Connect with us

Nasional

Menggugah Publik berpartisipasi dalam Pemilu 2019 Berjalan Domokratis

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Sebagai bagian dari peran serta masyarakat dalam memastikan Pemilu 2019 berjalan demokratis. Kami Mata Rakyat bersama Komite lndependen Pemantau Pemilu (KIPP), Jaringan Pendidikan Pemilih (JPPR), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), dan Konstitusi dan Demokrasi (Kode) lnisiatif akan melakukan pemantauan pada masa kampanye rapat umum, masa tenang, hari pemungutan suara, serta proses rekapitulasi suara.

Gerakan ini merupakan perluasan dan penguatan gerakan “Posko Lapor Hak Pilih” yang kami inisisasi tiga minggu yang lalu, ungkap Bayu Adi Permana, Sekjen Mata Rakyat dalam keterangannya pada awak media di Upnormal Coffee Roasters Wahid Hasyim, Jakarta, Minggu (24/3/2019).

Dalam gerakan ini ditargetkan akan ada 85.000 pemantau yang ikut bergabung dalam pemantauan ini dan akan menyebar di minimal 15 provinsi. lni merupakan bentuk konkrit dari komitmen kami sebagai masyarakat sipil dalam berpartisipasi dan menjaga kemurnian suara pemilih.

Untuk memberikan stimulus dan memfasilitasi gerakan pemantauan ini, kami akan menyediakan satu platform berbasis teknologi informasi yang akan kami luncurkan dalam beberapa hari kedepan. Dengan demikian, melalui peran ini kami berharap proses Pemilu 2019 dapat berjalan aman dan demokratis.

Atas dasar kondisi dan permasalahan di atas kami dari Mata Rakyat (Bayu Adi Permana, Sekjen), KIPP Indonesia (Kaka Suminta, Sekjen), JPPR (Alwan Riantoby, Manger Pemantauan), SPD (Erik Karniawan, Peneliti), dan KoDe lnisiatif (Veri Junaidi, Ketua) menyatakan hal berikut:

Pertains, mengajak masyarakat luas untuk memantau tahapan kampanye rapat umum, masa tenang, hari pemungutan suara, dan proses rekapitulasi suara.

Kedua, Menyediakan satu platform berbasis teknologi informasi untuk menstimulus dan memfasilitasi peran aktif masyarakat luas dalam melakukan pemantauan Pemilu 2019.

Ketiga, mendorong KPU untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang berpotensi menghambat pelaksanaan hak pemilih warga Negara di Pemilu 2019.

Keempat, mendorong Bawaslu untuk lebih pro-aktif dalam melakukan pengawasan khususnya dalam memastikan tidak ada pelanggaran terhadap pelaksanaa hak pilih warga negara di Pemilu 2019. (Amhar)

Continue Reading
14 Comments

14 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

LKPASI Gelar Simposium Nasional Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Lembaga Komukasi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) yang diketuai oleh YM Datuk Juanda Datuk Bentara dari Kesultanan Deli Serdang menggelar Kegiatan Simposium Nasional dan Deklarasi Maklumat Raja Sultan Datu Penglingsir kepala suku marga Pemangku Adat Seluruh Indonesia pada 19 sampai 20 Mei 2022, bertempat di Grand Cempaka Hotel Jakarta Pusat.

Ditemui media usai acara, Sultan Siak dari Kesultanan Riau Sultan Sarif Nazir bergelar Sultan Aisaidis Sarif Nazir abdul jalil Saifudin Kesultanan Siak ke 13 mengatakan dengan diadakan Simposium Nasional Raja Sultan se-Nusantara. Para Raja bersatu untuk menyampaikan hak-haknya.

“Kami sebagai pemilik diperhatikan oleh Pemerintah sebagai pengelola, dan kami sebagai pemilik awal dari terbentuknya negeri ini tidak diperhatikan sama sekali. Jadi bersatunya kami melalui Simposium Nasional melalui LKPASI supaya pemerintah ini menyetujui apa yang menjadi hak – hak kami”.

“Kami harapkan kepada Presiden Jokowi supaya apa yang menjadi hak kami sebagai pewaris supaya di sahkan. Contohnya hak adat dan hak wilayat hak komunal. Supaya pemerintah segera merealisasikannya”.

Berkumpulnya ratusan keturunan para Raja dari belahan bumi Nusantara bersatu melalui Simposium Lembaga Komunikssi Pemangku Adat Seluruh Indonesia (LKPASI) ingin menyampaikan kepada Pemerintah selaku pengelola negeri bahwa apa yang menjadi hak mereka sejak nenek moyang bisa mereka miliki dan kelola kembali.

Usai acara salah satu keturunan para Raja yaitu Sultan Pajajaran Raden Haji Dadan mohendar keturunan Kerajaan Pajajaran Gunung Agung yang juga menjabat sebagai dewan pendiri dan dewan kode etik LKPASI mengatakan bahwa acara secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.

“Tujuan dan semuanya sudah tercapai mungkin ada permasalahan interen yang harus diselesaikan dalam rangka penyempurnaan kegiatan kedepan, kemudian penyesuaian penyesuaian yang menjadi target yang harus diselesaikan” ujarnya.

“Harapan saya Pemerintah harus bisa kerjasama dengan raja-raja sehingga fungsi raja kembali dan masyarakat menjadi Gemahripahlojinawi yang artinya Sejahtera.

Karena inilah tujuan dari kerajaan pajajaran untuk masyarakat dunia bukan Indonesia saja. Jadi Sahaning anungaku ayanakula yang berarti siapa saja yang mengakui adanya saya maka saya ada ditengah dia. Itu sumpah eyang prabu” imbuhnya.

Ditempat yang sama Sultan buton ke 40 bergelar Kaimudin Halifahtulhamis dr. Hj. Laode Mohammad Ijab Manarfa berharap melalui acara ini supaya pemerintah aman-aman saja. NKRI harus jaya.

“Kita sebagai lembaga kesultanan dan lembaga adat supaya bisa melaksanakan tugas untuk kesejahteraan dan Kemakmuran masyarakat. Melalui acara ini supaya pemerintah bisa menyelesaikan semua masalah, dan selama ini kita tahu banyak orang nakal disingkirkannya” tutupnya.

Editor : Chris – Amhar

Continue Reading

Nasional

Penolakan UAS, Adi Supriadi : Singapura Takut Pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Analis  dan Pengamat Masalah Sosial Politik & Keagamaan, Adi Supriadi turut memberikan tanggapan mengenai kasus deportasi Ustaz Abdul Somad yang menjadi perbincangan di tanah air. Mereka mengakui telah menolak pendakwah Islam yang akrab disapa UAS tersebut.

Mengutip apa yang disampaikan Kementerian Dalam Negeri Singapura yang menyatakan UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama Singapura.

“Ini Alasan yang mengada-ada, Karena sejatinya UAS di sangat di idolakan di Malaysia dan Brunei Darussalam, Masyarakat Melayu Singapura pun dapat dikatakan semuanya mengidolakan UAS, Lalu Apa alasan kuat dibalik penolakan Singapura ? Saya melihat ketakutan penguasa Singapura pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu “ Ujar Adi Supriadi kepada Media, Kamis (19/05/2022).

Misalnya, Dalam ceramahnya UAS di berbagai kesempatan di Malaysia, Brunei Darussalam mengangkat bahwa Bangsa Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam disatukan oleh Budaya dan Bahasa yang sama yaitu Melayu, dan Melayu identik kuat dengan Islam.

Menurut Jurnalis dan Penggiat Media Sosial ini juga bahwa alasan Singapura tentang UAS merendahkan anggota komunitas agama lain, seperti Kristen, dengan menggambarkan salib Kristen sebagai tempat tinggal “jin kafir”. Selain itu, Somad secara terbuka menyebut non muslim sebagai kafir “ adalah alasan yang dibuat untuk disukai kaum Islamphobia di Semua Negara Serumpun termasuk Indonesia, Sehingga kaum Liberalis Sekuler, Pemuja Komunis di Indonesia termasuk Buzzer Istana saat ini menyerang UAS dan membela Singapura, diantaranya Permadi Arya (Abu Janda) dkk.

“ Alasan sebenarnya bukan soal itu, tetapi diduga pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu di Singapura, Saya pernah mendapat langsung curhat dari orang-orang Melayu Singapura, ketika jelang Pemilu di Singapura, mereka mengatakan Melayu harus ambil alih kekuasaan di Negeri Melayu ini, China harus dihentikan, walaupun itu tidak mungkin “ Kata Pria kelahiran Ketapang Kalimantan Barat ini menjelaskan.

UAS Disegani di Malaysia dan Brunei, Mengapa Singapura Menolaknya?

Adi Supriadi juga dalam cuitannya di Twitter @coachaddie_off menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Singapura adalah Penghinaan kepada Etnis Melayu dan tentunya Ummat Islam yang menghormati Ulama.

UAS adalah Ulama Serumpun, Dicintai bukan saja sebagai Ulama tetapi Tokoh Pemersatu Melayu di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura, UAS sangat disukai dan diidolakan oleh warga Melayu Singapura, ketidak sukaan Warga Melayu Singapura terhadap Penguasa Singapura saat ini membuat UAS sosok yang paling dinanti kehadirannya. Tentunya Penguasa Singapura tidak suka berkaitan dengan Kepentingan Politik mereka.

“Ini bukan soal Ceramah UAS, Sekali lagi ini masalah Sosok UAS sebagai Pemersatu Melayu dan punya potensi kebangkitan Nasionalisme Melayu di negeri serumpun,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan yang dihadapi UAS merupakan masalah sensitif sehingga Masyarakat Indonesia bisa mendesak Pemerintah Indonesia untuk mengusir pulang Duta Besar Singapura di Indonesia dan memutuskan hubungan Diplomatik kedua negara.

UAS Diidolakan Rakyat Melayu Singapura, Apakah Penguasa Singapura Takut Pada Kebangkitan Nasionalisme Melayu?

Pemerintah Singapura harus jujur mengenai ini. Soalnya bocoran Informasi Penguasa yang diatur oleh anak-anak Lee kuan Yew terpecah menjadi menjadi dua, ada yang kuat memihak kepentingan China ada juga yang sangat ingin mengembalikan roda pemerintahan kepada Masyarakat Asli Singapura yaitu Melayu.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Disambut Dubes Aziz, Ketua dan Wakil Ketua DPD RI Awali Kunjungan Kerja ke Madinah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta -Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Mahyudin tiba di Madinah, Arab Saudi, Senin malam waktu setempat. Kedatangan pimpinan DPD RI itu disambut langsung Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Senin (9/5/2022) malam waktu Arab Saudi.

Dalam kunjungannya, Ketua DPD RI juga didampingi Senator Sulawesi Selatan Andi Muhammad Ihsan dan Senator Lampung Bustami Zainudin. Turut hadir Sekjend DPD RI Rahman Hadi, Deputi Bidang Administrasi Lalu Niqman Zubair dan Staf Khusus Ketua DPD RI Syaifudin Alamsyah, serta sejumlah staf DPD RI.

Kunjungan kali ini, dikhususkan untuk melihat langsung kesiapan akomodasi, transportasi dan layanan kesehatan jamaah Haji Indonesia serta membicarakan sejumlah permasalahan yang melingkupi TKI/TKW dari beberapa daerah di Indonesia, khususnya Provinsi NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Ketua DPD RI beserta rombongan berencana mengunjungi Daerah Kerja (Daker) Madinah, Mekkah dan Jeddah, dan direncanakan kembali ke Indonesia pada tanggal 18 Mei 2022.

“Selain soal persiapan haji, kami juga ingin memastikan informasi, bahwa Arab Saudi membuka peluang untuk pekerja profesional atau formal asal Indonesia, dengan kuota sebesar 8 juta tenaga kerja. Karena sudah seharusnya Indonesia juga mengirimkan tenaga formal, mengingat banyaknya potensi tenaga migran terdidik di Indonesia,” tukas LaNyalla.

Seperti diketahui, Pemerintah Arab Saudi membuka peluang bagi tenaga kerja formal atau profesional dari Indonesia yang ingin bekerja di Arab Saudi. Kuota yang dibuka pun cukup banyak. Sekitar 8 juta lowongan, termasuk tenaga medis, baik dokter, bidan maupun perawat.

“Memang benar indormasi tersebut. Kami di KBRI juga sudah melakukan tindak lanjut terkait hal tersebut,” ungkap Dubes Aziz.

Selama ini, lanjut Aziz, untuk memenuhi kekurangan kebutuhan tenaga medis di Arab Saudi, banyak diisi oleh tenaga-tenaga profesional dari Palestina, Suriah, Mesir, dan India serta Filipina.

“Selain tenaga medis, Arab Saudi juga membutuhkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan, seperti guru dan dosen. Peluang ini sangat bagus karena pasti akan membawa peningkatan kemampuan bagi tenaga profesional dari Indonesia,” pungkas Abdul Aziz. (Amhar)

Sumber : www.lanyallacenter.id

Continue Reading

Trending