Connect with us

Uncategorized

Agun Dampingi Mentan Serahkan Bantuan ke Kaum Tani

Published

on

JanoerKoening, Ciamis – Kunjungan Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaeman, MP. Bertempat di lapangan desa Imbanagara Kec. Ciamis kab. Ciamis, Jawa Barat, Jum’at 22 Maret 2019 dimulai pukul 08.00 sd pukul 11.00.

Pada kunjungan kali ini, hadir mendampingi Mentan yakni; Bupati H. Iing Syam Arifin, Dandim, Kapolres, Kepala Dinas Pertanian, kelompok tani, penyuluh pertanian, pendamping desa, kepala desa, Bumdes, tokoh masyarakata, ulama, termasuk santri tani.

Caleg DPR RI Dapil Jabar 10, Agun Gunandjar Sudarsa yang turut mendampingi Mentan menjelaskan, dalam kesempatan tersebut Mentan menyerahkan sejumlah bantuan dalam bentuk traktor, bibit kelapa, mangga, durian, sejumlah bibit pohon keras lainya seperti kopi. Tidak ketinggalan bibit padi, dan tananam holtikultura lainnya.

“Selain itu, ada juga kambing dan ayam kampung, serta kandangnya disertai pendampingan pelaksanaannya oleh dinas terkait,” tambahnya.

Kegiatan ini mendapat sambutan yang antusias dari masyarakat, utama nya kaum tani, dan santri. Mentan berharap bantuan ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadikan kembali Pertanian sebagai sektor andalan dalam mensejahterakan rakyat.

Ketika ditanyakan apakah program pemerintahan yang seperti ini perlu dilanjutkan, dijawab serentak Lanjutkan..! “Seru” Masyarakat kompak, di tempat yang sama sebelum mentan berpidato, diawali sambutan selamat datang dan laporan oleh Bupati.

Selanjutnya sambutan anggota DPR RI Dapil Jabar 10, Sdr Agun Gunandjar Sudarsa yang mewakili masyarakart menyampaikan terimakasih atas bantuan program yang sangat bermanfaat ini.

“Saya menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyia-nyiakan bantuan Mentan ini, tapi harus memanfaatkan serta mendayagunakannya secara baik dan benar sebagai Ibadah untuk kesempurnaan hidup diri kita masing, bagi agama, negara dan bangsa,” tutur Agun.

Agun juga menyerukan kepada masyarakat, “Jadilah orang-orang yang bersyukur dan jauhi sifat-sifat sombong dan angkuh, apalagi suka mencaci dan memaki diantara kita sesama mahluk ciptaan Tuhan.”

Perlakukan dan kerjakan seluruh lahan, bahan-bahan olahan pertanian yang diberikan oleh Mentan kita sebagai ibadah, untuk kesejahteraan dan kemulyaan hidup kita. Semoga, “harap dan do’a” Agun Gunandjar Sudarsa. (Amhar)

Continue Reading
85 Comments

85 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: ed medications

  3. Pingback: pills erectile dysfunction

  4. Pingback: best erection pills

  5. Pingback: cialis 10mg

  6. Pingback: canadian online pharmacy

  7. Pingback: Viagra or cialis

  8. Pingback: levitra usa

  9. Pingback: buy vardenafil online

  10. Pingback: empire city casino online

  11. Pingback: online casinos real money

  12. Pingback: cheap viagra online

  13. Pingback: hollywood casino online real money

  14. Pingback: casino moons online casino

  15. Pingback: cialis pills

  16. Pingback: cash advance online

  17. Pingback: payday loans online

  18. Pingback: viagra pills

  19. Pingback: cialis 20

  20. Pingback: online casino games for real money

  21. Pingback: cialis generic

  22. Pingback: pamala

  23. Pingback: 20 cialis

  24. Pingback: generic for cialis

  25. Pingback: buy cialis

  26. Pingback: play online casino real money

  27. Pingback: online casino slots no down load

  28. Pingback: viagra price

  29. Pingback: real money casino

  30. Pingback: casino games online

  31. Pingback: casino online real money

  32. Pingback: real money casino

  33. Pingback: sildenafil online

  34. Pingback: sildenafil citrate

  35. Pingback: buy generic viagra

  36. Pingback: viagra prescription

  37. Pingback: viagra samples

  38. Pingback: cialis 5mg

  39. Pingback: where to buy viagra online

  40. Pingback: viagra for men

  41. Pingback: tadalafil canadian pharmacy

  42. Pingback: viagra online usa

  43. Pingback: cheap viagra and sildenafil

  44. Pingback: cialis 20mg

  45. Pingback: buy viagra without prescription

  46. Pingback: generic viagra pills

  47. Pingback: buy real viagra online without prescription

  48. Pingback: buy viagra canada

  49. Pingback: cialis dosage

  50. Pingback: real money online casinos usa

  51. Pingback: slot machine games

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending