Connect with us

Uncategorized

6 Daerah Termasuk Bupati Banggai Raih Anugerah “Sahabat Ramah Anak” 2019

Published

on

6 Daerah di Indonesia Raih Penghargaan Sahabat Rumah Anak dalam Komitmen Melarang Iklan Rokok Menuju Kota Layak Anak

Yayasan Lentera Anak menganugerahkan penghargaan “SAHABAT RAMAH ANAK” 2019, kepada 4 Walikota dan Bupati, serta 2 Dinas Perlindungan Anak di daerah di Indonesia. Acara talkshow dan penganugerahan penghargaan diselenggarakan pada Selasa, 22 Januari 2019, di Ibis Hotel Tamarin, Wahid Hasyim, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat

Penghargaan yang pertama kali ini diberikan kepada 4 Pimpinan Daerah yang memiliki komitmen melindungi anak dari zat adiktif rokok melalui kebijakan di daerahnya yaitu Walikota Padang Bapak Mahyeldi Ansharullah, Walikota Sawahlunto Deri Asta SH, Bupati Lamongan Bapak H Fadeli SH.MH, Bupati Banggai Bapak Herwin Yatim.

Sedangkan 2 Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan terobosan untuk mendorong lahirnya komitmen dan kebijakan di daerahnya dalam melindungi anak dari zat adiktif rokok yaitu DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Dinas PPPA Kota Banjarmasin.

Berdasarkan hasil penelusuran Lentera Anak hingga tahun 2018, baru 43% Kota/Kabupaten yang telah memiliki peraturan terkait KTR dan saat ini baru 10 dari 516 Kab/Kota yang telah memiliki peraturan pelarangan iklan, promosi dan sponsor rokok (Kemenkes, 2018).

Sementara itu, ada 389 kab/kota yang berkomitmen menjadi kota layak anak, namun hanya 103 kota yang memiliki peraturan terkait KTR dan hanya 10 kab/kota yang memiliki pelarangan IPS rokok. Padahal untuk menjadi kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu indikator yang harus dipenuhi adalah tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok dan harus ada Perda KTR untuk melindungi anak-anak dari target pemasaran industri rokok dan paparan asap rokok.

Lentera Anak menilai bahwa 4 Walikota dan Bupati serta 2 organisasi perangkat daerah memiliki komitmen yang kuat dan keberanian untuk melarang iklan rokok melalui berbagai inisiatif, salah satunya adalah Kota Padang yang mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 46 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklame.

Ketua Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari mengatakan Apalagi mengingat hasil RISKESDAS 2018 lalu mengenai prevalensi perokok anak yang meningkat dari 7.2% (2013) jadi 9,1% (2018). Sepertinya memang kebijakan dari pemerintah pusat tidak mampu untuk melindungi anak-anak maka inisiatif dan komitmen dari daerah inilah yang sekarang dapat kami andalkan untuk melindungi anak lndonesia dari bahaya zat adiktif rokok.

Sementara itu Bupati Herwin dalam sambutannya, menekankan komitmenya untuk terus meningkatkan perlindungan terhadap anak dengan menggalakkan kampanye ke para remaja. Sebagai bentuk keseriusan, ia bahkan menyatakan akan menghilangkan iklan rokok dari sejumlah titik dalam Kota Luwuk.

“Jadi kami siap kehilangan sekitar delapan miliar lebih untuk perlindungan terhadap anak di tahun 2019,” paparnya.

Bupati Banggai Ir. H. Herwin Yatim menerima undangan untuk mendapatkan penghargaan dari Yayasan Lentera Anak Indonesia di Jakarta, berkaitan adanya penilaian bahwa Kabupaten Banggai masuk dalam kategori Kota Layak Anak. Beliau juga didaulat sebagai narasumber pada kegiatan yang turut dihadiri oleh Walikota Padang, Bupati Lamongan dan Walikota Sawahlunto, Sumatera Barat.

“Pemberian award tersebut akan semakin mencambuk diri dan komitmen pimpinan daerah dalam mewujudkan kebijakan kebijakan yang pro kepada kualitas kehidupan anak-anak dan masa depan mereka melalui lingkungan yang bersih dan sehat. Nyaman dalam artian salah satunya adalah bebas dari asap,” tutur Bupati Banggai, Herwin Yatim. (Amhar)

Continue Reading
90 Comments

90 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: erection pills

  3. Pingback: medicine for erectile

  4. Pingback: best erection pills

  5. Pingback: buy cialis generic

  6. Pingback: online pharmacy

  7. Pingback: cialis online

  8. Pingback: vardenafil coupon

  9. Pingback: vardenafil

  10. Pingback: generic vardenafil

  11. Pingback: casino online slots

  12. Pingback: real money casino games

  13. Pingback: generic viagra online

  14. Pingback: slot games

  15. Pingback: best slots to play online

  16. Pingback: tadalafil cialis

  17. Pingback: instant loans

  18. Pingback: cash loans

  19. Pingback: cash payday

  20. Pingback: viagra prescription

  21. Pingback: real casinos online no deposit

  22. Pingback: 5 mg cialis

  23. Pingback: casino online usa

  24. Pingback: play casino real money

  25. Pingback: cialis generic

  26. Pingback: gwen

  27. Pingback: best online casino real money

  28. Pingback: cialis 5 mg

  29. Pingback: cialis 5 mg

  30. Pingback: cialis to buy

  31. Pingback: casino games win real money

  32. Pingback: casino online real money

  33. Pingback: play casino

  34. Pingback: casino real money

  35. Pingback: viagra without a doctor prescription

  36. Pingback: buy viagra online

  37. Pingback: purchase viagra

  38. Pingback: viagra without a doctor prescription

  39. Pingback: brand viagra

  40. Pingback: cialis generic

  41. Pingback: viagra for sale

  42. Pingback: buy viagra pills

  43. Pingback: tadalafil cost

  44. Pingback: buy viagra

  45. Pingback: tadalafil 5mg

  46. Pingback: generic for viagra

  47. Pingback: tadalafil 10 mg

  48. Pingback: online casino games

  49. Pingback: buy 50 mg viagra

  50. Pingback: online casino games real money

  51. Pingback: sildenafil citrate tablets 100 mg

  52. Pingback: buy viagra in the caribbean

  53. Pingback: where can i buy viagra in perth

  54. Pingback: legitimate places to buy viagra online

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending