Connect with us

Nasional

Agun: Agama Harus Jadi Moral Politik

Published

on

Agama harus jadi Moral Politik, bukan jadi Alat Politik

Janoerkoening.com, Jakarta – Menyambut pemilu 2019, Ketua Dewan Pembina Forum Bhineka Indonesia (Forbin), Agun Gunandjar Sudarsa menyatakan, “Saya konsisten dengan Negara Proklamasi 1945. Agama harus menjadi moral politik bukan menjadi Alat Politik.”

Indonesia merdeka bukan karena perbedaan ideologi antar agama, atau faham keagamaan seperti di Eropa dan Amerika. Namun Indonesia Merdeka karena penjajahan/kolonialisme, “ujar” Agun kepada media di Jakarta, Selasa (18/12/2018)

Dia juga katakan, karena penderitaan penjajahan itulah semua elemen bangsa yg berbeda agama, suku, bahasa, adat-istiadat dan latar belakang saat itu bersatu, fakta politik 1908 dan 1928 menunjukan itu. Dan akhirnya 1945 bangsa kita Merdeka.

“Pemimpin yang kita pilih adalah Peminpin Negara, bukan yg lain. Tentunya Pemimpin yang bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa pasal 29 UUD 45,” tambahnya.

Lebih jelasnya di ungkapkan, Pemimpin yang mendasarkan kepada Pancasila. Pemimpin yang tidak memisahkan agama dan negara. Pemimpin yang menjadikan Agama menjadi Moral nya Negara, “tegas” Ketua Dewan Pembina Forbin. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Gelar Halaqoh Perlindungan Anak, KPAI Ingin Wujudkan SDM Unggul

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah Lembaga Negara Independen yang memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pasal 76 KPAI memiliki tugas, yakni:

  1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan anak
  2. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak
  3. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak
  4. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak
  5. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak
  6. melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat dibidang perlindungan anak, dan
  7. memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Berkaitan dengan tugas tersebut, KPAI hari ini Rabu 20 November 2019, bertempat Redtop Hotel Pecenongan, Jakarta, menyelenggarakan kegiatan Halaqoh Perlindungan Anak dengan tema “Peran Tokoh Agama dalam Membangun Budaya Perlindungan Anak, untuk mewujudkan SDM Unggul”, yang diikuti oleh 56 peserta dari para tokoh agama Islam dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Di sela-sela Halaqoh Ketua KPAI Susanto kepada media menilai, Tokoh Agama memiliki peran sentral dan banyak peran di masyarakat sebagai pendakwah, pendidik, hingga figur tempat masyarakat berkonsultasi dalam banyak hal.

“Dengan ada peran tokoh agama, KPAI berharap kepeloporan pelindungan anak semakin tinggi dan kasus kekerasan terhadp anak semakin menurun,” tuturnya.

Susanto mengatakan tokoh agama bisa ikut berperan dalam penguatan karakter anak sebagai generasi masa depan bangsa. Apalagi pembangunan sumber daya manusia yang unggul juga telah menjadi hajat besar negara Indonesia.

“Penguatan karakter anak telah menjadi bagian dari program prioritas negara ini. Karena itu, penguatan karakter anak semakin hari harus semakin baik,” katanya.

Selain itu, budaya pelindungan anak harus tumbuh di masyarakat, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial terkecil, lingkungan majelis taklim, dan lingkungan lainnya.

Susanto berharap budaya pelindungan anak bisa semakin tumbuh di masyarakat dengan berbagai variasi model, misalnya masjid ramah anak, pesantren ramah anak, atau majelis taklim ramah anak.

“Dengan begitu, pelindungan anak ke depan semakin baik dan generasi kita di masa depan juga semakin unggul. Itu tujuan mulia yang kita inginkan,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

AHY Hadiri Studium Generale 2019 – Patriot Abad 21

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc, MPA, MA* , Direktur Eksekutif Yudhoyono Institute yang juga merupakan Alumni Harvard University, USA akan hadir menjadi pembicara utama di:

STUDIUM GENERALE 2019 – PATRIOT ABAD 21 : UNGGUL DALAM PERSAINGAN GLOBAL

Acara ini akan diadakan pada :

📆 Selasa, 19 November 2019
🕰 Pk. 13.00 s.d 15.00
🏢 Auditorium Perpusnas RI

KONFIRMASI :
082113606970

Acara ini diinisiasi oleh Euro Management Indonesia dan didukung penuh oleh kolaborasi antara Ikatan Alumni Program Habibie (IABIE), Ikatan Alumni Jerman (IAJ), Ikatan Alumni Netherland (IKANED), Ikatan Alumni Prancis (IAPI), TU DELFT ALUMNI CHAPTER INDONESIA, IJB NET dan JALAR (Jaringan Alumni Luar Negeri).

Bimo Sasongko, MBA
President Director & CEO
Euro Management Indonesia . (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Kemenko Polhukam Komitmen Jaga Nilai Sejarah PDRI

Published

on

By

Polhukam, Sumatera Barat – Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkomitmen untuk merawat dan menjaga nilai-nilai luhur sejarah Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) melalui pembangunan Monumen Nasional PDRI atau Monumen Bela Negara. Oleh karena itu, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa melakukan koordinasi terkait pembangunan monumen tersebut.

Asisten Deputi Bidang Kesadaran Bela Negara Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rufbin Marpaung mengatakan bahwa pembangunan Monumen Bela Negara yang sudah dilaksanakan pada tahun 2013 rencana awalnya akan berlangsung selama 5 tahun dan selesai pada tahun 2018 lalu.

“Namun ada beberapa kendala dalam melaksanakan pembangunan monument PDRI, antara lain: belum ada Keputusan Presiden sebagai payung hukum untuk pembangunan monumen tersebut, pembangunan monumen sempat terhenti karena adanya kendala teknis di lapangan, panitia pusat dirasakan kurang aktif untuk mengkoordinir kementerian terkait untuk, pembangunan fisik dan infrastruktur terkait belum ada terlaksana secara proporsional,” ungkap Rufbin.

Dia tambahkan, pembiayaan pembangunan monument nasional PDRI baru dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI serta didukung oleh Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Padahal, seharusnya ada 7 kementerian yang terlibat penuh untuk mendukung program tersebut, kata Rufbin pada kegiatan Forum Group Discussion Subjek Nasionalisme dan Patriotisme Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, Selasa (5/11/2019).

Sementara itu Wakil Bupati Lima Puluh Koto, Bpk. Ferizal Ridwan S. Sos, yang juga merupakan Sekretaris Yayasan Peduli dan Pejuang PDRI 1948-1949 mengatakan telah menerbitkan tiga Peraturan Bupati dan satu Keputusan Bupati untuk mendukung program monumen nasional PDRI. Salah satunya tentang penetapan daerah atau wilayah-wilayah pendukung monument nasional PDRI tersebut.

“Kami dan seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota berharap peringatan Hari Bela Negara Tahun 2020 dapat dilaksanakan di Monumen Nasional PDRI,” ujar Wakil Bupati.

Selanjutnya kami mengusulkan agar setelah pembangunan Monumen Nasional PDRI maka dilaksanakan program bela negara lainnya baik secara nasional maupun local, tambah Ferizal Ridwan.

Nara sumber lain, Ketua Masyarakat Sejarah Indonesia, Dr. Wansamri menyampaikan bahwa bela negara adalah sikap mental dan tindakan untuk menegakkan marwah negara yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku yaitu Pancasila dan UUD 1945.

“PDRI tidak mungkin berjalan tanpa ada persatuan. Tanpa deklarasi mereka berjuang bersama mereka bersatu. Para pejuang PDRI berjuang tanpa pamrih untuk membela negara,” Ujar Dr. Wamsamri.

Ketua DPD Pepabri Provinsi Sumatera Barat, Letkol Purn Syaiful Bahri, selaku panelis ketiga menyampaikan bahwa sejarah yang diingat oleh generasi sekarang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan dialami oleh para pelaku sejarah itu sendiri yang jauh lebih berat.

“Perlunya membuat film-film bertemakan sejarah agar generasi muda mau menonton dan mendapatkan nilai-nilai perjuangan,” ujar Syaiful Bahri.

Dia tambahkan, “Menwa di kampus-kampus juga perlu diaktifkan kembali karena mereka dapat menjadi motor kelompok bela negara.

Penanggap acara Diskusi ini yang juga wakil dari Kementerian Pertahanan, Kolonel Kav Cecep Darmawan, Kasubdit Lingkungan Pekerja, Ditjend Bela Negara Dirjen Pothan Kemhan, mengatakan pembangunan monument nasional jangan hanya bersifat fisik dan seremonial.

“Monumen nasional PDRI harus dimanfaatkan sebagai pusat pengembangan bela negara yang terintegrasi dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” ucap Cecep.

Alfan, wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengajak seluruh pihak untuk menyamakan persepsi terhadap urgensi pembangunan monument nasional PDRI. Kami optimis pembangunan monumen nasional PDRI akan selesai sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Namun kesemuanya itu tentunya membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait,”tutup Alfan. (Amhar)

Continue Reading

Trending