Connect with us

Uncategorized

Brahmsiade Mengawali Konser Reguler Jakarta City Philharmonic 2019

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Orkes kota Jakarta City Philharmonic (JCP) memasuki tahun keempat mengadakan program konser regulernya. JCI terbentuk pada November 2016 dengan ditandai konser perdananya yang bertajuk Lanskap Skandinavia di Gedung Kesenian Jakarta.

Konser kedua diadakan pada Desember 2016 dan mampu mengumpulkan hampir 500 orang Kawan JCP saat itu. Pada 2017 dan 2018, orkes yang diaba oleh Budi Utomo Prabowo ini berhasil menggelar sebanyak 16 konser reguler.

“Melihat kesuksesan konser-konser JCP terdahulu, kami merasa mantap melangkah untuk menjadi orkes kota yang dapat diperhitungkan. Hal ini tentu tidak lepas dari dukungan dari pemerintah dan Kawan JCP yang saat ini sudah mencapai kurang lebih 2.600 orang,” ujar Pengaba Utama, Budi Utomo Prabowo.

Jakarta City Philharmonic pertama kali digagas oleh Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) untuk melengkapi kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Tahun 2019 ini, konser reguler Jakarta City Philharmonic didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki (UP PKJ TIM).

Pada konser perdana ini, sebanyak 1.555 orang yang melakukan registrasi daring dalam waktu tiga hari. Sedangkan kapasitas gedung pertunjukan Teater Jakarta hanya mampu menampung 1.200 penonton. Hal tersebut juga yang membuat JCP semakin yakin untuk menghadirkan program yang menarik sekaligus edukasional dan informatif setiap bulannya.

“Kami selaku salah satu penggagas JCP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kesetiaan Kawan JCP sehingga konser reguler orkes ini bisa kembali dilanjutkan, kali ini dengan dukungan penuh dari UP PKJ TIM dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ),” ujar Anto Hoed, Komisaris JCP dan Ketua Komite Musik Dewan Kesenian Jakarta.

Edisi ke-19 ini, JCP mengusung tema Brahmsiade–yang mengacu pada salah satu komposer Eropa Barat terpenting era Romantik, Johannes Brahms. JCP akan membawakan tiga karya, yaitu dua repertoar Brahms: Konserto Ganda dalam A minor, Op. 102 dan Simfoni No. 2 dalam D mayor, Op. 73. Serta akan membawakan satu karya simfonik akan bangsa Matius Shaboone berjudul Tiga Citra Lautan Pertiwi.

Konser JCP edisi #19: Brahmsiade diadakan pada Rabu, 3 April 2019 di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki mulai pukul 19:30 WIB. Konser ini diaba oleh Pengaba Utama, Budi Utomo Prabowo dan Pengaba Tamu, Kevin Atmadja. Serta menghadirkan solis untuk memainkan karya konserto Brahms di atas, yaitu Dany Artvasanto (biola) dan Dani Kurnia Ramadhan (selo). (Amhar)

Continue Reading
302 Comments

302 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: viagra 50mg

  3. Pingback: mens ed pills

  4. Pingback: best erection pills

  5. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

  6. Pingback: generic cialis

  7. Pingback: walmart pharmacy

  8. Pingback: Cialis in usa

  9. Pingback: generic vardenafil

  10. Pingback: levitra cost

  11. Pingback: slot machine games

  12. Pingback: free slots

  13. Pingback: order viagra

  14. Pingback: casino online slots

  15. Pingback: casino slots gambling

  16. Pingback: cash payday

  17. Pingback: cash advance

  18. Pingback: payday loans online

  19. Pingback: viagra for sale

  20. Pingback: online casinos usa

  21. Pingback: online casino real money us

  22. Pingback: 5 mg cialis

  23. Pingback: slots online

  24. Pingback: 5 mg cialis

  25. Pingback: buy cialis

  26. Pingback: cialis to buy

  27. Pingback: cialis 5 mg

  28. Pingback: online casino real money us

  29. Pingback: jackpot party casino

  30. Pingback: real money casino online

  31. Pingback: casino games

  32. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

  33. Pingback: viagra price

  34. Pingback: buy viagra

  35. Pingback: viagra price

  36. Pingback: viagra for men

  37. Pingback: cheap viagra generic

  38. Pingback: viagra online usa

  39. Pingback: generic cialis tadalafil

  40. Pingback: viagra online

  41. Pingback: canadian pharmacy king

  42. Pingback: where to buy cheap viagra online

  43. Pingback: chewable viagra 100mg

  44. Pingback: buy viagra without prescription

  45. Pingback: viagra pills cvs

  46. Pingback: how to buy viagra levitra in usa

  47. Pingback: droga5.net

  48. Pingback: where to buy viagra online reddit

  49. Pingback: www.jueriy.com

  50. Pingback: buy viagra london over counter

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending