Connect with us

Uncategorized

Kapolda Papua Harus Usut Penyebar Hoax TNI/Polri Gunakan Bom Fosfor Mengejar KKSB

Published

on

Udam Minta Kapolda Papua Usut Penyebar Hoax TNI/Polri Gunakan Bom Fosfor Mengejar KKSB

JanoerKoening.com, Jakarta – Kapolda Papua Irjen Pol. Martuani Sormin harus segera mengusut aktor intelektual yang
menyebarkan berita HOAX tentang TNI dan Polri mengunakan BOM Fosfor dalam mengejar kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) di Nduga provinsi papua.

“Karna ini telah membuat situasi politik Lokal dan Nasioanal memanas di papua. Hal ini terkait tudigan salah satu surat kabar mingguan australia The Saturday Paper,” ungkap Putra Asli Papua, Hendrik Yance Udam, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Dalam keterangan tertulisnya, Putra Asli Papua tersebut mengatakan, banyak penguna media sosial turut menyebarkan berita HOAX menyangkut pemboman di Nduga Provinsi papua, bahkan dengan terang-terangan mereka menyudutkan TNI dan POLRI sebagai pembunuh masyarakat di kabupaten Nduga Papua.

Postingan-postingan tersebut telah membuat suasana keruh dengan mengoreng isu Nduga menjadi isu internasional dan menyudutkan Pemerintah Indonesia di mata dunia internasioanal. “Padahal kehadiran TNI dan Polri di Nduga untuk menjaga keamanan dan mengejar KKSB di wilayah tersebut, karena papua adalah bagaian integral dari NKRI,” jelas Udam.

Para penyebar berita Hoax tersebut, termasuk beberapa pejabat papua harus di seret kepengadilan sehingga ada efek jera dan mengingatkan kepada para penyebar HOAX lainya untuk tidak menyebarkan berita hoax sebab akan berhadapan dengan Hukum.

“Masyarakat Papua korban Hoax telah digunakan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengacaukan NKRI dengan memanfaatkan isu Nduga untuk tetap terus menyuburkan semangat perpecahan sesama anak bangsa di Papua,” pungkasnya.

Menyikapi hal ini, Kami juga meminta kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementrian Luar Negri untuk kiranya dapat mengirimkan surat protes diplomatik kepada pemeritahan australian sehinga dapat menegur keras surat kabar minguan australia The Saturday Paper yang juga di duga turut menyebarkan berita Hoax pengunaan BOM Fasfor oleh TNI dan Polri dalam mengejar KKSB di kabupaten Nduga Provinsi Papua.

Surat kabar Mingguan australia The Saturday Paper harus
mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat internasional kerena di duga telah menyebarkan berita HOAX dan menyudutkan Indonesia di mata dunia internasional, karena pemberitaan tersebut dapat menganggu stabilitas keamanan Nasional Indonesia dan juga turut menyuburkan semagat perpecahan di Papua dan semagat disitegrasi bangsa.

“Dan kepada masyarakat papua terlebih khusus penguna media sosial untuk berhati-hati dalam pengunaan medsos untuk menyebarluasakan berita HOAX sebab akan dikenakan Undang-undang IT. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum,” tutup Hendrik Yance Udam, Ketum Gercin NKRI. (Amhar)

Continue Reading
70 Comments

70 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: top ed pills

  3. Pingback: best ed medication

  4. Pingback: erection pills viagra online

  5. Pingback: buy cialis generic

  6. Pingback: walmart pharmacy

  7. Pingback: Buy cialis online

  8. Pingback: vardenafil pill

  9. Pingback: buy levitra online

  10. Pingback: online casino real money usa

  11. Pingback: ocean casino online nj

  12. Pingback: viagra discount

  13. Pingback: slot machine games

  14. Pingback: online gambling

  15. Pingback: short term loans

  16. Pingback: quick cash loans

  17. Pingback: cash loans

  18. Pingback: viagra 100mg

  19. Pingback: caesars casino online

  20. Pingback: real money casino online usa

  21. Pingback: cialis 5 mg

  22. Pingback: online roulette casino live

  23. Pingback: wind creek casino online games

  24. Pingback: all star slots casino download

  25. Pingback: cialis buy

  26. Pingback: generic cialis

  27. Pingback: cialis buy

  28. Pingback: new cialis

  29. Pingback: casino games win real money

  30. Pingback: online casino real money us

  31. Pingback: rivers casino

  32. Pingback: hollywood casino

  33. Pingback: viagra online

  34. Pingback: generic viagra reviews

  35. Pingback: canadian pharmacy king

  36. Pingback: generic for viagra

  37. Pingback: canadian viagra

  38. Pingback: viagra samples

  39. Pingback: cialis reviews

  40. Pingback: viagra pills for sale

  41. Pingback: online viagra

  42. Pingback: cialis buy

  43. Pingback: viagra pill

  44. Pingback: buy viagra online canada

  45. Pingback: best online casino usa

  46. Pingback: best online casino for money

  47. Pingback: where to buy viagra in scotland

  48. Pingback: buy generic viagra canada

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending