Connect with us

Uncategorized

Ormas Keagamaan Kecam! Pembantaian Umat Islam Di Selandia Baru.

Published

on

Ormas Keagamaan Kecam! Pembantaian Umat Islam Di Selandia Baru.

JanoerKoening, Jakarta – Kami Ormas keagamaan se-Indonesia yang terdiri dari LPOI, PGI, KWI, WALUBI, PERMABUDHI, PHDI, dan MATAKIN dengan ini menyatakan sikap terhadap peristiwa pembantaian terhadap umat Islam.

“Pembantaian terjadi saat umat Islam yang sedang melakukan persiapan ibadah sholat jum’at di Al-Noor dan Lindwood, Christchurch, Selandia Baru,” ujar H. Lutfi A. Tamimi, Sekretaris Umum Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), di Kramat, Senen, Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Berikut Pernyataan Sikap Ormas Keagamaan Se-Indonesia yang di Pimpin Sekretaris Umum LPOI sebagai berikut :

l. Kami Ormas keagamaan se-Indonesia, menyampaikan ikut berduka cita yang mendalam atas tragedi pembantaian tersebut, yang menewaskan Umat Muslim yang tidak bersalah. Mereka yang meninggal dunia semoga mendapatkan tempat di sisi Allah SWT

2. Kami Ormas keagamaan se-Indonesia, mengecam keras terorisme yang merupakan perbuatan yang menodai ajaran agama dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

3. Kami Ormas Keagamaan se-Indonesia, mengapresiasi pernyataan tegas dan tepat pemerintah Indonesia yang telah mengambil langkah diplomasi dan telah menindak lanjutinya dengan membantu, mengevakuasi, dan menyelamatkan warga negara Indonesia yang menjadi korban.

4. Kami Ormas Keagamaan se-Indonesia mendesak pemerintah Selandia Baru agar mengusut tuntas para pelaku teror tersebut dan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

5. Kami Ormas Keagamaan se-Indonesia, menyerukan umat beragama di seluruh Indonesia untuk bersatu, bersikap tenang, dan tidak memperkeruh suasana, serta tidak melakukan langkah-langkah yang kontra produktif.

“Persatuan, Persaudaraan antar umat beragama di Indonesia merupakan perekat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” tutup Lutfi A. Tamimi. (Amhar)

Continue Reading
87 Comments

87 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: best erection pills

  3. Pingback: best ed medication

  4. Pingback: best otc ed pills

  5. Pingback: generic cialis online

  6. Pingback: online pharmacy

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: cialis mastercard

  9. Pingback: vardenafil 10mg

  10. Pingback: vardenafil online pharmacy

  11. Pingback: levitra 20mg

  12. Pingback: wind creek casino online games

  13. Pingback: buy viagra online

  14. Pingback: real money casino games

  15. Pingback: casinos online

  16. Pingback: cialis online reviews

  17. Pingback: personal loans

  18. Pingback: loans for bad credit

  19. Pingback: online loans

  20. Pingback: cialis to buy

  21. Pingback: slot machines

  22. Pingback: cialis generic

  23. Pingback: cialis buy

  24. Pingback: best real money online casinos

  25. Pingback: generic for cialis

  26. Pingback: cialis 5 mg

  27. Pingback: new cialis

  28. Pingback: best online gambling casino

  29. Pingback: u s online gambling

  30. Pingback: viagra viagra

  31. Pingback: chumba casino

  32. Pingback: gambling games

  33. Pingback: slot games

  34. Pingback: slot games

  35. Pingback: cheap viagra online

  36. Pingback: free viagra

  37. Pingback: order viagra

  38. Pingback: viagra alternative

  39. Pingback: buy viagra without prescription

  40. Pingback: cialis coupon

  41. Pingback: viagra online

  42. Pingback: viagra prices

  43. Pingback: prescription drugs

  44. Pingback: cialis pills

  45. Pingback: best online pharmacy for viagra

  46. Pingback: tadalafil generique

  47. Pingback: viagra generic drug name

  48. Pingback: cheap viagra

  49. Pingback: price viagra

  50. Pingback: viagra pills for sale

  51. Pingback: cialis online pharmacy

  52. Pingback: online casino games real money

  53. Pingback: best online casino for money

  54. Pingback: generic viagra for sale

  55. Pingback: cialis canada

  56. Pingback: can you buy viagra at sex shops

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending