Connect with us

Uncategorized

FGD Ungkap OSO Pimpinan DPD Inkonstutisional

Published

on

FGD Ungkap OSO Pimpinan DPD Inkonstutisional

JanoerKoening.com, Jakarta – Semua narasumber sepakat untuk membawa persoalan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) terkait dualisme Kepemimpinan DPD RI ke MK. Harus tuntas sebelum Periode Keanggotaan 2014-2019 berakhir. Demikian kesimpulan dalam Diskusi Terbatas di Asley Hotel Jakarta, Rabu (13/2/2019).

Mantan Ketua MK Mahfud Md menyebutkan sebenarnya MK mudah dan cepat memutuskan sengketa ini karena legal standing Pemohon sudah jelas. Apalagi MA sudah pernah memutuskan bahwa masa jabatan Pimpinan DPD adalah 5 tahun sama dengan masa keanggotaan DPD. Ini pun berlaku di Pimpinan MPR dan Pimpinan DPR.

“Menurut saya sih seharusnya selesai cepat ini. Kan sudah jelas menurut MA tidak boleh diganti. Tapi tidak ada yang berani putus,” ucap Mahfud Md.

Anda tidak bisa membiarkan ada di negara ini yang perkara yang menggantung. Anda harus putus,” ucap Mahfud.

MK harus berani buat terobosan agar tidak terjadi kemacetan. Keberanian untuk menetapkan legal standing saja. Kalau substansi sudah jelas,” kata Mahfud Md.

Ia menjelaskan persoalannya adalah gugatan yang dilakukan dari lembaga yang sama yaitu sesama internal DPD. Selama ini, gugatan yang sering terjadi antarlembaga. Dengan kasus seperti ini, yang menjadi perdebatan apakah penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam gugatan.

Bila mengacu ke putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Tata Tertib (Tatib) DPD, telah dinyatakan bahwa jabatan pimpinan DPD RI adalah lima tahun. Artinya Hemas bersama Farouk Muhammad masih sah menjadi pimpinan DPD karena masa jabatan lima tahun.

Namun putusan MA itu tidak diakui oleh OSO dan kawan-kawan karena sudah telanjur mengubah masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi 2,5 tahun. Padahal MA telah membatalkan Tatib tersebut. Atas perubahan Tatib itu maka terpilihlah OSO menjadi Ketua DPD pada April 2017 lalu.

Menurut Mahfud, Hemas dan kawan-kawan memiliki legal standing karena masih menjadi pemimpin sah DPD berdasarkan putusan MA. Meski faktanya saat ini, OSO yang memimpin tapi kepemimpinan OSO telah dibatalkan MA lewat pembatalan Tatib yang mengubah masa jabatan dari lima tahun ke 2,5 tahun.

“Secara yuridis kan Bu Hemas dan Pak Farouk itu kan masih sah. Sementara satunya (OSO, red) juga mengklaim masih sah. Nah kalau sama-sama sah begitu kan harus diputus. Harus dianggap sama-sama punya legal standing. Tinggal itu keberanian MK saja berani. Di berbagai negara seperti Jerman, Korea itu bisa. Orang bisa dihadapkan dengan lembaga negara dan orang itu bisa dianggap lembaga negara,” tutup Mahfud.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan menyebut ada lembaga negara yang membagi masa kepengurusan menjadi 2,5 tahun seperti Komisi Yudisial (KY). Tapi DPD tidak memiliki dasar untuk melakukan hal yang sama.

“DPD kemudian enggak ada ketentuan kok terobos. Enggak ada dasarnya itu. Lembaga lain kan tidak,” ucap Bagir Manan dalam diskusi yang sama.

“Belum selesai menghadirkan kewenangan memutuskan UU, kini persoalan DPD ditambah dengan kehadiran parpol di DPD dan dualisme Kepemimpinan. Praktis DPD terus didera cobaan sejak pembentukannya hingga kini”, tegas Bagir Manan.

Lain lagi dengan pandangan Harifin A. Tumpa. Menurutnya persoalan di DPD merupakan contoh mendahulukan kepentingan kekuasaan di atas kepentingan negara, dalam hal ini Daerah. “Nafsu politik masih tinggi sekali, bukan sebagai negarawan, tetapi nafsu kekuasaan yang dikejar dan ingin diraih”, ujarnya.

Adanya penegakan hukum yang tidak semestinya, MA sebagai puncak penegakan hukum, seperti putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap tidak dijalankan, malah menjalankan putusan lain.

“MA memutuskan pimpinan yang sah yang 5 tahun, tetapi yang dilantik yang 2.5 tahun, dan MA melanggar putusannya sendiri yang inkrach. Saya meyakini Hakim di MK, bisa menyelesaikan sengketa ini, dan mempunyai kewenangan, dan harus bebas dari sekelompok kepentingan”, tuntas Harifin A. Tumpa.

Adapun gugatan dualisme DPD teregister dengan nomor perkara 1/SKLN-XVII/2019 pada 11 Januari 2019. Gugatan diajukan oleh GKR Hemas, Farouk Muhammad, dan Nurmawati Dewi Bantilan. (Amhar)

Continue Reading
300 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Puluhan Aktivis lintas Generasi Berkumpul, Meminta Dr. Syahganda Di Bebaskan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Puluhan Aktivis lintas generasi berkumpul menyampaikan petisi tiga tuntutan yang di kemas dalam diskusi di sebuah restoran kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan, Senen (26/4/2021)

Lintas Generasi tersebut menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk kepedulian terhadap adanya pengingkaran demokrasi dengan ditahannya DR. Syahganda Nainggolan yang ditahan dan dituntut 6 tahun atas pendapatnya di akun Twitternya miliknya.

Amnesti Internasional Indonesia dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada akhir tahun 2020 telah mempublikasikan catatan tentang kemunduran demokrasi dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, antara lain pembungkaman hak-hak sipil dan kekerasan terhadap aktifis

Termasuk juga pemenjaraan tokoh-tokoh aktifis yang menyuarakan kritik terhadap pemerintah, sebagaimana yang terjadi pada dua tokoh aktifis nasional, Syahganda Nainggolan serta Jumhur Hidayat.

Terkait kemunduran demokrasi, saat ini kita menyaksikan adanya praktik-praktik nondemokrasi yang dilakukan Pemerintah dengan “meminjam” tangan legislatif dan yudikatif, untuk membungkam kebebasan dan demokrasi.

Dalam hal meminjam tangan legislatif, beberapa hak-hak rakyat dikebiri, misalnya hak-hak buruh untuk melakukan hubungan industrial, melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

Legislatif juga tercatat memberikan pelemahan pada cita-cita pemerintahan yang bebas korupsi melalui revisi UU KPK dua tahun lalu.

Kemunduran demokrasi di Indonesia tersebut juga sudah dicatat oleh kalangan akademisi dan pengamat, khususnya pengamat Indonesia dari Australia, juga dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat.

Pada saat yang bersamaan, kekuasaan kehakiman juga “dipinjam” eksekutif untuk membungkam lawan-lawan politik ataupun orang-orang yang dianggap “mengganggu” kekuasaan.

Penangkapan dan kemudian proses persidangan terhadap Syahganda Nainggolan dan Jumhur adalah contoh nyata.

Hal serupa juga dialami oleh kelompok kritis lainnya, termasuk oleh beberapa mahasiswa yang diadili terkait penolakan RUU Cipta Kerja (Ciptaker).

Terkait hal ini, maka kami yang berkumpul dan bertanda tangan di bawah ini, menyatakan keprihatinan, kecemasan dan kekhawatiran terhadap masa dcpan demokrasi di Indonesia.

Kepedulian kami ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang selama ini telah kami perjuangkan, yakni mendobrak sistem otoritarian Orde Baru dan kemudian melakukan gerakan Reformasi Politik 1998.

Perlu digarisbawahi, sebagai bangsa besar, Indonesia selama ini juga telah menjadi role model demokrasi bagi negara-negara ASEAN dan negara-negara Muslim di dunia.

Terkait dengan pemenjaraan Syahganda Nainggolan, aktifis pro-demokrasi yang dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan hukuman 6 tahun penyara karcna menyatakan kritiknya di Tweeter terkait RUU Omnibus Law Ciptaker

Terkait itu, kami sangat menyayangkan hal tersebut. Patut diduga, kriminalisasi ini telah membawa demokrasi ke kondisi yang tidak sehat.

Untuk itu kami mengajukan petisi sebagai berikut:

  1. Meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang mengadili Syahganda Nainggolan untuk membebaskan yang bersangkutan dari segala tuntutan.
  2. Meminta seluruh Hakim dan lembaga peradilan tetap berpegang teguh pada asas independensi hakim sesuai dengan semangat pembagian kekuasaan negara antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
  3. Meminta Pemerintah segera kembali menjalankan demokrasi yang sesungguhnya.

Jakarta, 26 April 2021 Yang bertanda tangan,:

  1. Abdullah Rasyid
  2. Ahmad Syarbini
  3. Ahmad Yani
  4. Alon
  5. Andi Arief
  6. Andrianto
  7. Ariady Achmad
  8. Bursah Zarnubi
  9. Benny K. Harman
  10. Bambang Isti Nugroho
  11. Desyana Zainuddin
  12. Fahri Hamzah
  13. Ferry Juliantono
  14. Gde Siriana
  15. Haris Rusly Moti
  16. Hatta Taliwang
  17. Herdi Sahrasad
  18. Margarito Kamis
  19. M. Din Syamsuddin
  20. MS Kaban
  21. Natalius Pigai
  22. Paskah Irianto
  23. Rachlan Nashidik
  24. Radhar Tri Baskoro
  25. Ray Rangkuti
  26. Refly Harun
  27. Rinjani Soedjono
  28. Rizal Darma Putra
  29. Rocky Gerung.

Laporan : (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

MA Berupaya Mendorong Program-Program Prioritas Pemerintah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang peradilan terus berupaya untuk mendorong program-program prioritas pemerintah.

“Termasuk dalam hal Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business),” ujar Syarifuddin dalam Webinar Sosialisasi Peningkatan Peringkat Kemudahan Berusaha-Perspektif Peradilan, Jumat 23 April 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Dijelaskan, hal itu dilakukan dengan menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung, bagi terwujudnya penyelenggraan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Lebih lanjut disampaikan juga, Aspek dalam survei kemudahan berusaha yang relevan dengan tanggung jawab Mahkamah Agung adalah Enforcing Contract, yang saat ini ada pada peringkat ke-139, serta, Resolving Insolvency, yang saat ini berada di peringkat ke-38.

Bagi Mahkamah Agung, selain untuk mendukung program pemerintah, survei Kemudahan Berusaha juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengidentifikasi masalah-masalah fundamental yang masih ada dalam sistem hukum kita, dan oleh karenanya, perlu diberikan perhatian secara khusus.

Selanjutnya kata Syarifuddi, untuk melakukan pembaruan tidak cukup hanya sampai pada tahap pengambilan kebijakannya saja, melainkan juga perlu melakukan sosialisasi untuk dapat memastikan bahwa penerimaan serta pemahaman publik terhadap upaya reformasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, bisa mendapatkan respons yang positif.

Dia tambahkan, sehingga penting untuk terus dilakukan sosialisasi dan dialog interaktif dengan para pemangku kepentingan atau responden untuk dapat menyamakan persepsi dalam berbagai kesempatan.

“Saya berharap Bapak/Ibu yang berkesempatan menjadi kontributor pada Survei Kemudahan Berusaha ini dapat memperoleh informasi selengkap-lengkapnya dan sejelas-jelasnya melalui kegiatan pada pagi hari ini,” ucap Pria kelahiran Baturaja tersebut.

Diakhir sambutanya Prof. Syarifuddin berharap acara webinar pagi ini dan acara survei pengisian kuesioner bagi para calon responden yang akan dilaksanakan pada sore hari nanti bisa berjalan dengan lancar.

Selain itu, diharapkan webinar ini bisa menjadi sarana dialog antara Mahkamah Agung sebagai pengambil kebijakan dengan para pemangku kepentingan untuk mengetahui permasalahan di lapangan atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, khusunya terkait dengan prosedur Gugatan Sederhana dan e-Court.

Acara webbinar ini dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, dengan menghadirkan narasumber Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (BKPM) Bapak Ir. Yuliot, M.M, Hakim Agung Syamsul Ma’ärif,SH.,LL.,M.Ph.D. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Grand Launching Partai UKM: Fastabiqul Khoirot, Meningkatkan Kesejahteraan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Acara pengajian Ramadhan dan Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM) pada 17 Ramadhan 1442 H / 29 April 2021 bertemakan Fastabiqul Khoirot untuk Meningkat Kesejahteraan Bersama

Dimana artinya dari Fastabiqul Khoirot adalah berlomba-lomba pada kebaikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, khusunya pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang.

“Kita mengajak semua kader dan anggota Partai UKM untuk terus bergerak berlomba-lomba pada kebaikan agar bermanfaat bagi keluarga, masyarakat dan negara,” kata Syafrudin Budiman SIP Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM melalui rilisnya, Rabu (21/04/2021) di Jakarta Pusat.

Gus Din sapaan akrabnya, seorang aktivis intelektual muda muslim mengatakan, acara Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar ini akan dilaksanakan di Wet Coffe Jl. Slamet Riyadi 05 Kebon Manggis, Matraman, Jakarta Timur. Dimana tetap menerapkan protokol kesehatan.

Gusdin menjelaskan, acara Grand Launching Nasional / Deklarasi Akbar di DKI Jakarta di sebuah resto cafe besar yang memuat kapasitas 1000 orang.

“Namun kita akan menghadirkan undangan, tokoh, pengurus, kader dan anggota maksimal 200 orang saja, karena keterbatasan pandemi Covid-19,” terang Gus Din cicit almarhum KH. Hasan Bisri (Hasan Gipo) Ketua Tanfiziah PBNU pertama kali.

Kata Gus Din, Pembicara Kajian Ramadhan akan hadir KH. Imam Addaruqutni, MA
(Sekjen DPP Dewan Masjid Indonesia) dan Kyai Khairul Fahmi Dasuki (Wakil Ketua Umum Forum Kyai dan Santri Nusantara).

Sementara Pembaca Doa Pembuka dan Penutup adalah KH. Ahmad Sodiq Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LDNU-PBNU) dan untuk Qori Ustad Ahmad Maulana Yusuf Kabid Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta.

“Akan banyak kyai dan tokoh agama yang hadir. Kebetulan Partai UKM sebagai Partai Nasional berasaskan Pancasila dan UUD 1945 menggelar acara di bulan ramadhan,” tukas Gus Din yang juga Kordinator Inisiator/Pendiri Partai UKM ini.

Selanjutnya, akan hadir undangan khusus, Bapak LaNyalla Mattalitti Ketua DPD RI dan rombongan-nya, terutama anggota DPD RI dari asal daerah-daerah Propinsi.

Bahkan kata Gusdin, acara ini juga mengundang pelaku UMKM, tokoh-tokoh politik, Ketua Umum Relawan Jokowi – KH. Ma’ruf Amin dan Ketua Umum Relawan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

“Kelahiran Partai UKM tidak lepas dari dukungan Pelaku UMKM, Koperasi dan Pedagang. Bahkan banyak pendiri Partai UKM adalah Ketua-Ketua Umum Relawan Jokowi – Amin dan Ketua Umum Relawan Prabowo – Sandi hadir memberikan semangat,” ucapnya.

Terakhir akan ada pidato dan sambutan dari Syafrudin Budiman SIP Kordinator Inisiator/Pendiri Nasional Partai UKM sekaligus Sekjen DPP Partai UKM.

Selanjutnya dilanjutkan sambutan H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM dan pembacaan struktur Pengurus Harian DPP Partai UKM pertama kali oleh Dipl. T. Peratikno Rz.

Dalam acara tersebut, akan ada penyerahan Bendera Pataka Partai UKM dari Pendiri Partai UKM yang diwakili Syafrudin Budiman SIP Kordinator Inisiator/Pendiri Nasional Partai UKM kepada H. Bustan Pinrang selaku Ketua Umum DPP Partai UKM. (Amhar)

Continue Reading

Trending