Connect with us

Nasional

LASKAR Alumni Trisakti Pro 02 Siap LAWAN KECURANGAN di TPS

Published

on

LASKAR Alumni Trisakti Pro 02 Siap LAWAN KECURANGAN di TPS

JanoerKoening, JAKARTA – Alumni Trisakti Pro 02 dan Garuda Kalibata menggelar peluncuran dan deklarasi Laskar TPS di Pulau Dua Restaurant, Taman Ria Senayan, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (5/3/2019). Laskar TPS merupakan gerakan rakyat lawan kecurangan dalam Pemilu 2019.

Tokoh-tokoh yang akan hadir dalam acara ini adalah Adhyaksa Dault, Zaitun Rasmin, Hendra Zon, Tony Rosyid, dan lain-lain. Para relawan Alumni Trisakti Pro 02 dan Garuda Kalibata juga akan meramaikannya.

”Kita semua berharap agar Pilpres dan Pileg 2019 berlangsung jujur dan adil, namun harapan ini harus disertai gotong-royong dalam pengawasannya. Kita harus waspada terhadap berbagai kecurangan yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun.” ujar Adhyaksa Dault dalam orasinya.

Publik harus terlibat dalam pengawasan Pemilu 2019. Sebab, salah satu ukuran sukses Pemilu 2019 adalah keikutsertaan publik (public participation in politics), baik dalam menggunakan hak pilihnya maupun keikutsertaan dalam mengawasi Pilpres dan Pileg 2019 agar berjalan jujur dan adil, ujar Adhyaksa.

”Kita juga harus mendukung KPU, Bawaslu, TNI, POLRI dan jajaran di bawahnya untuk terus netral dan mampu menjadi wasit terbaik,” tambah Menpora periode 2004-2009 ini.

Untuk itu, Gerakan Rakyat Lawan Kecurangan menyerukan beberapa hal untuk kesuksesan Pilpres dan Pileg 2019 yakni:

Pertama, mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman tentang Pilpres dan Pileg 2019, karena pemahaman yang baik akan meningkatkan kualitas pengawasan.

Kedua, melaporkan kepada aparat tentang berbagai potensi kecurangan.

Ketiga, melaporkan kepada aparat jika menemukan kecurangan di TPS.

Keempat, menghindari main hakim sendiri jika mendapatkan kecurangan yang dilakukan oleh siapapun dan pihak manapun.

Kelima, tidak memproduksi dan menyebarkan hoaks karena akan merusak Pilpres dan Pileg Jurdil, bahkan lebih jauh merusak bangsa Indonesia.

Sementara itu, Hendra Zon, Sekjen Alumni Trisakti Pro 02 mengungkapkan, Laskar TPS lahir dari gejolak penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dirasakan brutal, melanggar berbagai etika, aturan dan hukum hingga memancing perlawanan rakyat, di antaranya adalah dari Alumni Trisakti Pro 02.

la mencontohkan petahana yang tak melepas jabatannya sehingga bebas memakai fasilitas negara untuk mempengaruhi pemilih.

”Gerakan Laskar TPS mengajak masyarakat yang apabila menyaksikan kemungkaran di hadapannya langsung beraksi dengan TPS, yaitu Tangkap dengan gadgetnya, Iaporkan ke Polisi dan Sebarkan atau viralkan di media sosial agar Bawaslu dapat menilai tingkat kecurangan yang terjadi,” kata Hendra Zon.

Menurut dia, penggerak dari Laskar TPS mencakup ratusan relawan yang tergabung dalam Alumni Trisakti Pro 02 dan Garuda Kalibata. Untuk itu, Alumni Trisakti Pro 02 yang sudah mencatat 500 relawan alumninya untuk bergerak membangun Iaskar TPS,” pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading
330 Comments

330 Comments

  1. Pingback: purchase furosemide 12.5 online

  2. Pingback: does tinder limit matches

  3. Pingback: free dating sites like okcupid

  4. Pingback: can i take cialis and viagra together

  5. Pingback: viagra online canada pharmacy

  6. Pingback: how to find a legitimate canadian pharmacy

  7. Pingback: canadapharmacy

  8. Pingback: maximum dose of cialis in 24 hours

  9. Pingback: how to get viagra to work

  10. Pingback: watermelon natural viagra

  11. Pingback: melatonin and prozac

  12. Pingback: online viagra

  13. Pingback: viagra cost

  14. Pingback: buy viagra online cheap

  15. Pingback: is zoloft a narcotic

  16. Pingback: canada viagra

  17. Pingback: cialis daily

  18. Pingback: cialis 24 hours

  19. Pingback: cialis on line

  20. Pingback: cialis official site

  21. Pingback: free viagra

  22. Pingback: where can you buy viagra yahoo

  23. Pingback: generic viagra online canadian pharmacy

  24. Pingback: cialis en ligne

  25. Pingback: cheap cialis once day

  26. Pingback: viagra cialis

  27. Pingback: otc viagra

  28. Pingback: online viagra india

  29. Pingback: non-generic viagra

  30. Pingback: amoxicillin 250mg

  31. Pingback: cialis 5mg best price

  32. Pingback: viagra canada

  33. Pingback: where can i buy propecia in singapore

  34. Pingback: www.viagracarme.com

  35. Pingback: buy prednisone 1 mg mexico

  36. Pingback: tadalafil canadian pharmacy price

  37. Pingback: ivermectin usa

  38. Pingback: sildenafil 20 mg coupon

  39. Pingback: viagra 100 cost

  40. Pingback: cheap generic cialis 20mg

  41. Pingback: viagra 50 mg canada

  42. Pingback: how much ivermectin for humans

  43. Pingback: buy stromectol walgreens

  44. Pingback: ivermectin horse paste ingredients

  45. Pingback: zithramax prescription

  46. Pingback: buy sildenafil tablets online

  47. Pingback: san ventolin

  48. Pingback: ivermectin pediatric dose

  49. Pingback: viagra connect risks

  50. Pingback: viagra 300mg price

  51. Pingback: natural viagra supplement

  52. Pingback: cialis seling

  53. Pingback: tadalafil

  54. Pingback: zithromax and pneumonia

  55. Pingback: generic viagra

  56. Pingback: how to buy generic viagra online

  57. Pingback: how can i buy real viagra

  58. Pingback: best non prescription ed pills

  59. Pingback: sildenafil

  60. Pingback: lisinopril corax

  61. Pingback: generic for viagra

  62. Pingback: dapoxetine priligy cena

  63. Pingback: where to buy generic levitra

  64. Pingback: ivermectin liquid

  65. Pingback: cheap viagra fast shipping

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Lolos Fit and Proper Tes, 7 Hakim Agung Dilantik Ketua MA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., telah melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang hakim agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Tujuh nama Hakim Agung ini merupakan pilihan dari sebelas orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI. Ketujuhnya merupakan calon hakim agung yang telah lulus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI pada Senin, 20 September 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung.

Berikut Tujuh Hakim Agung Baru yang telah dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
  6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
  7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Adapun acara pelantikan telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh jumlah undangan yang terbatas. Acara juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum selaku Guru Besar dan Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Webinar yang berlangsung hari ini, Senen 11 Oktober 2021 adalah kerjasama dengan LPPM UPI dengan BAPPENAS

Adapun tema dalam webinar ini yang disepakati tentang PAUD Holistik Integratif untuk SDM Unggul dan Berdaya saing (Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak).

Tema PAUD menjadi penting karena melibatkan literasi dasar bagi sekurang kurangnya 72% anak usia 7 hingga 17 tahun berdasarkan Data BPS dan data Kemendikbud Ristek yang diantaranya 27% anak usia balita yang artinya banyak anak bangsa yang menjadi lingkup diskusi webinar tersebut.

Pada webinar kali ini, bahwa kita masih memiliki Pekerjaan Rumah 1,75% keaksaraan nasional dengan tantanga APK 8,2 tahun, dan kita mengetahui bahwa kemenko PMK sebagai koordinator bidang Pendidikan dan sosial lainnya akan mampu mereduksi persoalan dari mulai PAUD sampai Pendidikan menengah.

“Kerjsama ini dilakukan karena Universitas yang selalu berada di garda depan dari PAUD Hingga Sarjana, UPI ada jenjang studi PAUD dari S1 sampai S3 begitu juga untuk Pendidikan dasar dan menengah,” ujar Prof. Dadang Sunendar.

Dikatakan Dadang, bahwa Di LPPM ada satu kajian Pengembangan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak yang bersinergi langsung dengan Kementerian PNN / BAPPENAS dan KPPPA, hal tersebut lah yang mendasari terlaksananya Webinar PAUD HI.

Sementara itu, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. Menyampaikan keynote pada Webinar bertema “PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing” yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah (Bappenas) dan Perguruan Tinggi (Lembaga Pengabdian dan Penelitain Masyarakat-UPI).

“Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting dan dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan,” papar Subandi.

Dia tambahkan, “untuk itu, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk:

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan
  3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amhar)
Continue Reading

Nasional

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA HRS DKK

Published

on

By


Pada kesempatan ini disampaikan hasil kajian ekasaminasi perkara Habib Rizieq Syihab dkk (Putusan PN. Jakarta Timur Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim), yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa pada awalnya telah terjadi rekayasa sistematis melalui pengelompokan (klasterisasi) perkara (in casu Prokes Petamburan, Megamendung dan RS UMMI) tanpa menggunakan ketentuan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP diterapkan, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada klasterisasi perkara yang didalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Bahwa Judex Factie bahwa telah menyalahi asas legalitas dengan melakukan analogi terhadap makna “keonaran”. Tidak dapat dibenarkan penentuan adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) dan timbulnya akibat ditentukan secara menyimpang dan tidak ada keterpautan hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Bahwa delik penyertaan (deelneming) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tergolong kejahatan terhadap Kemanan Negara. Dengan demikian mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat (dolus premeditatus) dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak ‘dengan kemungkinan’, melainkan bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).
  4. Bahwa terdapat keterhubungan yang siqnifikan antara pemenuhan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan tindakan plagiarisme dalam pertimbangan hukum putusan aquo. Doktrin opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis yang menjadi dalil Judex Factie dalam pemenuhan unsur “kesengajaan dengan kemungkinan” tidak sesuai dengan maksud penggunaannya.
  5. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) guna menentukan secara objektif sebab terjadinya akibat. Mengacu pada doktrin kausalitas, maka sebab yang relevan dan paling dominan terjadinya kegaduhan di media sosial termasuk aksi demonstrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie justru oleh media-media sosial yang sebelumnya menebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian kepada Pemohon Kasasi (in casu Habib Rizieq Syihab). Diduga kuat media-media tersebut memang sengaja dibentuk guna kepentingan rekayasa pemenuhan dalil terjadinya kegaduhan di media sosial.
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seharusnya tidak lagi dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara Habib Rizieq Syihab dkk tidaklah murni perkara hukum, namun mengandung kepentingan politis. Dengan demikian pemenuhan unsur delik cenderung sangat dipaksakan.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk memutus dengan keberanian dan kejujuran agar terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian Siaran Pers ini disampaikan.
 
Jakarta, Senin 11 Oktober 2021.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi)

Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
(Dewan Penyantun HRS Center)

Continue Reading

Trending