Connect with us

Nasional

Bersinergi Menuju Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik

Published

on

Bersinergi Menuju Kualitas Lingkungan Hidup Yang Lebih Baik

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Kerja Teknis (Rakernis) diselenggarakan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen PPKL KLHK). Tujuan Rakernis ini adalah tercapainya kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang dibuka oleh Menteri Siti Nurbaya di Hotel Shangrila, Jakarta, Rabu (27/2/2019).

Rakernis dihadiri sekitar 300 peserta yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Kementerian/Lembaga, akademisi, serta para pelaku usaha.

Hasil yang akan dicapai pada Rakernis ini diantaranya adalah Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara KLHK dan Pemerintah Daerah; Konsep IKLH 2020 – 2024; Sosialisasi program kegiatan Ditjen PPKL TA 2019; serta kesepakatan antara KLHK dan Pemerintah Daerah terkait dengan program kegiatan Ditjen PPKL TA 2019.

Ditjen PPKL menjadi penanggung jawab program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan guna mendukung sasaran strategis Kementerian dalam meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5- 68,5 pada tahun 2019.

Hal ini didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup yang handal. Dalam meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Ditjen PPKL mempunyai peran dalam meningkatkan kualitas udara, air, dan tutupan lahan.

Dalam sambutannya Siti Nurbaya mengatakan, Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur tingkat eksplotasi sumber daya alam dengan penguasaan, pencadangan, pengawetan, dan alokasi pemanfaatannya, pemberian izin dan pembatasan-pembatasan lain dengan regulasi.

Pengaturan ini akan berjalan dengan baik jika tersedia informasi yang cukup untuk memformulasikan kebijakan dan memberikan umpan balik untuk menyempurnakan kebijakan yang ada. Untuk itu perlu dilakukan pemantauan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2015, KLHK berhasil memasukan indeks ini sebagai salah satu ukuran kinerja pemerintah. Hasil pemantauan menunjukkan selama 2015 – 2018, IKLH Nasional berada pada posisi stabil yaitu pada kualitas cukup baik.

“Terdapat 5 provinsi yang indeks kualitas lingkungan hidupnya membaik yaitu Riau, Kepulauan Riau, Banten, DI. Yogyakarta dan Kalimantan Selatan dan hanya satu provinsi yang mengalami penurunan IKLH yaitu Papua,” ungkap Menteri Siti.

Kondisi kualitas udara saat ini masih sangat baik, dengan 6 provinsi yang mengalami peningkatan kualitas udara yaitu Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten dan Kalimantan Selatan.

Meski demikian, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah perlu di waspadai pencemaran udara di daerah perkotaan. Kondisi Kualitas Air Sungai dan danau secara nasional masih kurang baik dan cenderung terjadi penurunan kualitas air.

Sementara itu, Sejumlah 16 provinsi mengalami kecenderungan penurunan indeks kualitas sungai. Namun demikian, terdapat perbaikan di Aceh, Jambi, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Maluku.

Kondisi Tutupan lahan secara nasional berada dalam kecenderungan yang stabil, namun 8 provinsi berada dalam kondisi waspada karena luas tutupan lahannya sedikit yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa barat, DI Yogyakarta, Banten dan Bali.

Pada kesempatan yang sama Dirjen PPKL M.R, Karliansyah menjelaskan, Penyempurnaan perhitungan IKLH terus dilakukan termasuk didalamnya menambah titik-titik pemantauan sehingga data pemantuan yang dihasilkan menjadi lebih akurat.

Pada tahun 2015 titik pemantauan kualitas udara hanya mencakup 150 kota, sedangkan tahun 2019 jumah pemantauan mencakup 400 kota dengan jumlah sampel uji mencapai 1.600 sampel uji. Lalu pada tahun 2019 ini mulai mencoba untuk melakukan pengukuran Indeks Kualitas Air Laut dan mengembangkan Indeks Kerusakan Lahan yaitu Indeks Kerusakan Ekosistem Gambut dari perhitungan sebelumnya yang lebih difokuskan pada media lingkungan yaitu air, udara dan lahan/hutan.

“IKLH akan terus disempurnakan kualitasnya agar dapat mencapai indeks lingkungan hidup yang ideal dan mendekati kondisi realitas senyatanya di lapangan, ujar Karliansyah dalam keterangannya. (Amhar)

Continue Reading
44 Comments

44 Comments

  1. Pingback: furosemide lasix 20 mg

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Doni: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Published

on

By

JanoerKoening – Pandemi COVID-19 di Tanah Air belum berakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan total kasus positif di Indonesia per 4 Mei 2021 adalah sebanyak 1.686.373 orang.

Mengantisipasi kenaikan angka positif tersebut, Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengeluarkan Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No.13 Tahun 2021

Surat edaran tersebut tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.

“Keputusan Pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis,” kata Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19, Letjen TNI Doni Monardo saat menghadiri Forum Merdeka Barat 9 “Jaga Keluarga, Tidak Mudik” pada Rabu (5/5/2021).

Berkaca dari tahun sebelumnya, Doni mengungkapkan bahwa data menunjukkan angka positif harian naik pada setiap momen hari raya besar di Indonesia.

“Contohnya pada Hari Raya Idul Fitri tahun lalu yang jatuh pada tanggal 23 Mei 2020, angka kasus positif naik sebanyak 949 orang. Dua minggu pasca lebaran 2020, tercatat 1.000 kasus harian pertama di tanah air,” urai Doni

Dia tambahkan, hal yang sama juga terjadi pasca libur panjang Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.

Doni menekankan, keputusan pelarangan mudik ini harus diikuti oleh seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah, dunia usaha, dan yang paling utama adalah masyarakat.

Kepala BNPB juga berpesan kepada pejabat pemerintah di pusat maupun di daerah untuk terus mensosialisasikan pelarangan kegiatan mudik kepada masyarakat. Peraturan pelarangan mudik ini demi menekan angka kenaikan kasus positif COVID-19.

“Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban COVID-19 berderet-deret,” pesan Doni.

Doni juga menyebutkan masih ada 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik. Kerjasama pemerintah pusat dengan semua pihak di daerah khususnya masyarakat diharapkan dapat mengurangi angka tersebut.

“7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin,” ungkap Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas COVID-19 itu.

Penerapan protokol kesehatan juga tidak boleh putus untuk terus diingatkan kepada semua pihak. Protokol kesehatan adalah kunci keberhasilan untuk terhindar dari ancaman COVID-19.

“Tetap waspada, waspada, dan waspada. Jangan lelah untuk patuhi protokol kesehatan. Jangan mudik. Mari bersabar dan menahan diri.” tutup Doni. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Monardo Resmikan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dr. Zainoel Abidin

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo meresmikan Pengembangan Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menjadi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Banda Aceh, Selasa (20/4/2021).

Peresmian tersebut dilakukan secara simbolis dengan membaca basmallah dan memotong pita oleh Ketua Satgas bersama Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan perwakilan Kementerian PUPR di depan gedung Instalasi Pinere.

Usai memotong pita, peresmian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Bismillahirrohmanirrohim dengan ini Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin diresmikan,” ucap Doni Monardo dan Gubernur Nova Iriansyah dalam releasenya (20/4)

Dalam sambutan peresmian, Doni memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan Adhi Karya atas prestasi pengerjaan pengembangan rumah sakit rujukan yang hanya dilakukan dalam waktu lima minggu saja.

Menurut Doni, hal itu merupakan prestasi yang sangat baik sekali sekaligus merupakan bentuk respon cepat dari Pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi di Tanah Air.

“Ini prestasi yang sangat baik sekali,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni berharap agar nantinya rumah sakit rujukan tersebut tidak terisi banyak pasien terkonfirmasi COVID-19.

Artinya kata Doni, penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 itu harus dapat dikendalikan dengan upaya pencegahan 3M dan menjalankan 3T serta dengan menyukseskan program vaksinasi bersama Pemerintah.

“Jangan sampai digunakan. Andai digunakan maka pasien tidak terlalu banyak,” kata Doni.

“Pencegahan adalah solusi yang terbaik,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Nova Iriansyah memberikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Pusat melalui BNPB yang telah membantu Pemerintah Provinsi Aceh dalam penanganan COVID-19 melalui pengembangan rumah sakit lapangan tersebut.

Dia berharap semoga dukungan tersebut ke depannya dapat terus dipertahankan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.

“Semoga dukungan BNPB yang begitu besar selama ini dapat kita pertahankan,” ungkap Gubernur Nova Iriansyah.

Sebagai informasi, Rumah Sakit Rujukan dr. Zainoel Abidin dibangun di atas lahan seluas 3.826,75 meter persegi menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.

Adapun total pembangunan pengembangan rumah sakit ini dilakukan total selama 46 hari, terhitung sejak 02 November – 17 Desember 2020.

Rumah sakit rujukan ini memiliki kapasitas 17 tempat tidur untuk pasien isolasi dan 70 tempat tidur untuk pasien observasi.

Selain itu, rumah sakit ini juga memiliki fasilitas satelit operasional, satelit bersih, koridor, kantong parkir, powerhouse, gardu PLN, gardu medis dan clean water tank (CWT). (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Jadi Pria, Serda Aprilia Santini Ganti Nama Jadi Aprilio Perkasa Manganang

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Serda Aprilia Santini Manganang resmi berganti nama menjadi Aprilio Perkasa Manganang. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa lantas menjelaskan arti dari nama baru tersebut.

Awalnya, usai operasi korektif organ reproduksi yang dilalui Serda Manganang, Andika meminta mantan atlet Timnas Voli Putri itu untuk menyiapkan nama baru. Sebab pada akhirnya akan ada upaya perubahan status jenis kelamin dan nama melalui persidangan.

“Jadi saya bilang Lanang kamu siapkan nama laki-lakimu. Dia berembuk sama orangtuanya dan memutuskan dan menyerahkan kepada saya dan istri untuk memberi nama dia. Itu juga suatu tanggung jawab bagi saya,” tutur Andika di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Jumat (19/3/2021).

Secara nama, lanjut Andika, kata Aprilia diambil dari bulan kelahiran Serda Manganang yakni April. Kemudian ditambahkan sedikit panggilan yang identik dengan perempuan sehingga menjadi Aprilia.

“Manganang itu family name. Karena di Sulawesi Utara kulturnya begitu. Ada nama family atau marga. Jadi itu tidak boleh dihilangkan karena itu adalah marga dari orangtuanya, oleh karena itu April dan Manganang harus dipertahankan,” jelas dia.

Sementara nama Santini dinilai tidak memiliki korelasi dengan kultur atau pun identitas lainnya. Sehingga Andika pun memilihkan namanya untuk disematkan ke Serda Manganang.

“Oleh karena itu saya putuskan memberikan nama saya di nama tengahnya Perkasa tapi juga sekaligus sebagai suatu harapan. Lanang menjadi laki-laki yang perkasa dalam hal berani bertanggung jawab dan punya tanggung jawab yang besar dan bisa menunjukan eksistensi dirinya sebagai laki-laki,” Andika menandaskan.

Serda Aprilia Manganang menjalani persidangan pergantian jenis kelamin dan nama di Pengadilan Negeri (PN) Tondano, Manado, pagi ini, Jumat (19/3/2021). Sidang sendiri dilakukam secara online.

Serda Manganang sendiri berada di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Dia didampingi langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Andika Perkasa dan sang istri.

Serda Manganang sendiri tampil dengan penampilan prajurit TNI AD pria. Adapun tim kuasa hukum dan hakim disaksikan lewat layar besar yang disediakan.

Dalam sidang, tim kuasa hukum menyediakan seluruh administrasi yang dibutuhkan untuk pertimbangan majelis hakim. Termasuk para saksi, yang di antaranya orang tua dan dokter.

“Meminta menerima dan mengabulkan pemohon untuk seluruhnya. Menerima izin kepada pemohon untuk mengganti status jenis kelamin yang semula perempuan menjadi laki-laki,” kata kuasa hukum Serda Manganang di PN Tandano, Manado.

Kuasa hukum juga meminta majelis hakim dapat memerintahkan pihak dukcapil setempat untuk mengganti identitas kependudukan Serda Manganang secara administrasi.

“Mengizinkan kepada pemohon mengganti nama dari nama semula Aprilia Santini Manganang menjadi Aprilio Perkasa Manganang,” kata kuasa hukum. (Amhar)

Dilansir dari Liputan6.com

Continue Reading

Trending