Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Hentikan Kontrak Sepihak, Adi Warman Adukan Dirut RSAB ke Menteri Kesehatan

Published

on

Hentikan Kontrak Sepihak, Adi Warman Adukan Dirut RSAB ke Menteri Kesehatan

JanoerKoening, Jakarta – Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita, DD diadukan ke Menteri Kesehatan Republik Indonesia melalui surat resmi Nomor : 18/AW/I/2019, tertanggal, 24 Januari 2019, karena dianggap menghentikan secara sepihak kontrak kerja sama dengan PT Radinas Ekasaputra.

Dalam surat tersebut, Adi Warman, kuasa hukum PT Radinas Ekasaputra meminta agar menteri mengambil tindakan tegas untuk menertibkan aparaturnya yang dianggap tidak patuh terhadap isi Perjanjian Kerjasama Nomor : HK.02.02.120, Tertanggal, 21 Juni 2013.

“Meminta kepada Menteri Kesehatan RI agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menertibkan aparatur yang arogansi dan memberi arahan guna menyelesaikan perselisihan terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor : HK. 02.02.120,” tegas Adi Warman di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Tak hanya diadukan ke Menteri Kesehatan, Dirut RSAB Harapan Kita ini juga dilaporkan ke polisi dengan laporan Nomor : LP/B/1451/2018 /BARESKRIM, tertanggal 8 November 2018.

Adi Warman terpaksa melaporkan Dirut RSAB Harapan Kita karena diduga melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana penipuan dan perbuatan curang terhadap hasil pelaksanaan perjanjian kerja sama renovasi dan pengelolaan Wisma Harapan Kita, RSAB Harapan Kita.

“Kami sudah adukan ke Bareskrim Mabes Polri pada November 2018 lalu. Sementara perjanjian kerja sama bernomor 02.02.120 yang ditandatangani pada 21 Juni 2013,” terang Wakil Ketua Umum DPN Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) ini.

Menurut Adi Warman, perselisihan antara kliennya dengam terlapor berawal dari terbitnya surat pemberitahuan pemutusan perjanjian kerja sama pengelolaan wisma yang dilakukan oleh terlapor.

“Tindakan terlapor yang juga memasang pemberitahuan mengenai pemberhentian pengelolaan wisma terhitung 8 Februari 2019 dan berakhirnya perjanjian kerja sama merupakan perbuatan tidak terpuji dan meresahkan klien kami,” ujarnya.

Kliennya merasa dirugikan karena telah menggelontorkan investasi untuk merenovasi dan penambahan fasilitas pada wisma tersebut sebesar Rp19,1 miliar akibat pemutusan kerja sama secara sepihak.

Dalam rangka mencari keadilan, pihaknya juga telah membawa masalah pemutusan kerja sama tersebut ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga peradilan yang berwenang megadili persoalan pemutusan kerja sama.

Akan tetapi, proses hukum tersebut berjalan di tempat karena DD enggan membayar biaya administrasi, pemeriksaan dam arbiter. Padahal pembayaran biaya-biaya yang dibebankan kepada kedua belah pihak yang berperkara merupakan syarat mutlak pelaksanaan persidangan.

“Pasal 17 ayat 2 dari perjanjian kerja sama mewajibkan kedua belah pihak menempuh jalur arbitrase jika terjadi perselisihan dalam kerja sama itu,” pungkasnya. (Ary)

Continue Reading
30 Comments

30 Comments

  1. Pingback: keto vegetables

  2. Pingback: no cost gay dating

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

Jika ada Satu atau Dua Orang Notaris Lakukan kekeliruan tidak seharusnya disamaratakan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Yualita Widyadhari didampingi Sekum Tri Firdaus Akbarsyah, Kabid Organisasi Taufik dan Kabid Perlindungan Anggota Agung Iriantoro menggelar konferensi pers di sekretariat PP INI Jl. Minangkabau Timur, Jakarta Selatan, Minggu (21/11/2021).

Dalam kesempatan itu Ketum PP INI Yualita Widyadhari mengatakan untuk diketahui bahwa semua Notaris di Indonesia itu tergabung di dalam sebuah wadah yang dinamakan Ikatan Notaris Indonesia. Di dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, harus berlandaskan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan sumpah jabatan Notaris.

Yualita menegaskan, sebagai sebuah organisasi besar Notaris, PP INI mencatat ada sekitar 20.000 anggota yang terdaftar sehingga jika ada satu atau dua orang Notaris yang melakukan kekeliruan tidak seharusnya disamakan.

“Untuk itu kami menghargai semua proses hukum yang berlaku bagi anggota Notaris yang melakukan kekeliruan, tetapi kita juga harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah bagi Notaris yang melakukan tugas jabatannya sehingga terjerat masalah hukum,” ujarnya saat menggelar konferensi pers terkait dugaan mafia tanah yang memakan korban artis Nirina Zubir.

Selanjutnya Yualita mengungkapkan jika terdapat Notaris yang melakukan tindak pidana, tentunya hal itu sudah ada mekanisme tersendiri yang diatur di dalam hukum acara pidana dan juga UUJN. Jika Notaris berpedoman pada UUJN, sudah pasti akan melakukan tugasnya sesuai dengan apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang.

“Untuk itu, kami Ikatan Notaris Indonesia menyerahkan sepenuhnya persoalan yang sedang terjadi kepada para penyidik kepolisian. Karena kami percaya kepada profesionalisme mereka untuk melawan mafia tanah, tentunya siapapun bisa dijadikan tersangka jika memang sudah memenuhi beberapa alat bukti yang cukup,” terangnya.

Sementara itu, Sekum PP INI Tri menyatakan jika ada Notaris terlibat kasus mafia tanah tak bisa lantas dijustifikasi kalau lembaga yang menaungi notaris merupakan komplotan mafia tanah. Ketika ada satu kealpaan yang dilakukan oknum notaris misalnya itu menjadi tanggung jawab pribadi si Notaris.

“Nah, jika terjadi keadaan tersebut maka itu oknum. Tak bisa kita ngomong lembaganya, tapi oknum. Oknum ini tentunya akan dapat sanksi dan saya menghormati proses penegakan hukumnya,” ujarnya.

Menurut Tri, bukan hanya notaris terlibat kasus mafia tanah baru-baru ini saja, tapi setiap notaris yang kedapatan melakukan unsur pidana dengan sengaja tentunya harus diproses hukum.

Dia tambahkan, Pihaknya saat mendapatkan notaris yang tak menjalankan tugas dan jabatannya sesuai norma serta terbukti secara sah melakukan pidana bukan hanya sanksi pidana saja, tapi juga diberikan sanksi pemberhentian dari kelembagaan.

“Ada beberapa notaris melakukan kesalahan itu kita tindak. Ada juga notaris yang kita pecat dan skorsing. Jadi, supaya masyarakat jelas untuk melaksanakan jabatan notaris. Kita tak boleh lari dari aturan, semua aturan undang-undang jabatan notaris yang ada melalui mekanisme bila terjadi pelanggaran,” pungkas Tri Firdaus. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Kuasa Hukum: RUPS LB PT. IBP yang Direncanakan 18 Agustus 2021 Di Medan Illegal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Yuntri & Partners Lawfirm, Kuasa Hukum Jaiman Supnur Direktur PT. Indomas Bara Prima (PT. IBP) berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Agustus 2021 dengan ini memberitahukan kepada seluruh masyarakat

Bahwa, “berdasarkan Akta No.48 tanggal 16 Maret 2018 Notaris Bonar Sihombing, SH., klein kami Jaiman Supnur adalah Direktur PT. Indomas Bara Prima dan sekaligus pemilik 90% saham perseroan, yang bergerak di bidang pertambangan yang punya IUP operasi produksi khusus,” ungkap Yuntri kepada media, Kamis (12/8/2021)

Lebih lanjut, Team Kuasa Hukum Jaiman Supnur, Muhammad Yuntri, SH.,MH., mengatakan, bahwa adanya Surat Undangan RUPS LB PT. Indomas Bara Prima tertanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani Sdr. Dingin Pakpahan, SH dan Hadian Maulana masing-masing mengaku sebagai Dirut dan Direktur PT. IBP, adalah illegal.

Yuntri menambahkan, diketahui, RUPS tersebut pelaksanaannya akan mereka rencanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 bertempat di Medan Barat, Kota Medan, SUMUT pada pukul 10.00 WIB yang ditujukan kepada para pemegang saham.

“Adapun pemegang saham tersebut adalah;
Sdr. DR. Hinca IP Panjaitan XIII, SH., MH., ACCS pemegang 10% saham, Sdr. Hengky pemegang 55% saham, Sdr. DR. Iwan Dakota pemegang 10% saham dan Sdr. Jaiman Supnur pemegang 20% saham adalah tidak benar alias illegal,” tegas Yuntri.

Yuntri mengatakan bahwa, tindakan mereka tersebut didasarkan kepada akta No. 83 tanggal 26 Maret 2020 Notaris Mauliddin Shati, SH, di kota Medan yang telah melakukan perubahan dengan cara rekayasa notaril akte secara illegal tanpa sepengetahuan klien kami.

Dan mereka kata Yuntri, telah mengelabui Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahannya dengan cara mengajukan data palsu perseroan dan tanpa dilengkapi dengan izin Menteri ESDM dalam melakukan perubahan susunan pengurus dan perubahan kepemilikan saham sebagaimana diatur pada pasal 23 dan pasal 26 Permen ESDM No. 42 tahun 2017

“Mereka juga melanggar pasal Pasal 76 (1) jo. Pasal 83 (2) UU PT No. 40 tahun 2007 khususnya tentang Pelaksanaan RUPS perseroan harus di wilayah hukum domisili Perseroan (Kab. Bogor) tetapi mereka lakukan di kota Medan yang harus didahului undangan RUPS 14 hari sebelumnya,” jelasnya.

Yuntri menyebut, atas serangkaian tindakan rekayasa notaril akte, pemalsuan data yang dikirimkan ke Kemenkumham R.I untuk mendapatkan pengesahan akta serta kepemilikan saham perseroan secara melawan hukum, klien kami mereserve nya dengan berbagai pasal pidana; pasal 480, pasal 263 KUHP, dll.

“Demikian Pemberitahuan ini kami sampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban dari tindakan para oknum tersebut atas hasil RUPS illegal yang akan mereka produk nantinya,” pungkas Yuntri, menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Rio Capella: Ex Warga Binaan Pemasyarakatan Berhak Dapat Kesempatan Berkarya Kembali

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Patrice Rio Capella mengkiritik balik pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi yang menjabat sebagai Komisaris BUMN.

Rio Capella yang dikenal sebagai politisi ini menyampaikan bahwa dirinya prihatin dengan pernyataan ICW tersebut dan menganggap pernyataan tersebut tidak memiliki etika.

Rio menjelaskan bahwa sebetulnya pengangkatan ex warga binaan permasyarakatan kasus korupsi menjadi Komisaris BUMN maupun ex warga binaan permasyarakatan kasus korupsi yang menjabat lagi sebagai pejabat publik tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan manapun.

“Justru pernyataan ICW yang cenderung tendensius itu yang menodai Hak Asasi Manusia dan tidak beretika,” ujar Rio Capella dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (7/8/2021).

Menurut Rio, hal-hal yang sebenarnya harus dipahami oleh seluruh masyarakat adalah bahwa Hukum itu konteksnya bukan untuk balas dendam dan “membunuh” hak dasar dari seseorang.

“Para mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi ini sudah menjalani hukuman yang mengakibatkan kemerdekaannya sebagai individu telah dicabut termasuk hak politiknya,” ungkapnya.

Rio Capella lebih memilih untuk menggunakan bahasa warga binaan permasyarakatan bagi seseorang yang pernah menjalani pembinaan di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS)

Sebab kata Rio, hal tersebut diatur dalam UU Tentang Permasyarakatan dalam Pasal 1 angka 5, selain itu dalam menjalani masa hukuman para waga binaan permasyarakatan ini telah dibina di dalam Lembaga Permasyarakatan dengan harapan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat

“Diterima kembali oleh masyarakat dan berkarya lagi untuk Bangsa ini, maka setelah selesai menjalani masa hukuman, hak-hak dasar dari mantan terpidana korupsi ini harus dikembalikan lagi sepenuhnya termasuk hak untuk mendapat kesempatan dan perlakuan yang adil dalam bekerja dan berkarya kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut Rio menjelaskan, hak-hak tersebut dilindungi oleh Konstitusi yaitu dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 28D, dimana dalam pasal tersebut diatur mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum, pekerjaan maupun pemerintahan.

“Oleh sebab itu tidak boleh ada satupun orang yang berupaya untuk “membunuh” hak-hak tersebut,” tegasnya.

Salah satu contohnya kata Rio, adalah ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan peraturan melarang mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019, pada akhirnya Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU tersebut karena dinilai telah bertentangan dengan UU HAM.

Pernyataan yang dilontarkan oleh ICW terhadap peristiwa ini menurut saya merupakan suatu upaya “pembunuhan” karakter seseorang maupun “pembunuhan” terhadap Hak Asasi Manusia seseorang.

“ICW itu tidak berhak menilai kredibilitas dan integritas seseorang, apalagi orang tersebut belum menjalankan tugasnya sebagai komisaris BUMN, terlebih mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi tidak dilarang untuk menjadi Komisaris BUMN/tidak melanggar syarat-syarat untuk menjadi Komisaris BUMN,” terangnya.

Rio ungkapkan, pernyataan ICW sama saja dengan menganggap bahwa mantan warga binaan permasyarakatan kasus korupsi sudah tidak memiliki hak sama sekali.

“Sejujurnya dalam isu ini kita harus melihat dan belajar dari Malaysia, dimana seorang Anwar Ibrahim Mantan Perdana Menteri Malaysia yang pernah dihukum akibat terjerat kasus korupsi dan pelecehan seksual pada tahun 1999 masih mampu untuk berkarya dan mengabdi bagi Malaysia melalui Partai barunya yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR),” ungkapnya.

Rio tambahkan, Ia (Anwar Ibrahim) kembali dipercaya dan dipilih rakyat malaysia untuk menjadi anggota parlemen pada tahun 2018.

Pada waktu itu Anwar Ibrahim bersama partainya tergabung dalam Koalisi Oposisi Pakatan Harapan mengalahkan Koalisi Barisan Nasional yang mayoritas didominasi oleh Partai UNMO. Partai terbesar di Malaysia yang notabene sudah berkuasa selama 60 Tahun.

Untuk itu saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mengedepankan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dan berharap hak-hak itu dihormati dan dilindungi

Mungkin saja saat ini anda belum terjerat kasus hukum tetapi suatu saat anda terjerat kasus hukum anda akan merasakan sendiri bagaimana bila hak-hak anda tidak dihormati karena dianggap melakukan kesalahan yang belum tentu anda buat.

“Jangan melihat seseorang dari masa lalunya, tetapi visi misi kedepannya. Bisa jadi karena masa lalunya seseorang menjadi pribadi yang unggul diantara yang lain,” harap Rio Capella menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending