Connect with us

Uncategorized

Teknologi Menari Membentuk Ombak

Published

on

Notes On A Tide Of Technology In Turbulent Times adalah Sebagai Pelengkap dari Tiga Buku Sebelumnya

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Ir. Jusman Syafii Djamal, Menteri Perhubungan RI Periode 2007-2009 adalah Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia sejak 14 September 2018, sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Garuda Indonesia Tbk pada Desember 2014 hingga September 2018. Jusman juga pernah diberi amanah untuk menjadi Komisaris Utama Telkom Indonesia Tbk, sejak Januari 2011 hingga Desember 2014.

Bertempat di Aula Jakarta Railway Center, Juanda, Jakarta, Sabtu, 26 Januari 2019 dengan difasilitasi oleh Lembaga Pengkajian dan Peminatan Sejarah (LPPS), Prof. Ir. jusman Syafii Djamal meluncurkan buku ke empat (tetralogi) Notes On Facebook berjudul “Notes On The Tides of Technology In Turbulent Times” sebagai pelengkap berbagai catatan dan pengalaman Beliau sebelumnya yang pernah dibukukan.

Buku ini ditulis sebagai kumpulan catatan harian dalam jaringan Facebook. Setiap jam 05.00 setelah shalat subuh, ataupun sebelum tidur, saya selalu menyempatkan diri menulis apa yang ada dalam pikiran Lebih dari 450 catatan pendek tersimpan sebagai notes, ungkap Prof. Jusman dalam sambutannya pada peluncuran dan diskusi keempat buku tersebut.

“Telah tiga buku yang diterbitkan untuk catatan tersebut Pertama, buku Notes on Leadership, Kedua yaitu Notes on Strategy, dan ketiga adalah Notes on the Economic of Innovation. Kini saya menerbitkan buku yang berjudul Notes on A Tide of Technology in Turbulent Times,” Tambahnya.

Buku keempat dari tetralogi catatan Facebook Jusman Syafii Djamal ini menjelaskan banyaknya istilah yang diguhakan untuk mendeskripsikan fenomena kecepatan perubahan teknologi. The tides of technology yang berwujud kurva S telah mengalir setiap detik, berpindah dari satu platform bisnis ke platform bisnis yang berbeda.

Kita dipaksa oleh keadaan untuk bersilancar dari satu ombak kemajuan teknologi ke ombak teknologi berikutnya, “Teknologi Menari Membentuk Ombak” Pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading
90 Comments

90 Comments

  1. Pingback: Order Viagra Online

  2. Pingback: viagra for sale

  3. Pingback: ed pills gnc

  4. Pingback: ed pills online

  5. Pingback: erectile dysfunction drugs

  6. Pingback: order cialis

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: canadian online pharmacy

  9. Pingback: best online pharmacy

  10. Pingback: Buy cheap cialis

  11. Pingback: Buy cheap cialis

  12. Pingback: vardenafil price

  13. Pingback: vardenafil for sale

  14. Pingback: casino online games for real money

  15. Pingback: ocean casino online

  16. Pingback: canadian pharmacy viagra

  17. Pingback: live casino slots online

  18. Pingback: real casinos online no deposit

  19. Pingback: tadalafil generic

  20. Pingback: installment loans

  21. Pingback: cash loans

  22. Pingback: online loans

  23. Pingback: viagra 100mg

  24. Pingback: casino

  25. Pingback: slots online

  26. Pingback: generic for cialis

  27. Pingback: online casino near los angeles ca

  28. Pingback: online casino ohne einzahlung echtgeld

  29. Pingback: 20 cialis

  30. Pingback: wind creek casino online games

  31. Pingback: generic for cialis

  32. Pingback: cialis buy

  33. Pingback: cialis 5 mg

  34. Pingback: sildenafil citrate

  35. Pingback: casino online games

  36. Pingback: casino gambling

  37. Pingback: online casino usa

  38. Pingback: real money casino

  39. Pingback: viagra for women

  40. Pingback: buy viagra online cheap

  41. Pingback: purchase viagra online

  42. Pingback: buy viagra

  43. Pingback: cheap viagra online

  44. Pingback: cheap viagra generic

  45. Pingback: viagra vs cialis

  46. Pingback: sildenafil

  47. Pingback: ed pills online

  48. Pingback: buy tadalafil online

  49. Pingback: viagra coupons for walmart pharmacy

  50. Pingback: viagra pill

  51. Pingback: buy viagra online usa

  52. Pingback: cialis 20 mg

  53. Pingback: viagra price

  54. Pingback: generic viagra india 100mg

  55. Pingback: viagra single pack

  56. Pingback: cialis tadalafil

  57. Pingback: real money casino

  58. Pingback: doubleu casino

  59. Pingback: where can i buy herbal viagra over the counter

  60. Pingback: sildenafil 100mg

  61. Pingback: how to buy viagra over the counter

  62. Pingback: where can i buy viagra or satibo in a store

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending