Connect with us

Uncategorized

Merebut Hak-Hak Sipil Boemipoetra sebagai Pendiri, Pemilik dan Penguasa Negara

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Banyak keresahan dan kegalauan masyarakat adat, raja dan sultan nusantara yang ternyata sampai 74 tahun Indonesia merdeka, mereka dengan seluruh rakyatnya belum merasakan merdeka, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera.

Sesuai dengan harapan mereka yang telah ikhlas suka rela menyerahkan segala kekuasaan otoritas dan wilayah tanah air beserta seluruh rakyat dan keturunannya untuk Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI.

menyikapi hal tersebut, munculalah Rekomendasi kami dari Bina Bangun Bangsa, kata Ketua Umum Bina Bangun Bangsa Nur Ridwan saat mengisi kongres Bumiputra Nusantara Indonesia di Grand Alia Hotel Prapatan, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Nur Ridwan menyebutkan, untuk Kongres Pribumi Nusantara Indonesia yang berlangsung sejak 28 sd 30 Maret 2019 di Jakarta, kami dari Bina Bangun Bangsa menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Boemipoetra adalah orang bangsa Indonesia asli yang ikut dan sepakat serta menandatangani Kongres Pemuda 1928 dan sesuai Amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 18-8-1945, yang dibacakan dan ditanda tangani atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
  2. Cabut semua UU dan/atau peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan istilah “Pribumi” terutama Inpres/Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  3. Susun dan dorong melalui MPR dgn TAP MPR dan DPR untuk Undang-Undang tentang Boemipoetera.
    Isi UU tsb mengatur keberpihakan negara kepada Boemipoetera sebagai pemilik, pendiri, penguasa NKRI, termasuk penguasa atas kepemilikan dan penguasaan tanah, serta segala potensi SDA dan Tekhnologi demi terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
  4. Hak Politik hanya untuk Bangsa Indonesia Asli (BoemiPoetera) bukan untuk non pribumi, yang dibedakan dengan aturan NIK dan bentuk KTP.
  5. Sosialisasi konstitusi atau konvensi internasional yang mengakui hak-hak Boemipoetera dan mengedukasi kepada seluruh Bangsa Indonesia akan hal Kemerdekaan Sejati dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17-8-1945 untuk Berdaulat, Adil dan Makmur.
  6. Menolak segala macam dan bentuk upaya membentuk peraturan dan perundang2-an yg mengatur kewarganegaraan dan memberikan dwi kewarganegaraan bagi bangsa lain, sehingga meniadakan hak-hak boemipoetera bangsa Indonesia Asli.
  7. Mendorong untuk melakukan Referendum seluruh Rakyat Indonesia untuk Menolak UUD 1945 hasil amandemen dan wajib Kembali ke UUD 1945 yang asli beserta penjelasannya, terutama pasal 6 yang mengatur Presiden RI ialah orang Indonesia Asli, sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak-hak kemerdekaan dan kedaulatan boemipoetera, sesuai dengan Pancasila yang mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kemudian dapat disempurnakan secara bersama-sama dan konstitusional dengan referendum seluruh rakyat, melalui adendum.
Continue Reading
285 Comments

285 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: generic ed pills

  3. Pingback: best otc ed pills

  4. Pingback: best ed pills

  5. Pingback: generic cialis

  6. Pingback: canada online pharmacy

  7. Pingback: walmart pharmacy

  8. Pingback: Buy cialis online

  9. Pingback: generic cialis

  10. Pingback: vardenafil 10mg

  11. Pingback: buy levitra online

  12. Pingback: vardenafil 20 mg

  13. Pingback: online slots real money

  14. Pingback: empire casino online

  15. Pingback: online viagra

  16. Pingback: online casino games

  17. Pingback: best online casino usa

  18. Pingback: cialis 5 mg

  19. Pingback: loans online

  20. Pingback: loan online

  21. Pingback: short term loans

  22. Pingback: viagra 100mg

  23. Pingback: generic for cialis

  24. Pingback: generic cialis

  25. Pingback: generic for cialis

  26. Pingback: buy cialis

  27. Pingback: cialis buy

  28. Pingback: ouida

  29. Pingback: betfair casino online

  30. Pingback: play video poker online no download

  31. Pingback: viagra prices

  32. Pingback: real money casino online

  33. Pingback: vegas casino online

  34. Pingback: online gambling

  35. Pingback: buy generic viagra

  36. Pingback: viagra viagra

  37. Pingback: viagra pill

  38. Pingback: discount viagra

  39. Pingback: buy viagra pills

  40. Pingback: levitra

  41. Pingback: discount cialis

  42. Pingback: when to buy viagra

  43. Pingback: viagra price

  44. Pingback: cost of viagra 50

  45. Pingback: buy cialis online reddit

  46. Pingback: generic viagra for sale

  47. Pingback: canadian viagra

  48. Pingback: cialis buy cialis online

  49. Pingback: generic viagra pills

  50. Pingback: 100 mg viagra

  51. Pingback: cialis buy cialis

  52. Pingback: vegas casino online

  53. Pingback: real casino

  54. Pingback: cheapest generic viagra

  55. Pingback: http://viagrabs.com/

  56. Pingback: illegal buy viagra online

  57. Pingback: price sildenafil citrate walmart

  58. Pingback: buy viagra legally

  59. Pingback: cialis 10mg

  60. Pingback: where buy viagra

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending