JanoerKoening, Jakarta – Demokrasi bisa mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Negara yang demokratis bisa kembali menjadi otoriter hingga diktator.

“Hal ini disebabkan menguatnya oligarki yang bercokol dalam sistem demokrasi,” demikian dikatakan oleh Prof. LIPI, Dr. Firman Noor.

Masalah oligarki ini menjadi pembahasan utama dalam lounching dan bedah buku Demokrasi dan Oligarki yang ditulis Prof. Dr. Firman Noor, di Procope Coffee Shop, Bintaro, Kamis (4/3/2021).

Dalam pemaparannya, Dr. Firman Noor yang juga adalah peneliti LIPI bidang politik ini menjelaskan demokrasi adalah spirit negeri ini.

“Demokrasi memberi peluang kepada nobody menjadi somebody. Karakternya equality, persamaan dan toleransi,” sambungnya.

Tetapi, kata Prof. LIPI, demokrasi berpeluang dibajak oleh oligarki. Terbukti demokrasi mengalami kemunduran atau regresi.

“Saat ini kita berada pada era post demokrasi atau kekuasaan elit atas elit, kondisi yang tidak otoriter tapi sudah meninggalkan spirit demokrasi. Elitisme ini membuat oligarki semakin kuat,” jelas Firman.

Menurut Firman, oligarki adalah segelintir orang yang bisa mengendalikan kekuasaan, bisa mengatur dan mengkondisikan situasi politik, seperti dalang yang mengatur wayang.

Dia tambahkan, demokrasi yang mahal kerap memerlukan oligarki. Oligarki mempengaruhi aktor politik, partai politik, bahkan sistem politik.

“Jadi, modus oligarki yaitu fasilitasi rekrutmen politik, fase koalisi politik, fase elektoral, pembentukan pemerintahan, hingga pembuatan kebijakan,” urainya.

Agar demokrasi tidak dibajak oligarki menurut firman, harus ada pemberdayaan ekonomi rakyat, dan memberi pemahaman bahwa oligarki itu berbahaya.

Selain itu harus ada perbaikan regulasi, penguatan pelembagaan agar tidak mudah mendapat intervensi oligarki.

“Penegakan hukum yang kuat juga bisa menangkal oligarki. Dimana penegakan hukum lemah, disitulah oligarki merasa nyaman,” pungkas Firman.

Sementara Anggota DPD RI Tamsil Linrung menyoroti tumbuh suburnya oligarki pada pemerintahan Jokowi.

“Dibawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia tidak cuma paceklik ekonomi tapi juga resesi demokrasi,” ujarnya.

Tamsil menyebut, Oligarki tumbuh sehat. Dinasti politik menguat. Anak dan menantu diberi ruang memimpin daerah dinegara yang dipimpinnya.

“Politik turun-temurun adalah salah satu wajah oligarki di negeri ini,” ungkap Tamsil.

Menurut Tamsil, oligarki menjadi kuat karena dua hal, yakni: Pertama, karena politik kita berbiaya mahal. Pemilihan Presiden ditengarai beberapa pihak mencapai triliunan rupiah.

“Angka ini fantastis dan sulit bahkan mustahil dipenuhi oleh kandidat secara mandiri. Maka kandidat Pilpres berjejaring dengan para pengusaha sehingga menjadi cikal bakal terbentuknya oligarki,” lanjutnya.

Kedua, adanya presidential threshold, selain mengerdilkan demokrasi, juga menjadi sumber petaka oligarki. Untuk mengusung calon presiden, partai politik sejak awal harus bersekutu demi memenuhi ambang batas pencalonan.

“Padahal, ambang batas tak lebih dari keengganan partai politik besar memunculkan figur-figur alternatif dalam kontestasi Pilpres,” sambung Tamsil.

Oleh karna itu, kata Tamsil, Oligarki harus dilawan, tak boleh dibiarkan tumbuh subur, menjadi kanker yang menggerogoti demokrasi.

“Sebab, oligarki mereduksi partisipasi politik dan kedaulatan rakyat yang secara keseluruhan berujung pada tumbuhnya sikap anti demokrasi,” tegasnya.

Celakanya, sikap anti demokratis tersebut dapat merembes pada rakyat kebanyakan. Karena oligarki cenderung mengandalkan kekuatan finansial, suara rakyat dikalkulasi dalam nominal rupiah. Rakyat dididik melihat pesta demokrasi sebagai musim amplop.

Politisi PDIP Masinton Pasaribu dalam paparannya melacak kapan oligarki di Indonesia muncul. Menurut dia, ketika rezim Orde Baru berkuasa, disitulah banyak bermunculan oligarki.

“Setelah reformasi, aktor oligarki justru menjadi pelaku utama dalam politik. Bahkan memiliki partai politik,” tutupnya. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Satgas Penanganan Covid-19 mengklarifikasi terkait adanya pelaku perjalanan internasional yang membawa hasil negatif swab PCR dari negara asal, dan ketika melakukan rapid test PCR atau swab PCR di Indonesia hasilnya positif.

Terkait hal itu Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito membenarkan bahwa temuan itu hasil dari upaya skrining untuk memastikan pelaku perjalanan dalam keadaan sehat dan mencegah imported case masuk Indonesia.

Wiku Adisasmito mengungkapkan, hal ini memang mungkin terjadi karena berbagai faktor seperti sampel swab PCR yang diambil terlalu awal pada masa inkubasi, sehingga virus belum terdeteksi

Demikian Dia menjelaskan, dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (23/2/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Penyebab lain terdapat kemungkinan terjadinya penularan antara masa tes di negara asal, sebum berangkat yaitu 3 x 24 jam selama perjalanan, atau karantina. Hal yang penting untuk diingat, bahwa median masa inkubasi Covid-19 adalah 5 sampai 6 hari.

Lalu yang menjadi pertanyaan lagi terkait persyaratan administrasi saat masuk Indonesia dan mekanisme isolasi pelaku perjalanan internasional.

Untuk itu Wiku menekankan bagi WNA dan WNI yang melakukan perjalanan internasional dan kembali masuk Indonesia harus mengikuti seluruh ketentuan dan persyaratan dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 SE No. 8 Tahun 2021.

Dalam surat edaran mengatur pelaku perjalanan internasional harus mematuhi protokol kesehatan dan memenuhi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. Yaitu membawa hasil negatif RT-PCR dari negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3×24 jam.

Dan juga sebagaimana yang tertuang dalam SK No. 9 Tahun 2021 disebutkan bahwa seluruh pelaku perjalanan internasional yang masuk Indonesia diwajibkan melakukan karantina selama 5 x 24 jam ditempat yang sudah ditentukan.

Tempat karantina berlokasi di Wisma Atlit Pademangan yang diperuntukkan bagi WNI pekerja migran, pelajar atau mahasiswa dan pegawai pemerintah. Untuk kategori ini, pembiayaannya ditanggung pemerintah.

Namun bagi WNI diluar kriteria tersebut, dapat melakukan karantina di tempat akomodasi yang memperoleh sertifikasi dari Kementerian Kesehatan. Hal ini juga berlaku bagi WNA yang melakukan karantina dan menggunakan biaya sendiri.

Dan dalam masa karantina, pelaku perjalan wajib melakukan tes RT-PCR. Apabila hasilnya dinyatakan positif, maka pelaku perjalanan internasional akan dilakukan perawatan di rumah sakit.

Mengenai pembiayaan, bagi WNI akan ditanggung pemerintah, bagi pelaku perjalanan WNA menggunakan biaya mandiri. “Sekali lagi harap menjadi perhatian bahwa ada perbedaan mekanisme pembiayaan untuk golongan yang berbeda,” jelas Wiku.

Juga terkait reinfeksi pada pelaku perjalanan yang sebelumnya telah sembuh dari Covid-19, namun didapati positif sebelum masuk Indonesia. Berdasarkan studi ilmiah hal ini memang mungkin terjadi.

Mengapa? Karena pada prinsipnya, infeksi pada setiap orang menimbulkan efektivitas antibodi yang berbeda-beda baik dari kadar maupun jangka waktunya.

“Virus Sars-Cov2 adalah tipe virus Corona yang baru, sehingga imunitas yang terbentuk setelah terpapar, masih menjadi tanda tanya bagi para ilmuwan, sehingga hasil studi tersebut masih bersifat dinamis,” jelas Wiku.

Menurut Hongkong Medical Journal tahun 2020, virus ini masih bersembunyi dalam tubuh, bisa juga karena kontaminasi silang dari strain virus lainnya, atau bisa juga hasil pemeriksaan pasien positif palsu atau false positif, atau metode pengambilan spesimen yang salah.

Oleh karena itu, untuk dapat melindungi diri dari reinfeksi, maka para penyintas Covid-19 harus selalu disiplin terhadap protokol kesehatan.

Satgas Penanganan Covid-19 juga menghimbau para petugas di lapangan dapat memberikan penjelasan yang baik pada pada WNI maupun WNA yang masuk Indonesia. Agar para pendatang mengerti persyaratan apa saja yang harus dipenuhi untuk dapat masuk Indonesia.

Hal ini Wiku Adisasmito pun berharap agar seluruh lapisan masyarakat bisa mengahargai dan mematuhi protokol ini, karena ini adalah upaya pemerintah dalam mencegah impor kasus Covid-19. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang akan mengadakan kegiatan “PPTR Expo Menjawab Publik”

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Hari ini Senin, 22 Februari 2021 s/d Kamis, 25 Februari 2021, yang dimulai pada pukul 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB, bertempat di Lobby Gedung Kementerian ATR/BPN, Jl. Raden Patah 1 No. 1 Jakarta Selatan.

Berikut Narasumber yang akan mengisi di hari tersebut adalah: Senin, 22 Februari 2021 (Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilaya Tertentu, lalu pada Selasa, 23 Februari 2021 (Kasubdit Pengendalian Hak Tanah).

Menyusul kemudian di Hari Rabu, 24 Februari 2022 (Ksubdit Pengendalian Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil Perbatasan dan Wlayah Tertentu), dan di Hari Kamis nya, 25 Februari 2021 (Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan).

Hari ini, Senen 22 Februari 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memaparkan beberapa kendala yang ditemui dalam melakukan pemantauan dan evaluasi hak atas tanah.

Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kemenetrian ATR/BPN Asnawati mengatakan, kendala pertama ialah informasi hak atas tanah di Aplikasi Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) tidak lengkap.

“Dalam melakukan pemantauan, ini hal yang seringkali kami temui saat kami menemukan objek namun objeknya belum tersedia di KKP,” ujarnya dalam gelaran PPTR Expo, Senin (22/2).

Dia sebutkan yang Kedua adalah tidak adanya dokumen di Kantor Pertanahan, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat saat hendak mengumpulkan data.

Ketiga ialah citra geografis yang tidak update. Asnawati mengatakan, ketika pihaknya melakukan interpretasi, kondisi di lapangan ternyata sudah tidak sesuai dengan apa yang tertuang di citra itu sendiri, dan

Keempat, pemegang hak tidak kooperatif. Kendala ini menjadi kendala yang cukup sulit bagi pihaknya. Lalu, situasi yang tidak kondusif karena sengketa juga turut mempengaruhi pelaksanaan evaluasi hak tanah. (Amhar)