Connect with us

Uncategorized

Merebut Hak-Hak Sipil Boemipoetra sebagai Pendiri, Pemilik dan Penguasa Negara

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Banyak keresahan dan kegalauan masyarakat adat, raja dan sultan nusantara yang ternyata sampai 74 tahun Indonesia merdeka, mereka dengan seluruh rakyatnya belum merasakan merdeka, berdaulat, adil, makmur dan sejahtera.

Sesuai dengan harapan mereka yang telah ikhlas suka rela menyerahkan segala kekuasaan otoritas dan wilayah tanah air beserta seluruh rakyat dan keturunannya untuk Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan berdirinya NKRI.

menyikapi hal tersebut, munculalah Rekomendasi kami dari Bina Bangun Bangsa, kata Ketua Umum Bina Bangun Bangsa Nur Ridwan saat mengisi kongres Bumiputra Nusantara Indonesia di Grand Alia Hotel Prapatan, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Nur Ridwan menyebutkan, untuk Kongres Pribumi Nusantara Indonesia yang berlangsung sejak 28 sd 30 Maret 2019 di Jakarta, kami dari Bina Bangun Bangsa menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

  1. Boemipoetra adalah orang bangsa Indonesia asli yang ikut dan sepakat serta menandatangani Kongres Pemuda 1928 dan sesuai Amanat Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, 18-8-1945, yang dibacakan dan ditanda tangani atas nama Bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
  2. Cabut semua UU dan/atau peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan istilah “Pribumi” terutama Inpres/Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan.
  3. Susun dan dorong melalui MPR dgn TAP MPR dan DPR untuk Undang-Undang tentang Boemipoetera.
    Isi UU tsb mengatur keberpihakan negara kepada Boemipoetera sebagai pemilik, pendiri, penguasa NKRI, termasuk penguasa atas kepemilikan dan penguasaan tanah, serta segala potensi SDA dan Tekhnologi demi terwujudnya Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
  4. Hak Politik hanya untuk Bangsa Indonesia Asli (BoemiPoetera) bukan untuk non pribumi, yang dibedakan dengan aturan NIK dan bentuk KTP.
  5. Sosialisasi konstitusi atau konvensi internasional yang mengakui hak-hak Boemipoetera dan mengedukasi kepada seluruh Bangsa Indonesia akan hal Kemerdekaan Sejati dari Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17-8-1945 untuk Berdaulat, Adil dan Makmur.
  6. Menolak segala macam dan bentuk upaya membentuk peraturan dan perundang2-an yg mengatur kewarganegaraan dan memberikan dwi kewarganegaraan bagi bangsa lain, sehingga meniadakan hak-hak boemipoetera bangsa Indonesia Asli.
  7. Mendorong untuk melakukan Referendum seluruh Rakyat Indonesia untuk Menolak UUD 1945 hasil amandemen dan wajib Kembali ke UUD 1945 yang asli beserta penjelasannya, terutama pasal 6 yang mengatur Presiden RI ialah orang Indonesia Asli, sebagai bentuk nyata keberpihakan negara terhadap hak-hak kemerdekaan dan kedaulatan boemipoetera, sesuai dengan Pancasila yang mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kemudian dapat disempurnakan secara bersama-sama dan konstitusional dengan referendum seluruh rakyat, melalui adendum.
Continue Reading
426 Comments

426 Comments

  1. Pingback: furosemide 40 mg tablets

  2. Pingback: tinder Dating Site

  3. Pingback: free best dating sites uk

  4. Pingback: purchase amoxicillin

  5. Pingback: furosemide 50 mg

  6. Pingback: neurontin canada

  7. Pingback: plaquenil medication

  8. Pingback: prednisone 5mg pack

  9. Pingback: priligy price

  10. Pingback: legal modafinil

  11. Pingback: ivermectin eye drops

  12. Pingback: ventolin 500 mcg

  13. Pingback: what is zithromax

  14. Pingback: 1600 mg gabapentin

  15. Pingback: plaquenil

  16. Pingback: stromectol generic

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Pasca Putusan MK-UU.CK, Kejatuhan Bisa Terjadi Jika Terlena

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terkait putusan MK tentang UU Ciptakerja inkonstitusional bersyarat, Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio, berpendapat agar Presiden Joko Widodo dan Lembaga Yudikatif Negara, jangan terlena dengan keadaan ini yang mungkin dianggapnya baik-baik saja.

Jika tak segera ada langkah konkrit bisa akibatkan investor akan ragu lalu hengkang, atau tak jadi berinvestasi di Indonesia, sebab rules of law tidak berjalan baik, sehingga stabilitas keamanan dalam negeri tak menentu. Maka Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah positif dan terpuji kepada para korban dan mereka yang ditahan yang terkait dengan aksi secara langsung maupun tidak, pasca penolakan RUU Ciptakerja pada Oktober Tahun 2020 lalu.

Selain itu mantan aktivis PIJAR era tahun 90-an ini mengharapkan kelegowoan Penyelenggara Negara atas putusan MK soal UU CK tersebut, ini baik dan bisa menjadi pelajaran, contoh kedepan, kita akan terbiasa selalu melakukan koreksi, permintaan maaf jika ada kesalahan, apalagi bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang penuh toleran dan sopan santun yang tinggi, tambahnya.

“Sejarah bangsa ini kan selalu gunakan langkah etika kesantunan disamping UU Hukum, jika terjadi persoalan, apa sih yang nggak bisa diselesaikan oleh Pemerintah kita sejak jaman Soekarno, Soeharto, Habibie, GusDur, Mega, SBY, bahkan Jokowi diawal kepemimpinannya? Bangsa ini telah lewati persoalan besar dan berpotensi pecah, tapi Alhamdulillah selesai. Semua bisa diselesaikan jika nilai etika kesantunan dan hukum dikedepankan, kemudia rasa egois serta mau menang sendiri dihilangkan,” beber Agusto.

Selanjutnya ia sampaikan bahwa akibat penerapan UU ini tentu banyak buruh pekerja yang terkena dampak, mungkin ada yang terkena PHK, Gajinya dipotong, dan lainnya, itu sebabnya mungkin ini yang menjadi dasar putusan MK. Jika demikian, baik dan positif jika Penyelenggara negara khususnya yang berkaitan dengan terbitnya UU Ciptakerja melakukan semacam koreksi yang ditujukan langsung kepada para buruh pekerja, aktivis dan masyarakat luas, terangnya melalui pesan pendek pada Senin pagi (29/11/2021).

Soal langkah apa yang harus dilakukan atas Pemerintah atas putusan MK ini, Agusto jelaskan bahwa setiap pemerintahan suatu negara punya aturan hukum tatacara menyelenggarakan negara, saya pikir Pemerintah lebih pandai dan paham soal apa yang seharusnya dilakukan jika aturan yang dibuatnya dinyatakan secara SAH oleh lembaga Yudikatif bertentangan dengan konstitusi negara, saya sebagai warga negara hanya bisa memberi kritik saran saja, sebagaimana yang diatur konstitusi yang berlaku di negara kita ini, keputusan tetap ada ditangan Pemerintah dalam hal ini lembaga Yudikatif dan Presiden sebagai Kepala Negara

Ditanya soal kasus yang menimpa Aktivis KAMI, ia uraikan bahwa Syahganda, Jumhur Hidayati, Anton Permana, jika mengacu pada fakta persidangan yang saya ikuti, bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada mereka, pasca penolakan RUU Omnibuslaw, saya berpendapat bahwa kritik dan tulisan mereka di media sosial merupakan hak konstitusional dan tak ada tindakan pidana misalnya lakukan tindakan anarkis, dan ini pun disampaikan oleh sejumlah saksi ahli yang dihadirkan JPU, namun mau apa lagi? Nyatanya Hakim putuskan Syahganda, Jumhur bersalah, ya itulah Politik,” terang Agusto heran.

Menutup keterangannya ia sampaikan bahwa korban dari UU CK ini, baik saat masih berstatus RUU hingga jadi UU tak hanya dari Aktivis KAMI, namun dari buruh pekerja dan masyarakat luas lainnya, karena ini menyangkut nasib dan penderitaan rakyat, maka akan baik jika Pemerintah segera dilakukan langkah konkrit langsung secara kenegaraan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang terdampak langsung UU Ciptakerja, guna kepastian hukum dan kepercayaan para Investor. (Zohiri)

Continue Reading

Uncategorized

Issue Reshuffle Kabinet Jokowi Kian Kencang, Benarkah?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rumor mengenai Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet berembus sangat kencang akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan oleh Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio yang menduga bahwa Presiden Jokowi akan melakukannya sebelum akhir tahun.

Adapun menteri-menteri yang akan terkena reshuffle menurut dugaan Agusto adalah menteri yang belakangan ini kurang menonjol prestasi kerjanya, seperti Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR Sofyan A Djalil.

Ditanya bocorannya menteri yang akan masuk, Agusto kembali memprediksi bahwa yang akan masuk ke dalam kabinet Jokowi adalah beberapa dari Partai, sisanya dari profesional yang didorong oleh partai.

“Kemungkinan ada satu orang yang jadi menteri dari partai baru bergabung,” tambah Agusto, saat dikonfirmasi, Sabtu siang, 27/11/2021.

Lebih lanjut pegiat sosmed yang juga mantan aktivis PIJAR (Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi) era tahun 90-an, kemungkinan akan masuk dalam kabinet dari kalangan aktivis, tapi kesemuanya tergantung nanti keputusan Presiden, meski diluar ada banyak saran dan masukan.

Menutup keterangannya, Agusto sampaikan bahwa reshuffle adalah hal wajar dalam penyelenggaraan negara, namun jika pergantian menteri terlalu sering itu menunjukkan lemahnya pengamatan dan penganalisaan calon menteri, yang disebabkan antara lain oleh tekanan atau bargaining power politik, semua kembali kepada Presiden, mau atau tidak. (Apip)

Continue Reading

Uncategorized

Kejagung akan Lelang Barang Mewah Hasil Rampasan Jiwasraya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melelang hasil barang rampasan dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada 24 November 2021. Barang yang dilelang itu terdiri atas 15 mobil mewah dan 1 motor gede dengan nilai total sekira Rp11,193 miliar.

“Dalam rangka penyelesaian barang rampasan negara dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya ini sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan,” ujar pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sartono, di Kantor Jiwasraya, Jakarta Pusat, dilansir okezone Minggu (21/11/2021).

Sartono menjelaskan, empat mobil yang dilelang berasal dari terpidana Heru Hidayat, yakni mobil Land Rover seharga Rp 806 juta, Jeep Lexus Rp936 juta, Toyota Vellfire Rp624 juta, dan Toyota Vellfire Rp680 juta.

Kemudian, empat mobil dilelang dari terpidana Benny Tjokrosaputro, yaitu Jeep Land Rover Rp2 miliar, Jeep Audi Rp962 juta, Toyota Alphard Rp829 juta, dan Mercedes Benz S.500 Rp1 miliar.

Selanjutnya, tiga kendaraan yang disita dari terpidana Hendrisman Rahim, yaitu Toyota Alphard Rp 600 juta, Mercedes Benz E.300 Rp285 juta, dan motor Harley Davidson Rp361 juta.

Berikutnya, mobil disita berasal dari Harry Prasetyo, yakni Mercedes Benz E.300 Rp626 juta dan Toyota Alphard Rp697 juta

Sartono melanjutkan, dua mobil dari Syahmirwan, yakni Honda CRV Rp167 juta dan Toyota Kijang Innova Rp253 juta. Selanjutnya, mobil dari terpidana Joko Hartono Tirto, Toyota Kijang Innova Rp259 juta.

“Bahwa dari rangkaian penilaian tersebut diperoleh hasil penilaian yang selanjutnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelelangan. Dalam rangka kegiatan pelelangan barang rampasan kasus Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan. Lelang akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,” kata Sartono.

Lelang akan dilakukan secara online pada Rabu (24/11/2021) melalui situs lelang.go.id. (Ahr)

Continue Reading

Trending