JanoerKoening, Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan kegiatan _Tactical Floor Game (TGF)_ bertajuk “Penguatan Sinergitas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Potensi Banjir Akibat Fenomena La Nina di Provinsi DKI Jakarta dan Sekitarnya” yang dihelat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (30/11/2020).

Kegiatan yang diikuti oleh lintas instansi pemerintah tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Menko Marvest) Luhun Binsar Pandjaitan, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuldjono.

Selain itu, hadir juga juga Kepala Badan Meteoroloti Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan sejumlah pemangku kebijakan di DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota penyangga lainnya.

Adapun kegiatan tersebut juga difokuskan untuk memitigasi adanya potensi ancaman bencana banjir yang dapat dipicu oleh fenomena La Nina, khususnya untuk wilayah bantaran Sungai Ciliwung, baik di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Sebagaimana diketahui bahwa Ibu Kota DKI Jakarta dilalui sungai-sungai besar seperti Ciliwung. Sungai yang berhulu di wilayah Kabupaten Bogor tersebut kerap kali meluap ketika musim penghujan dan menyebabkan banjir di sepanjang bantaran sungai.

Dalam sambutannya, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan langkah yang sangat strategis dan menjadi penting, sebab Sungai Ciliwung dengan panjang aliran utama hampir 120 kilometer itu melewati kawasan DKI Jakarta yang menjadi Ibu Kota Negara.

“Adalah salah satu langkah yang sangat strategis, karena Sungai Ciliwung ini membelah ibu kota negara, pusat pemerintahan. Ciliwung juga melintasi beberapa kabupaten/kota dan Ciliwung menjadi salah satu sungai yang terkenal di Indonesia,” kata Doni.

Lebih lanjut, Doni melihat bahwa Sungai Ciliwung belum benar-benar mendapatkan perhatian khusus dan masih kurang optimal. Hal itu ditunjukkan dengan masih adanya sampah dalam jumlah yang banyak di sepanjang aliran Sungai Ciliwung.

Padahal menurut Doni, sampah tersebut kemudian dapat menyebabkan terjadinya banjir apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi. Di sisi lain, Sungai Ciliwung juga menjadi urat nadi kebutuhan air bersih dan dapat menyokong kegiatan yang memberikan manfaat lain bagi masyarakat.

“Namun apa yang kita rasakan hari ini, Ciliwung belum mendapatkan perhatian yang lebih optimal. Karena kita masih bisa melihat banyak sampah, kotoran dan khususnya pada saat curah hujan yang tinggi hampir pasti terjadi banjir,” jelas Doni.

“Padahal kita semua tahu bahwa sungai ini menjadi urat nadi dalam kegiatan khususnya penyediaan air bersih dan kegiatan-kegiatan yang lainnya,” imbuhnya.

*Informasi BMKG Agar Disikapi dengan Baik*

Dalam kesempatan tersebut, Doni juga mengajak seluruh peserta untuk mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi pada awal tahun 2020.
Sebagaimana diketahui bahwa banjir dan tanah longsor melanda sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Peristiwa tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga harta benda.

Menurut kajian dan analisa dari BNPB dan lintas Kementerian/Lembaga, bencana tersebut terjadi karena dipicu oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Padahal sebelumnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memberikan informasi mengenai prakiraan cuaca pada saat itu.

Oleh sebab itu, Doni meminta kepada seluruh pemangku kebijakan di masing-masing wilayah serta masyarakat agar menyikapi peringatan dini cuaca dari BMKG tersebut, sehingga mitigasi harus dilakukan sebelum terjadi bencana.

“Kita berharap bahwa informasi dari BMKG jauh-jauh hari harus disikapi dengan sangat serius, dengan sungguh-sungguh. Baik oleh pengambil kebijakan, maupun oleh seluruh lapisan masyarakat, sampai ke tingkat RT/RW,” tutur Doni.

Dia yakin apabila langkah mitigasi dan upaya pencegahan lainnya dapat dilakukan dengan baik, maka tidak akan ada korban jiwa maupun harta benda.

“Apabila ini dilakukan dengan baik, langkah-langkah pencegahan akan bisa menyelamatkan jiwa manusia,” jelas Doni. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – MARAPI Consulting & Advisory bekerjasama dengan PRODI Hubungan Internasional, FISIP UPN Veteran Yogyakarta pada senen 30 November 2020 menggelar Webinar bertema “Raperpres Pelibatan TNI Dalam Kontra Terorisme”

Dalam webinar itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia M Choirul Anam mengatakan bahwa Raperpres pelibatan TNI dalam kontraterorisme berpotensi tumpang tindih terutama dalam aspek penangkalan.

Anam menegaskan akuntabilitas adalah prinsip dan roh utama UU5/2018 namun Raperpres dimaksud bertentangan dengan UU5/2018 yang merupakan peraturan induk utamanya karena tidak ada mekanisme akuntabilitas dan kepastian hukum di aspek penangkalannya.

Terkait hal tersebut kata Anam, Komnas HAM telah memberikan rekomendasi kepada presiden sebagai berikut:

Pertama, menarik Raperpres dimaksud dari DPR atau tidak melaksanakan pembahasan dan penandatangan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM;

Kedua, memastikan bahwa Raperpres dimaksud melandaskan pada konsep criminal justice system;

Ketiga, memastikan bahwa pelibatan TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme sepenuhnya hanya didasarkan pada APBN untuk menjaga profesionalisme;

Keempat, menekankan setiap upaya dalam penanganan terorisme baik legislatif, penegakan hukum dan penganggaran senantiasa didasarkan prinsip negara hukum, demokrasi, dan menjunjung tinggi HAM; dan

Kelima, memastikan adanya pengawasan internal dan eksternal yang akuntabel dan pertanggungjawaban hukum jika adanya pelanggaran.

Sedangkan rekomendasi Komnas HAM kepada DPR RI sebagai berikut:

Pertama, mempertimbangkan dan menjadikan UU5/2018 sebagai dasar dalam pembahasan Raperpres dimaksud;

Kedua, menjadikan pengaturan mengenai perbantuan, kebijakan dan keputusan politik negara, penganggaran dalam APBN menjadi koridor dalam pembahasan Raperpres dimaksud;

Ketiga, menekankan pada fokus pembahasan pelibatan militer dalam Raperpres dimaksud hanya fokus pada penindakan semata dengan batasan yang jelas, tingkat ancaman, dan bilamana fungsi Kepolisian tidak dapat mengendalikan, sehingga tidak meluas mulai dari penangkalan, penindakan dan pemulihan; dan

Keempat, memastikan bahwa Raperpres dimaksud selaras dengan tatanan criminal justice system dan sesuai dengan tata hukum yang berlaku terutama UU5/2018, UU34/2004, dan regulasi lain yang lebih tinggi.

Anam menambahkan seharusnya Raperpres dimaksud hanya mengatur skala eskalasi saja untuk menentukan kapan perbantuan TNI diperlukan, sedangkan untuk aturan teknis perbantuannya diperlukan UU Perbantuan TNI kepada otoritas sipil untuk mengatur pengerahan kekuatan dalam konteks operasi militer selain perang.

Anam juga menegaskan bahwa demi keamanan dan keselamatan publik, prinsip-prinsip HAM boleh dikesampingkan namun harus ada tata cara dan aturan yang jelas sehingga ada kepastian prosedur dan hukum dalam pelaksanaannya.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Irjen (Purn) Drs Ansyaad Mbai menyatakan bahwa penyebab terorisme itu multi-faktor sehingga dibutuhkan sebuah whole of government approach untuk dapat mengatasinya

“Di mana tiap instansi dan lembaga pemerintahan memiliki peran dan tugasnya masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya,” ujarnya.

Ansyaad juga menegaskan bahwa pendekatan terbaik dalam penanganan terorisme adalah pendekatan melalui sistem peradilan kriminal sehingga kepolisian menjadi ujung tombak kontra terorisme.

Dia tambahkan, bahwa TNI memiliki peran penting dalam kontra terorisme sebagai perbantuan jika upaya-upaya penegakan hukum sudah tidak berdaya lagi menghadapi ancaman terorisme.

“Peran itu sesuai dengan amanat UU5/2018 dan UU34/2004 yang menegaskan bahwa perbantuan TNI dalam kontra terorisme haruslah melalui sebuah keputusan politik berbentuk perintah presiden dengan persetujuan DPR,” sebutnya.

Oleh karna itu Ansyaad mengingatkan bahwa prinsip tersebut sudah menjadi bagian dari prinsip berdemokrasi dan supremasi sipil sehingga harus ditaati.

“Bahwa salah satu tujuan aksi terorisme adalah memancing respon yang keras dari negara sehingga dapat dijadikan pembenaran tujuan aksi terorisme itu sendiri,” jelasnya.

Ansyaad mengibaratkan terorisme sebagai seekor kucing yang dapat berubah menjadi harimau jika respon negara terlalu berlebihan melalui aksi militer.

Sementara itu, Pengajar Hubungan Internasional FISIP UPNYK Saptopo Ilkodar menyebutkan bahwa ada perdebatan ideologis antara human security dan state security dalam membahas pelibatan TNI dalam kontraterorisme.

Menurutnya, bahwa dalam mengambil keputusan soal langkah yang akan ditempuh harus mempertimbangkan sejarah kebangsaan, realitas geografi dan sosial budaya, pergaulan internasional, perkembangan jaman, dan yang terpenting pemahaman bahwa langkah yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan matang karena semua pilihan memiliki resiko dan konsekuensinya.

Saptopo juga mengingatkan bahwa dibutuhkan moderasi sikap dari semua pihak agar pembahasan Raperpres dimaksud bisa mencapai suatu kesepakatan.

Saptopo menegaskan bahwa tanpa trust tidak akan ada demokrasi sehingga sangatlah penting agar semua pihak bisa memiliki trust pada yang lainnya.

Selanjutnya, Peneliti dan aktivis Marapi Beni Sukadis, MSos menyatakan bahwa dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil.

“Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan,” pungkasnya

Beni menyebut, amanat UU34/2004 menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

“Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang,” ujarnya.

Beni menambahkan bahwa fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya dalam kontra terorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)