Connect with us

Nasional

LAUNCHING & BEDAH BUKU KEPALA BNPT KOMJEN POL. DRS. SUHARDI ALlUS

Published

on

LAUNCHING & BEDAH BUKU KEPALA BNPT KOMJEN POL. DRS. SUHARDI ALlUS

JanoerKoening.com, Jakarta – Launching dan Bedah Buku Kepala BNPT diselenggarakan di Auditorium Lemhannas RI, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 10, Jakarta, pada Kamis, 14 Februari 2019. Acara di awali dengan pembukaan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.A, C.P.A. Selama prosesi bedah buku dimoderatori oleh Pembawa Acara Berita Prita Laura.

Narasumber bedah buku meliputi Guru Bangsa Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Ma’arif, imam Besar Masjid Istiqlal Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D, Ak., Ketua Pansus DPR RI RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme H.R. Muhammad Syafi’l, SH, M.Hum, Guru Besar ITB Prof. Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, MSIE., MSCE, Ketua Pukat UGM Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Direktur Utama Metro TV Suryopratomo, dan Ali Imron

Kepala BNPT Komjen Pol. Drs. Suhardi Alius menerbitkan sekaligus 4 buah buku. Buku-buku tersebut merupakan kumpulan catatan dan pengalaman Komjen Pol. Suhardi Alius selama masa-masa menjabat dan melibatkan perspektif beragam.

Berikut gambaran Singkat catatan “Buku Suhardi Alius” yang hari ini dilaunching dan dibedah:

Pertama, MEMIMPIN DENGAN HATI: Pengalaman Sebagai Kepala BNPT. Buku ini menceritakan kumpulan pengalaman reflektif Suhari Alius selama memimpin BNPT dalam mengatasi terorisme yang tak hanya menggunakan pendekatan hukum tapi juga melibatkan bahasa hati yang membuahkan kearifan.

Keberhasilan dapat dilihat dalam penerapan Soft Power Approach di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Deli Serdang, Sumatra Utara, yang diasuh mantan teroris, Khairul Ghazali, dan Yayasan Lingkar Perdamaian di Lamongan, Jawa Timur. Keduanya kini telah menjadi ikon dunia dalam penanganan terorisme.

Kemudian, Suhardi juga mempertemukan seratus mantan narapidana teroris dan keluarga korban dalam satu forum bertajuk ”Silaturahmi Kebangsaan” yang bertujuan untuk saling memaafkan dan menghapus sejarah kelam masa lalu. Dalam bidang ekonomi, BNPT mendirikan “Pop Warung” di Sukoharjo untuk meningkatkan ekonomi mantan napiter dan penyintas.

Kedua, PEMAHAMAN MEMBAWA BENCANA: Bunga Rampai Penanggulangan Terorisme

Terorisme muncul dengan beragam propaganda, manipulasi, bahkan berkedok agama. Motif ideologi dan kepentingan menyebabkan mereka rela membunuh manusia dengan biadab, memamerkan kebrutalan, dan tanpa hati nurani. Buku ini berisi catatan-catatan Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT dalam memandang dan menanggulangi terorisme.

Satu hal yang menarik dibahas dalam buku ini adalah tentang dilemma kepulangan Foreign Terrorist Fighters (FTF) yang dimulai dari runtuhnya pusat kota ISIS di Mosul dan Raqqa. FTF kemudian kembali ke negaranya masing-masing dan berpotensi melakukan tindakan terror, termasuk Indonesia seperti yang terjadi pada Bom Surabaya.

Data BNPT, lebih dari 500-an milisi ISIS asal Indonesia pulang ke Tanah Air, dan untuk 2017 saja terdapat 160 FTF (WNI yang pulang dari Suriah) yang dijemput petugas dari Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan telah ditangani oleh BNPT.

Ketiga, MENJALIN SINERGI: 14 Bulan sebagai Kabareskrim Polri

Dalam buku ini, Suhardi Alius menceritakan pengalamannya selama menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Sebagai Kabareskim, ia membuat beberapa kebijakan dan langkah strategis yang bersifat fundamental dengan tujuan untuk menyempurkan sistem yang telah terbangun di BARESKRIM POLRI.

Salah satu hal yang dibahas dalam buku ini adalah jalinan harmoni sinergisitas antara Bareskrim dan KPK saat itu dalam memberantas korupsi, seperti koordinasi program-program dalam upaya pemberantasan korupsi, koordinasi untuk menyamakan target, dan strategi yang diterapkan di KPK dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

Keempat, RESONANSI KEBANGSAAN: Membangkitkan Nasionalisme dan Keteladanan

Melalui buku ini, Suhardi Alius mencurahkan pemikiran dan kegelisahannya akan realitas dan peristiwa yang terjadi dan menggetarkan tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia saat ini. Derasnya arus globalisasi bak mengikis nasionalisme dan nilai budaya bangsa. Krisis ketelandanan dalam etika politik yang menjadi sorotan publik mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang permisif, tidak punya rasa malu, dan berangsur-angsur kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang bermartabat.

Dalam buku ini, Suhardi menguraikan potensi ancaman terhadap ketahanan nasional baik dari aspek ideologi, politik ,sosial budaya, ekonomi, pertahanan, maupun keamanan dan serta memberikan gagasannya untuk mewujudkan nation and state building yang kukuh. (Amhar)

Continue Reading
55 Comments

55 Comments

  1. Pingback: keto breakfast ideas

  2. Pingback: anchorage gay dating

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Lolos Fit and Proper Tes, 7 Hakim Agung Dilantik Ketua MA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., telah melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang hakim agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Tujuh nama Hakim Agung ini merupakan pilihan dari sebelas orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI. Ketujuhnya merupakan calon hakim agung yang telah lulus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI pada Senin, 20 September 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung.

Berikut Tujuh Hakim Agung Baru yang telah dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
  6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
  7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Adapun acara pelantikan telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh jumlah undangan yang terbatas. Acara juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum selaku Guru Besar dan Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Webinar yang berlangsung hari ini, Senen 11 Oktober 2021 adalah kerjasama dengan LPPM UPI dengan BAPPENAS

Adapun tema dalam webinar ini yang disepakati tentang PAUD Holistik Integratif untuk SDM Unggul dan Berdaya saing (Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak).

Tema PAUD menjadi penting karena melibatkan literasi dasar bagi sekurang kurangnya 72% anak usia 7 hingga 17 tahun berdasarkan Data BPS dan data Kemendikbud Ristek yang diantaranya 27% anak usia balita yang artinya banyak anak bangsa yang menjadi lingkup diskusi webinar tersebut.

Pada webinar kali ini, bahwa kita masih memiliki Pekerjaan Rumah 1,75% keaksaraan nasional dengan tantanga APK 8,2 tahun, dan kita mengetahui bahwa kemenko PMK sebagai koordinator bidang Pendidikan dan sosial lainnya akan mampu mereduksi persoalan dari mulai PAUD sampai Pendidikan menengah.

“Kerjsama ini dilakukan karena Universitas yang selalu berada di garda depan dari PAUD Hingga Sarjana, UPI ada jenjang studi PAUD dari S1 sampai S3 begitu juga untuk Pendidikan dasar dan menengah,” ujar Prof. Dadang Sunendar.

Dikatakan Dadang, bahwa Di LPPM ada satu kajian Pengembangan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak yang bersinergi langsung dengan Kementerian PNN / BAPPENAS dan KPPPA, hal tersebut lah yang mendasari terlaksananya Webinar PAUD HI.

Sementara itu, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. Menyampaikan keynote pada Webinar bertema “PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing” yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah (Bappenas) dan Perguruan Tinggi (Lembaga Pengabdian dan Penelitain Masyarakat-UPI).

“Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting dan dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan,” papar Subandi.

Dia tambahkan, “untuk itu, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk:

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan
  3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amhar)
Continue Reading

Nasional

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA HRS DKK

Published

on

By


Pada kesempatan ini disampaikan hasil kajian ekasaminasi perkara Habib Rizieq Syihab dkk (Putusan PN. Jakarta Timur Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim), yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa pada awalnya telah terjadi rekayasa sistematis melalui pengelompokan (klasterisasi) perkara (in casu Prokes Petamburan, Megamendung dan RS UMMI) tanpa menggunakan ketentuan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP diterapkan, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada klasterisasi perkara yang didalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Bahwa Judex Factie bahwa telah menyalahi asas legalitas dengan melakukan analogi terhadap makna “keonaran”. Tidak dapat dibenarkan penentuan adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) dan timbulnya akibat ditentukan secara menyimpang dan tidak ada keterpautan hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Bahwa delik penyertaan (deelneming) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tergolong kejahatan terhadap Kemanan Negara. Dengan demikian mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat (dolus premeditatus) dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak ‘dengan kemungkinan’, melainkan bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).
  4. Bahwa terdapat keterhubungan yang siqnifikan antara pemenuhan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan tindakan plagiarisme dalam pertimbangan hukum putusan aquo. Doktrin opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis yang menjadi dalil Judex Factie dalam pemenuhan unsur “kesengajaan dengan kemungkinan” tidak sesuai dengan maksud penggunaannya.
  5. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) guna menentukan secara objektif sebab terjadinya akibat. Mengacu pada doktrin kausalitas, maka sebab yang relevan dan paling dominan terjadinya kegaduhan di media sosial termasuk aksi demonstrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie justru oleh media-media sosial yang sebelumnya menebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian kepada Pemohon Kasasi (in casu Habib Rizieq Syihab). Diduga kuat media-media tersebut memang sengaja dibentuk guna kepentingan rekayasa pemenuhan dalil terjadinya kegaduhan di media sosial.
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seharusnya tidak lagi dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara Habib Rizieq Syihab dkk tidaklah murni perkara hukum, namun mengandung kepentingan politis. Dengan demikian pemenuhan unsur delik cenderung sangat dipaksakan.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk memutus dengan keberanian dan kejujuran agar terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian Siaran Pers ini disampaikan.
 
Jakarta, Senin 11 Oktober 2021.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi)

Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
(Dewan Penyantun HRS Center)

Continue Reading

Trending