Connect with us

Uncategorized

FGD Ungkap OSO Pimpinan DPD Inkonstutisional

Published

on

FGD Ungkap OSO Pimpinan DPD Inkonstutisional

JanoerKoening.com, Jakarta – Semua narasumber sepakat untuk membawa persoalan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dualisme Kepemimpinan DPD RI ke MK. Harus tuntas sebelum Periode Keanggotaan 2014-2019 berakhir. Demikian kesimpulan dalam Diskusi Terbatas di Asley Hotel Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Mantan Ketua MK Mahfud Md menyebutkan sebenarnya MK mudah dan cepat memutuskan sengketa ini karena legal standing Pemohon sudah jelas. Apalagi MA sudah pernah memutuskan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD adalah 5 tahun sama dengan masa keanggotaan DPD. Ini pun berlaku di Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR.

“Menurut saya sih seharusnya selesai cepat ini. Kan sudah jelas menurut MA tidak boleh diganti. Tapi tidak ada yang berani putus,” ucap Mahfud Md.

Anda tidak bisa membiarkan ada di negara ini yang perkara yang menggantung. Anda harus putus,” ucap Mahfud.

MK harus berani buat terobosan agar tidak terjadi kemacetan. Keberanian untuk menetapkan legal standing saja. Kalau substansi sudah jelas,” kata Mahfud Md.

Ia menjelaskan persoalannya adalah gugatan yang dilakukan dari lembaga yang sama yaitu sesama internal DPD. Selama ini, gugatan yang sering terjadi antarlembaga. Dengan kasus seperti ini, yang menjadi perdebatan apakah penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan.

Bila mengacu ke putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib (Tatib) DPD, telah dinyatakan bahwa jabatan pimpinan DPD RI adalah lima tahun. Artinya Hemas bersama Farouk Muhammad masih sah menjadi pimpinan DPD karena masa jabatan lima tahun.

Namun putusan MA itu tidak diakui oleh OSO dan kawan-kawan karena sudah telanjur mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Padahal MA telah membatalkan Tatib tersebut. Atas perubahan Tatib itu maka terpilihlah OSO menjadi Ketua DPD pada April 2017 lalu.

Menurut Mahfud, Hemas dan kawan-kawan memiliki legal standing karena masih menjadi pemimpin sah DPD berdasarkan putusan MA. Meski faktanya saat ini, OSO yang memimpin tapi kepemimpinan OSO telah dibatalkan MA lewat pembatalan Tatib yang mengubah masa jabatan dari lima tahun ke 2,5 tahun.

“Secara yuridis kan Bu Hemas dan Pak Farouk itu kan masih sah. Sementara satunya (OSO, red) juga mengklaim masih sah. Nah kalau sama-sama sah begitu kan harus diputus. Harus dianggap sama-sama punya legal standing. Tinggal itu keberanian MK saja berani. Di berbagai negara seperti Jerman, Korea itu bisa. Orang bisa dihadapkan dengan lembaga negara dan orang itu bisa dianggap lembaga negara,” tutup Mahfud.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyebut ada lembaga negara yang membagi masa kepengurusan menjadi 2,5 tahun seperti Komisi Yudisial (KY). Tapi DPD tidak memiliki dasar untuk melakukan hal yang sama.

“DPD kemudian enggak ada ketentuan kok terobos. Enggak ada dasarnya itu. Lembaga lain kan tidak,” ucap Bagir Manan dalam diskusi yang sama.

“Belum selesai menghadirkan kewenangan memutuskan UU, kini persoalan DPD ditambah dengan kehadiran parpol di DPD dan dualisme Kepemimpinan. Praktis DPD terus didera cobaan sejak pembentukannya hingga kini”, tegas Bagir Manan.

Lain lagi dengan pandangan Harifin A. Tumpa. Menurutnya persoalan di DPD merupakan contoh mendahulukan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan negara, dalam hal ini Daerah. “Nafsu politik masih tinggi sekali, bukan sebagai negarawan, tetapi nafsu kekuasaan yang dikejar dan ingin diraih”, ujarnya.

Adanya penegakan hukum yang tidak semestinya, MA sebagai puncak penegakan hukum, seperti putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap tidak dijalankan, malah menjalankan putusan lain.

“MA memutuskan pimpinan yang sah yang 5 tahun, tetapi yang dilantik yang 2.5 tahun, dan MA melanggar putusannya sendiri yang inkrach. Saya meyakini Hakim di MK, bisa menyelesaikan sengketa ini, dan mempunyai kewenangan, dan harus bebas dari sekelompok kepentingan”, tuntas Harifin A. Tumpa.

Adapun gugatan dualisme DPD teregister dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 pada 11 Januari 2019. Gugatan diajukan oleh GKR Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan. (Amhar)

Continue Reading
45 Comments

45 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: ed drugs

  3. Pingback: ed pills for sale

  4. Pingback: best over the counter ed pills

  5. Pingback: buy cialis generic

  6. Pingback: online canadian pharmacy

  7. Pingback: Buy cialis online

  8. Pingback: vardenafil 20mg

  9. Pingback: vardenafil price

  10. Pingback: levitra 20mg

  11. Pingback: real online casino

  12. Pingback: generic name for viagra

  13. Pingback: payday advance

  14. Pingback: payday loans online

  15. Pingback: cash advance online

  16. Pingback: cialis 20

  17. Pingback: 5 mg cialis

  18. Pingback: 20 cialis

  19. Pingback: casino games online

  20. Pingback: real money online casino

  21. Pingback: sildenafil 20 mg

  22. Pingback: cialis prescription online

  23. Pingback: online casinos usa

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending