebagai ketua Umum Partai Buruh

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – ketua umum (KSPI) Said Iqbal secara resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Buruh 2021-2026. Iqbal/ terpilih dalam deklarasi dan kongres Partai Buruh ke-4 yang digelar pada 4-5 Oktober di Hotel Grand Cempaka, Jakarta.

“Dan ini sudah dimulai dengan 11 elemen yang bergabung dan dipimpin, dan kita percayakan kepada Bung Said Iqbal untuk memimpin di pemilu yang akan datang,” kata mantan Ketua Umum Partai Buruh, Sonny Pudjisasono dalam pidatonya, Selasa (5/10/2021).

Sonny mengatakan bahwa pendirian partai buruh sudah lama ia bicarakan dengan Iqbal. Ia sempat mendorong agar partai buruh ikut dalam Pemilu 2019, namun gagal. Kini, kata Sonny, Partai Buruh diproyeksikan dapat bersaing dalam Pemilu pada 2024.

Ia berharap deklarasi kembali Partai Buruh kali ini bisa belajar dari pendirian partai itu sebelumnya. Ia mengingat peristiwa saat Partai Buruh didirikan pada 2003, dengan penuh gegap gempita. Namun, semangat itu luntur menjelang pemilu.

Ia mengapresiasi saat Partai Buruh menempatkan wakilnya di tingkat kabupaten kota. Namun, ia menyayangkan partai Buruh yang masih gagal menempatkan wakilnya di tingkat pusat dalam beberapa pemilu terakhir.

“[Partai Buruh] masih mampu tetap eksis di dalam dua kali pemilu dan berhasil menempatkan wakil-wakilnya di tingkat provinsi kabupaten dan kota tetapi belum berhasil menempatkan wakilnya di tingkat nasional atau pun DPR RI,” kata dia.

Continue Reading

Trending