Connect with us

Uncategorized

JAKI Ungkap Korban HAM dan Kriminalisasi Oleh Rezim Jokowi

Published

on

Kaukus Korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi

JanoerKoening.com, Jakarta – Sejak era kekuasaan Jokowi hingga saat ini, telah terjadi banyak indikasi bahwa Jokowi, Jaringan Kekuasaan dan Pemodalnya telah menjalankan praktek Imperialisme Gaya Baru pada Rakyat dengan memaksa dan menggunakan instrumen Negara demi kekuasaannya.

Tentu hal ini tidak terlepas dari kepentingan Cina Komunis (RRC) untuk menguasai Tanah, Air dan Cakrawala Indonesia melalui proyek OBOR (One Belt, One Road) dengan memaksakan prinsip Belt Road Initiave.

“Kita sebagai bagian dunia Internasional tentu saja kita tidak berhak membenci bangsa lain seperti Cina. Tapi kita anti dengan Imperialisme.” demikian disampaikan oleh Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), di Hotel Gren Alia Cikini, Jakarta, dalam seminar “Kaukus Korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi”, Selasa (15/1/2019).

Yudi menambahkan, problemnya adalah kita perlu bertanya kembali, ”Taukah Jokowi bahwa kita ini sedang dijajah Cina?” Ialu, kenapa kita mau dikuasai mereka. Boleh saja kita bekerja sama dengan siapapun selama menguntungkan untuk Rakyat dan Negara kita, tapi untuk apa bekerjasama jika kita hanya menjadi terjajah.

Sejauh ini kami telah mendapatkan banyak data bahwa jumlah masyarakat sipil yang dihukum atas tuduhan bermacam-macam seperti tuduhan makar, penyalahgunaan UU ITE dan pencemaran nama baik sangat begitu banyak, kemungkinan berjumlah ratusan atau paling tidak hampir mencapai ratusan.

“Dan ini termasuk yang terjadi pada isteri saya, Nelly Siringoringo yang jelas sekali terjadi kriminalisasi atas tuduhan UU ITE melalui tangan Lippo Group yang saat ini sedang di dakwa Negara sebagai Korporasi Jahat. Ternyata dalam persidangan Lippo, juga diungkap dugaan terjadi intervensi Para Pembantu Jokowi,” ungkap Yudi.

Banyak contoh kasus kriminalisasi selain dari kasus isteri saya, ini begitu berbahaya bagi kehidupan kita semua. Karena jika ada sekelompok kecil berkuasa menggunakan Negara sebagai instrument kekuasannya, maka Negara termasuk ”Criminal Justice System” (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang ada didalamnya tentu akan menjadi lemah.

Nelly Rosa Yulhiana Siringoringo salah satu korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi dari Rezim Jokowi, Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat yang sedang di dakwa oleh Republik Indonesia sebagai Grup Konglomerat atau Korporasi Jahat dengan dugaan melakukan Kejahatan Korporasi, yaitu Lippo Group.

Saya berdiri disini bukan saja demi kepentingan saya pribadi yang bagi saya tidak berarti bagi rakyat, bangsa, negara dan umat manusia, ucap Siringoringo

“Akan tetapi ada kepentingan besar bagi jutaan orang rakyat Indonesia dan terkhusus bagi saudara-saudari saya sedang dikriminalisasi, diintimidasi dan dihukum oleh sekelompok kecil yang dengan sombong dan congkak seenaknya menindas rakyat dengan menggunakan instrumen Negara,” tambahnya.

Jadi Saya bersama saudara-saudara saya dari banyak kalangan mulai dari, ulama, aktivis, ibu rumah tangga, guru sekolah, kepala desa, dokter, mahasiswa, ilmuwan, petani, buruh dan rakyat masyarakat biasa telah ditindas oleh kekuasaan dengan cara kriminalisasi, “Tegas” Siringoringo.

Untuk menyikapi hal tersebut, Koordinator JAKI Yudi Syamhudi Suyuti menyatakan, Resolusi Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI), yakni:

Pertama, mendesak Negara untuk mengeluarkan Amnesti Nasional dan membebaskan semua tahanan korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi tanpa syarat.

Kedua, jika Negara tidak melakukan, maka kami akan segera menindak lanjuti Hasil Kaukus yang berada di dalam Piagam Cikini 2019 untuk dilaporkan ke Lembaga-Lembaga lnternasional.

Ketiga, segera membawa masalah ini untuk didaftarkan secara resmi ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal of Justice), dalam waktu segera, dimana Pihak Mahkamah lnternasional telah menghubungi jaringan kami untuk siap mengadili kasus ini dengan mekanisme yang berlaku di lembaganya. (Amhar)

Continue Reading
169 Comments

169 Comments

  1. Pingback: Order Viagra Online

  2. Pingback: buy ed pills

  3. Pingback: cheap erectile dysfunction pills online

  4. Pingback: ed pills gnc

  5. Pingback: sale cialis

  6. Pingback: canadian pharmacy online

  7. Pingback: best online pharmacy

  8. Pingback: generic cialis

  9. Pingback: Cialis in usa

  10. Pingback: vardenafil

  11. Pingback: levitra price

  12. Pingback: levitra 10 mg

  13. Pingback: online slots real money

  14. Pingback: best online casino usa

  15. Pingback: generic viagra india

  16. Pingback: slot games

  17. Pingback: slot games

  18. Pingback: cash advance

  19. Pingback: cash loans

  20. Pingback: pay day loans

  21. Pingback: viagra cost

  22. Pingback: generic for cialis

  23. Pingback: cialis to buy

  24. Pingback: cialis to buy

  25. Pingback: generic cialis

  26. Pingback: Mybookie

  27. Pingback: online casino real money poker

  28. Pingback: buy cialis

  29. Pingback: online gambling us blackjack

  30. Pingback: online casino games for real money

  31. Pingback: online casino games

  32. Pingback: generic viagra canada

  33. Pingback: generic viagra canada

  34. Pingback: cheapest generic viagra

  35. Pingback: sildenafil price

  36. Pingback: viagra alternative

  37. Pingback: viagra prices

  38. Pingback: online viagra

  39. Pingback: cialis price

  40. Pingback: buy viagra online usa

  41. Pingback: buy viagra online canada

  42. Pingback: order viagra

  43. Pingback: best place to buy viagra online uk

  44. Pingback: generic viagra from canada

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending