Connect with us

Nasional

Bersinergi Menuju Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik

Published

on

Bersinergi Menuju Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL KLHK). Tujuan Rakernis ini adalah tercapainya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dibuka oleh Menteri Siti Nurbaya di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Rakernis dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kementerian/Lembaga, akademisi, serta para pelaku usaha.

Hasil yang akan dicapai pada Rakernis ini diantaranya adalah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara KLHK dan Pemerintah Daerah; Konsep IKLH 2020 – 2024; Sosialisasi program kegiatan Ditjen PPKL TA 2019; serta kesepakatan antara KLHK dan Pemerintah Daerah terkait dengan program kegiatan Ditjen PPKL TA 2019.

Ditjen PPKL menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan guna mendukung sasaran strategis Kementerian dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019.

Hal ini didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Ditjen PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan.

Dalam sambutannya Siti Nurbaya mengatakan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur tingkat eksplotasi sumber daya alam dengan penguasaan, pencadangan, pengawetan, dan alokasi pemanfaatannya, pemberian izin dan pembatasan-pembatasan lain dengan regulasi.

Pengaturan ini akan berjalan dengan baik jika tersedia informasi yang cukup untuk memformulasikan kebijakan dan memberikan umpan balik untuk menyempurnakan kebijakan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2015, KLHK berhasil memasukan indeks ini sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintah. Hasil pemantauan menunjukkan selama 2015 – 2018, IKLH Nasional berada pada posisi stabil yaitu pada kualitas cukup baik.

“Terdapat 5 provinsi yang indeks kualitas lingkungan hidupnya membaik yaitu Riau, Kepulauan Riau, Banten, DI. Yogyakarta dan Kalimantan Selatan dan hanya satu provinsi yang mengalami penurunan IKLH yaitu Papua,” ungkap Menteri Siti.

Kondisi kualitas udara saat ini masih sangat baik, dengan 6 provinsi yang mengalami peningkatan kualitas udara yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Selatan.

Meski demikian, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah perlu di waspadai pencemaran udara di daerah perkotaan. Kondisi Kualitas Air Sungai dan danau secara nasional masih kurang baik dan cenderung terjadi penurunan kualitas air.

Sementara itu, Sejumlah 16 provinsi mengalami kecenderungan penurunan indeks kualitas sungai. Namun demikian, terdapat perbaikan di Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Maluku.

Kondisi Tutupan lahan secara nasional berada dalam kecenderungan yang stabil, namun 8 provinsi berada dalam kondisi waspada karena luas tutupan lahannya sedikit yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa barat, DI Yogyakarta, Banten dan Bali.

Pada kesempatan yang sama Dirjen PPKL M.R, Karliansyah menjelaskan, Penyempurnaan perhitungan IKLH terus dilakukan termasuk didalamnya menambah titik-titik pemantauan sehingga data pemantuan yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

Pada tahun 2015 titik pemantauan kualitas udara hanya mencakup 150 kota, sedangkan tahun 2019 jumah pemantauan mencakup 400 kota dengan jumlah sampel uji mencapai 1.600 sampel uji. Lalu pada tahun 2019 ini mulai mencoba untuk melakukan pengukuran Indeks Kualitas Air Laut dan mengembangkan Indeks Kerusakan Lahan yaitu Indeks Kerusakan Ekosistem Gambut dari perhitungan sebelumnya yang lebih difokuskan pada media lingkungan yaitu air, udara dan lahan/hutan.

“IKLH akan terus disempurnakan kualitasnya agar dapat mencapai indeks lingkungan hidup yang ideal dan mendekati kondisi realitas senyatanya di lapangan, ujar Karliansyah dalam keterangannya. (Amhar)

Continue Reading
294 Comments

294 Comments

  1. Pingback: furosemide lasix 20 mg

  2. Pingback: tinder picture size

  3. Pingback: free senior dating sites

  4. Pingback: okcupid free online dating

  5. Pingback: free online dating botswana

  6. Pingback: online christian dating for free

  7. Pingback: free for women dating site

  8. Pingback: the best online dating sites that are free

  9. Pingback: free black and white dating websites

  10. Pingback: free online dating black men

  11. Pingback: online free dating uk

  12. Pingback: free dating plenty of fish

  13. Pingback: free dating sites like pof and okcupid

  14. Pingback: canada dating sites free

  15. Pingback: mct oil keto diet

  16. Pingback: keto diet pros and cons mayo clinic

  17. Pingback: keto diet fasting

  18. Pingback: gay dating profile

  19. Pingback: gay disabled dating uk

  20. Pingback: sugar daddies gay dating

  21. Pingback: gratis gay dating in nederland

  22. Pingback: gay dating free denver

  23. Pingback: best gay dating sites nyc

  24. Pingback: gay men coast of kerry dating

  25. Pingback: gay triad dating

  26. Pingback: dating gay line

  27. Pingback: gay males dating gay females

  28. Pingback: buy amoxil 500mg uk

  29. Pingback: lasix 50 mg

  30. Pingback: neurontin online

  31. Pingback: plaquenil nz

  32. Pingback: prednisone for cheap

  33. Pingback: dapoxetine

  34. Pingback: modafinil prices

  35. Pingback: stromectol for sale

  36. Pingback: albuterol mexico

  37. Pingback: azithromycin pill

  38. Pingback: price of lasix 80 mg

  39. Pingback: gabapentin 204

  40. Pingback: ventolin pharmacy uk

  41. Pingback: ivermectin tablet 1mg

  42. Pingback: ivermectina

  43. Pingback: ivermectin 0.5%

  44. Pingback: albuterol tablets 2mg

  45. Pingback: aralen medication

  46. Pingback: molnupiravir pills

  47. Pingback: latisse brow

  48. Pingback: clomid sale

  49. Pingback: olumiant medicine

  50. Pingback: baricitinib india

  51. Pingback: stromectol generic name

  52. Pingback: ivermectin price

  53. Pingback: ivermectin tablets for sale

  54. Pingback: cialis cialis online

  55. Pingback: side effects for tadalafil

  56. Pingback: how to buy sildenafil pills

  57. Pingback: where can you buy sildenafil pills

  58. Pingback: sildenafil tablets

  59. Pingback: cialis walmart

  60. Pingback: tadalafil sale

  61. Pingback: prednisone 20mg para que sirve

  62. Pingback: generic cialis medication

  63. Pingback: where to buy prednisone online

  64. Pingback: tadalafil citrate research chemical

  65. Pingback: steroid side effects

  66. Pingback: generic viagra for women

  67. Pingback: cialis price walmart

  68. Pingback: what is cialis

  69. Pingback: generic cialis daily use

  70. Pingback: cialis cost 20mg

  71. Pingback: cialis with dapoxetine

  72. Pingback: ivermectina tabletas

  73. Pingback: 3during

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Gelar Diskusi, Puskamnas Angkat Tema “Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.

“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.

“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.

Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.

Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.

“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.

Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.

“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Pernyataan Sikap Kemitraan Terhadap RKUHP. “RKUHP Ancaman Bagi Demokrasi”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Setelah tiga tahun tertunda, wacana pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang disempurnakan pemerintah semakin nyata. Komisi III DPR sudah menerima naskah RKUHP yang sudah disempurnakan. Meski tadinya dikabarkan akan disahkan bulan Juli, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kelanjutan pembahasan RKHUP kemungkinannya akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir, yaitu tanggal 16 Agustus 2022.

Proses perumusan RKHUP sejak awal mengundang banyak kontroversi dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Saat pemerintah melakukan sosialisasi dan perbaikan atas draft RKUHP versi tahun 2019 (draft yang tidak jadi disahkan karena mendapat penolakan keras dari masyakat, khususnya mahasiswa), masyarakat tidak diberi akses terhadap rancangan hasil perbaikan tersebut. Baru pada tanggal 6 Juli 2022, setelah RKUHP tersebut diserahkan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR, dokumen rancangan itu disebarluaskan. Pemerintah beralasan bahwa prosedurnya memang demikian.

Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) mengatakan tindakan tersebut jelas merupakan bentuk ketidaktransparanan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan melanggar Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011.

“Pasal ini menyatakan bahwa penyebarluasan RUU seharusnya sudah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak tahap penyusunan RUU, yakni sebelum diserahkan kepada DPR untuk dibahas,” pungkas Laude dalam pernyataan persnya, Jakarta, 25 Juli 2022.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak terlihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk secara sungguh-sungguh (genuine) untuk melibatkan publik. Ini terlihat rencana awal pemerintah untuk memproses RKHUP secara kilat. Pada bulan April 2022, pemerintah menyatakan akan segera menyerahkan RKUHP ke DPR kemudian dibahas dan disahkan bulan Juni 2022. Lalu rencana tersebut diundur ke Juli 2022. Akhirnya diundur kembali ke waktu yang belum ditetapkan karena adanya penolakan (kembali) dari masyarakat.

“Rencana pemerintah membahas RKUHP secara kilat merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 yang secara tegas mewajibkan pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Pelanggaran seperti ini seharusnya dihindari, karena Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPR semakin meningkat, karena banyak sekali undang-undang yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR yang miskin partisipasi bahkan dapat dikategorikan sebagai ‘undang-undang yang disembunyikan’. Contoh nyata dari undang-undang yang miskin partisipasi dapat dilihat dalam proses penyusunan revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK, dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konsitusi,” ungkap Laode M. Syarif.

Dalam hal substansi, Pemerintah dan DPR mengatakan hanya akan mendengarkan masukan untuk 14 isu pokok yang dianggap ‘masih mengganjal.’ Seperti hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai basis pemidanaan; pidana mati; penyerangan (penghinaan) terhadap Presiden dan Wakil Presiden; pidana karena memiliki kekuatan gaib; pidana bagi dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin; pidana bagi pemilik unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih; contempt of court; advokat curang; penodaan agama; penganiayaan hewan; penggelandangan; pengguguran kehamilan atau aborsi; perzinahan; dan kohabitasi.

Pemerintah dan DPR seakan menutup mata untuk pasal-pasal bermasalah lainnya, seperti pasal tentang pemidanaan bagi mereka yang dianggap menghina kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 351).

KEMITRAAN menganggap pasal ini justru mengancam masa depan demokrasi Indonesia, karena mirip dengan pasal-pasal Haatzaai Artikelen yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan kebencian warisan Kolonial Hindia Belanda, dan biasa digunakan sebagai pasal karet. Sebelumnya, aturan ini telah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal yang menyangkut delik penghinaan, Pemerintah tidak memberikan ketegasan penafsiran mengenai definisi penghinaan tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena hanya pejabat pemerintah yang berhak menafsirkannya sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik kepada pemerintah dan lembaga negara. “Kita masih ingat bagaimana Adrianus Meliala, Hariz Azhar atau Robertus Robert diproses kepolisian, bahkan sebagian dijadikan tersangka, karena mengungkapkan dugaan korupsi oleh oknum Polri. Bahkan dalam kasus Robertus, hanya karena menyanyikan lagu yang dianggap menghina TNI,” ungkap Rifqi Sjarief Assegaf, Direktur Program Justice, Anti-Corruption, & Human Right (JAHR) di KEMITRAAN.

Oleh karena itu, KEMITRAAN berpendapat bahwa tidak perlu ada kategori khusus tentang “penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara” karena yang merasa dihina pribadinya dapat menggunakan pasal penghinaan dalam Pasal 437 RKUHP yang secara tegas mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II”. Penggunaan pasal ini juga menegaskan prinsip hukum “equality before the law” bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Intinya, menurut Laode M Syarif, “Perlindungan atas jabatan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai perlindungan atas pribadi, karena jabatan adalah pemberian dari masyarakat dan bersifat publik.”

Pasal-pasal RKUHP yang juga perlu disoroti adalah yang menyangkut demonstrasi karena RKUHP menjadikan perbuatan melakukan demontrasi tanpa izin menjadi delik pidana (Pasal 256), padahal dalam aturan yang berlaku saat ini, perbuatan demikian hanya dapat memberikan kewenangan bagi Polri untuk membubarkan kegiatan tersebut (Pasal 15 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum).

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga tidak luput dari masalah. Ancaman hukuman minimum delik korupsi tertentu, misalnya, diperingan dari 4 tahun menjadi 2 tahun (Pasal 607). Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan uraian di atas, KEMITRAAN menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah dan DPR perlu menyediakan waktu dan sarana yang memadai untuk melakukan konsultasi publik terkait substansi RKUHP yang lebih genuine atau sepenuh hati, termasuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sesuai Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dengan jelas jika ada usulan atau masukan yang tidak diterima. Partisipasi publik yang genuine dalam penyusunan peraturan merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga perlu dikedepankan. Kesungguhan dalam mendorong partisipasi ini merupakan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas pemerintah dan DPR.

Pembahasan RKUHP agar tidak dibatasi pada 14 isu yang sudah diidentifikasi pemerintah dan DPR, namun juga pasal-pasal lain yang masih mendapat catatan dan kritik dan masyarakat dan ahli, termasuk pasal-pasal yang berpotensi membatasi secara eksesif hak menyatakan pendapat dan berdemonstrasi.
Pemerintah dan DPR sebaiknya memanfaatkan proses penyusunan RKUHP ini sebagai momentum untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memajukan demokrasi dan negara hukum. (Amhar)

Sumber : kemitraan.or.id

Continue Reading

Nasional

Usai Dilantik Jadi Ketum KNPI, Ryano Panjaitan Ungkapkan Gagasan Activistpreneur

Published

on

By

Melansir rmol.id, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Periode 2022-2025 yang dipimpin Muhammad Ryano Panjaitan siap tancap gas usai menggelar pelantikan pada Sabtu malam (16/7/2022) di Grand Sahid, Jakarta.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan memastikan bahwa sejumlah program strategis siap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemuda Indonesia.

Dia menekankan, garis program organisasi ke depan adalah melahirkan aktivis yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ekonomi kreatif. Alasannya, karena aktivis jenis ini memang sedang dibutuhkan di saat penetrasi dunia digital di segala aspek kehidupan kian pesat.

“Kita semua memasuki era disrupsi teknologi. Momen di mana terjadi perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital,” tegasnya kepada wartawan, di sela-sela acara pelantikan.

Lewat gagasan besar “Activistpreneur”, Ryano ingin mencetak serta melahirkan aktivis yang memiliki kemandirian secara ekonomi melalui gerakan entrepreneurship. Langkah konkretnya, membangun sinergi dengan para stakeholder.

“Itu yang kami lakukan, misalnya membangun kerjasama dengan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan lembaga lainnya,” beber Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir tersebut.

Di satu sisi, KNPI juga akan terus mengintensifkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Ryano mengurai pihaknya telah menyiapkan sebuah aplikasi untuk menginventarisir seluruh potensi SDM organ pemuda di bawah naungan KNPI.

Keberadaan aplikasi tersebut merupakan langkah serius KNPI untuk merespon pentingnya pemberdayaan pemuda berbasiskan ekonomi kreatif digital.

“Nantinya seluruh pengurus, baik di pusat hingga daerah dibekali aplikasi ini. Mereka akan tahu update-update penting seputar program KNPI. Jadi lebih terorganisir dan mudah dalam berkoordinasi,” jelas dia.

“Ouput-nya adalah mendukung kemandirian ekonomi dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Amhar)

 

Continue Reading

Trending