Connect with us

Uncategorized

Haidar Alwi: Ulama Se-Dunia Dukung Jokowi-Amin

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Saat acara kampanye terbuka dalm bentuk senam sehat, Haidar Alwi Penanggungjawab Aliansi Relawan Jokowi mengatakan Jokowi didukung Ulama Se Dunia. Haidar Alwi menyampaikan ini saat memberikan pengarahan dan orasi kebangsaan, Sabtu (30/03/2019) di TPU Kebon Nanas Jakarta Timur.

“Alim Ulama Se Dunia mendukung dan mendoakan Jokowi menjadi presiden lagi. Sebab Jokowi dinilai mampu melawan kelompok intoleran dan radikal,” kata Haidar.

Haidar Alwi Penanggung Jawab ARJ hadir di acara didampingi David Aidil Fitri Kordinator ARJ dan Ketua Umum organ-organ relawan.

Haidar Alwi tampil memberikan arahan tentang pentingnya mendukung Jokowi-Amin. Sebab katanya, banyak ancaman kelompok intoleran dan radikal yang ingin merubah dasar negara Pancasila.

“Jokowi harus kita dukung, karena rekomendasi ulama se dunia menyatakan mendukung Jokowi. Kenapa mereka mendukung Jokowi, karena mereka tau bahwa Jokowi adalah sosok yang bisa membubarkan kelompok radikal (HTI) dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia,” katanya.

Kata Haidar, Pilpres 2019 kali ini bukan hanya pertarungan politik antara Jokowi dan Prabowo, akan tetapi adalah pertarungan Pancasila dan penggagas negara Khilafah.

“Kita harus berjuang lebih keras lagi, agar Jokowi-Amin terpilih dan ancaman rongrongan, bahkan dis-integrasi bangsa tidak terjadi  di Indonesia, sebagaimana di negara-negara syuriah, irak, yaman, tunisia, mesir dll,” jelas Haidar yang juga Ketua Umum Relawan Nusantara Jokowi Dua Periode (RNJ2P).

Pada acara ini sebanyak 1500 emak-emak milenial dari Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Jakarta Timur yang didukung L & GO Ceria Timur melakukan ‘Senam Sehat’ bersama di Parkir Timur TPU Kebon Nanas Jakarta Timur. Acara yang digelar Sabtu, (30/03/2019) ini berlangsung meriah dengan dipimpin Yenni sebagai Instruktur.

Kegiatan kampanye terbuka dalam bentuk Senam Sehat ini dimulai tepat jam 07.30 WIB dengan doa bersama. Walaupun sempat ada gerimis hujan, tidak menyurutkan pendukung Jokowi – KH Ma’ruf Amin ini beranjak dari posisinya, mereka terus bergoyang dan menari bersama.

Lagu-lagu dan irama musik senam sehat ini, diantaranya goyang jempol, ayo pilih sekali lagi Jokowi, goyang maumere, goyang tobelo dan lagu senam sehat. Tampak ibu-ibu muda dan perempuan muda yang biasa dibilang emak-emak milenial ini mendominasi peserta yang ada.

“Kami datang kesini karena mendukung Bapak Jokowi-Amin 01 untuk memimpin bangsa ini. Saya senang banget hadir mengisi acara senam sehat ini, sebab sayang mengidolakan pak Jokowi,” kata Yenni sang Instruktur Senam Sehat, didampingi Bella Ketua Pelaksana Senam Sehat.

Sementara itu Wiewiek Dwi Mastuty, Kordinator Aliansi Rakyat Jokowi (ARJ) Jakarta Timur mengatakan, acara senam sehat ini terselenggara atas dukungan organ-organ relawan Jokowi-Amin. Katanya, relawan yang hadir dan mendukung acara senam sehat ini sangat militan dan gotong royong, tanpa berharap jadi apa-apa.

“Yang medukung acara ini, yaitu Pemuda Pancasila, ARJ, Lady dan Gen Orange, dan banyak pihak yang berpartisipasi yang tidak mau disebut namanya,” ujar Wiewiek tokoh senior relawan di Jakarta Timur ini.

Menurutnya, dirinya sangat optimis Jokow-Amin memperoleh kemenangan di Jakarta Timur. Dimana dirinya, bersama rekan-rekan relawan lainnya akan blusukan door to door setelah kampanye terbuka senam sehat ini.

“Kami akan sosialisasi lewat alat peraga kampanye, diantaranya lewat kaos, stiker, flyer, kalender dan lainnya. Kami juga menolak praktek politik uang dan jangan sampai terjadi,” jelas Wiewiek.

Kata Wiewiek, saat kampanye blusukan Jokowi-Amin, kami akan sampaikan visi-misi paslon 01 kepada masyarakat. Poin-poinnya yaitu, melanjutkan kinerja program pemerintah sampai selesai, membangun ekonomi rakyat dari bawah sampai atas.

“Kami mendukung program lanjutan pembangunan infrasturktur sampai tuntas dan mendukung pembangunan ekonomi yang merata serta berkeadilan,” tandasnya.

Continue Reading
192 Comments

192 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: buy ed pills

  3. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

  4. Pingback: mens ed pills

  5. Pingback: cialis 10mg

  6. Pingback: canada online pharmacy

  7. Pingback: Get cialis

  8. Pingback: levitra dosage

  9. Pingback: levitra

  10. Pingback: vardenafil pill

  11. Pingback: online casino real money usa

  12. Pingback: best online casino real money

  13. Pingback: sildenafil price

  14. Pingback: casino slots gambling

  15. Pingback: casino moons online casino

  16. Pingback: cialis 5mg

  17. Pingback: online loans

  18. Pingback: personal loans

  19. Pingback: installment loans

  20. Pingback: viagra pills

  21. Pingback: generic cialis

  22. Pingback: CafeCasino

  23. Pingback: australian online casino no download

  24. Pingback: cialis buy

  25. Pingback: cialis 20

  26. Pingback: cialis buy

  27. Pingback: cialis 20

  28. Pingback: best-casinos-usa.com

  29. Pingback: kai

  30. Pingback: real money casino games

  31. Pingback: online casino games for real money

  32. Pingback: online casino real money usa

  33. Pingback: casino online real money

  34. Pingback: viagra dosage

  35. Pingback: cheapest generic viagra

  36. Pingback: viagra generic

  37. Pingback: cheapest viagra online

  38. Pingback: when to buy viagra

  39. Pingback: viagra pill

  40. Pingback: cialis reviews

  41. Pingback: generic for viagra

  42. Pingback: buy viagra

  43. Pingback: viagra pills for sale

  44. Pingback: cialis dosage

  45. Pingback: viagra buy

  46. Pingback: cheapest 100 viagra us

  47. Pingback: sildenafil 50 mg tablet

  48. Pingback: cheap viagra and cialis

  49. Pingback: slots online

  50. Pingback: chumba casino

  51. Pingback: buy original viagra

  52. Pingback: buy viagra overseas

  53. Pingback: viagra from india

  54. Pingback: http://droga5.net/

  55. Pingback: where can you buy viagra over the counter in uk

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending