JanoerKoening, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media di Jakarta, Selasa (02/06).

“Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya.

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji _mujamalah_ atau _furada_.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.

*Dampak Pembatalan*
Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelasnya.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapakn posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama akan menggelar Lomba Kampanye Indonesia Sehat 2020. Kampanye ini mengusung tema: “Dari Madrasah Untuk Indonesia Sehat”.

Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ahmad Umar mengatakan, Lomba Kampanye Indonesia Sehat akan diikuti oleh siswa aktif madrasah dari jenjang Ibtidaiyah (MI), Tsanawiyah (MTs), dan Aliyah (MA) di seluruh Indonesia, negeri maupun swasta.

Umar berharap, ajang ini dapat mendorong peran aktif siswa madrasah dalam menanggulangi dan mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia.

“Kami undang vloger madrasah ikut ambil bagian Madrasah Vlog Competition tahun 2020 sebagai bentuk kampanye perangi wabah corona,” jelas Umar di Jakarta, Jumat (17/04).

Menurut Umar, pendaftaran kompetisi ini dibuka sejak hari ini hingga 17 Agustus 2020. Pendaftaran dilakukan secara online melalui link: https://madrasah.kemenag.go.id/vlog2020/

Batas akhir pengiriman video 17 Agustus 2020 pukul 23.59 WIB. Proses penjurian akan dilakukan pada 25 Agustus 2020. Hasilnya akan diumumkan 10 September 2020. “Pelaksanaan perlombaan ini tetap mengacu kepada anjuran physical distancing dan self-quarantine, sesuai anjuran pemerintah,” jelasnya.

Kasubbag TU Dit KSKK Madrasah Papay menambahkan, ada lima tema pilihan bagi peserta Lomba Kampanye Indonesia Sehat 2020. Pertama, Menjaga Jarak. Vlog dengan tema ini berisi pengalaman keseharian dan ajakan untuk menjaga jarak.

Kedua, Mencuci Tangan. Tema ini berisi kisah pengalaman keseharian dan ajakan mencuci tengan.

Ketiga, Hidup Sehat. Isinya, pesan tentang manfaat dan pentingnya hidup sehat sesuai anjuran agama Islam. Keempat, Asiknya Belajar di Rumah. Bercerita tentang pengalaman keseharian tentang asiknya belajar di rumah.

Tema berikutnya, kata Papay, adalah Pahlawan Kemanusiaan. “Vlog berisi pendapat atau reaksi positif terhadap pekerja kesehatan,” jelasnya.

Terakhir, Ayo Indonesia Bisa. Tema ini berisi tentang pendapat atau reaksi positif melihat tayangan video lain dalam rangka penghentian penyebaran Covid-19.

“Tema ini juga untuk membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk bisa kembali seperti sedia kala,” pungkas Papay menutupnya. (Red/Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Penyelenggaraan pertemuan Forum Parlemen Muslim Internasional atau International Islamic Forum or Parliamentarins (lIFP) ke-4 yang dihelat sejak 13 Februari berakhir hari ini Sabtu, 15 Februari 2020 di Sahid Hotel, Jakarta.

Fraksi PKS DPR RI selaku tuan rumah mengucapkan selamat dan berharap
hasil-hasil yang dicapai dapat memperkuat peran IIFP dalam memperkuat kerjasama antaparlemen dan dunia internasional.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang juga Wakil Ketua lIFP dalam penutupan acara menerima ucapan terima kasih dan apresiasi dari Ketua lIFP Dr. Abdul Majid Menasrah (Aljazair).

“Terima kasih kepada Fraksi PKS atas kepanitian acara yang dinilai berhasil
optimal dan kepada Indonesia atas keramahannya dalam menyambut delegasi lIFP dari negara-negara peserta,” ucap Abdul Majid, (15/2).

Dia tambahkan, “Semua fasilitasi dan keramahan itu membuat lIFP merasa berada di rumah sendiri. Terima kasih,” ucapnya lagi.

Jazuli Juwaini menjelaskan lIFP dicetuskan di Indonesia pada 2007 yang saat deklarasi dihadiri delegasi anggota parlemen dari 28 negara dan diresmikan langsung oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

“Sejarah lIFP itu sangat istimewa bagi lndonesia. Semangatnya saat itu adalah
anggota parlemen muslim di seluruh dunia dapat berbagi pandangan dan
pengalaman serta bekerja sama erat dalam menghadirkan kedamaian dan
kesejahteraan masyarakat dunia melalui peran-peran kolektif parlemen,” terang Jazuli.

Oleh karena itu, Fraksi PKS selaku panitia dan tuan rumah punya tanggung jawab moral untuk kembali merevitalisasi peran lIFP sebagai forum yang berkontribusi bagi kemaslahatan dunia.

“Selama tiga hari penuh anggota parlemen muslim yang hadir bertukar pikiran tentang isu-isu hak asasi manusia dan kemanusiaan universal. Disamping itu kita juga membahas isu-isu demokratisasi, reformasi, pelayanan publik, hingga lingkungan hidup,” tandas Jazuli. (Amhar)