Uncategorized

AGS Hadirkan Buku: Pemilu Damai, Berintegritas dan Mensejahterahkan

Published

1 tahun ago

April 1, 2019

admin

JanoerKoening, Jakarta – Bertempat di Ruang GBHN Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, hari ini, Senin 01 April 2019, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa (AGS) menggelar seminar serta peluncuran buku dengan judul “Pemilu Damai, Berintergritas dan Mensejahterakan”.

Buku karya AGS ini adalah yang ke sekian kalinya di launching. Kini politisi senior Partai Golkar yang juga adalah Wakil Rakyat dari Dapil X Provinsi Jawa Barat, dan maju kembali sebagai caleg DPR RI 2019 meluncurkan buku kembali. Sudah beberapa buku menjadi karya Agun sejak dia duduk sebagai wakil rakyat di parlemen mulai era pemerintahan Orde Baru sampai saat ini yang tidak terputus.

Dalam seminar dan peluncuran buku pada kesempatan ini hadir sebagai nara sumber yakni: pengajar ilmu politik pasca sarjana Universitas Nasional (Unas), Dr Alfan Alfian, Direktur Eksekutif Perludem (Titi Angraini MH, pengajar ilmu politik Fisip UI yang juga mantan Komisioner KPU Pusat (Dr Valina Singka Subekti).

Selain itu, tak lupa hadir pula Letjen. (purn) H. Lodewijk F. Paulus, Sekjend DPP Golkar memberi sambutan. Juga tampil sebagai nara sumber Menteri Hukum Hak Azazi Manusia (Menkum HAM) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), M Andi Mattalatta yang kini duduk sebagai anggota Lembaga Pengkajian (Lemkaji) MPR RI.

“Buku ini sangat penting dibaca karena isinya menerangkan makna dari kedaulatan rakyat itu bagaimana. Selama ini kan masalah kedaulatan itu hanya dibicarakan dalam arti yang sangat sempit. Padahal pengertian kedaulatan rakyat itu sangat luas,” kata Agun dalam Sambutannya.

Dalam bukunya, Agun memaparkan bahwa selama ini makna kedaulatan rakyat yang kerap digembar-gemborkan saat hajat pemilu masih berkutat dalam konteks kedaulatan politik saja.

Padahal makna kedaulatan itu menyeluruh, bukan saja di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi, budaya, sosial, dan sebagainya.

Agun juga mengungkapkan, mengapa gagasan-gagasan cerdas para calon pemimpin ini diperlukan? Karena sejak pemilu era reformasi gagasan-gagasan tentang langkah menyejahterakan rakyat seakan tidak pernah muncul.

“Seperti terlihat pada fenomena mutakhir pemilu presiden 2019, mereka bukan sibuk menyampaikan gagasan-gagasan brilian tentang janji kesejahteraan rakyat, namun malah sibuk saling bully dan mencaci-memaki di media massa dan media sosial,” ujarnya.

Sehingga yang terjadi bukan kontestasi gagasan tentang kesejahteraan rakyat yang amanat konstitusi tapi kontestasi saling menjatuhkan yang memicu perpecahan. Pemilu hanya bisa menyejahterakan rakyat, jika pemilu berhasil menciptakan rezim pemerintahan yang efektif.

Kemudian, Agun juga menjelaskan, bahwa pemerintahan efektif untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pemerintahan dengan prinsip structure follow function dan money follow function.

Setiap para Pemimpin pilihan langsung rakyat pada pemilu wajib berpihak dan setia kepada rakyat dari Sabang sampai Merauke, karena Indonesia adalah setiap suku, agama, ras, golongan dan aliran yang ada didalamnya.

Menurut Agun, sejatinya kita melihat Indonesia harus dengan kebesaran hati, jiwa dan pikiran, tidak bisa dengan hati, jiwa dan pikiran yang sempit karena Indonesia ini adalah amanah dan takdir Tuhan Yang Maha Esa dan Yang Maha Besar.

Pada akhir bagian dalam bukunya, Agun berharap, perekonomian nasional yang tercipta pasca pemilu nanti tidak hanya menjaga kesinambungan bisnis usaha para konglomerat dan para pengusaha.

“Tapi juga berusaha mensinergikannya dengan potensi para pengusaha di tingkat provinsi dan kabupaten, termasuk juga menumbuhkan dan mengembangkan geliat perekonomian rakyat yang ada di desa.” Inilah yang dimaksud Agun Gunandjar Sudarsa (AGS) sebagai pemilu yang menyejahterakan rakyat. (Amhar)

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

1 minggu ago

September 14, 2020

admin

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

2 minggu ago

September 8, 2020

admin

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

2 minggu ago

September 4, 2020

admin

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)