Connect with us

Nasional

PURN TNI / POLRI GELAR PETISI PILPRES NETRAL JUJUR DAN ADIL

Published

on

Petisi Purnawirawan TNI AD, AL, AU & Polri Untuk Pilpres Netral, Jujur Serta Adil

Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNl menegaskan jati Diri TNI yang melarang berpolitik praktis dan menghormati prinsip demokrasi, begitu juga aparat kepolisian dalam Pasal 28 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyatakan secara tegas bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Badan lntelijen Negara (BIN) sebagai lembaga negara yang bertugas mendeteksi ancaman terhadap negara, dalam Pasal 2 huruf f menyatakan secara tegas BIN tunduk pada asas netralitas dalam penyelenggaraannya. Begitu juga dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN tunduk asas netralitas.

Namun dalam proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, suara rakyat untuk memilih Presiden yang diinginkannya akan mengalami cacat dan diskriminasi, apabila terjadi ketidaknetralan oknum Aparatur Sipil Negara, TNI, POLRI, dan BIN yang banyak menggunakan fasilitas negara dan menggunakan kekuasaan, serta kewenangan yang melekat dalam jabatannya.

Kondisi ini bisa menciderai prinsip daulat rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam demokrasi untuk memilih presiden sebagai representasi kedaulatan rakyat itu sendiri.

Oleh Karna itu perlu kita sikapi secara objektif melalui PETISI bersama dihadiri para Purnawirawan Jenderal TNI Polri, Akademisi dan kaum Profesional lintas profesi yang menyatakan petisi bersama pada Senin, 28 Januari 2019, di Bangka IX, Kemang Jakarta Selatan

Mereka hadir dalam Petisi ini adalah, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhi Purdijatno, Marsekal TNI (Purn) Imam Syafa’at, Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Nugroho Djayusman, dan Komisaris Jenderal Pol. (Purn) Sofjan Jacoeb.

Sebagai komunitas yang peduli terhadap suara rakyat dalam proses demokrasi, maka kami mengajukan PETISI kepada Pemerintah Indonesia sebagai berikut: (Petisi dibacakan oleh Komisaris Jenderal Pol. (purn) Nugroho Djayusman)

Pertama, Mendesak netralitas TNI, Polrl, BIN, dan semua Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Presiden 2019.

Kedua, Mendesak agar seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di jaga oleh para prajurit TNI Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019.

Berkait petisi tersebut, Nugroho juga mengajak kepada semua pihak termasuk masyarakat luas agar melaporkan kepada BAWASLU dan pihak terkait lainnya, apabila mengetahui terjadinya ketidaknetralan atau keberpihakan jajaran TNI, POLRI, BIN dan aparatur negara lainnya demi menjamin jujur dan adilnya pemilu

“Demikian PETISI ini kami sampaikan demi pemilihan umum 2019 yang jujur dan adil,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading
164 Comments

164 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: online ed medications

  3. Pingback: buy ed pills

  4. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

  5. Pingback: sale cialis

  6. Pingback: canada pharmacy

  7. Pingback: rx pharmacy

  8. Pingback: cialis online

  9. Pingback: cialis mastercard

  10. Pingback: levitra

  11. Pingback: generic vardenafil online

  12. Pingback: levitra generic

  13. Pingback: hollywood casino online real money

  14. Pingback: play online casino real money

  15. Pingback: viagra online prescription

  16. Pingback: casinos online

  17. Pingback: online casino slots no download

  18. Pingback: cialis pill

  19. Pingback: payday loans online

  20. Pingback: pay day loans

  21. Pingback: cash advance

  22. Pingback: viagra 100mg

  23. Pingback: best real money online casinos

  24. Pingback: casino moons online casino

  25. Pingback: generic cialis

  26. Pingback: christopher

  27. Pingback: casino online slots

  28. Pingback: mobile casinos for usa players

  29. Pingback: cialis internet

  30. Pingback: new cialis

  31. Pingback: generic for cialis

  32. Pingback: cialis to buy

  33. Pingback: free slots

  34. Pingback: casino games win real money

  35. Pingback: casino slot games

  36. Pingback: viagra without a doctor prescription

  37. Pingback: buy viagra online cheap

  38. Pingback: viagra prices

  39. Pingback: viagra prescription

  40. Pingback: viagra dosage

  41. Pingback: brand viagra

  42. Pingback: buy real cialis online

  43. Pingback: viagra no prescription

  44. Pingback: cialis buy cialis

  45. Pingback: generic viagra for sale

  46. Pingback: viagra

  47. Pingback: viagra samples

  48. Pingback: cialis prescription online

  49. Pingback: online gambling

  50. Pingback: vegas casino online

  51. Pingback: where can i buy viagra in stores

  52. Pingback: generic sildenafil 100mg

  53. Pingback: buy viagra online cheap

  54. Pingback: buy viagra 100mg uk

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Tokoh Papua Minta Usut Tuntas Penembakan Pdt Yeremia Zanambani, S. Th

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Situasi politik di papua memanas saat mencuatnya pemberlakuan Otonomi Khusus Jilid Dua dan Penembakan Pdt. Yeremia Zanambani, S. Th di kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua.

Penembahkan tersebut masih misterius, sebab dari pihak Tentara Pembebasan Papua Barat (TPN PB) atau Kelompok Sipil Bersenjata (KKB) menuduh pihak TNI yang melakukan penembakan dan dari pihak TNI/Polri menuduh dari pihak TPN PB/KKB lah yang melakukan penembakan.

Desakan untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara trasparan datang dari berbagai kalangan mulai dari tokoh masyarakat di papua, Tokoh adat, Anggota DPRD Papua, Anggota DPR RI, Organisasi Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) serta ormas-ormas kepemudaan yang bernafaskan Kekristenan di Indonesia .

Selain hal tersebut, desakan juga datang dari Hendrik Yance Udam (HYU), salah satu Tokoh Nasional asal papua dengan tegas meminta kepada aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus penembakan Pdt. Yeremia Zanambani, S.Th secara transparan serta di publikasikan ke Publik.

“Sehingga kita tau siapa actor intelektual yang melakukan aksi tersebut yang mengakibatkan kematian terhadap Pdt. Yeremia Zanambani S.Th di kabupaten intan jaya Provinsi Papua baru-baru ini,” ungkap HYU dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9/2020) di Jakarta.

HYU Pria bercirikas brewok berkopia merah Putra Papua ini mengatakan, bahwa kedua belah pihak yang saling menuding tentang siapa oknum pelaku penembakan tersebut harus bisa berkata dengan trasparan ke hadapan publik dan melakukan permohonan maaf agar bisa di proses secara hukum yang berlaku di NKRI.

“Apakah dari pihak TPN PB/KKB atau dari Pihak TNI/Polri, sehingga persoalan tersebut tidak melebar karena dapat menganggu eksistensi NKRI di tanah papua,” tambahnya.

Pengakuan jujur siapa oknum pelaku penembahkan almarum Pdt. Yeremia Zanambani S.Th kehadapan publik sangat di perlukan sehingga dapat meredam konflik kepentingan yang ada di papua yang lagi memanas

HYU juga mengungkapkan, bahwa Isu Papua sudah sangat mengkristal bukan lagi menjadi konsumsi politik masyarakat local saja, dan nasional namun sudah menjadi konsumsi publik masyarakat internasional, oleh sebab itu pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengelola Papua dengan baik.

Kasus penembakan Pdt. Yeremia Zanambani S.Th juga sudah di bahas di Dewan Gereja se- Dunia, oleh sebab itu HYU minta kepada Presiden Jokowi untuk segera membentuk tim pencari fakta independen untuk turun secara langsung ke masyarakat guna mencari tau siapa oknum pelaku penembahkan Pdt. Yeremia Zanambani S.Th.

HYU juga sangat menyayangkan akan aksi-aksi kekerasan yang terjadi di papua yang menewasakan warga sipil dan Anggota TNI/POLRI yang di lakukan oleh TPN PB/KKB dan sebaliknya Anggota TNI/Polri yang di duga juga menewaskan masyarakat sipil yang ada di papua.

Menurutnya, kekerasan demi kekerasan yang terjadi di papua tidak dapat menyelesaikan persoalan papua yang berkeadilan, justru sebaliknya akan mengakibatkan persoalan baru yang lebih besar lagi.

Putra asli Papua ini juga berharap pada Presiden Jokowi untuk membuka ruang berdialog kepada kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan di papua dalam hal ini TPN PB/KKB bersama dengan Pemerintah

“Hal ini penting dan mendesak untuk mencari solusi strategis dalam menciptakan kedamain di Papua serta menyelesaikan persoalan-persoalan dasar yang ada,” Tutup Hendrik Yance Udam. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Doni Monardo: Protokol Kesehatan Menjadi Hal yang Mutlak dalam Pelaksanaan Ajang Olahraga

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo menegaskan bahwa penerapan protokol kesehatan menjadi hal yang mutlak harus dilakukan dalam pelaksanaan kompetisi maupun ajang olahraga di tengah pandemi COVID-19.

“Protokol kesehatan adalah hal yang mutlak yang harus kita perhatikan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan ketentuan protokol kesehatan,” tegas Doni di sela penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 yang digelar secara virtual di Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Apa yang ditegaskan Doni tersebut adalah sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan(KMK) HK.01.07-MENKES-382-2020 tentang Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan COVID-19, yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan pada 19 Juni 2020.

“Protokol kesehatan dapat dijadikan acuan untuk mencegah klaster baru selama beraktivitas di tempat dan fasilitas umum termasuk kegiatan olahraga

Sesuai dengan KMK itu, Doni meminta agar setiap penyelenggara ajang olahraga wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19, Dinas Kesehatan dan Dinas/Lembaga lainnya di daerah, baik di tingkat kabupaten, kota dan provinsi.

*Pertandingan Basket dan Sepakbola Tanpa Penonton*

Mengacu pada aturan protokol kesehatan, Doni juga menjelaskan bahwa implementasi daripada pertandingan dua cabang olahraga, yakni sepakbola dan basket tidak boleh ada penonton.

Oleh sebab itu, Doni meminta hal tersebut menjadi perhatian bersama antara penyelenggara, atlet maupun para penonton dan suporter.

“Perlu dipastikan untuk seluruh kompetisi sepakbola dan bola basket akan dilaksanakan tanpa penonton. Mohon ini menjadi atensi bagi para penyelenggara untuk betul-betul mentaati konsensus yang telah dilakukan,” jelas Doni.

Selain itu, Doni juga meminta agar seluruh personel dan pemain harus melalui pemeriksaan kesehatan swab tes/tes PCR dan dilakukan secara berkala, untuk memastikan penyelenggaraan berjalan dengan aman.

Dalam hal ini, kesehatan dari para penyelenggara maupun pemain atau atlet tetap menjadi prioritas yang utama.

“Pertandingan olahraga sangat penting, tetapi kesehatan seluruhnya baik itu pemain maupun penyelenggaranya juga harus menjadi prioritas kita,” jelas Doni.

Kemudian Doni juga meminta agar penyelenggara dapat memastikan para personel dan pemain atau atlet adalah benar-benar sehat dan tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Sebagaimana yang diketahui bahwa penyakit komorbid berpotensi membuat penderitanya semakin parah apabila terjangkit COVID-19 hingga berujung kematian. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, sebanyak 92 persen kasus kematian COVID-19 dipicu karena adanya faktor komorbiditas dari para penderitanya.

“Ini penting dipedomani dan ditaati, karena 85-92 persen angka kematian yang terjadi di Indonesia adalah saudara kita yang memiliki komorbid,” jelas Doni.

Dia menekankan apabila salah satu atlet atau personel penyelenggara ajang olahraga memiliki komorbid, maka diharapkan tidak mengikuti penyelenggaraan.

*Memperhatikan Zonasi Wilayah*

Dalam kesempatan yang sama, Doni Monardo yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), juga meminta agar penyelenggaraan kompetisi olahraga dapat memperhatikan zonasi COVID-19 pada tiap-tiap daerah.

“Manakala ada perkembangan tentang zonasi daerah, tentu kita harus memperhitungkan aspek-aspek keamanan yang lebih diperlukan,” jelas Doni.

“Artinya kalau suatu daerah zonasinya meningkat ancaman COVID-19-nya, maka harus ada langkah-langkah untuk evaluasi untuk bisa dilakukan relokasi tempat pertandingan,” pungkas Doni.

Penandatanganan nota kesepahaman Penyelenggaraan Olahraga Aman COVID-19 dilakukan antara BNPB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), berisi komitmen tentang penanggulangan bencana pada bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Selanjutnya ada tiga nota kesepahaman lain yang juga disepakati, yakni antara BNPB dengan Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI), BNPB dengan Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) dan perjanjian kerja sama antara Direktorat Sistem Penanggulangan Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB dengan PT Bola Basket Indonesia. (red/Ahr)

Continue Reading

Nasional

Firli Bahuri : Banyak Modus Usaha Jahat Mengais Rezeki Haram Catut Nama KPK

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini, tidak sedikit laporan dan informasi yang diterima KPK terkait kajahatan pemerasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mencatut nama KPK disejumlah daerah seperti di Bengkulu (Bulan Januari), Bireuen Aceh (Bulan Juli) dan terbaru terjadi di Ciamis Jawa Barat (Bulan Agustus).

Modus operandi yang mereka lakukan yaitu menakut-nakuti akan membongkar dan menangkap aparatur pemerintah didaerah yang diduga ‘bermain’ dalam proyek pembangunan di wilayahnya, atau pihak swasta yang mendapatkan dana hibah dari penyelenggara negara. Ujar ketua KPK Firli Bahuri, kamis 17/09/20 di Jakarta.

Firli juga menuturkan bahwa banyak aparatur pemerintah yang berintegritas, memiliki serta menjaga nilai-nilai kejujuran dan anti korupsi, berani melawan ‘KPK palsu’ dan melaporkan mereka ke petugas kepolisian, sehingga seluruh pelaku dapat ditangkap.

Akan tetapi, tidak sedikit pula aparatur pemerintah di daerah yang mau menjadi ‘sapi perah’ petugas KPK gadungan, sehingga wajar jika banyak pihak mempertanyakan integritas mereka sebagai pemimpin maupun perpanjangan tangan negara didaerah, terangnya.

Memang benar istilah Bang Napi kata Ketua KPK Firli Bahuri “kejahatan bukan hanya karena ada niat pelaku tetapi juga karena ada kesempatan” dimana pelaku kriminal yang mencatut nama KPK, kini melirik perhelatan pilkada serentak 2020 dan pandemi Covid 19 sebagai ladang baru yang potensial untuk menjalankan ‘usaha jahatnya’.

Untuk itu Ketua KPK mengingatkan masyarakat agar mewaspadai pihak-pihak yang mengaku KPK atau bekerja sama dengan KPK dengan modus membantu pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai syarat pencalonan bagi calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada serentak 2020, dengan meminta imbalan sejumlah uang.

Padahal, sesuai dengan Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 07.1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 yang mengatur penyampaian LHKPN wajib dilaksanakan secara online melalui elhkpn.kpk.go.id dan gratis alias tidak dipungut biaya apapun, Jelasnya.

KPK mendapatkan informasi ada beberapa pihak yang mengaku sebagai pegawai KPK atau mitra kerja KPK di Banten dan Jawa Barat, menawarkan bantuan untuk mengisi e-LHKPN calon kepala daerah, sekaligus mendapatkan tanda terimanya

Bahkan, KPK gadungan atau pihak yang mengaku bekerjasama dengan KPK tersebut, sesumbar dapat membantu calon kepala daerah untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Sekali lagi kami informasikan, tidak ada biaya apapun untuk mengisi LHKPN dan tidak ada peluang sekecil apapun untuk menghindari proses pemeriksaan LHKPN.

Firli juga mengemukakan bahwa sebenarnya mengisi LHKPN tidak sulit, jika yang mengisi jujur pada dirinya sendiri, apa adanya, mengetahui asal muasal seluruh harta yang dimilikinya, dan dapat mempertanggung jawabkan harta tersebut didunia maupun di akhirat nanti.

Selanjutnya, untuk lebih jelas lagi silahkan hubungi KPK c.q. Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN melalui call center KPK dinomor 198, atau ke email infopemilu.LHKPN@kpk.go.id dan bisa juga pada situs https://elhkpn.kpk.go.id

Tindak pidana pemerasan yang mengatas namakan atau menjual nama KPK, juga dapat terjadi pada penanganan pandemi COVID-19, khususnya didaerah.

Untuk itu sebagai langkah antisipasi, KPK melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) Pencegahan Korupsi secara intensif melakukan pendampingan dan monitor terhadap upaya-upaya pemerintah daerah dalam penanganan pandemi COVID-19. Tuturnya.

Mudah-mudahan langkah ini dapat membatalkan niat serta aksi KPK gadungan, dan yang paling penting dapat menjadi imun anti korupsi bagi aparatur pemerintah didaerah, agar tidak tergoda bisikan jahat untuk berperilaku koruptif, mengingat anggaran penanganan pandemi COVID-19 yang mereka kelola sangat besar sekali.

KPK juga mengindentifikasi sedikitnya 4 titik rawan penyelewengan anggaran penanganan COVID-19, yaitu terkait refocusing serta realokasi anggaran COVID-19 baik dari APBN maupun APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan filantropi dan sumbangan pihak ketiga, hingga penyelenggaraan bantuan sosial.

Dan sebelumnya sebagai langkah antisipasi, KPK telah menerbitkan surat/surat edaran terkait hal tersebut sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Adapun, perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), juga turut mengawasi 4 titik rawan dalam penanganan Covid-19, yang sudah dipetakan oleh KPK.

Dalam kesempatan ini Ketua KPK juga menginformasikan kepada khalayak, bahwasanya KPK tidak memiliki kantor cabang di wilayah manapun.

KPK juga tidak pernah memiliki hubungan kerjasama dengan LSM yang namanya mirip dengan KPK, sehingga saya dapat pastikan bahwasanya mereka yang mencatut nama KPK adalah pelaku atau komplotan kejahatan. Tegas ketua KPK !!!

Ketua KPK Firli Bahuri juga mengimbau kepada pemerintah daerah, BUMD, pihak swasta dan instansi pemerintah lainnya untuk selalu waspada, berhati-hati dengan pihak-pihak yang menawarkan bantuan apalagi mengancam dengan mengaku sebagai KPK.

Segera laporkan pada kepolisian setempat dan jangan lupa untuk di informasikan kepada KPK, jika kedatangan tamu yang tidak diundang tersebut. Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending