JanoerKoening, Jakarta – Oligarki yang semakin menguat mencengkeram ke dalam sistem politik dan negara dikhawatirkan bisa membuat negara Indonesia bubar.

Direktur Institute Soekarno-Hatta, Hatta Taliwang dalam diskusi “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta menyebut bahwa secara sederhana oligarki dapat diartikan sebagai segelintir orang yang mengatur Negara.

Dan istilah oligarki sekarang sudah dipahami oleh masyarakat umum, bahwa ternyata negara Republik Indonesia yang didirikan dengan semangat musyawarah mufakat itu, berujung menjadi diatur oleh segelintir orang.

Implementasi dari oligarki, menurut Hatta, secara nyata ada di bidang politik dengan “mengatur” Pilpres misalnya, bahkan mereka bisa mengatur siapa yang menang dalam Pilpres atau Pemilu.

Dari sisi politik, kata Hatta oligarki bisa mengatur dana partai politik. Dari sisi ekonomi mereka juga menguasai sumber daya alam dan sumber daya finansial. Akibatnya, terjadi perkawinan antara pengusaha dan penguasa.

Prof. DR. Hafidz Abbas, akademisi yang juga mantan komisioner Komnas HAM mengutip publikasi Bank Dunia dalam ‘Indonesia’s Rising Divide’ bahwa Indonesia bisa bubar karena empat penyebab:

Pertama, adanya diskriminasi yang terjadi pada seluruh warga. Seperti ada yang diberi kesempatan menguasai sumber daya alam namun ada yang tidak.

Menurut catatan Hafidz Abbas, orang miskin di Jakarta misalnya pada era Gubernur Ahok atau Basuki Tjahaja Purnama mengalami 193 kali digusur. Namun di sisi lain hampir 50 juta lahan di Indonesia dikuasai oleh hanya segelintir orang.

“Bayangkan, empat orang, bukan empat perusahaan, menguasai kekayaan hampir setengahnya dari kekayaan seluruh penduduk negeri ini,” kata Hafidz.

Kedua, adanya diskrepansi mutu manusia Indonesia karena kebanyakan berpendidikan rendah. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sektor ekonomi modern.

“Dia hanya bisa berdoa, tertinggal. Karena yang menikmati kekayaan alam Indonesia itu hanya 3 persen,” ujarnya.

Ketiga, orang-orang Indonesia mayoritas tidak punya tabungan untuk masa depan anaknya juga tidak punya tabungan untuk kesehatannya.

Keempat, uang yang beredar hanya kepada sekitar 2000-an perusahaan besar. Sementara 59 juta perusahaan mikro kecil lainnya tidak bankable.

“Jadi, kalau dilihat dari empat faktor ini, Bank Dunia tidak bisa melihat Indonesia bisa selamat,” ungkap Hafidz.

Menurut Hafidz, negara Indonesia sejatinya sudah lapuk dari dalam.

“Dan persoalan oligarki, menurut saya, adalah persoalan selamat atau tidaknya bangsa Indonesia di masa depan,” ungkapnya.

Dr Marwan Batubara juga melihat oligarki di Indonesia sudah kian akut. Marwan menyoroti soal UU Ciptaker yang nyata-nyata dibuat untuk kepentingan oligarkis.

Pembentukan UU Korona No.2 2020, UU Minerba 2020, UU Ciptaker No. 11 2020, maupun UU IKN No. 3, 2022, menurut Marwan proses pembentukannya terlihat jelas menunjukkan peran oligarki.

“Negara semakin otoriter, oligarki semakin kuat, Presiden Jokowi makin otoriter, DPR dan partai-partai cenderung di bawah kendali penguasa dan oligarki,” ujarnya.

Menurut Marwan, oligarki telah mengubah secara perlahan Indonesia dari negara hukum menjadi negara kekuasaan.

Menanggapi hal ini, aktivis Syahganda Nainggolan menyitir Jeffrey Winters ketika diwawancara.

“Bagaimana menurut Anda mengalahkan oligarki? Dia bilang, mesti ada orang seperti Mahatma Gandhi,” kata Syahganda.

“Maksudnya, itu kan di India, kalau di Indonesia model Gandhi itu ya Habib Rizieq. Tapi ini personifikasi, maksudnya adalah orang yang tidak bisa dibeli,” lanjutnya.

Mantan Duta Besar DR. Hazairin Pohan melihat, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik.

Menurutnya, setelah kasus Sambo struktur oligarki Indonesia saat ini sedang berantakan.

“Ini kesempatan bagi kita untuk melakukan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik karena secara global, China juga sedang menurun pasca Covid-19,” ungkapnya.

Sutoyo Abadi dari Kajian Merah Putih mengungkapkan bahwa diskusi dan seminar tidak akan menyelesaikan masalah menguatnya oligarki di Indonesia.

“Tidak bisa melawan oligarki di Indonesia dengan cara ke MK atau ke lembaga lainnya. Tidak bisa. Satu-satunya harus muncul ‘people power dan revolusi’. Karena situasinya sudah gawat,” tegas Sutoyo Abadi.

Dia juga meyakinkan bahwa Indonesia tidak akan bisa selamat atau bubar jika tidak kembali kepada UUD 1945.

Sejumlah tokoh senior dan aktivis menghadiri diskusi “Membedah Sikap dan Perilaku Oligarki di Indonesia” Kamis, 1 September 2022 di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, antara lain Suripto Djoko Said, Sri Bintang Pamungkas, MS. Kaban, Jumhur Hidayat, dan sejumlah tokoh lainnya. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Ketua DPD Partai GOLKAR DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar menegaskan Golkar DKI Jakarta tetap solid mendukung Ketum GOLKAR Airlangga Hartarto untuk maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Hal tersebut ditegaskan Ahmad Zaki Iskandar saat acara pelantikan Pengurus DPD I GOLKAR DKI Jakarta yang digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Minggu 28 Agustus 2022.

“Alhamdulillah hari ini acara pelantikan dan juga pembukaan rakerda sekaligus rapimda DPD Partai GOLKAR Provinsi DKI Jakarta. Konsolidasi internal Partai GOLKAR ini untuk menyalakan mesin partai,” kata Ahmad Zaki Iskandar.

Setelah pelantikan pengurus, DPD GOLKAR DKI Jakarta melanjutkan dengan acara rapat pimpinan daerah (Rapimda) dan rapat kerja daerah (Rakerda) pada Senin 29 Agustus 2024

Rakerda dan rapimda akan melakukan berbagai macam proses persiapan, sepeti tahapan verifikasi bakal calon legislatif mulai dari DPRD provinsi sampai ke DPR RI.

“Termasuk nanti juga calon presiden kita Bapak Airlangga Hartarto yang nanti akan kita usulkan ke Rapimnas di sekitar bulan November nanti,” ujarnya.

Menurut Ahmed Zaki Iskandar dukungan dari DPD Partai Golkar DKI Jakarta sudah sejalan dengan hasil Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2020 lalu yang memutuskan Airlangga Hartarto adalah Capres dari Partai Golkar.

Lebih lanjut, Ahmad Zaki Iskandar menegaskan, GOLKAR DKI Jakarta sudah memanaskan mesin partai untuk mengkampanyekan Airlangga Hartarto sebagai Capres 2024. Sejauh ini, pihaknya telah melakukan sejumlah upaya untuk mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai Capres pada Pemilu 2024.

“Upaya tersebut mulai dari pemasangan alat peraga, videotron, reklame dan kalender yang sudah menyebar di seluruh Jakarta,” tegas Zaki Iskandar.

Bukan hanya itu, Ahmad Zaki Iskandar menyampaikan, mesin partai sudah mulai bekerja dengan melakukan penguatan di internal DPD GOLKAR DKI, mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan.

“Seluruh infrastruktur atau mesin partai sudah mulai digerakkan untuk mengkampanyekan Pak Airlangga sebagai capres Partai Golkar 2024,” ujarnya.

Zaki Iskandar memastikan, seluruh jajaran DPD GOLKAR Jakarta beserta ormas dan sayap partai akan terus bergerak dan berjuang memenangi Pilpres dan Pileg, serta Pilgub DKI 2024.

“Untuk tahapan Pemilu sudah ada bakal calon legislatif, verifikasi partai, juga konsolidasi mempersiapkan kader sampai musyawarah kelurahan juga sudah dilakukan 100 persen dan juga yang terakhir adalah mempersiapkan saksi-saksi TPS,” katanya.

Seperti diketahui pelantikan Pengurus DPD I GOLKAR DKI Jakarta digelar di Plenary Hall Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta Pusat, Minggu 28 Agustus 2022.

Hadir dalam acara pelantikan tersebut, Sekjen DPP Partai GOLKAR Lodewijk F Paulus, Bendahara Umum DPP Partai GOLKAR Dito Ganinduto, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung, dan lainnya.

Juga jadi Ketua Umum beserta Pengurus Teras Hasta Karya (Kosgoro, MKGR, SOKSI, MDI, Satkar Ulama, Alhidayah, AMPI, HWK). Hadir juga Ketua Partai GOLKAR Kota/Provinsi se DKI Jakarta dengan membawa total sedikitnya 6.000 kader dalam pelantikan tersebut.

Hadir juga Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga sebagai Ketua Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Selain itu juga dihadiri ketua-ketua Partai Politik di Provinsi DKI Jakarta, dari PKS, Demokrat, dan lainnya.

Ditegaskannya Rapimda dan Rakerda ini sebagai memanaskan mesin partai menuju 2024 dengan melaksanakan konsolidasi organisasi.

Sebelumnya, pada Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2000 lalu, Golkar DKI Jakarta menegaskan sikap politiknya di 2024 terkait calon presiden dan calon Gubernur DKI Jakarta yang akan diusung.

Ahmed Zaki Iskandar, Ketua GOLKAR DKI Jakarta sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta 2024, yang akan diusulkan kepada Ketua Umum DPP GOLKAR.

“Kalau (calon gubernur DKI) ini hasil Musda dari tahun 2020 sebetulnya, tapi apapun itu keputusannya nanti tetap ada di DPP Partai Golkar,” katanya. (Amhar)

Janoerkoening, Jakarta – Dina Hidayana, Staf Ahli MPR RI, melihat isu pangan bukan lagi sekedar pemenuhan perut semata. Namun lebih jauh pangan memiliki peran strategis dan fundamental, dalam memperkokoh pertahanan negara. Perang masa kini dan masa depan bahkan menempatkan pangan sebagai isu sentral.

Hal tersebut disampaikan Dina dalam kesempatan Webinar Pangan Solopos yang berlangsung pada Rabu, 24 Agustus 2022. Acara digelar dalam rangkaian peringatan HUT RI ke 77.

“Pasca perang dunia II, paradigma militeristik telah bergeser menjadi _modern warfare_ bukan lagi perang tradisional yang mengandalkan alutsista semata. Kasus Rusia-Ukraina mempertegas bagaimana peran pangan digunakan sebagai senjata atau amunisi sekaligus nilai tawar strategis dalam memenangkan hegemoni atau aliansi, “ujar” Dina yang saat ini juga sedang menyelesaikan S3 di Universitas Pertahanan RI.

Ketua Depinas SOKSI ini menguraikan pengalaman sejarah bagaimana perang-perang dimasa lalu dan juga jatuh bangunnya peradaban hingga rezim pemerintahan di masa kini, diperkuat dengan adanya krisis atau kelangkaan pangan. Dina sepakat dengan pendapat yang mengatakan bahwa _perang_ tidak semata-mata dapat dimenangkan dengan pangan namun tidak ada _perang_ yang mampu dimenangkan tanpa logistik pangan.

Karenanya, tidak berlebihan apabila Dina melihat urusan pangan bukan sekedar hidup mati bangsa, namun menyangkut harga diri dan bagian terpenting dalam pertahanan negara. Sebagaimana amanah konstitusi yang mewajibkan negara mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dina, yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Fraksi Golkar DPR RI ini meminta Pemerintah lebih serius dan sungguh-sungguh mengembalikan kejayaan agraris dan menempatkan pangan sebagai sumbu atau soko guru pembangunan nasional. Pangan harus menjadi prioritas, urutan pertama dan utama, tegas Dina.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yg beruntung berada di garis khatulistiwa dengan sumber daya nasional yang lengkap. Mulai dari kekayaan alam melimpah, matahari yang bersinar sepanjang tahun, tanah subur, keragaman topografi, bahan baku hayati dan non hayati, SDM militan dan pekerja keras, dan berbagai keunggulan komparatif lainnya.

Selain itu Indonesia memiliki lintas maritim, jalur perdagangan internasional yang juga perlu dioptimalkan dalam mendukung rantai pasok pangan nasional yang lebih efektif dan efisien.

Sudah saatnya Indonesia menanggalkan ketergantungan pada asing disemua sektor, terkhusus untuk hal yg fundamental dan strategis ini, mengingat pangan merupakan kebutuhan mendasar individu, “tegas” Dina.

Lebih lanjut politisi Partai Golkar ini menyampaikan optimisme, bahwa Indonesia mampu menjadi pemimpin di dunia dengan menggunakan kekuatan inti sumber daya nasional, yaitu sektor agraris. Sekalipun menurut data Indeks Ketahanan Pangan Global, peringkat Indonesia turun menjadi 69 dari semula 62 dari total 113 negara dan di Asean, peringkat 6 kalah dibandingkan Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia. Singapura yang tidak memiliki lahan dan petani justru rangking 1. Ironi bagi negara yang pernah menjadi produsen pangan termasyhur di masa lampau.

Bahkan Rusia dan Ukraina menunjukkan _bargaining position_ nya dan mempengaruhi keberpihakan negara lain dengan menggunakan isu pangan, “ujar” Dina.

Karenanya, sudah tepat jika Indonesia menggunakan momentum pertikaian para negara adikuasa untuk berbenah memperbaiki sektor pangan dan pada akhirnya menjadikan pangan sebagai senjata terhandal dalam memenangkan diplomasi dan perang modern masa depan, konklusi Dina yang menjadi narasumber bersama dengan pembicara lain, Menteri KKP, Kepala Badan Pangan Nasional dan Direktur Pengayom Petani Sejagat. (Amhar)