Connect with us

Nasional

Menggugah Publik berpartisipasi dalam Pemilu 2019 Berjalan Domokratis

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam memastikan Pemilu 2019 berjalan demokratis. Kami Mata Rakyat bersama Komite lndependen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih (JPPR), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) lnisiatif akan melakukan pemantauan pada masa kampanye rapat umum, masa tenang, hari pemungutan suara, serta proses rekapitulasi suara.

Gerakan ini merupakan perluasan dan penguatan gerakan “Posko Lapor Hak Pilih” yang kami inisisasi tiga minggu yang lalu, ungkap Bayu Adi Permana, Sekjen Mata Rakyat dalam keterangannya pada awak media di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Dalam gerakan ini ditargetkan akan ada 85.000 pemantau yang ikut bergabung dalam pemantauan ini dan akan menyebar di minimal 15 provinsi. lni merupakan bentuk konkrit dari komitmen kami sebagai masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan menjaga kemurnian suara pemilih.

Untuk memberikan stimulus dan memfasilitasi gerakan pemantauan ini, kami akan menyediakan satu platform berbasis teknologi informasi yang akan kami luncurkan dalam beberapa hari kedepan. Dengan demikian, melalui peran ini kami berharap proses Pemilu 2019 dapat berjalan aman dan demokratis.

Atas dasar kondisi dan permasalahan di atas kami dari Mata Rakyat (Bayu Adi Permana, Sekjen), KIPP Indonesia (Kaka Suminta, Sekjen), JPPR (Alwan Riantoby, Manger Pemantauan), SPD (Erik Karniawan, Peneliti), dan KoDe lnisiatif (Veri Junaidi, Ketua) menyatakan hal berikut:

Pertains, mengajak masyarakat luas untuk memantau tahapan kampanye rapat umum, masa tenang, hari pemungutan suara, dan proses rekapitulasi suara.

Kedua, Menyediakan satu platform berbasis teknologi informasi untuk menstimulus dan memfasilitasi peran aktif masyarakat luas dalam melakukan pemantauan Pemilu 2019.

Ketiga, mendorong KPU untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan hak pemilih warga Negara di Pemilu 2019.

Keempat, mendorong Bawaslu untuk lebih pro-aktif dalam melakukan pengawasan khususnya dalam memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pelaksanaa hak pilih warga negara di Pemilu 2019. (Amhar)

Continue Reading
218 Comments

218 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: ed meds

  3. Pingback: erectile dysfunction pills

  4. Pingback: men's ed pills

  5. Pingback: buy generic cialis

  6. Pingback: canada pharmacy

  7. Pingback: generic cialis

  8. Pingback: vardenafil 20 mg

  9. Pingback: levitra cost

  10. Pingback: parx casino online

  11. Pingback: canada viagra

  12. Pingback: best real casino online

  13. Pingback: real money casino online usa

  14. Pingback: cash payday

  15. Pingback: loans online

  16. Pingback: 5 mg cialis

  17. Pingback: buy cialis

  18. Pingback: 20 cialis

  19. Pingback: cialis buy

  20. Pingback: Casinos 2020

  21. Pingback: online gambling sites for mac

  22. Pingback: viagra cheap

  23. Pingback: craps live

  24. Pingback: casinos online

  25. Pingback: casino online

  26. Pingback: viagra cost

  27. Pingback: cheapest viagra

  28. Pingback: buy viagra canada

  29. Pingback: generic name for viagra

  30. Pingback: buy viagra online cheapest

  31. Pingback: otc viagra

  32. Pingback: tadalafil 20

  33. Pingback: viagra online usa

  34. Pingback: viagra dosage

  35. Pingback: viagra cost

  36. Pingback: www.jueriy.com

  37. Pingback: buy levitra viagra

  38. Pingback: Viagra 200mg tablets

  39. Pingback: viagra cheap

  40. Pingback: cheap Cialis 20 mg

  41. Pingback: cialis generic

  42. Pingback: cheap abilify 20 mg

  43. Pingback: cialistodo.com

  44. Pingback: ampicillin 500mg online pharmacy

  45. Pingback: Biaxin 250mg no prescription

  46. Pingback: cost of viagra

  47. Pingback: where can i buy calcium carbonate 500 mg

  48. Pingback: catapres 100mcg tablet

  49. Pingback: ceclor 500mg cheap

  50. Pingback: ceftin 125mg online pharmacy

  51. Pingback: real casino

  52. Pingback: online casino usa real money

  53. Pingback: casino slot

  54. Pingback: ocean casino online nj

  55. Pingback: real money online casino

  56. Pingback: direct car insurance quotes

  57. Pingback: car insurance quotes prices

  58. Pingback: allstate insurance car

  59. Pingback: geico car insurance

  60. Pingback: vehicle insurance quotes

  61. Pingback: low price car insurance quotes

  62. Pingback: personal loans flint mi

  63. Pingback: online payday loans ohio

  64. Pingback: wisconsin payday loans

  65. Pingback: installment loans near me

  66. Pingback: payday loans maryland

  67. Pingback: fast personal loan

  68. Pingback: cherry flavored cbd oil

  69. Pingback: cbd oil side effects constipation

  70. Pingback: cbd oil for pain for sale

  71. Pingback: c4 health labs cbd oil

  72. Pingback: viagra card

  73. Pingback: cbd cannabis oil for pain

  74. Pingback: cbd oil for pain dosage

  75. Pingback: cbd massage oil

  76. Pingback: college admission essay writing service

  77. Pingback: freedom writer essay

  78. Pingback: a manual for writers of term papers

  79. Pingback: best essay writing service uk

  80. Pingback: photo assignment

  81. Pingback: cleocin 150mg online

  82. Pingback: clomid coupon

  83. Pingback: clozaril pills

  84. Pingback: buy colchicine

  85. Pingback: symbicort inhaler united states

  86. Pingback: coreg 12,5 mg without prescription

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Doni Monardo: Kerumunan Manusia Menimbulkan Penularan COVID-19 dan Dapat Berakibat Fatal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa setiap kegiatan yang menciptakan kerumunan sudah hampir pasti dapat menimbulkan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan (COVID-19). Menulari dan tertular satu sama lainnya, ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11).

Di samping itu, Doni juga mengingatkan bahwa para penyelenggara kegiatan yang menciptakan adanya kerumunan manusia pada masa pandemi akan mendapatkan sanksi tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab, mengumpulkan orang-orang dalam jumlah besar sehingga menimbulkan penularan penyakit hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang baik oleh pemerintah maupun agama.

“Mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu menimbulkan penularan (COVID-19),” tegas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan bahwa COVID-19 dapat menjadi mesin pembunuh bagi mereka yang masuk dalam kategori usia lanjut, maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas.

Sebagaimana data Satgas Penanganan COVID-19, bahwa terdapat tren kasus kluster keluarga yang meningkat dari orang tanpa gejala yang menulari keluarganya di rumah sehingga akhirnya berujung fatal. Sehingga hal ini perlu diantisipasi agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

“Mungkin, bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID-19. Namun, ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain, yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya sangat fatal,” jelas Doni.

Adapun berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga delapan bulan terakhir, angka kasus _fatality rate_ dari penderita komorbid dan lansia telah mencapai 85 persen.

“Data yang kami peroleh selama delapan bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85 persen. Sebuah angka yang sangat tinggi,” jelas Doni.

Dengan melihat adanya prosentase angka tersebut, Doni meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menghindari segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan manusia dalam jumlah banyak. Dia juga mengajak antar anggota keluarga agar dapat saling mengingatkan satu sama lain, bahwa kegiatan kerumunan pada masa pandemi sangat berisiko.

“Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari, dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya, agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan,” pinta Doni.

“Seluruh pihak di manapun berada, untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID, pasti akan semakin tinggi, dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua,” pungkas Doni. (Amhar)

Continue Reading

Trending