Connect with us

Nasional

Refleksi Akhir Tahun: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik

Published

on

Refleksi Akhir Tahun 2018: Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik

JanoerKoening.com, Jakarta – Tahun 2018 disebut tahun politik karena selain ada Pilkada di 171 daerah, juga sudah memasuki tahapan Pemilu 2019 (Pileg dan Pilpres serentak). Praktis sepanjang tahun ini, energi sebagian besar masyarakat Indonesia terserap ke dalam atmosfir kampanye serta jargon politik para kandidat yang dijagokannya.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Bursah Zarnubi, SE mengatakan, kampanye Pemilu semestinya merupakan wahana pendidikan politik, adu program berbasis data sebagai pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan.

“Tapi faktanya, sepanjang tahun politik ini, kita menyaksikan narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoax, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan minim data. Narasi negatif itu tersebar secara massif melalui media sosial,” ujarnya di Restoran Pulo Dua, Jakarta, Minggu (30/12/2018).

Zarnubi juga mengungkapkan, Kita merasa risau dengan pernyataan beberapa tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai baratayudha, Armageddon, atau Perang Badar. Jargon dan kampanye politik bukan lagi bersifat adu program, tapi Iebih menonjolkan politik identitas dan SARA.

Semua elemen bangsa, terutama generasi muda, harus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini. Pemilu 2019 adalah kontestasi menuju Indonesia yang Iebih baik, bukan memecah belah.

Dalam rangka itulah, DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) pada hari ini menyelenggarakan acara Refleksi Akhir Tahun 2018 dengan tema “Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik” yang dihadiri oleh aktivis dan tokoh lintas generasi.

“Tahun 2018 akan segera berlalu dengan segala dinamikanya. Sepanjang tahun ini, sebagai bangsa, kita telah melewati banyak hal yang patut menjadi renungan sekaligus pelajaran untuk melangkah lebih baik di tahun-tahun mendatang. Ada duka karena musibah, ada bahagia karena keberhasilan mencapai apa yang telah direncanakan,” pungkas Ketum PGK. (Ary/Zohiri)

Continue Reading
24 Comments

24 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Webinar SDI “Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Webinar Satu Data Indonesia pada 3 Agustus 2022 dengan mengangkat tema Pengamanan Infrastruktur Informasi Vital Satu Data Indonesia.

Melalui Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 24 Mei 2022, tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital, pemerintah mengatur pengelolaan insiden siber yang dalam penanganannya dilaksanakan oleh Tim Tanggap Insiden Siber yang terdiri dari tim tanggap insiden siber nasional yang dibentuk oleh BSSN, tim tanggap insiden siber sektoral oleh Kementerian/Lembaga, dan tim tanggap insiden siber organisasi oleh penyelenggara infrastruktur informasi vital.

Rudy S Prawiradinata, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, selaku Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas menyampaikan bahwa agenda Indonesia Emas 2045 berupaya mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur.

Tentunya lanjut Rudy, data akan memegang peranan krusial, yaitu data yang berkualitas, dapat dibagi-pakaikan, akurat dan dapat menghasilkan penyusunan kebijakan yang lebih baik. Oleh karena itu Satu Data Indonesia memiliki peran sebagai fondasi pembangunan, di mana data digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

“Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan penyediaan keamanan yang mumpuni untuk menghindari ancaman siber, sehingga dalam proses penerjemahan kebijakan menjadi layanan publik, terhindar dari gangguan dan dapat dioperasikan optimal untuk merasakan manfaat yang sebesar-besarnya,” ungkap Rudy S.

Pada tanggal 6 Juli 2022, telah dilaksanakan Rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia yang menyepakati tujuh poin, salah satunya adalah peningkatan pemanfaatan infrastruktur TIK nasional untuk bagi pakai data.

Dalam implementasinya, peningkatan tersebut harus ditopang oleh keamanan yang kuat, sehingga disepakati untuk menyusun pedoman bagi Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) dalam meminimalkan ancaman siber dan mencegah kerugian yang ditimbulkan. Dalam menanggulangi dan memulihkan insiden keamanan siber, instansi pemerintah perlu meyiapkan langkah komprehensif dari antisipasi hingga mitigasi.

Saat ini Kemenkominfo sedang membangun Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang diharapkan dapat digunakan untuk mengatur akses data di portal Satu Data Indonesia dan akses pemanfaatan aplikasi-aplikasi pemerintah. Dengan memiliki national access gateway, perlindungan data dan akses antar instansi pemerintah dapat lebih mudah dikelola dan meningkatkan kepercayaan antar produsen dan konsumen data.

Eko Yon Handri, Koordinator Manajemen Risiko dan Penilaian Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Pertahanan, dan Penegakan Hukum BSSN, menjelaskan bahwa saat ini batasan ruang siber hampir tidak ada halang rintang yang diberikan kepada masyarakat. Beberapa negara lain seperti Belarusia, India, Swedia dan Cina, sudah memiliki kebijakan untuk menjaga kedaulatan siber dengan membatasi data yang masuk dan keluar dari negara masing-masing.

“Jadi sudah satu kewajiban, keharusan, bahwa negara Indonesia harus melindungi kedaulatan data di dunia sibernya,” imbuh Eko Yon Handri, menjelasnya.

Eva Noor, Founder PT. Xynexis International & PT. NOOSC Global, menambahkan bahwa BSSN sendiri sudah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hal ini sejak tahun 2018. Terlebih sejak pandemi, transformasi digital sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan, sehingga ketergantungan industri atau organisasi terhadap Information and Communication Technology (ICT) menjadi semakin tinggi, begitu pula ketergantungan antar sektor IIV menjadi sangat erat dan kompleks. Semakin kompleksnya ketergantungan, akan membuka celah ancaman siber baru setiap harinya.

“Seperti kita semua sadari, ada ledakan data. Bahwa kita memproduksi data, mengolah data, mempertukarkan data secara jauh lebih masif. Sebenarnya kalau kita mau bicara soal perlindungan data, senjata kita paling kuat ya kriptografi,” jelas Martianus Frederic Ezerman, Ph.D Senior Research Fellow, Nanyang Technological University, Singapore selaku Ketua Tim Perumus SKKNI Kriptografi BSSN.

Menurutnya, untuk memperkuat bidang kriptografi, pemerintah harus berupaya memperkuat sumber daya manusia seperti di bidang matematika, komputasi maupun engineering.

Sedangkan menurut Eva Noor, pemenuhan kebutuhan SDM keamanan siber ini harus menjadi kerja sama antara industri, komunitas dan pemerintah.

Wahyu Andrianto selaku Manager Bidang Perencanaan, Analisis, dan Pemanfaatan Data, Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas menyampaikan, bahwa sudah tersedianya perangkat regulasi untuk keamanan siber harus disambut positif.

“Tinggal kita pakai, kita koordinasikan dan dicanangkan di dalam kelembagaan dan tata kelola yang benar.” Jelas Andri menutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Bawaslu Apresiasi Penggunaan SIPOL KPU Verifikasi Administrasi Parpol Calon Peserta Pemilu 2024

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terhadap tahapan tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi (vermin) partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 menunjukkan bahwa, terdapat kendala dalam penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Selain itu, “Bawaslu juga mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap SIPOL, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verin berkas parpol calon peserta Pemilu 2024,” ungkap Rahmat Bagja dalam jumpa pers nya di Hotel Borobudur, Senen (15/8/2022) di Jakarta.

Selain itu juga kata Rahmat, Bawaslu juga mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus parpol di dalam SIPOL. Hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran parpol dan hari ke-13 tahapan vermin, setidaknya terdapat 275 nama penyelenggara pemilu yang tercatat dalam keanggotaan dan kepengurusan parpol.

Bawaslu mengapresiasi penggunaan SIPOL KPU dalam proses pendaftaran dan verifikasi administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024. Namun Bawaslu merekomendasikan beberapa hal kepada KPU;

Pertama, agar KPU mengoptimalkan fungsi SIPOL dalam proses tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi yang masih tersisa.

Kedua, agar KPU memberikan
meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu dalam penyelanggaraan pemilu dengan memberikan ruang dan akses sepenuhnya bagi Bawaslu dan seluruh jajaran pengawas untuk menjalankan amanat undang-undang, termasuk akses untuk mengawasi secara melekat tahapan vermin berkas
parpol calon peserta pemilu.

Ketiga, terhadap hasil pengawasan berupa 275 NIK penyelenggara pemilu maupun masyarakat yang bukan merupakan anggota maupun pengurus parpol yang dicatut dan dimasukan ke dalam SIPOL, KPU agar segera menindaklanjuti dengan mencoret NIK tersebut sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh KPU. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Gelar Diskusi, Puskamnas Angkat Tema “Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.

“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.

“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.

Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.

Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.

“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.

Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.

“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.

Editor : Amhar

Continue Reading

Trending