Connect with us

Uncategorized

MK: PKPA harus Dilakukan oleh Perguruan Tinggi / Sekolah Tinggi Ilmu Hukum

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Peranan Organisasi advokat dan pelaksanaan PKPA profesi membawa sisi yang delimatis terkait dengan putusan MK no 95/puu-XIV/2016 dan permen ristek No.5 tahun 2019

Organisasi advokat (OA) adalah ranah pelaksana fungsi kelembagaan terkait dengan regulasi tata laksana dari advokat itu sendiri dalam pembinaan dan pengawasan, inilah peran Organisasi advokat, ujar Andi Darwin R Ranreng dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senen (25/3/2019).

Bagaimana dengan PKPA sendiri apakah ranah tersebut menjadi domein OA? Tentunya iya, masih domein OA, akan tetapi sejak diputuskan permohonan dari asosiasi pimpinan perguruan tinggi sebagai pemohon, maka Makamah konstitusi dengan melalui putusan no 95/PUU-XIV/2016 mengabulkan sebagian permohonan pemohon.

MK berpandangan PKPA yang di jalankan OA sebagai penyelenggara profesi advokat adalah bertentangan dengan konstitusi. Nah, pertanyaannya, gimana kalau mereka OA sudah banyak menciptakan advokat-advokat baru? Apakah ini termasuk cacat hukum juga terkait dengan bertentangannya terhadap konstitusi?

Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi dan Presidium Kongres Advokat Indonesia menjelaskan, hal macam inilah yang menjadi delimatis, seyogyanya make azas Lex supervisor derigate Lex inferior luntur tidak sepenuhnya advokat bisa mengatur dan menata dirinya, harus ada campur tangan pihak ke dua.

Putusan MK itu menjadi suatu barometer baru bahwa pendidikan Profesi advokat tindak sepenuhnya bisa di jalankan oleh OA sendiri melainkan harus di ikutan ratakan perguruan tinggi tentu nya yang sudah berakreditasi, tambahnya.

“Maka kewenangan OA tersebut dalam pelaksanaan PKPA tidak sepenuhnya bisa di akomodir oleh OA melainkan harus bekerja sama dengan PT yang terakreditasi dan disini perlu di garis bawahi mengingat Organisasi Advokat lebih dari 25 OA termasuk 8 OA yang lama,” lanjut Darwin.

Hal ini menimbulkan permasalahan tentang materi-materi apa yang hendak diberikan maka itu perlu diseragamkan dan di bekukan menjadi standar baku, hal ini perlu diperhatikan, siapa yang dapat mengusulkan tentunya Organisasi advokat itu sendiri disesuaikan dengan kebutuhannya.

Oleh karena hal tersebut merupakan kepentingan bersama hendaknya OA yang ada sekarang ini terutama OA yang mempunyai Badan Hukum Sesuai dengan pendiriannya dan tercacat di ahhu kementerian hukum dan ham harus merapat dan mempererat.

Agar bisa menentukan standarisasi materi PKPA sesuai dengan kebutuhannya. Hal inipun terkait dengan permen Ristek Dikti no. 5 tahun 2019 Permenristekdikti ini sebagai tindak lanjut Putusan MK No.95/PUU-XIV/2016.

Lebih lanjut, Darwin menjelaskan, mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa oleh karena dalam pelaksanaan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA, maka dalam kaitan tersebut kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum.

Tentunya ini bukan lagi suatu hal yang serius bagi OA-OA yang sudah melakukan kerja sama dengan Perguruan tinggi. Akan tetapi standarisasi di perlukan guna menciptakan SDM yang handal dalam peranan dan fungsinya sebagai advokat.

“Kiranya para Ketua organisasi advokat bisa saling rembug dalam permasalahan arahnya pendidikan advokat sesuai dengan apa yang di kehendaki,” tutup Andi Darwin R Ranreng, Praktisi dan Presidium Kongres Advokat Indonesia. (Ary)

Continue Reading
121 Comments

121 Comments

  1. Pingback: sildenafil generic

  2. Pingback: ed pills that really work

  3. Pingback: medicine for erectile

  4. Pingback: erectile dysfunction medication

  5. Pingback: order cialis

  6. Pingback: canadian pharmacy online

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: cialis mastercard

  9. Pingback: Buy cialis

  10. Pingback: levitra 10 mg

  11. Pingback: order levitra

  12. Pingback: online vardenafil

  13. Pingback: slot machines

  14. Pingback: virgin casino online nj login

  15. Pingback: viagra cheap

  16. Pingback: hollywood casino online real money

  17. Pingback: real money casino

  18. Pingback: short term loans

  19. Pingback: cash payday

  20. Pingback: short term loans

  21. Pingback: chances games and casino

  22. Pingback: viagra prescription

  23. Pingback: best real money online casinos

  24. Pingback: online casino card games

  25. Pingback: casino online usa

  26. Pingback: cialis internet

  27. Pingback: 20 cialis

  28. Pingback: generic cialis

  29. Pingback: cialis 5 mg

  30. Pingback: casino real money

  31. Pingback: slot games

  32. Pingback: casino games win real money

  33. Pingback: generic viagra online

  34. Pingback: viagra without doctor prescription

  35. Pingback: cialis online

  36. Pingback: viagra online prescription

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending