Connect with us

Nasional

TESTIMONI ADIK ANGGOTA DPR

Published

on

TESTIMONI ADIK ANGGOTA DPR, YUDI ANDRANACUS

JanoerKiening, Jakarta – Mengejutkan !! Adik anggota DPR RI yang dituduh menganiaya blak-blak an mengaku ada rekayasa di kasus yang menimpa kakaknya.

Herman Hery dituduh terlibat aksi penganiayaan terhadap Ronny Kosasih Yuniarto, Kamis (21/6). Terhadap kasus ini, kepolisian telah memanggil ahli pidana Chairul Huda sebagai saksi ahli, Selasa (11/12) kemarin.

Polisi telah memeriksa beberapa saksi dalam kasus dugaan penganiayaan oleh anggota DPR Herman Hery. Menurut polisi, tidak ada satupun saksi yang menyebut Herman Hery sebagai pelaku pemukulan Ronny Yulianto.

Adik Herman Hery, Yudi Adranacus, muncul dan membantah tudingan Ronny itu. Menurut Yudi, sosok yang dikira Herman Hery oleh Ronny adalah dirinya.

Tetapi Yudi membantah melakukan pemukulan. Versi pihak Yudi, yang terlibat perkelahian dengan Ronny adalah Pardan. Sementara itu, Pardan mengaku dipukul lebih dahulu oleh Ronny.

“Silahkan anda cek memang muka dan postur saya sangat mirip kakak saya” ungkap Yudi Adranacus. “Ini tahun politik jangan sampai ada rekayasa kasus kepada Kakak saya yang ingin menjatuhkan marwah partai pemerintah” tukas Yudi kemudian.

Sementara itu Pardan juga kemudian melapor ke Polres Metro Jaksel. Dalam laporan bernomor LP/1061/K/VI/2018/PMJ/Restro Jaksel tanggal 11 Juni 2018, sopir Yudi ini melaporkan dengan menggunakan Pasal 351 KUHP.

Polda Metro Jaya kembali memanggil saksi ahli pidana bernama Chairul Huda terkait kasus dugaan pengeroyokan terhadap Ronny Kosasih Yuniarto.
Chairul Huda sebagai ahli hukum pidana untuk menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 170 KUHP.

Chaerul diminta untuk menjelaskan apa syarat-syarat dan pengertian unsur-unsur dalam Pasal 170 KUHP atau yang dikenal masyarakat dengan pasal pengeroyokan.

Menurut Chairul, pemanggilannya kali ini guna untuk menjelaskan apakah kasus tersebut memang masuk katagori pengeroyokan sebagaimana yang dimaksud Pasal 170 KUHP.

keterangan saksi ahli bisa sebagai bukti tidak Jadi tergantung polisi menentukan dan juga keterangan dari terlapor atau tersangka dengan alibinya. (Ary)

Continue Reading
676 Comments

676 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: viagra for sale

  3. Pingback: top rated ed pills

  4. Pingback: mens ed pills

  5. Pingback: ed pills

  6. Pingback: buy cialis generic

  7. Pingback: pharmacy online

  8. Pingback: canada pharmacy

  9. Pingback: canada online pharmacy

  10. Pingback: Real cialis online

  11. Pingback: Viagra or cialis

  12. Pingback: vardenafil generic

  13. Pingback: levitra online

  14. Pingback: hollywood casino online real money

  15. Pingback: casino online games

  16. Pingback: generic viagra

  17. Pingback: online slots real money

  18. Pingback: online gambling

  19. Pingback: cash payday

  20. Pingback: cash advance

  21. Pingback: short term loans

  22. Pingback: viagra pills

  23. Pingback: best real money online casinos

  24. Pingback: real money online casinos

  25. Pingback: cialis 5 mg

  26. Pingback: leandro

  27. Pingback: ruby fortune casino download software

  28. Pingback: real money online casino

  29. Pingback: cialis internet

  30. Pingback: 5 mg cialis

  31. Pingback: new cialis

  32. Pingback: cialis 5 mg

  33. Pingback: casino online

  34. Pingback: slot machines

  35. Pingback: real money casino games

  36. Pingback: casino world

  37. Pingback: discount viagra

  38. Pingback: sildenafil citrate

  39. Pingback: generic viagra

  40. Pingback: buy viagra without prescription

  41. Pingback: viagra 100mg

  42. Pingback: viagra cost

  43. Pingback: buy viagra new york

  44. Pingback: generic viagra cost

  45. Pingback: viagra pills

  46. Pingback: viagra without a doctor prescription not scam

  47. Pingback: generic for viagra

  48. Pingback: pfizer viagra 50 mg online

  49. Pingback: viagra chicago buy

  50. Pingback: buy viagra new york

  51. Pingback: casinos

  52. Pingback: reputable site to buy viagra

  53. Pingback: buy viagra online from canada

  54. Pingback: Viagra 120 mg canada

  55. Pingback: Viagra 120mg nz

  56. Pingback: Viagra 150 mg australia

  57. Pingback: Viagra 25 mg purchase

  58. Pingback: Viagra 150 mg pharmacy

  59. Pingback: viagra

  60. Pingback: Cialis 40mg usa

  61. Pingback: Cialis 80mg purchase

  62. Pingback: where can i buy Cialis 40 mg

  63. Pingback: Cialis 80mg without a prescription

  64. Pingback: rxtrustpharm

  65. Pingback: Cialis 60 mg tablets

  66. Pingback: Cialis 80 mg pharmacy

  67. Pingback: Cialis 20mg no prescription

  68. Pingback: rx trust pharm

  69. Pingback: sildenafil 50mg australia

  70. Pingback: how to buy tadalafil 60 mg

  71. Pingback: cheap levitra 20 mg

  72. Pingback: cost of lasix 100mg

  73. Pingback: furosemide 100mg medication

  74. Pingback: lexapro 20mg pills

  75. Pingback: cheapest finasteride 5mg

  76. Pingback: cialis 20mg

  77. Pingback: where to buy antivert 25mg

  78. Pingback: strattera 10 mg nz

  79. Pingback: aricept 5 mg united kingdom

  80. Pingback: arimidex 1 mg uk

  81. Pingback: atarax 10 mg cost

  82. Pingback: augmentin 750/250mg for sale

  83. Pingback: avapro 300mg cost

  84. Pingback: benicar 20 mg tablets

  85. Pingback: Biaxin 500mg no prescription

  86. Pingback: Premarin 0,625mg tablets

  87. Pingback: buspar 5mg nz

  88. Pingback: rxtrustpharm.com

  89. Pingback: cardizem 90mg tablets

  90. Pingback: pfizer generic viagra

  91. Pingback: casodex pharmacy

  92. Pingback: caesars casino online

  93. Pingback: installment loans online no credit check

  94. Pingback: what are the generic names for viagra

  95. Pingback: bad credit loans

  96. Pingback: hypertension medication side effects

  97. Pingback: what helps viagra work

  98. Pingback: cbd oil

  99. Pingback: Discount viagra online

  100. Pingback: assignments of benefits

  101. Pingback: Buy viagra in us

  102. Pingback: coreg 6,25mg purchase

  103. Pingback: Canadian healthcare viagra sales

  104. Pingback: order coumadin 5mg

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Indonesia Ajak ASEAN Jalin Kerja sama Penanggulangan Pandemi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pemerintah Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penanggulangan pandemi di kawasan regional. Hal tesebut disampaikan oleh Kepala BNPB sebagai Ketua Delegasi Indonesia dalam pertemuan tingkat ASEAN yang digelar secara virtual.

Kepala BNPB Doni Monardo menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN sedang menghadapi tantangan yang sama, yakni pandemi Covid-19. Namun di sisi lain, bencana lain tentu juga dialami oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Oleh karena itu, Doni mengatakan, komitmen yang kuat dan kerja sama sebagai satu kesatuan ASEAN diperlukan untuk mencapai tujuan dan visi bersama sebagai pemimpin global dalam penanggulangan bencana.

“Saya ingin mengajak para Menteri dan Pejabat seluruh negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana untuk mulai melihat kemungkinan potensi kerja sama kita ke depan dalam menghadapi pandemi,” ujar Doni pada 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management dan 9th Meeting of the Conference of the Parties to AADMER, Jumat (27/11/2020).

Kerja sama ini dicontohkan Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dengan pendekatan pentaheliks yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, seluruh elemen masyarakat, swasta termasuk akademisi dan media massa.

Ia berharap pendekatan ini dapat menjadi upaya bersama dalam penanggulangan bencana di ASEAN, yakni meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penanganan bencana bersama unsur pemerintah.

Doni juga berharap AHA Centre atau ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management dapat turut terlibat dalam upaya koordinasi dan kerja sama dalam penanggulangan pandemic di masa yang akan datang.

Lebih lanjut, Doni menyampaikan, Indonesia terus mendukung penuh upaya bersama untuk mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih baik di kawasan ASEAN, termasuk keterlibatan dan dukungan dari mitra ASEAN.

“Tetapi yang terpenting adalah kesatuan dan kebersamaan kita karena saya yakin dalam melakukan penanggulangan bencana, sebagai sebuah negara, prestasi sejati hanya akan tercapai jika kita maju bersama dan tidak meninggalkan siapa pun,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menyampaikan ajakan untuk para menteri dan pejabat dari negara-negara ASEAN untuk berpartisipasi pada 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) yang akan digelar di Bali, pada Mei 2022 mendatang.

Sementara itu, Doni menyampaikan pembelajaran penanganan pandemi di Tanah Air. “Kerja sama dan koordinasi yang komprehensif ini telah membawa Indonesia dapat mengurangi jumlah korban jiwa,” ujarnya.

Pada minggu ketiga November 2020, Indonesia telah melakukan testing hingga mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen dari standar WHO. Situasi yang luar biasa tesebut menjadi tantangan besar kepada Indonesia, “pungkas” Doni Munardo.

Pertemuan dengan negara-negara ASEAN sebagai rangkaian dari kegiatan tahunan terkait dengan penanggulangan bencana, yaitu 37th Meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management (ACDM), 13th Meeting of the Governing Board of the AHA Centre

Kemudian perpemuan ini juga sebagai giat 14th Meeting of the Joint Task Force to Promote Synergy with Other Relevant ASEAN Bodies on Humanitarian Assistance and Disaster Relief (JTF on HADR), 8th ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) dan 9th Meeing of the Conference of the Parties to AADMER.

Rangkaian yang semuanya digelar secara virtual berlangsung pada 25 – 27 November 2020. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Trending