Connect with us

Uncategorized

750 Anggota HIMPAUDI Gelar Workshop Guru Kreatif

Published

on

750 Anggota HIMPAUDI Gelar Workshop Guru Kreatif

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Koordinasi & Workshop Guru PAUD Kreatif Tahun 2019 akan berlamgsung pada hari Sabtu hingga Senin, 23-25 Februari 2019. Rakomas & Workshop untuk Guru Kreatif Dan perjuangan Penghapusan Dikotomi bagi Pendidik PAUD Non Formal yang terhimpun didalam Organisasi HIMPAUDI, bertempat di Grand Ball Room Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat

Hadir dalam rakornas yakni Ketua Umum HIMPAUDI, Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati M.Si, Pengurus Pusat HIMPAUDI serta 750 Peserta Yang Hadir Perwakilan dari 34 Provinsi di Indonesia.

Hadir juga tamu Undangan lstri Gubernur, (Bunda PAUD provinsi) lstri Bupati dan lstri Walikota (Bunda PAUD Tingkta Kota/Kab), lstri Kecamatan (Bunda PAUD kecamatan) dari berbagai Provinsi, Para Pejabat dari Kedinasan Pendidikan dari berbagai Kota dan Kabupaten di Indonesia.

HIMPAUDI atau dengan kata Iain Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia dini Indonesia pada saat ini sedang berjuang di Mahkamah konstitusi dengan melakukan Judicial review atas Undang-undang Guru dan dosen yaitu permohonan kepada Mahakamah konstitusi melakukan pengujian materiil atas pasal 1 angka(1) dan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat(1) UUD Tahun 1945 lalu Pasal 27 Ayat (2) UUD Tahun 1945 dan Pasal 28 ayat(2) UUD Tahun 1945.

Pada kesempatan hari Sabtu ini, 23 Februari 2019, HIMPAUDI Pusat mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Nasional dan Workshop Guru Kreatif bagi anggota Pengurus dan HIMPAUDI yang berada diseluruh Indonesia Peserta & Undangan dihadiri oleh 750 Orang Peserta yang sangat khusus dihadiri 184 Bunda PAUD dari tingkat provinsi hingga Kecamatan.

“Tujuan Utama dari rakomas & WGK ini adalah terwujudnya Sinergi Dan Kolaborasi Stake Holder Dalam gerakan PAUD Berkualitas,” ujar Ketum Himpaudi, Prof. Dr. Ir. Hj. Netti Herawati M.si saat jumpa pers, Jakarta (23/2/2019).

Untuk Tujuan Khusus dari kegiatan Rakomas dan WGK ini yaitu :

Pertama, Mensosialisasikan dan mempertajam Pendataan DAPODIK. dikarenakan pendataan DAPODIK inilah yang dijadikan dasar dari semua data yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk PAUD.

Kedua, Mengajak semua stake holder yang membidangi PAUD dari bebrabgai sisi juga institusi bergerak bersama melakukan Pendataan.

Ketiga, Dimulainya Program Unggulan HIMPAUDI yaitu Wakshop Guru Kreatif dan Workshop Keluarga Kreatif dan dimulainya pedalanan Roadshow WGK diseluruh lmdonxia. Adapaun tujuan dati program WGK dan WKK ini adalah dalam rangka menuju Gerakan PAUD Berkualitas.

Keempat, yaitu melanjutkan gerakan Pencegahan Stunting bagi Anak Usia Dini di Indonesia.

Terakhir, adalah melakukan gerakan Akreditasi bagi Iembaga PAUD di Indonesia, Tujuan dari akreditasi bagi Iembaga PAUD ini yaitu: (1) memperolah gambaran kinerja Lembaga PAUD sebagai alat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan mutu; (2) menentukan tingkat kelayakan sebuah Iembaga PAUD dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan. (Ary)

Continue Reading
18 Comments

18 Comments

  1. Pingback: how many carbs on keto diet

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Melalui Vaksinasi, Pemerintah Berencana Merubah Pandemi Menjadi Endemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Berkaitan dengan rencana Pemerintah akan bersiap ubah status pandemi Covid-19 menjadi Endemik maka salah satu caranya melalui peningkatan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Dikutip dari situs Centers for Disease Control and Prevention (CDC), endemik menjadi status penyebaran penyakit yang paling dasar dan paling rendah.

Status tersebut menunjukkan jika suatu penyakit akan tetap terus ada meski hanya terjadi di kelompok masyarakat tertentu

Sedangkan pandemi, menjadi status tertinggi dalam sebaran penyakit.

Sementara tolok ukur suatu penyakit disebut sebagai pandemi, apabila telah menyebar ke banyak negara bahkan hampir seluruh dunia, seperti yang terjadi pada Covid-19.

Menanggapi rencana itu, Ketua Dewan Kesehatan Rakyat (DKR), Roy Pangharapan mengatakan masyarakat perlu menyesuaikan diri agar infeksi Covid-19 di Indonesia benar-benar bisa menjadi Endemik.

Roy Pangharapan menekankan, pergantian status pandemi bukan berarti virus Corona SARS-CoV-2 akan hilang dan tidak ada kasus baru. Banyak faktor yang membuat pandemi bergeser menjadi endemi.

“Seperti jumlah penularan, kasus, dan kematian beserta polanya. Juga soal durasi perlindungan dari vaksinasi dan infeksi alami,” ungkap Roy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Belum lagi kendala jika masih ada ketimpangan layanan fasilitas kesehatan dan serapan vaksinasi serta pasokan dosis di setiap daerah.

“Kita harus mempersiapkan juga kapasitas layanan kesehatan untuk mengelola lonjakan kasus Covid19 di masa depan.

Penurunan kasus positif harian dan angka kematian dalam beberapa hari terakhir, juga positivity rate Indonesia yang makin mendekati standard dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menurut Roy Pangharapan, harus dimanfaatkan sebagai upaya persiapan transisi tersebut.

Roy Pangharapan menegaskan ya syaratnya harus ada koordinasi yang solid semua pihak dan tidak boleh menurunkan kewaspadaan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka kasus Covid19 melandai karena belum diketahui sampai kapan berakhir sehingga kita tetap berdampingan dengan Corona.

“DKR akan membantu Pemerintah dengan menghimbau masyarakat tetap Prokes dan optimalisasi vaksin. Kalau longgarnya kebablasan, dikhawatirkan menuju endemi akan terhambat,” pungkas Roy Pangharapan menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Deklarasi PDNI, Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Ide dan Ilmu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul menjadi kata kunci untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap era pemerintahan selalu menjadi fokus kebijakan adalah SDM unggul, terlatih dan kompetitif. Bahkan korporasi multinasional sangat menekankan pemberdayaan pada dimensi sumber daya manusia.

Ketua Umum PDNI Dr. Dermawan Waruwu, M.Si menyampaikan pada acara deklarasi dan pelantikan Perkumpulan Doktor Nias Indonesia (PDNI) bahwa salah satu fokus kedepan adalah mendorong dan menyiapkan sumber daya manusia untuk berkontribusi mempercepat peningkatan indeks pembangunan manusia

“Hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan produktivitas, dan mengurangi ketimpangan sosial yang melebar. Hal ini akan terwujud bilamana terjalinnya kolaborasi ide dan ilmu diantara kalangan intelektual dan cendekiawan,” ujar Dermawan Waruwu dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/09/2021).

Lebih lanjut Waruwu menegaskan kalangan intelektual dan cendekiawan asal Nias sudah saatnya turun di tengah-tengah masyarakat menyumbang gagasan dan ide berbasis keilmuan. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi daya dorong dan penggerak kolektif untuk pemicu terwujudnya masyarakat yang peduli pendidikan.

Dia tambahkan, selain itu juga dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi kreatif, UMKM dan entrepreneur. Seraya mengutip pernyataan Bung Hatta yakni agar persatuan dan kepedulian tak makin pudar, teruslah menjunjung tinggi sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

PDNI sangat optimis bahwa masyarakat Kepulauan Nias kedepan akan meningkat kesejahteraan ketika sektor sumber daya manusia menjadi agenda dan sasaran kebijakan.

Ia menilai bahwa generasi muda saat ini adalah corong perubahan bila diberdayakan secara optimal kapasitasnya dan berpotensi besar menjadi penggerak percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“PDNI terbuka kepada masyarakat untuk diskusi dan kolaborasi ide untuk kepentingan bersama. Dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah sangat dibutuhkan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Nias untuk Indonesia,” ucap Dermawan Waruwu menutupnya. (Eddy)

Continue Reading

Uncategorized

OSS RBA Masih Kacau, Seharusnya Pemerintah Tak terburu-buru Meluncurkannya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sejak diluncurkan oleh Presiden pada tanggal 9 Agustus 2021, sistem perizinan tunggal Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), masih belum bisa digunakan oleh para pelaku usaha, terutama pelaku usaha kecil, mikro dan menengah.

Ketua Bidang Ekonomi Kreatif PP KAMMI, Firmansyah Risdam, yang juga Ketua Umum Komunitas Akademi Wirausaha KAMMI (ARMI), menyampaikan hal tersebut pasca kegiatan konsolidasi anggota ARMI di Jakarta (6/9/2021).

“OSS RBA ini sistem belum siap yang dipaksakan diluncurkan, masalah seperti KBLI yang tidak lengkap, NIB tidak bisa dicetak, fitur izin zonasi yang belum ada, dan berbagai fitur soal validasi,” tandas Risdam.

Tapi, pemerintah terlalu memaksa pelaku usaha, khususnya UMK, untuk melakukan proses perizinan, akhirnya kacau semua. Bahkan di DPMPTSP daerah-daerah tidak ada lagi proses perizinan yang berjalan”, tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PP KAMMI, Jimmy Julian, menyampaikan bahwa seharusnya pemerintah tidak terburu-buru untuk meluncurkan OSS RBA jika memang belum siap.

Jimmy menegaskan bahwa terdapat opini yang kuat di kalangan pengusaha, bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM, tidak menyiapkan dengan baik proses pengalihan dari OSS lama ke OSS RBA dan tidak melakukan sosialisasi secara masif kepada pelaku usaha dan operator pelayanan perizinan di daerah-daerah.

Jimmy menambahkan, ada ribuan anggota ARMI yang tersebar di seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam asosiasi-asosiasi usaha, mengalami kesulitan saat mengurus perizinan (perizinan berusaha maupun perizinan dasar), baik secara online melalui OSS RBA, maupun secara manual dengan cara mendatangi DPMPTSP di daerah.

“Bahkan, yang saya herankan, para petugas pelayanan perizinan DPMPTSP merasa bingung dan tidak mengerti mengenai sistem OSS RBA ini. Kalau begini, lagi-lagi persoalan implementasi kebijakan,” ungkap Jimmy.

Risdam, masih di kesempatan yang sama juga menyampaikan harapan dari KAMMI, sebagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan yang selama ini ikut membina dan mendorong para anggotanya untuk menjadi wirausahawan, agar Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya memperhatikan masukan dan melayani para pelaku usaha besar saja.

“Justru para pelaku UKM ini yang sudah terlanjur diberikan janji manis mendapatkan kemudahan setelah mengurus perizinan berusaha melalui OSS RBA, agar tidak lagi berpaling dan enggan untuk mengurus perizinan karena OSS RBA ternyata hanya mempersulit para pelaku usaha tersebut,” tutup Risdam. (Amhar)

Continue Reading

Trending