Connect with us

Uncategorized

Menghitung hari, Sukseskan Pemilu, 17 April 2019

Published

on

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa, Caleg DPR RI Dapil Jabar X, Golkar.

Pemilu sebentar lagi, jauhi benci, iri dan dengki. Teruslah mengabdi, berbakti, untuk kemajuan Negeri, mensejahterakan Rakyat.

Pencoblosan tinggal menghitung hari, menangkan Jokowi untuk satu kali lagi. Mari kerja dan kerja lagi, tiada henti, setiap hari.

Tidak ada yang sulit, karena Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa tidak pernah meminta sesuatu melebihi yang Dia berikan.

Gunakan nafas, tenaga, waktu dan harta yang kita miliki sebagai ibadah untuk meraih kesempurnaanNYA.

Atas dasar Idiologi Pancasila, kehidupan keagamaan dan hubungan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan akan menjadi semakin rukun, damai dan sejahtera. (Sila 1)

Pergaulan dan hubungan kemanusiaan akan semakin setara, saling menghargai, menghormati bahkan mengakui eksistensi masing-masing. (Sila 2)

Persatuan semakin erat, semua komunitas dan daerah dari Sabang sampai Merauke tanpa kecuali. (Sila 3)

Musyawarah untuk mufakat terus dibangun kembangkan, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan. (Sila 4)

Keadilan sosial terus dipacu dan dikerjakan melalui program-program pro rakyat, penguasaan aset oleh negara, pemeranan BUMN, keberpihakan kucuran dana dan program yang semakin meningkat untuk lapisan masyarakat bawah yang tersebar di desa-desa, sinergi dan integrasi pengusaha/pemodal/swasta di pusat dengan pergerakan perkonomian di daerah.

Membangun negeri dibawah lindungan Illahi, dan mengembangkan ekonomi syariah yang menyejahterakan negri.

Tiada hari tanpa aktifitas, tak kenal lelah, hidup sulit jangan dipersulit, berusaha, bekerja dan bermohon pada Illahi. Insya Allah Bangsa Indonesia Maju dan sejahtera bersama Jokowi Ma’ruf Amin, akan dirangkul kembali untuk bersama-sama membangun Negeri.

Negeri yang religi, manusiawi, bersatu, bergotong-royong, sejahtera berkeadilan bagi seluruh lapisan dan elemen masyarakat dari seluruh penjuru dan pelosok negeri. Menjadi Negara Besar bukan hanya penduduk dan wilayahnya, namun menjadi contoh dan teladan bagi Negara-Bangsa lainnya.

Rumah cuklik, 26 maret 2019.
Salam Jempol
Agun Gunandjar Sudarsa.

Continue Reading
285 Comments

285 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: best ed pills

  3. Pingback: men's ed pills

  4. Pingback: men's ed pills

  5. Pingback: cialis generic

  6. Pingback: canadian online pharmacy

  7. Pingback: Buy cialis

  8. Pingback: levitra 10 mg

  9. Pingback: generic levitra

  10. Pingback: online casino with free signup bonus real money usa

  11. Pingback: betfair casino online nj

  12. Pingback: sildenafil online

  13. Pingback: real money casino app

  14. Pingback: slots online

  15. Pingback: online loans

  16. Pingback: loans online

  17. Pingback: payday advance

  18. Pingback: viagra cost

  19. Pingback: 5 mg cialis

  20. Pingback: casinos online

  21. Pingback: diana

  22. Pingback: harold

  23. Pingback: buy cialis

  24. Pingback: 20 cialis

  25. Pingback: new cialis

  26. Pingback: 20 cialis

  27. Pingback: real money casino online

  28. Pingback: casinos online

  29. Pingback: best online casino real money

  30. Pingback: online casino usa real money

  31. Pingback: cheapest generic viagra

  32. Pingback: buy cheap viagra

  33. Pingback: viagra without doctor prescription

  34. Pingback: viagra online usa

  35. Pingback: viagra generic

  36. Pingback: when to take viagra

  37. Pingback: purchasing cialis online

  38. Pingback: generic viagra online

  39. Pingback: viagra buy

  40. Pingback: levitra

  41. Pingback: viagra generic subscription

  42. Pingback: viagra dosage

  43. Pingback: cheap viagra

  44. Pingback: viagra 100mg 100 tabs $100

  45. Pingback: online casino usa real money

  46. Pingback: buy generic viagra online no prescription

  47. Pingback: order viagra

  48. Pingback: can you buy viagra over the counter in england

  49. Pingback: buy viagra pills

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending