Connect with us

Uncategorized

MK: PKPA harus Dilakukan oleh Perguruan Tinggi / Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Peranan Organisasi advokat dan pelaksanaan PKPA profesi membawa sisi yang delimatis terkait dengan putusan MK no 95/puu-XIV/2016 dan permen ristek No.5 tahun 2019

Organisasi advokat (OA) adalah ranah pelaksana fungsi kelembagaan terkait dengan regulasi tata laksana dari advokat itu sendiri dalam pembinaan dan pengawasan, inilah peran Organisasi advokat, ujar Andi Darwin R Ranreng dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senen (25/3/2019).

Bagaimana dengan PKPA sendiri apakah ranah tersebut menjadi domein OA? Tentunya iya, masih domein OA, akan tetapi sejak diputuskan permohonan dari asosiasi pimpinan perguruan tinggi sebagai pemohon, maka Makamah konstitusi dengan melalui putusan no 95/PUU-XIV/2016 mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

MK berpandangan PKPA yang di jalankan OA sebagai penyelenggara profesi advokat adalah bertentangan dengan konstitusi. Nah, pertanyaannya, gimana kalau mereka OA sudah banyak menciptakan advokat-advokat baru? Apakah ini termasuk cacat hukum juga terkait dengan bertentangannya terhadap konstitusi?

Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi dan Presidium Kongres Advokat Indonesia menjelaskan, hal macam inilah yang menjadi delimatis, seyogyanya make azas Lex supervisor derigate Lex inferior luntur tidak sepenuhnya advokat bisa mengatur dan menata dirinya, harus ada campur tangan pihak ke dua.

Putusan MK itu menjadi suatu barometer baru bahwa pendidikan Profesi advokat tindak sepenuhnya bisa di jalankan oleh OA sendiri melainkan harus di ikutan ratakan perguruan tinggi tentu nya yang sudah berakreditasi, tambahnya.

“Maka kewenangan OA tersebut dalam pelaksanaan PKPA tidak sepenuhnya bisa di akomodir oleh OA melainkan harus bekerja sama dengan PT yang terakreditasi dan disini perlu di garis bawahi mengingat Organisasi Advokat lebih dari 25 OA termasuk 8 OA yang lama,” lanjut Darwin.

Hal ini menimbulkan permasalahan tentang materi-materi apa yang hendak diberikan maka itu perlu diseragamkan dan di bekukan menjadi standar baku, hal ini perlu diperhatikan, siapa yang dapat mengusulkan tentunya Organisasi advokat itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhannya.

Oleh karena hal tersebut merupakan kepentingan bersama hendaknya OA yang ada sekarang ini terutama OA yang mempunyai Badan Hukum Sesuai dengan pendiriannya dan tercacat di ahhu kementerian hukum dan ham harus merapat dan mempererat.

Agar bisa menentukan standarisasi materi PKPA sesuai dengan kebutuhannya. Hal inipun terkait dengan permen Ristek Dikti no. 5 tahun 2019 Permenristekdikti ini sebagai tindak lanjut Putusan MK No.95/PUU-XIV/2016.

Lebih lanjut, Darwin menjelaskan, mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa oleh karena dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA, maka dalam kaitan tersebut kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum.

Tentunya ini bukan lagi suatu hal yang serius bagi OA-OA yang sudah melakukan kerja sama dengan Perguruan tinggi. Akan tetapi standarisasi di perlukan guna menciptakan SDM yang handal dalam peranan dan fungsinya sebagai advokat.

“Kiranya para Ketua organisasi advokat bisa saling rembug dalam permasalahan arahnya pendidikan advokat sesuai dengan apa yang di kehendaki,” tutup Andi Darwin R Ranreng, Praktisi dan Presidium Kongres Advokat Indonesia. (Ary)

Continue Reading
204 Comments

204 Comments

  1. Pingback: sildenafil generic

  2. Pingback: ed pills that really work

  3. Pingback: medicine for erectile

  4. Pingback: erectile dysfunction medication

  5. Pingback: order cialis

  6. Pingback: canadian pharmacy online

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: cialis mastercard

  9. Pingback: Buy cialis

  10. Pingback: levitra 10 mg

  11. Pingback: order levitra

  12. Pingback: online vardenafil

  13. Pingback: slot machines

  14. Pingback: virgin casino online nj login

  15. Pingback: viagra cheap

  16. Pingback: hollywood casino online real money

  17. Pingback: real money casino

  18. Pingback: short term loans

  19. Pingback: cash payday

  20. Pingback: short term loans

  21. Pingback: chances games and casino

  22. Pingback: viagra prescription

  23. Pingback: best real money online casinos

  24. Pingback: online casino card games

  25. Pingback: casino online usa

  26. Pingback: cialis internet

  27. Pingback: 20 cialis

  28. Pingback: generic cialis

  29. Pingback: cialis 5 mg

  30. Pingback: casino real money

  31. Pingback: slot games

  32. Pingback: casino games win real money

  33. Pingback: generic viagra online

  34. Pingback: viagra without doctor prescription

  35. Pingback: cialis online

  36. Pingback: viagra online prescription

  37. Pingback: generic viagra prices

  38. Pingback: http://cialistodo.com/

  39. Pingback: Free viagra

  40. Pingback: Order viagra online

  41. Pingback: Generic viagra in canada

  42. Pingback: Viagra medication

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat GPI Periode 2020-2023 dan Rakernas di Gela

Published

on

By

 

Jakarta, JanoerKoening – Pelantikan Pengurus Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Periode 2020-2023 serta Rakernas GPI digelar di Gedung Juang, Jalan Menteng Raya 31 Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020).

Ketua Umum terpilih Veddrik Nugraha atau Bang Diko, acara dilanjutkan dengan Workshop Nasional menghadirkan Nara sumber baik dari Polri maupun Kementerian.

Hadir perwakilan dari Pemprov DKI diwakili Kesbangpol, dari Direktur Bimas Islam Polda Metro Jaya, Kombes Jajang Hasan Basri,serta seluruh pengurus Pusat GPI, dari Kemenpora RI, unsur OKP dan undangan lainnya.

Laporan Ketua Panitia menyatakan kami Panpel berterima kasih kepada kawan-kawan sekalian dan Alhamdulillah kami dapat melaksanakan kegiatan ini, “katanya

Pembacaan SK Pengangkatan Struktur Pengurus Pusat GPI Periode 2029-2023 selanjutnya Pelantikan Pengurus Pusat GPI, sebagai Ketua Umum Veddrik Nugraha, Choirul Amin Sebagai Sekjen, Achmad Ghazali sebagai Bendahara Umum.

Dalam sambutan dan orasi Kebangsaannya Ketua Umum PP GPI Veddrik Nugraha mengatakan hari ini kita dapat berkumpul dalam silaturahim, walaupun kita masa pandemi, kita berharap wabah ini segera berakhir, kegiatan sosial, dibatasi hanya pengurus yang kami undang, ini bukti Kami Istiqomah dengan komitmen kami, dan hari ini ada Work Shop dan kita mengurangi jam waktu, namun dengan keadaan ini kita mentaati protokol kesehatan, kita ambil tema Mengukuhkan Kepemimpinan Pemuda Islam untuk Keadilan dan Kesejahteraan Umat, GPI hari ini dengan usia sama dengan RI ini masih ada dan bertahan masih ada calon-calon mujahid, kita masih ada tugas sebagai Pengurus GPI, yakni adanya Pendidikan, Syiar kesejahteraan, ketiga ada pergerakan baik dilapangan maupun visi, mencintai tanah air dan bangsanya, kita sangat malu dan ragu bahwa kita NKRI, harusnya kita Bertaqwa kepada Allah, berlandaskan agama, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita sebagai anak bangsa dan negara berkomitmen kepada Tanah air, bangsa dan negara,”katanya

Kita akan usir penyakit impor akan kita usir, dan dengan dilantiknya PP GPI akan menegakkan kakinya akan keadilan, koitmen memerangi akan keadilan amar ma’ruf nahi mungkar,,”jelasnya.

Ketua Dewan Syura Moh Yamin melantik Pengurus Pusat GPI Periode 2020-2023,

Habib Setiawan dari Kesbangpol mengatakan tema ini sangat menarik sekali, dan kami atas nama Pemprov DKI menyambut baik Pelantikan dan Workshop, kita dalam mengemban amanah sebagai pemimpin harus ada keadilan dan dapat mensejahterakan umum, dan ini merupakan penghormatan publik, masyarakat yang penuh toleransi dan konsisten dan berbudaya, dan dapat mewujudkan lahir dan bathin, memperteguh kebhinekaan dan menciptakan rasa kebersamaan menjaga keutuhan bersama, dalam konstitusi Pancasila, politik yang demokratis, serta suoremasi hukum demi terciptanya keamanan, jalin ukhuwah islamiyah,”katanya.

Direktur Bimas Islam Polda Metro Jaya KombesPol Jajang Hasan Basri mengatakan saya ucapkan maaf Kapolda Metro Jaya ada Rapim, ucapkan selamat kepada Pimpinan GPI dan dapat mendapatkan semangat kebangsaan, ada beberapa hal yang kita ketahui apa yang menjadi pondasi bangsa ini yakni UUD 45, dan Pancasila yang menjadi pedoman moral bangsa kita, maka ayo kita sama-sama refleksi dan menjadi pedoman kita,”jelasnya

Ketua Dewan Syuro PP GPI Moh.Yamin mengatakan kalian harus saling berdampingan, dan maslaha bersaudara maka bertakwalah kepada Allah, kita merasakan Rahmatan Lil Al-Amin, harus kita rasakan, serta kita sebagai seorang Muslim Umat terbaik, maka kita harus bersaudara dahulu dan berdamai dengan diri kita sendiri,dan kehadiran kita disini memagari sebagai Akhlakul Karimah, hidup dengan ilmu, dan akhlak, taatilah Alquran dan Hadits kita akan membimbing semua, dan KIA yakin tidak akan keluar dari NKRi, menumbuhkan tunas-tunas yang bermanfaat,”pungkasnya.

Continue Reading

Uncategorized

Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Tegur Bupati Nias Utara M. Ingati Nazara

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Melalui Surat Direktur Jenderal Bina Adminstrasi Kewilayahan Kemendagri Nomor :590/3329/BAK sehubungan dengan surat laporan pengaduan Edizaro Lase terkait permohonan penyelesaian solusi penyerobotan lahan oleh CV. Rinjani Sentosa yang ditujukan kepada Dirjen Bina Adwil

Terungkap, bahwa saudara Edizaro Lase meminta pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Nias Utara atas pembangunan proyek rekonstruksi penahan longsor pada saluran air yang mengakibatkan kerusakan lahan milik Yosefo Lase yang berlokasi di Desa Ononazara Rt 003/Rw 003 Dusun III (tiga), Kec. Tugala Oyo, Kab. Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara.

Terkait laporan tersebut, pada tanggal 5 November 2020 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rapat koordinasi terhadap permasalahan tersebut dan telah mendapatkan klarifikasi dari Pemerintah Kab. Nias Utara bahwa proyek tersebut merupakan proyek perbaikan yang dulu pernah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Nias Utara.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara menyampaikan bahwa telah memberikan uang kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan atas proyek tersebut kepada keluarga pemilik lahan. Antara pihak Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan pihak keluarga pemilik lahan telah melakukan perdamaian melalui tim kuasanya pada tanggal 18 September 2020.

Melalui surat Dirjen Bina Adminstarasi Kewilayahan menyampaikan bahwa telah terjadi kesalahpahaman antara Pemerintah Kabupaten Nias Utara dengan masyarakat pemilik lahan dalam proyek tersebut.

Terkait itu, Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan Dr. Safrizal ZA, M. Si dengan tegas menegur dan meminta Bupati Nias Utara M Ingati Nazarar agar dalam setiap pelaksanaan pembangunan di daerah agar senantiasa memperhatikan kondisi lingkungan sosial masyarakat

“Untuk itu sosialisasi atas rencana pembangunan sangat penting sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.

Atas permasalahan yang disamapaikan saudara Edizaro Lase dapat dilakukan dengan tuntas dengan membangun komunikasi yang baik, harap Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan, di Jakarta 28/11/2020.

Sementara itu, Edizaro Lase membantah klarifikasi Pemerintah Kabupaten Nias Utara tersebut bahwasanya tidak menggunakan lahan dan tanah masyarakat

Edizaro Menegaskan, sudah sangat jelas dan terang benderang lahan dan tanah masyarakati tidak hanya mengalami kerusakan melainkan digunakan untuk membangun bahu jalan yang baru, karena posisi bahu jalan sebelumnya cekung.

“Kemudian perihal uang ganti kerusakan sampai hari ini belum diterima oleh keluarga kami yang mengalami kerusakan tanah dan lahan,” jelasnya.

Hal uang kerugian akibat kerusakan lahan ini pun telah dikonfirmasi melalui Kepala BPBD Nias Utara Herman Zebua menyampaikan bahwa telah disampaikan kepada pihak kuasa hukum, tetapi pihak kuasa hukum membantah bahwa telah menerima uang dari Kepala BPBD Nias Utara, tegas Edi Lase.

Adapun dalam hal ini, Edizaro Lase memberikan apresiasi atas respon baik dan positif atas pelayanan pengaduan masyarakat di Dirjen Bina Adminstrasi Kewilayahan. (red)

Continue Reading

Uncategorized

Launching Deklarator : Partai UKM Hadir untuk Meningkatkan  Kesejahteraan Bersama

Published

on

By

Jakarta – Partai UKM (Usaha Kecil Menengah) resmi menggelar Launching 50 Nama-nama Deklarator dan Pendiri, pada Selasa (10/11/2020) yang bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Lauching partai berbasis pengusaha UKM ini dilakukan di Lumire Hotel & Convention, Senen, Jakarta Pusat.

Pada saat Pembacaan Manifesto Politik atau Platform Partai UKM dipimpin, oleh Ketua Umum Partai UKM Bustan Pinrang dan didampingi Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman SIP.

“Hari ini tepat 10 Nopember 2020 di Hari Pahlawan menjadi simbol dan semangat bagi kita generasi muda penerus bangsa. Maka kita jadikan momen Hari Pahlawan untuk melaunching nama-nama deklarator dan logo resmi dari Partai UKM. Dimana bendera dengan corak padi dan kapas, dengan latar belakang warna biru yang melambangkan Usaha dari Rakyat Kecil Menenggah seperti petani, nelayan dan semua pejuang ekonomi umat,” kata Sekretaris Jenderal Partai UKM Syafrudin Budiman, SIP saat Launching secara virtual/online.

Selanjutnya, tanda gambar bintang sebagai simbol demokrasi dan dasar warna biru sebagai simbol kedamaian, cinta kasih, cinta perjuangan dan sebagai cita-cita perjuangan kita. Syafrudin juga menambahkan bahwa sesuai tagline dan komitmen para Pendiri Partai UKM, adalah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama.

“Setelah didirikan oleh 50 orang, Partai UKM secepatnya akan menghadap ke notaris untuk mengesahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Hari ini saya mengatakan bahwa Partai UKM lahir sebagai Partai yang ingin mensejahterakan umat dan masyarakat, ingin menuju masyarakat yang sejahtera yang dalam agama Islam disebut sebagai Masyarakat Madani,” jelas Syafrudin.

Gus Din sapaan dari Syafrudin Budiman ini menyatakan, dasar partai adalah Pancasila, dan asas Partai UKM adalah Pancasila dan UUD 1945. Menurutnya
Partai UKM berlandaskan Ekonomi Kerakyatan, Partai UKM adalah partai nasionalis yang ingin memperjuangkan para Pengusaha Kecil dan Masyarakat Bawah.

“Karena kita menghargai nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai keagamaan ada di sila Pancasila. Azas Partai kita adalah Pancasila dan UUD 1945 terutama pada Pasal 33 baik ayat 1, 2, 3 dan 4 yang mengatur ekonomi rakyat dan bangsa, yang mengatur kehidupan alam, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang diperuntukkan untuk kepentingan semua rakyat,” terang Syafrudin.

Sedangkan Ketua Umum Partai UKM Haji Bustan Pinrang menyebutkan, Partai UKM hadir dengan satu tujuan yakni Pengusaha UKM bisa bangkit menjadi Pengusaha Raksasa di Indonesia.

“Jadi Partai kita ini didirikan hari ini, tepat tanggal 10 Nopember 2020 bertepatan dengan Hari Pahlawan diumumkan nama-nama Pendiri Partai. Bahwa Partai UKM memiliki tujuan yaitu berjuang untuk kepentingan Pengusaha Kecil dan Menengah yang ada di Indonesia. Kita ingin membangun dan menata Pengusaha UKM mulai dari pelosok desa hingga kota,” kata Haji Bustan.

Haji Bustan juga meminta dukungan dari para Pejabat Negara untuk sudi bekerjasama membantu Partai UKM baik dalam bentuk dukungan moril dan fasilitas.

“Termasuk kepada Partai Politik yang ada jadikan kami sebagai mitra dan sahabat, bukan sebagai kompetitor. Terutama di masa pandemi Covid-19, kita harus  bersama-sama meningkatkan perekonomian rakyat dan bangsa lewat UKM,” tukasnya. (red)

Continue Reading

Trending