Connect with us

Uncategorized

Jurnalisme Data Alat Melawan Hoaks dan Disinformasi

Published

on

Launching e-Learning Platform Jurnalismedata.id “Jurnalisme Data Alat Melawan Hoaks dan Disinformasi”

JanoerKoening, Jakarta – Jurnalisme mengalami tantangan yang sangat besar di era digital ini. Jumlah pengguna intemet yang meningkat pesat tahun 2019 ini mencapai 175 juta. Besarnya pengguna internet itu juga membuat informasi tak sesuai fakta, atau palsu, dengan mudah tersebar luas.

Aliansi Jurnalis lndependen (AJI) Indonesia dan Satu Data Indonesia berkolaborasi mengisiasi e-Learning Platform Jurnalismedata.id. Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan mengatakan digitalisasi merupakan perkembangan yang tak terelakkan sehingga jurnalis dan media tidak punya pilihan Iain selain berdamai dengannya, yaitu memanfaatkan dampak positifnya dengan mengembangkan jurnalisme data.

“Jurnalisme data adalah tools yang ampuh untuk melawan hoaks dan disinformasi,” katanya saat membuka launching e-Learning Platform Jurnalismedata.id, Senin (4/1/2019) di Jakarta. “Cara melawan informasi palsu dengan jurnalisme data,” tambahnya.

Sementara itu Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengatakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi pada publik, memandatkan pemerintah terbuka dalam data dan informasi. “Publik harus bisa mengakses dan mendapatkan data pemerintah,” katanya.

Karena data berkualitas adalah bahan baku pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang tepat bagi pemerintah dan masyarakat dapat terlibat dalam mengelola pembangunan. Jurnalis perlu terlibat dalam pemanfaatan data dengan menghasilkan jurnalisme yang bermutu dan berkualitas adalah yang berbasis data. “Bukan gosip, bukan rumor, bukan katanya”.

Jurnalisme yang bermutu berbasis data tidak hanya bermanfaat sebagai bahan baku pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pembangunan yang tepat. ”Tetapi publik ikut mengawasi lewat jurnalisme yang berbasis data,” kata Yanuar menambahkan.

E-learning platform ini dikembangkan dengan dukungan USAID CEGAH untuk mendorong jurnalis belajar secara mandiri jurnalisme data sesuai dengan waktu yang dimiliki. Jurnalis dapat mengikuti tatap muka dengan mentor-mentor dalam sesi webinar terjadwal. (Amhar)

Continue Reading
203 Comments

203 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: ed meds online without doctor prescription

  3. Pingback: pills erectile dysfunction

  4. Pingback: best ed pills online

  5. Pingback: cialis 20 mg

  6. Pingback: canada online pharmacy

  7. Pingback: canada online pharmacy

  8. Pingback: cialis visa

  9. Pingback: cialis online

  10. Pingback: generic levitra

  11. Pingback: vardenafil coupon

  12. Pingback: vardenafil canada

  13. Pingback: doubleu casino online casino

  14. Pingback: free slots

  15. Pingback: viagra without doctor

  16. Pingback: casino

  17. Pingback: slot machines

  18. Pingback: cash loan

  19. Pingback: personal loan

  20. Pingback: instant loans

  21. Pingback: viagra pills

  22. Pingback: cialis 5 mg

  23. Pingback: best slots to play online

  24. Pingback: marina

  25. Pingback: generic cialis

  26. Pingback: generic cialis

  27. Pingback: cialis 5 mg

  28. Pingback: generic cialis

  29. Pingback: casino online real money

  30. Pingback: real online casino

  31. Pingback: rivers casino

  32. Pingback: casino world

  33. Pingback: viagra discount

  34. Pingback: what is sildenafil

  35. Pingback: viagra generic

  36. Pingback: buying viagra online

  37. Pingback: generic for viagra

  38. Pingback: buy viagra online usa

  39. Pingback: tadalafil 5mg

  40. Pingback: viagra prescription

  41. Pingback: cheapest generic viagra

  42. Pingback: no doctor viagra without a doctor prescription

  43. Pingback: viagra pill

  44. Pingback: buy viagra online canada

  45. Pingback: best price 100mg generic viagra

  46. Pingback: half a 100mg viagra

  47. Pingback: generic viagra without prescriptions

  48. Pingback: real money casino

  49. Pingback: can you buy viagra at walgreens

  50. Pingback: legal buy viagra online

  51. Pingback: viagra coupons for cvs

  52. Pingback: buy viagra 1

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending