Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Sengketa Tanah Grant Sultan, Ketua MA Di Duga Langgar Hukum

Published

on

Ketua Mahkamah Agung diduga Melanggar Hukum atas Status Tanah Grant Sultan

JanoerKoening, Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Sarwata, SH. telah mengadili perkara No. 27 PK/TUN/1997 tanggal 26-06-1997 telah melanggar hukum yang objeknya terkait langsung dengan dirinya, yaitu Keputusan Dirjen. Agraria No. 78/HP/DA/87 yang diterbitkan oleh Sarwata, SH. saat menjabat sebagai Dirjen Agraria.

Hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyatakan: “Seorang Hakim tidak diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak Iangsung,” ujar Manahan Sihombing, SH., MH selaku kuasa hukum ahli waris

Dalam Konperensi Pers “Status Tanah Grant Sultan” di Hotel Faletehan, Jakarta, Sabtu, 19 Januari 2019, Manahan juga menjelaskan bahwa, Konsekwensi atas pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh Ketua MA Sarwata, SH. tersebut, Mahkamah Agung “tidak berdaya” menghadang keberatan kuasa hukum ahli waris Dt. M Cheer tentang pembatalan atau “menyatakan Putusan No. 27 PK/TUN/1997 tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Ketidakberdayaan MA mempertahankan ketentuan Pasal 66 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985 tentang permohonan PK hanya satu kali, adalah fakta pelanggaran ketentuan Pasal 42 ayat 1 UU No 14 Tahun 1985 tentang Hakim yang tidak diperkenankan mengadili perkara yang objeknya terkait langsung atau tidak langsung dengan dirinya yang dilakukan oleh Ketua MA (Sarwata) sendiri, tambahnya.

Sementara itu, pengacara Mangalaban Silaban, yang juga adalah kuasa hukum ahli waris mengungkapkan, apa yang mendorong mantan Ketua Mahkamah Agung Sarwata, SH. melakukan pelanggaran? dirunut ke Iatar belakang “Pengambilan dan penyimpangan peruntukan tanah yang dilakuan oleh TNI-AU Polonia Medan, dengan alasan perluasan Pangkalan Udara TNI-AU Polonia Medan.

“Jelas, melalui Surat Keputusan No.1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970, Dirjen Agraria mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara (Pangkowilu) I Medan tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL) seluas 1. 379. 659, 50 m2 di atas tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan, dalam hal ini termasuk tanah Adat (Grant Sultan No.1 Th.1935 seluas 35 Ha,” ucap Silaban.

Namun ternyata permintaan tanah oleh Pangkowilu 1 Medan dengan alasan “perluasan Pangkalan Udara Polonia Medan” hanyalah kebohongan semata, sebab sebagian dari tanah HPL tersebut (dalam hal ini tanah Adat/Grant Sultan No.1/1935 an. Datuk Muhamad Cheer seluas 219 506 m2) diberikan kepada PT. Surya Dirgantara berdasarkan Skep. Pangkowilu I Medan No.019/B/VI/74 tanggal 1 Juni 1974.

“Akibat pengalihan tanah hak pengelolaan yang dilakukan berdasarkan Skep No.019/B/Vl/7, Dirjen Agraria melalui Surat Keputusan No.150/DJA/82 tanggal 8 September 1982 membatalkan tanah hak pengelolaan (HPL) Pangkowilu I Medan tersebut,” Pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading
410 Comments

410 Comments

  1. Pingback: sildenafil generic

  2. Pingback: viagra for sale

  3. Pingback: cheap erectile dysfunction

  4. Pingback: men's ed pills

  5. Pingback: ed pills otc

  6. Pingback: buy cialis generic

  7. Pingback: canadian pharmacy online

  8. Pingback: generic cialis

  9. Pingback: vardenafil canada

  10. Pingback: levitra usa

  11. Pingback: vardenafil dosage

  12. Pingback: online gambling

  13. Pingback: viagra prescription

  14. Pingback: cash loan

  15. Pingback: installment loans

  16. Pingback: buy cialis

  17. Pingback: 20 cialis

  18. Pingback: online casino usa

  19. Pingback: online viagra

  20. Pingback: otc viagra

  21. Pingback: viagra online canadian pharmacy

  22. Pingback: best online pharmacy for viagra

  23. Pingback: cheap viagra online

  24. Pingback: cheapest generic viagra

  25. Pingback: viagra dosage

  26. Pingback: viagra price

  27. Pingback: where not to buy generic viagra online

  28. Pingback: buy generic viagra from canada

  29. Pingback: https://www.jueriy.com

  30. Pingback: buy viagra cheapest price

  31. Pingback: cost of Viagra 25mg

  32. Pingback: Viagra 130mg price

  33. Pingback: best generic viagra pharmacies

  34. Pingback: cheap viagra

  35. Pingback: Cialis 20 mg online

  36. Pingback: where to buy Cialis 10 mg

  37. Pingback: visit this site right here

  38. Pingback: how to buy Cialis 60mg

  39. Pingback: Cialis 80 mg tablets

  40. Pingback: Cialis 80mg tablets

  41. Pingback: viagra prescription

  42. Pingback: tadalafil 40 mg cheap

  43. Pingback: levitra 20 mg australia

  44. Pingback: lasix 100 mg coupon

  45. Pingback: furosemide 40 mg online pharmacy

  46. Pingback: propecia 1mg united kingdom

  47. Pingback: cheap lexapro 20 mg

  48. Pingback: abilify 20 mg without prescription

  49. Pingback: buy actos 30mg

  50. Pingback: order aldactone 100 mg

  51. Pingback: cost of allegra 180 mg

  52. Pingback: allopurinol 300mg no prescription

  53. Pingback: order amaryl 4 mg

  54. Pingback: amoxicillin 250 mg cost

  55. Pingback: ampicillin 500mg united kingdom

  56. Pingback: antabuse 250mg purchase

  57. Pingback: viagra generic

  58. Pingback: antivert 25 mg uk

  59. Pingback: strattera 25mg generic

  60. Pingback: http://cialistodo.com/

  61. Pingback: aricept 10 mg nz

  62. Pingback: arimidex 1 mg without a doctor prescription

  63. Pingback: tamoxifen 20 mg nz

  64. Pingback: ashwagandha 60caps tablet

  65. Pingback: atarax 10mg price

  66. Pingback: augmentin 250/125mg without prescription

  67. Pingback: avapro 300 mg prices

  68. Pingback: avodart 0,5mg coupon

  69. Pingback: order bactrim 400/80mg

  70. Pingback: benicar 20 mg online

  71. Pingback: sildenafil coupon

  72. Pingback: Biaxin 250 mg generic

  73. Pingback: sildenafil 100mg tablets

  74. Pingback: Premarin 0,3 mg united states

  75. Pingback: order buspar 5mg

  76. Pingback: cardizem 120 mg without a prescription

  77. Pingback: viagra pill

  78. Pingback: ceclor 500 mg generic

  79. Pingback: real casino

  80. Pingback: online casino real money

  81. Pingback: casino world

  82. Pingback: geico car ins

  83. Pingback: progressive auto ins

  84. Pingback: online personal loans

  85. Pingback: online payday loans in texas

  86. Pingback: cbd hemp oil capsules

  87. Pingback: cbd oil for sale vaporizer

  88. Pingback: Viagra alternative

  89. Pingback: college essay writer for pay

  90. Pingback: nursing essay writing services

  91. Pingback: clomid 50mg canada

  92. Pingback: Discount viagra without prescription

  93. Pingback: generic cialis

  94. Pingback: coumadin 2 mg cost

  95. Pingback: Overnight canadian viagra

  96. Pingback: what is thesis in writing

  97. Pingback: https://customessaywriterbyz.com

  98. Pingback: essay writing help

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

Postingan Sudutkan Dr Reza Di Twitter Berlanjut Somasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kuasa Hukum PT Glafidsya Medika RMA Group@Skincare menggelar Jumpa Media pada Senin, 28 September 2020, di Gedung PT Glafidsya Medika, Jln Adhyaksa Raya Blok W No 4, RT 4, RW 4 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Jumpa Media dimaksud dalam dalam hal ini, Somasi Terkait Pencemaran Nama Baik yagg diduga dilakukan sdr Syahar Banu@Pemilik akun Twitter Syahbanu terhadap klien Kami ibu dr. Reza Gladys@Owner PT. Glafidsya Medika RMA Group@Skincare.

DR. H. Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D), Lawyer & Founder RAN LAW FIRM yang menjadi kuasa hukum dr. Reza Gladys & dr. Attaubah Mufid mengatakan, Saya akan memberikan somasi baik lisan maupun tertulis.

“Sekarang kami berikan somasi lisan lewat media massa agar Syahar Banu mengklarifikasi pernyataannya dan tidak lagi memposting foto-foto yang menyudutkan Dokter Reza Gladys,” ujarnya.

Razman juga menegaskan bahwa melalui ini media, kami menyampaikan 3×24 jam untuk dijawab sama Syahar Banu, dan bila tidak ditanggapi, maka akan kita bawa ke jalur hukum, “tegas” nya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Klaim Sepihak Tanah Warga, Forum Warga 04 Melawan Lantamal III

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Warga 04 yang terdiri dari 9 RT menggelar pertemuan di Kantor RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, pada Sabtu malam, 19 September 2020. Pertemuan tersebut terkait rencana penggusuran paksa oleh Lantamas III.

Lantamal III dengan surat hak pengelola (SHP) nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, talah mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Menyikapi hal tersebut, Ketua RW 04 Usman mengatakan, bahwa apa yang diklaim oleh Lantamal III sangat tidak benar dan itu klaim sepihak, karna secara Fisik Warga RW 04 sudah mengusai lahanya lebih dari 50 tahun.

Usman juga katakan, bagwa secara Yuridis, lahan yang Kami tempati sudah ditetapkan oleh BPN melalui program PTSL sampai keluar Nomor Indentitas Bidang (NIB).

“Itu artinya bahwa, wilayah kami rumah-rumah atau tanah-tanah yang kami tempati sudah mendapatkan NIB itu adalah tidak masuk dalam lahan TNI AL atau Lantamal III,” tandas Usman

Selanjutnya Usman mengungkapkan, adanya klaim sepihak oleh Lantamal III tersebut, kami telah terkoordinasi dengan pengurus seluruh RT diwilayah RW 04 serta forum rukun warga, bahwa kami akan melawan semampu kami dan semaksimal mungkin

Kami tegaskan, bahwa lahan yang yang di klaim sepihak oleh Lantamal III sudah kami kuasai secara yuridis maupun secara fisik. Karna tidak ada bukti secuil pun yang menyatakan lahan kami di RW 04 yang terdiri dari 9 RT tidak termasuk dari lahan Kantamal III

“Dan kami punya banyak bukti dari adanya patokan-patokan lahan, bahwa wilayah kami tidak termasuk dalam surat hak pengelolaan (SHP) nomor 10 yang disebut oleh Lantamal III,” pungkas Usman, Ketua RW 04.

Sementara itu, Lastiono Cahyo Wibowo, ketua Forum Warga 04 yang menyoroti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengungkapkan, bahwa program PTSL tidak memperhatikan untuk mengakomodir warga RW 04, hal ini terbukti banyaknya ganjalan-ganjalan yang kami lalui, dimana dalam memperjuangkan PTSL kami tidak mendapat dukungan sama sekali dari lurah.

“Dalam memperjuangkan PTSL kami sudah menyurati ketua BPN, Ketua DPRD dan pihak Lurah namun hingga kini belum ada balasan. Malah dari pihak Lurah kami sudah beraudiensi, tapi Lurah meresphonnya dengan memerintahkan kami untuk mengajukan gugatan,” urai Lastiono.

Dia katakan, program PTSL yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, hingga kini belum menyentuh kami di RW 04, dimana kami telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

“Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III,” ujar Lastiono.

Oleh karna itu, kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 Kelurahan kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, “tutup” Ketua Forum Warga 04. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

INTERVENSI TANAH WARGA LANTAMAL III SALAH ALAMAT

Published

on

By

Ditulis 19 September 2020, oleh Andi Darwin R. Ranreng, SH., Penulis adalah Warga kelapa gading barat RW 04

JanoerKoening, Jakarta – Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Jokowi tidak mengena dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat di RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Sementara program PTSL, yang dibicarakan pada saat orasi Presiden Jokowi pada janji politik dengan menerbitkan 1 juta sertifikat merupakan suatu terobosan yang amat sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya

Akan tetapi program PTSL tersebut tidak bisa dirasakan, oleh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya pada warga Kelapa Gading Barat di RW 04 yang mana masyarakat tersebut dalam hal ini telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III.

Ironis dan miris apa karna kantor kelurahan tersebut ada di wilayah lantamal III karna numpang keberadaan nya, sehingga apa yang di lakukan pihak lantamal III selaku pengelolah kekuasaan menjadikan pamong yang bertugas di kelurahan kelapa gading barat tersebut harus tunduk dengan aturan pihak lantamal III, jadi ada pemerintahan diatas perintah.

Apa mungkin juga? takut di gusur, sehingga yang di rasakan oleh warga RW 04 telah terjadi diskriminasi dan tutup mata.

Sesuai dengan acuan undang-undang Agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok Agraria dan juga berdasarkan PP Nomor 2 nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 5/1960 Jo PP Nomor 2/1960

2. Keppres RI Nomor 39/100 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/1979 disitu menyebutkan, yakni;
1. Melampirkan atas hak tanah yang dimohon
2. Melampirkan bukti perolehan tanah yang dimohon
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadis dan diketahui oleh lurah
4. Surat keterangan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah
5. Melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan
6. Fotokopi KTP pemohon
7. Bidang tanah dimohon tidak dalam perkara di pengadilan hal-hal tersebut adalah hal secara yuridis yang harus ditempuh di dalam memperoleh sertifikat bila hal tersebut tidak bisa terakumulasi maka tentunya untuk merujuk pembuatan sertifikat itu juga tidak akan bisa terjadi mengingat masyarakat di Kelapa Gading tersebut secara legalitas sudah bisa Mangakomodir melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut .

Tentunya hal tersebut bisa dilakukan secara teknis di lapangan dengan melakukan kegitan teknis dilapangan, mengukur tanah-tanah yang akan mau dijadikan sertifikat. Akan tetapi dalam perjalanannya tersebut tidaklah berjalan dengan apa yang diinginkan. Karna tidak di dukung oleh pamong setempat.

Kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 kelapa gading barat, karna nya secara pasti kegiatan teknis tersebut bisa berjalan, masyarakat Kelapa Gading barat khusus di RW 04 setelah didata dan telah dibentuk Float-float gambar yang secara sistematis itu tertuang dalam gambar Ukur gambar tata ruang

Gambar-gambar itu menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak terdapat suatu hak yang melekat di atasnya sehubungan dengan itu setelah pengukuran tersebut maka institusi alat negara yang bernama Lantamal 3 mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan kepunyaan kekuasaan nya. Dalam hal di bawah pengelolahan pihak Lantamal III dengan merujuk pada shp nomor 10 yang entah tahun pembuatannya tidak pernah disebutkan.

Kalau memang benar Shp no 10 tersebut yang di miliki Lantamal III, kapan bembuatan nya? Serta batas-batasnya, itu tidak pernah di paparkan di didalam perrtemuan-pertemuan yang di adakan di kelurahan maupun kecamatan.

BPN seharusnya menyetop kalau memang tanah yang kita tempati selama ini milik Lantamal III. Tapi kenyataannya Taem PTSL tetap melakukan pengukuran dengan alat yang canggih & akurat dan di nyatakan lokasi kita tidak termasuk wilayah Lantamal III, dan di kuatkan oleh peta bangunan.

Secara yuridis kita Lebih baik dari wilayah lain yang mengajukan PTSL itu di sampaikan oleh taem yuridis PTSL yg telah di tunjuk oleh BPN.

Mengingat history keberadaan tanah di lingkungan RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat pada tahun 1987 pada kepemimpinan gubernur Wiyogo Atmodarminto telah terjadi proyek normalisasi Kali Sunter dan karena proyek tersebut banyak rumah-rumah masyarakat warga khususnya RW 04 di Kelapa Gading Barat terkena gusur

Dan karena hal tersebut Gubernur DKI Jakarta serta merta memberikan kompensasi ganti kerugian mana-mana lahan rumah yang terbongkar diberikan ganti tak terkecuali juga pohon-pohon yang ditanami oleh warga itu pun tak luput dari penggantian

Hal ini, bertanda bahwa Masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat RW 04 secara de facto dan dejure, diakui keberadaannya dan legalstandingnya.

Khusus di wilayah 04 Kelapa Gading barat juga bukanlah penduduk liar dengan bukti-bukti yang yang kami ungkapkan bahwa Masyarakat khususnya RW 04 Kelapa Gading adalah masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan klaim tanah yang dikuasai oleh Lantamal III adalah tidak mendasar dan Salah alamat kalau lahan tersebut diklaim milik pihak Lantamal III.

Dan pada saat itu pun mereka pihak Lantamal III telah mematok dan menentukan lokasi batas-batas wilayah kekuasaan teritorialnya di mana itu patok tersebut ditandai dengan dibuatnya gapura yang besar dan mewah di muka Komplek TNI Angkatan Laut.

Itulah batas teritorialnya alangkah ironisnya bilamana batas-batas yang telah diakui dan diamini oleh beberapa institusi baik itu Lantamal III sendiri pihak terkait dalam hal ini provinsi DKI Jakarta Utara dan sekarang.

Lantamal III dengan surat hak pengelola nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, dan sekarang pun mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Sungguh ironis bahwa kami bukanlah penduduk liar kalaupun ada bangunan liar itu sudah otomatis yang mendiami tersebut adalah penduduk liar. Bagaimana hal ini bisa di konotasikan dengan kata-kata liar sementara dasar rujukan surat yang di keluarkan nya pun dengan dasar undang-undang no 1 tahun 2004 sudah tidak berlaku surut artinya surat tersebut di buat tergesa-gesa

Sementara UU tersebut sudah berubah dan perlu dicatat bahwa kami warga Kelurahan Kelapa Gading barat khususnya di RW 04 tidak serta merta tunduk atas aturan-aturan yang telah di pampangkan di muka jalan dengan menancapkan plang papan pengumuman yang bukan pada tempatnya.

Karna kami bukanlah warga dari Lantamal III, kami adalah warga sipil. Tentunya taat akan peraturan sipil
Jadi apapun bentuk dari penekanan pemaksaan pembongkaran bangunan kami tersebut adalah pelanggaran atas hak seseoarang dan itu adalah perbuatan melawan hukum yang tidak di benarkan dalam suatu tindakan pemaksaan kehendak.

Karnanya pimpinan lantamal III harus mengkoreksi kembali hasrat tatanan nilai yang akan dilakukan dan dibuat. Tentunya tidak semata-mata dengan mata tertutup. Semua itu ada konsekuensinya.

Pretasi boleh di cari tetapi janganlah mengorbankan dan memaksakan apa yang seharusnya di kondisikan untuk di jalankan dengan merekayasa suatu hal yang menjadikan permasalahan diatas masalah

Continue Reading

Trending