Connect with us

Uncategorized

FGD Ungkap OSO Pimpinan DPD Inkonstutisional

Published

on

FGD Ungkap OSO Pimpinan DPD Inkonstutisional

JanoerKoening.com, Jakarta – Semua narasumber sepakat untuk membawa persoalan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dualisme Kepemimpinan DPD RI ke MK. Harus tuntas sebelum Periode Keanggotaan 2014-2019 berakhir. Demikian kesimpulan dalam Diskusi Terbatas di Asley Hotel Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Mantan Ketua MK Mahfud Md menyebutkan sebenarnya MK mudah dan cepat memutuskan sengketa ini karena legal standing Pemohon sudah jelas. Apalagi MA sudah pernah memutuskan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD adalah 5 tahun sama dengan masa keanggotaan DPD. Ini pun berlaku di Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR.

“Menurut saya sih seharusnya selesai cepat ini. Kan sudah jelas menurut MA tidak boleh diganti. Tapi tidak ada yang berani putus,” ucap Mahfud Md.

Anda tidak bisa membiarkan ada di negara ini yang perkara yang menggantung. Anda harus putus,” ucap Mahfud.

MK harus berani buat terobosan agar tidak terjadi kemacetan. Keberanian untuk menetapkan legal standing saja. Kalau substansi sudah jelas,” kata Mahfud Md.

Ia menjelaskan persoalannya adalah gugatan yang dilakukan dari lembaga yang sama yaitu sesama internal DPD. Selama ini, gugatan yang sering terjadi antarlembaga. Dengan kasus seperti ini, yang menjadi perdebatan apakah penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan.

Bila mengacu ke putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib (Tatib) DPD, telah dinyatakan bahwa jabatan pimpinan DPD RI adalah lima tahun. Artinya Hemas bersama Farouk Muhammad masih sah menjadi pimpinan DPD karena masa jabatan lima tahun.

Namun putusan MA itu tidak diakui oleh OSO dan kawan-kawan karena sudah telanjur mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Padahal MA telah membatalkan Tatib tersebut. Atas perubahan Tatib itu maka terpilihlah OSO menjadi Ketua DPD pada April 2017 lalu.

Menurut Mahfud, Hemas dan kawan-kawan memiliki legal standing karena masih menjadi pemimpin sah DPD berdasarkan putusan MA. Meski faktanya saat ini, OSO yang memimpin tapi kepemimpinan OSO telah dibatalkan MA lewat pembatalan Tatib yang mengubah masa jabatan dari lima tahun ke 2,5 tahun.

“Secara yuridis kan Bu Hemas dan Pak Farouk itu kan masih sah. Sementara satunya (OSO, red) juga mengklaim masih sah. Nah kalau sama-sama sah begitu kan harus diputus. Harus dianggap sama-sama punya legal standing. Tinggal itu keberanian MK saja berani. Di berbagai negara seperti Jerman, Korea itu bisa. Orang bisa dihadapkan dengan lembaga negara dan orang itu bisa dianggap lembaga negara,” tutup Mahfud.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyebut ada lembaga negara yang membagi masa kepengurusan menjadi 2,5 tahun seperti Komisi Yudisial (KY). Tapi DPD tidak memiliki dasar untuk melakukan hal yang sama.

“DPD kemudian enggak ada ketentuan kok terobos. Enggak ada dasarnya itu. Lembaga lain kan tidak,” ucap Bagir Manan dalam diskusi yang sama.

“Belum selesai menghadirkan kewenangan memutuskan UU, kini persoalan DPD ditambah dengan kehadiran parpol di DPD dan dualisme Kepemimpinan. Praktis DPD terus didera cobaan sejak pembentukannya hingga kini”, tegas Bagir Manan.

Lain lagi dengan pandangan Harifin A. Tumpa. Menurutnya persoalan di DPD merupakan contoh mendahulukan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan negara, dalam hal ini Daerah. “Nafsu politik masih tinggi sekali, bukan sebagai negarawan, tetapi nafsu kekuasaan yang dikejar dan ingin diraih”, ujarnya.

Adanya penegakan hukum yang tidak semestinya, MA sebagai puncak penegakan hukum, seperti putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap tidak dijalankan, malah menjalankan putusan lain.

“MA memutuskan pimpinan yang sah yang 5 tahun, tetapi yang dilantik yang 2.5 tahun, dan MA melanggar putusannya sendiri yang inkrach. Saya meyakini Hakim di MK, bisa menyelesaikan sengketa ini, dan mempunyai kewenangan, dan harus bebas dari sekelompok kepentingan”, tuntas Harifin A. Tumpa.

Adapun gugatan dualisme DPD teregister dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 pada 11 Januari 2019. Gugatan diajukan oleh GKR Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan. (Amhar)

Continue Reading
300 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Peringati 17 Tahun Lahirnya UU SJSN, PKJS-UI Gelar Diskusi: Keadilan dalam Pembiayaan Kesehatan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dalam rangka memperingati 17 tahun lahirnya UU SJSN yang jatuh setiap tanggal 19 Oktober, PKJS-UI, menggelar Webinar dan Diskusi Publik terkait Keadilan dalam Pembiayaan Kesehatan

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021, dimulai pikul: 09.00 – 13.00 WIB, bertempat : Hybrid (Hotel Mulia Senayan Jakarta dan Aplikasi Zoom Meeting)

Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS-UI) telah melakukan penelitian yang berjudul “Pembiayaan Kesehatan yang Bermanfaat Bagi Kaum Miskin: Evaluasi Ekuitas Pembiayaan dalam Sistem Kesehatan di Indonesia.”

PKJS-UI berbagi penelitian untuk menjadi diskusi kepada publik agar tidak menjadi bias penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dalam penelitiannya, salah satu Peneliti yakni Dr. Trihono dari Thinkwell Institute Indonesia memaparkan hasil temuan kedalam diskusi publik.

Trihono mengatakan, “Memang secara nilai atau besarannya, efek penurunan dari JKN tersebut mungkin belum cukup memuaskan. Hal ini justru menunjukkan bahwa sistem JKN harus terus diperkuat ke depannya,” kata Trihono.

Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Trihono dalam diskusi tersebut dari sisi demand, perkuat sosialisasi terkait paket manfaat JKN kepada masyarakat luas, tingkatkan cakupan kepesertaan dari JKN, dan perbaikan regulasi terkait JKN yang memiliki tendensi untuk menghambat utilisasi.

Webinar dan Diskusi Publik ini dalam Dwibahasa, Gratis Sertifikat Elektronik, dan Live Streaming pada Channel YouTube Pusat Kajian Jaminan Sosial UI. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Pakar Etiket, Mien R. Uno Terima Gelar Doktor Kehormatan Bidang Kewirausahaan dari UPI

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pakar etiket, Mien R. Uno resmi menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) bidang Kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), pada Senin, 18 Oktober 2021.

“Gelar tersebut diberikan atas andil Mien dalam upaya mendorong bertumbuhnya wirausahawan dan prinsip kewirausahaan yang tangguh di Indonesia,” tutur Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

Solehuddin menjelaskan, sejak tahun 2008, Ibu Mien R. Uno terlibat dalam pendidikan kewirausahaan, khususnya untuk mahasiswa dan generasi muda. Melalui program Entrepreneur Development for Youth, beliau mengembangkan pendidikan kewirausahaan, dan telah menghasilkan lebih dari 400 wirausahawan baru yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

“Hingga saat ini juga sekitar 60% dari alumni program tersebut juga masih menjalankan usahanya sehingga berdampak terus bagi lingkungan di seluruh pelosok negeri,” ungkap Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.

Kiprah Mien dalam mendukung pengembangan wirausaha di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1976, saat ia merancang sebuah program pengembangan soft skill bagi para pengusaha muda. Program yang di kemudian hari dikenal dengan nama Total Image ini mendukung terwujudnya karakter mulia, positif, dan unggul yang ditanamkan melalui pendekatan etika yang memuliakan sikap (behavior), intelektualitas (brain), dan orientasi kesehatan (be healthy).

Mien semakin gencar memberikan dukungan bagi para wirausahawan ketika ia mendirikan Mien R. Uno Foundation pada tahun 2000. Lewat yayasan yang didukung oleh suami dan kedua anaknya inilah Mien dapat dengan leluasa menciptakan berbagai pelatihan dan pembinaan wirausaha yang berkelanjutan, baik dari aspek ilmu maupun dari aspek integritas.

“Pemikiran, kerisauan, dan pengalaman saya berkenaan dengan etika, pengembangan karakter dan entrepreneurship, serta padu-padan komponen-komponen tersebut menjadi formulasi yang saling mendukung dalam pembentukan entrepreneur yang tangguh, yang menjadi landasan terwujudnya pribadi yang memiliki integritas, mampu berpikir mandiri, inovatif, dan sikap positif entrepreneurship lainnya yang menunjang dalam berbagai bentuk aktivitas dan interaksi,” tutur Mien, dikutip dari pidato ilmiahnya.

“Mendapatkan gelar kehormatan akademis tertinggi seperti ini adalah anugerah yang begitu besar bagi saya. Sesuatu yang sungguh tak terduga dan merupakan apresiasi yang tak terhingga nilainya bagi saya. Hal ini tentu menjadi kebanggaan untuk saya pribadi maupun keluarga saya, karena tidak pernah sekalipun membayangkan mendapatkan gelar kehormatan akademis tertinggi seperti ini.” tambahnya.

Saat ini, Mien R. Uno masih menjabat sebagai Komisaris Lembaga Pendidikan Duta Bangsa dan juga memimpin Mien R. Uno Foundation (MRUF). Semangatnya untuk terus berpikir dan bergerak membuat berbagai inovasi, terobosan dan beragam aktivitas di berbagai bidang, menjadi salah satu faktor penilaian yang membuat lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (d.h IKIP Negeri Bandung) jurusan Administrasi Pendidikan ini dianggap layak mendapatkan gelar kehormatan akademis tertinggi dari almamaternya tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Memupuk Rasa Nasionalisme, CNN Gelar Touring Bela Negara

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pada Jumat, 8 oktober 2021 bertempat di Hotel Ibis Harmoni Jakarta, Panitia Nasional Cars & Nationalism (CNN) yang diketuai oleh Irwantoko SP menggelar Kick Off meeting untuk menandai dimulainya kerja Panitia Nasional ini dalam menyelenggarakan gelaran Cars & Nationalisme selama setahun ke depan.

Acara Cars & Nationalism dengan mengambil tema Touring Bela Negara ini diinisiasi oleh Lembaga Bakorcadnas dan perwakilan beberapa club otomotif diseputaran jabodetabek yang ingin menggabungkan antara hobby otomotif dengan penanaman kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan.

Gelaran touring otomotif ini akan digelar sebanyak 6 putaran selama 1 tahun kedepan dengan mengambil tema atau momentum perayaan-perayaan hari nasional bangsa Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bakorcadnas, Mangatur Simanjuntak yang hadir pada acara ini mengatakan bahwa lembaga yg dipimpinnya memang memiliki tugas dan turut berperan aktif dalam membumikan Pancasila dan kesadaran bela negara.

“Salah satu upaya membumikan pancasila yang kita lakukan dan sudah terbukti efektif adalah melakukan kegiatan-kegiatan bersama-bersama dengan komponen masyarakat yang memiliki hobby otomotif dan sekaligus peduli terhadap nilai-nilai pancasila. Sebab kita semua tahu, banyak berita hoax yang dikuatirkan menggerus semangat persatuan dan kesatuan.”

Bakorcadnas terus melakukan upaya menggugah kesadaran bela negara dan juga pembumian nilai-nilai pancasila, salah satunya dengan menggelar acara Touring Bela Negara dan terlibat aktif dalam panitia Nasional touring ini, pungkasnya.

Acara gelaran tuoring ini juga menggelar sosialisai dan edukasi wawasan kebangsaan dengan melibatkan tokoh nasional dan kalangan cendekiawan lainnya dengan cara mengajak touring mobil bersama mengunjungi tempat-tempat yang bisa membangkitkan rasa patriotisme.

Pada kick off meeting ini pula dilakukan penandatangan sponsorship untuk mendukung acara ini, di antaranya hadir Donny pur, pengusaha hotel yang juga CEO PT. Global Inti Kapital, serta perwakilan dari beberapa sponsor di antaranya Bank CIMB Niaga, Kimia Farma, PRO Motor Mercedes – Benz , Enkasari, dan Diversey.

“Kegiatan kami juga banyak di dukung oleh club2 otomotif dengan berbagai varian jenis mobil, dari mulai MPV, sedan, SUV sampai mobil sport & mewah semua ada,” pungkas irwantoko SP yg akrab dipanggil Adoy ini saat memberikan sambutan dalam acara ini.

Donny pur saat menyampaikan sambutannya menyebutkan bahwa gelaran Touring Bela Negara ini harus didukung semua pihak. “Ke depannya dilakukan secara rutin karena sangat bagus. Salah satu upaya memupuk rasa nasionalisme” kata pria yg juga menjabat sebagai Presiden Direktur Kairos Group.

Ada beberapa lembaga atau instansi yg menyatakan akan ikut mengirimkan perwakilanmya meramaikan gelaran acara ini.

Pada acara Perdana Touring Bela Negara yg akan di selenggarakan dlm wkt dkt di tahun 2021 ini, direncanakan akan di hadiri oleh mantan Menpora Roy Suryo, Letjend TNI purn Ediwan Prabowo dan Ir Samsul Hadi (Lembaga Kajian Nawacita) serta beberapa tokoh otomotif, ketua Club dan para penggiat otomotif.

Humas Panitia Nasional CNN, Jeremy Timothy yg juga menjabat sebagai Sekjen Wuling Club Indonesia didampingi oleh Ahmad Sujay yg juga Waketum Car Club Avanza Xenia menambahkan, “Pendaftaran kepersertaan sdh di tutup dengan jumlah kendaraan sekitar 250 unit terdiri dari 42 club & komunitas otomotif di Jakarta dg berbagai varian mobil.” (Amhar)

Continue Reading

Trending