JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa setiap kegiatan yang menciptakan kerumunan sudah hampir pasti dapat menimbulkan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan (COVID-19). Menulari dan tertular satu sama lainnya, ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11).

Di samping itu, Doni juga mengingatkan bahwa para penyelenggara kegiatan yang menciptakan adanya kerumunan manusia pada masa pandemi akan mendapatkan sanksi tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab, mengumpulkan orang-orang dalam jumlah besar sehingga menimbulkan penularan penyakit hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang baik oleh pemerintah maupun agama.

“Mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu menimbulkan penularan (COVID-19),” tegas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan bahwa COVID-19 dapat menjadi mesin pembunuh bagi mereka yang masuk dalam kategori usia lanjut, maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas.

Sebagaimana data Satgas Penanganan COVID-19, bahwa terdapat tren kasus kluster keluarga yang meningkat dari orang tanpa gejala yang menulari keluarganya di rumah sehingga akhirnya berujung fatal. Sehingga hal ini perlu diantisipasi agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

“Mungkin, bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID-19. Namun, ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain, yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya sangat fatal,” jelas Doni.

Adapun berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga delapan bulan terakhir, angka kasus _fatality rate_ dari penderita komorbid dan lansia telah mencapai 85 persen.

“Data yang kami peroleh selama delapan bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85 persen. Sebuah angka yang sangat tinggi,” jelas Doni.

Dengan melihat adanya prosentase angka tersebut, Doni meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menghindari segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan manusia dalam jumlah banyak. Dia juga mengajak antar anggota keluarga agar dapat saling mengingatkan satu sama lain, bahwa kegiatan kerumunan pada masa pandemi sangat berisiko.

“Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari, dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya, agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan,” pinta Doni.

“Seluruh pihak di manapun berada, untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID, pasti akan semakin tinggi, dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua,” pungkas Doni. (Amhar)