Connect with us

Nasional

Adanya Dana Alokasi Khusus, Rakyat Harus Lebih Sejahtera Paskah Pemilu

Published

on

Kang Agun: Adanya Dana Alokasi Khusus, Rakyat Harus Lebih Sejahtera Paskah Pemilu

Politisi Golkar Agun Gunandjar Sudarsa menilai jika rakyat yang masih tinggal di desa juga wajib mendapatkan segala bentuk pendapatan negara. Dana desa sendiri untuk tahun 2019 ini sebesar Rp 70 triliun dan dana kelurahan Rp 3 triliun.

Karena itu, kucuran dana desa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 yang setiap tahunnya terus meningkat, juga wajib dijaga dan ditingkatkan ke arah kemandirian dan kesejahteraan rakyat desa.

“Menjadikan desa mandiri dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dari seluruh sumber daya yang ada di desa,” tambahnya.

Kalau itu terwujud kata politisi Golkar itu, maka tidak ada lagi migrasi dari desa ke kota. Bahkan sebaliknya akan banyak tenaga ahli pergi ke desa untuk menjadi konsultan.

Jika UU tentang Pemda, UU tentang Kementerian Negara, dan UU tentang Desa dijalankan secara konsisten, maka akan terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Dimana pertumbuhan ekonomi akan berkorelasi dengan pemerataan, keadilan, penyerapan tenaga kerja, dan kemiskinan.

Bahkan dana desa tersebut juga dapat mencegah terjadinya segala praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). “Karena alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tak lagi berpusat di kementerian, terkecuali untuk sejumlah program strategis yang berskala nasional maupun internasional,” kata Agun.

Seperti industri pertahanan dan keamanan, hukum, agama, luar negeri, infrastruktur strategis integrasi nasional, dan atau program strategis nasional lainnya,” kata mantan Ketua Komisi II DPR itu.

Selebihnya anggaran itu teralokasikan pada pemerintah daerah (pemda) baik tingkat desa, kabupaten/kota, maupun provinsi dengan porsi seperti piramida. Karena itu, tidak perlu lagi ada program yang sudah bisa dikerjakan di pemda, tapi dianggarkan di pemerintah pusat dan kementerian terkait.

Untuk itu Agun mendorong mengalihkan Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahun sesuai kondisi objektif luas wilayah dan jumlah penduduk ke setiap provinsi, kabupaten, kota, serta desa dengan nilai semakin meningkat.

“Intinya: kedaulatan itu harus juga diberikan pasca pemilu, yaitu memperoleh kesejahteraan karena tujuan pemilu itu sendiri untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Ketua Fraksi Golkar MPR RI Agun Gunandjar Sudarsa, Rabu (19/12/2018) lalu. (Amhar)

Nb. Dikutip dari senayanpost.com

Continue Reading
129 Comments

129 Comments

  1. Pingback: furosemide lasix 20 mg

  2. Pingback: tinder success stories reddit

  3. Pingback: uk online dating sites free

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Selain HAM, Rizal Sebut Banyak Terjadi Pelanggaran Praktik Bisnis Sentul City

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Selain soal HAM, sebenarnya juga banyak terjadi pelanggaran praktik bisnis oleh Sentul City. Demikian di ungkapkan DR. Rizal Ramli dalam Konprensi Pers di Rumah Konsolidasi ProDEM, Gambir, Jakarta Rabu (22/9/2021).

Ramli menjelaskan, Selain konflik kekerasan dengan rakyat, juga banyak pengaduan dari perusahaan atau perseorangan yang merasa ditipu karena sertifikat tidak kunjung diberikan oleh Sentul City, artinya status aset tanah masih belum ‘clean and clear.

“Ini tidak sesuai dengan yang disampaikan di prospektus atau promosi pemasaran Sentul City. Artinya diduga telah terjadi “penipuan” dalam aktivitas bisnis Sentul City selama ini,” ujar Begawan Ekonomi Rizal Ramli

Sehingga, kata Rizal, Sentul City diduga telah melanggar UU Pasar Modal terutama Pasal 90a dan 90b. Yang bunyinya: “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung:
a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun,
b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain.”

“Atas dasar inilah kami merasa perlu untuk menyerukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM-LK) untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Modal,” tandas Rizal.

Rizal juga menegaskan, Kami menuntut Pasar Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT. Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan Moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah baik itu SlPPT, HGU, HGB, dll.

“Serta menyerukan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat baik yang dilakukan pengembang/investor segera dihentikan!,” tegas Rizal.

Pada sisi lain menurut Rizal, Pengusaha berani kurang ajar karena ’yang kuasa’ tidak bela rakyat !. Perlu dicatat bahwa ”Jual beli tanah itu wajar asal harga market price dan kedua pihak setuju”.

“Yang sering terjadi pengusaha pelihara dan bayar preman untuk caplok tanah rakyat. Aparat pura-pura ndak dilihat. itu jelas perampokan hak rakyat yang mempercepat proses pemiskinan struktural,” Tutup Rizal Ramli. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Serobot Tanah, Rizal Desak Pasar Modal Hentikan Seluruh Transaksi Saham Sentul City

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Penyerobotan lahan rakyat yang diduga dilakukan PT Sentul City dengan berlandaskan Surat lzin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) adalah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) yang harus diproses secara hukum.

Begitu dikatakan begawan Ekonomi Rizal Ramli dalam koferensi pers di Sekretariat Pro Demokrasi (Prodem) di Bilangan Gambil, Jakarta Pusat, Rabu (22/9/2021).

“Telah terjadi kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan Sentul City dengan melakukan penggusuran paksa tanah rakyat dengan mengerahkan preman-preman dan buldozer,” ujar Rizal Ramli.

Dijelaskan Rizal Ramli, masyarakat Bojong Koneng menghadapi Sentul City dan anak perusahaannya yang menggunakan preman untuk mengintimidasi agar bersedia melepas tanah dengan harga yang tidak wajar.

“Harganya cuma Rp 30 ribu sampai Rp 50 ribu per meter persegi. Contoh ini dialami pondok pesantren dan tanah rakyat di Desa Cijayanti dan Bojong Koneng yang diambil paksa preman-preman di bawah Sentul City melalui anak perusahannya, PT Dayu Bahtera Kurnia,” jelasnya.

Dengan dikawal preman dan alat berat, kata Rizal, Sentul City mengeksekusi paksa lahan rakyat dan membangun pagar beton. Padahal, eksekusi lahan dapat dilakukan dengan putusan pengadilan.

“Eksekusi hanya bisa dilakukan atas dasar keputusan pengadilan, bukan secara sepihak dan semena-mena oleh pengembang,” tegasnya.

Melihat kenyataan itu, Rizal berharap agar ada evaluasi dsri Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan melakukan moratorium atau penghentian sementara dari semua kegiatan PT Sentul City.

“Kami menuntut Pasal Modal untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT Sentul City Tbk dan menuntut BPN untuk melakukan moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah, baik itu SIPPT, HGU, HGB, dan lain-lain,” pungkasnya.

Turut hadir dalam konferensi pers ini Ketua Prodem Iwan Sumule, aktivis Adhie Massardi, dan Adamsyah Wahab atau Don Adam serta aktivis lainnya. (Amhar)

Sumber: rmol.id (22/9)

Continue Reading

Nasional

Mendarat Darurat, Pesawat yang Ditumpangi Kepala BNPB Aman

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pesawat yang ditumpangi Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mendarat dengan mulus di Bandar Udara (Bandara) Internasional Kualanamu di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada siang tadi, Minggu (29/8/2021).

Mendarat darurat, Pilot memutuskan untuk mendaratkan pesawat yang seharusnya menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Sesaat setelah mendarat dengan selamat, Kepala BNPB yang didampingi Dirjen Administrasi Kewilayahan Kemendagri DR. Safrizal ZA, M.Si. segera meninggalkan pesawat untuk menuju ruang VIP.

Pada saat meninggalkan pesawat, tampak kru teknisi melakukan pengecekan mesin turbin sebelah kiri pesawat dengan kode ID 6897 tersebut.

Selama di udara penumpang tidak merasakan adanya kerusakan dan pesawat mendarat selamat. Setelah menunggu beberapa jam sekitar pukul 16.00 WIB, Kepala BNPB, rombongan dan penumpang lain menggunakan pesawat yang berbeda take off menuju Jakarta.

Ganip dan jajaran menggunakan pesawat setelah melakukan kunjungan kerja penanganan Covid-19 di Provinsi Aceh. Kepala BNPB bertolak ke Aceh pada Sabtu lalu (28/9) setelah melepas mobil masker dan rapat koordinasi Forkopimda Aceh dan kabupaten/kota untuk penanganan pandemi Covid-19.

Pada hari ini Kepala BNPB menyempatkan untuk meninjau Posko PPKM dan fasilitas isolasi terpusat di Kota Banda Aceh. (Amhar)

Continue Reading

Trending