Connect with us

Nasional

Kemenkumham Beri Apresiasi 12 Anggota JDIH Terbaik

Published

on

Kemenkumham Berikan Penghargaan Kepada 12 Anggota JDIH Terbaik

Janoerkoening.com, Jakarta – Sebagai bentuk apresiasi kepada Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam mengelola dan memajukan JDIH pada institusi masing-masing, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) memberikan penghargaan kepada Anggota JDIH Terbaik pada beberapa kategori.

Kepala BPHN Prof R. Benny Riyanto mengatakan, sejak tahun 2014, BPHN secara rutin memberikan apresiasi kepada Anggota JDIH yang terbaik untuk beberapa kategori, yakni instansi pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Tahun 2018 ini, diberikan Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM kepada 12 (dua belas) Anggota JDIH Terbaik untuk kategori tersebut. Dengan penghargaan ini, diharapkan akan memacu semangat Anggota JDIH lain untuk berlomba memajukan dengan inovasi dan kreativitas, ujar Benny di Jakarta, Senen (10/12/2018).

“Kami mengucapkan selamat kepada Anggota JDIH yang terpilih sebagai Anggota JDIH Terbaik 2018 berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum,” kata Prof R. Benny Riyanto.

Dalam mempercepat optimalisasi JDIH sebagai “portal” pencarian dokumen hukum dan basis data dokumen hukum yang mudah diakses, lengkap, akurat dan terpercaya, BPHN pada tahun 2018 menyusun kebijakan terbaru dalam bentuk refocusing kegiatan prioritas meliputi, percepatan keanggotaan, pembenahan sistem/aplikasi, integrasi data Anggota JDIH, pengembangan basis data nasional dokumen hukum, dan promosi/kampanye JDIHN.

“Dokumen hukum yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun juga dokumen dalam bentuk non peraturan perundang-undangan meliputi putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel hukum, hasil pengkajian dan penelitian, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan,” kata Prof R. Benny.

Berikut Daftar Penerima Piagam Penghargaan Menteri Hukum dan HAM sebagai Anggota JDIH Terbaik Tahun 2018:

Kategori Instansi Pusat: Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan

Kategori Pemerintah Provinsi:
Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Provinsi Bali

Kategori Pemerintah Kabupaten: Pemerintah Kabupaten Tuban, Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Batang

Kategori Pemerintah Kota: Pemerintah Kota Surakarta, Pemerintah Kota Sukabumi dan Pemerintah Kota Bandung

Mengakhiri acara, Benny mengucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada para pimpinan Kementerian, Lembaga Negara, dan Kepala Daerah yang telah memberikan perhatian dan dukungan bagi pengelolaan JDIH pada institusi masing-masing.

“Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada para pengelola dan operator JDIH yang selama ini bekerja keras dan berkolaborasi dalam mengelola JDIH pada institusi masing-masing,” kata Prof R. Benny. (Amhar)

Continue Reading
370 Comments

370 Comments

  1. Pingback: lasix 20 mg pill

  2. Pingback: best tinder openers to use on guys

  3. Pingback: free fish dating website

  4. Pingback: buy amoxicillin usa

  5. Pingback: lasix

  6. Pingback: 50 mg gabapentin

  7. Pingback: plaquenil drug

  8. Pingback: deltasone generic 5mg

  9. Pingback: priligy 30 mg canada

  10. Pingback: provigil india buy

  11. Pingback: buy ivermectin nz

  12. Pingback: ventolin tablets

  13. Pingback: zithromax pills

  14. Pingback: plaquenil 400

  15. Pingback: provigil modafinil

  16. Pingback: nolvadex drug

  17. Pingback: 5 mg nolvadex

  18. Pingback: latisse

  19. Pingback: olumiant fda

  20. Pingback: aralen 200 mg

  21. Pingback: ivermectin 18mg

  22. Pingback: ivermectin for sale

  23. Pingback: order stromectol

  24. Pingback: ivermectin 3mg price

  25. Pingback: cialis going generic

  26. Pingback: buy generic viagra from canada

  27. Pingback: ivermectin 3mg

  28. Pingback: buy generic cialis online from india

  29. Pingback: cialis cialis

  30. Pingback: generic sildenafil tablets

  31. Pingback: how much does cialis cost without insurance

  32. Pingback: tadalafil warnings

  33. Pingback: tadalafil powder bulk

  34. Pingback: stromectol 12mg

  35. Pingback: where can you buy sildenafil pills

  36. Pingback: purchase sildenafil tablets

  37. Pingback: cialis without a doctor prescription

  38. Pingback: where to buy cialis over the counter

  39. Pingback: how to buy cialis without a prescription

  40. Pingback: buy prednisone 10mg online

  41. Pingback: prednisone 20mg short term side effects

  42. Pingback: covid pill treatment

  43. Pingback: cialis without prescriptions

  44. Pingback: cialis kaufen

  45. Pingback: where to buy cialis over the counter

  46. Pingback: warnings for tadalafil

  47. Pingback: buy oral ivermectin

  48. Pingback: side effects of prednisone

  49. Pingback: viagra price

  50. Pingback: real money

  51. Pingback: cheap cialis india

  52. Pingback: ivermectin lotion 0.5

  53. Pingback: stromectol ireland

  54. Pingback: ivermectin generic

  55. Pingback: win real cash online casino

  56. Pingback: online generic viagra prescription

  57. Pingback: ivermectin powder

  58. Pingback: how to order ivermectin online

  59. Pingback: stromectol buy uk

  60. Pingback: ivermectin for humans dosage

  61. Pingback: liquid tadalafil

  62. Pingback: stromectol online pharmacy

  63. Pingback: discount tadalafil

  64. Pingback: ivermectin 3 mg tablet dosage

  65. Pingback: lasix over the counter uk

  66. Pingback: lasix over the counter uk

  67. Pingback: does merck make ivermectin

  68. Pingback: stromectol tablete

  69. Pingback: flccc ivermectin prophylaxis

  70. Pingback: online ivermectin

  71. Pingback: stromectol in canada

  72. Pingback: luckyland casino play

  73. Pingback: ivermectin warnings

  74. Pingback: ivermectin bestellen

  75. Pingback: ivermectin for human

  76. Pingback: buy ivermectin cream

  77. Pingback: ivermectin syrup

  78. Pingback: ivermectin otc

  79. Pingback: ivermectin horse paste for humans

  80. Pingback: cheap cialis

  81. Pingback: ivermectin for animals

  82. Pingback: where to buy stromectol

  83. Pingback: ivermectin for people

  84. Pingback: ivermectin humans

  85. Pingback: ivermectin sale

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Gelar Diskusi, Puskamnas Angkat Tema “Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Peneliti Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Indah Pangestu Amaritasari menyebut, Khilafatul Muslimin merupakan pecahan dari Negara Islam Indonesia (NII). Bedanya kelompok ini tidak menggunakan kekerasan dalam menyebarluaskan idelogi. Namun, lebih kepada mengubah pola pikir para pengikutnya.

“Dia bisa berbahaya jika lingkungannya mendukung. Apalagi milai-nilai demokrasi, HAM, gender apabila tidak digunakan dengan baik itu bisa di eksploitir sama kelompok-kelompok yang mengidolakan kekerasan dan mungkin ada di organisasi tersebut,” kata Indah dalam sebuah diskusi ‘Radikalisme dan Cita-cita Khilafah Islamiyah Perspektif Keamanan Nasional’ di D’Hotel Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Pengamat terorisme ini menyatakan, pendekatan HAM, gender, dan demokrasi penting dilakukan dalam upaya deradikalisasi. Dalam beberapa peristiwa teror di Indonesia, perempuan belakangan digunakan sebagai alat perlawanan.

“Kalau kita tidak melakukan pendekatan gender dan nilai-nilai demokrasi, maka yang terjadi adalah semakin parah, dia bisa jadi bahaya. Jadi jangan membuat bahaya dengan kondisi kondusif untuk itu,” beber Indah.

Indah juga menjelaskan, pendekatan gender penting dilakukan terhadap perempuan yang mengalami trauma. Dia mencontohkan, korban pemerkosaan perlu diperhatikan lebih agar rasa traumanya terobati, sehingga tetap berada pada pendiriannya.

Karena itu, dalam melakukan deradikalisasi alangkah baik mengedepankan konteks kebutuhan dari individu. Hal ini pun harus melihat pada persfektif gender, dalam melakukan upaya deradikalisasi.

“Pendekatan gendrr ditanya apakah dia punya traumatik. Kalau tidak diurus, tiba-tiba dibantu ekonomi, nggak ngaruh. Karena traumanya tidak terselesaikan,” cetus Indah.

Dalam kesempatan yang sama, Budayawan Ngatawi Al-Zastrow menuturkan, pendekatan budaya penting dilakukan dalam melawan radikalisme. Dia mengamini, Khilafatul Muslimin merupakan musuh utama bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

“Khilafatul Muslimin ini berbahaya dan lintas teritori, maka ini menjadi musuh bersama bagi warga bangsa. Karena yang diancam kemanusiaan dan peradaban,” tegas Ngatawi.

Oleh karena itu, Ngatawi menawarkan agar penyelesaian radikalisme dilakukan dengan upaya-upaya budaya yang dapat menyentuh hati masing-masing individu. Sehingga bisa menghidupkan lagi pemikiran individu yang telah diubah cara pandang berpikirnya.

“Maka perlu dirumuskan yang disebut melawan radikalisme dengan pendekatan kebudayaan. Kalau ditangani dengan operasi militer akan dianggap medan jihad dan mereka akan melegitimasi kalau kekuasaan ini togut kalau jalannya operasi militer atau pun penegakan hukum juga sama saja, karena mereka tidak meyakini itu, karena akan mereka lawan,” pungkasnya.

Editor : Amhar

Continue Reading

Nasional

Pernyataan Sikap Kemitraan Terhadap RKUHP. “RKUHP Ancaman Bagi Demokrasi”

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Setelah tiga tahun tertunda, wacana pengesahan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang disempurnakan pemerintah semakin nyata. Komisi III DPR sudah menerima naskah RKUHP yang sudah disempurnakan. Meski tadinya dikabarkan akan disahkan bulan Juli, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan kelanjutan pembahasan RKHUP kemungkinannya akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir, yaitu tanggal 16 Agustus 2022.

Proses perumusan RKHUP sejak awal mengundang banyak kontroversi dalam hal transparansi dan partisipasi masyarakat. Saat pemerintah melakukan sosialisasi dan perbaikan atas draft RKUHP versi tahun 2019 (draft yang tidak jadi disahkan karena mendapat penolakan keras dari masyakat, khususnya mahasiswa), masyarakat tidak diberi akses terhadap rancangan hasil perbaikan tersebut. Baru pada tanggal 6 Juli 2022, setelah RKUHP tersebut diserahkan secara resmi oleh Pemerintah ke DPR, dokumen rancangan itu disebarluaskan. Pemerintah beralasan bahwa prosedurnya memang demikian.

Laode M. Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (KEMITRAAN) mengatakan tindakan tersebut jelas merupakan bentuk ketidaktransparanan proses penyusunan peraturan perundang-undangan dan melanggar Pasal 88 ayat (1) UU No. 12 tahun 2011.

“Pasal ini menyatakan bahwa penyebarluasan RUU seharusnya sudah dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak tahap penyusunan RUU, yakni sebelum diserahkan kepada DPR untuk dibahas,” pungkas Laude dalam pernyataan persnya, Jakarta, 25 Juli 2022.

Dalam hal partisipasi masyarakat, pembahasan dan pengesahan RKUHP tidak terlihat keseriusan pemerintah dan DPR untuk secara sungguh-sungguh (genuine) untuk melibatkan publik. Ini terlihat rencana awal pemerintah untuk memproses RKHUP secara kilat. Pada bulan April 2022, pemerintah menyatakan akan segera menyerahkan RKUHP ke DPR kemudian dibahas dan disahkan bulan Juni 2022. Lalu rencana tersebut diundur ke Juli 2022. Akhirnya diundur kembali ke waktu yang belum ditetapkan karena adanya penolakan (kembali) dari masyarakat.

“Rencana pemerintah membahas RKUHP secara kilat merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 96 UU No. 13 tahun 2022 yang secara tegas mewajibkan pemerintah dan DPR untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya. Pelanggaran seperti ini seharusnya dihindari, karena Pemerintah seharusnya menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dan DPR semakin meningkat, karena banyak sekali undang-undang yang disetujui oleh Pemerintah dan DPR yang miskin partisipasi bahkan dapat dikategorikan sebagai ‘undang-undang yang disembunyikan’. Contoh nyata dari undang-undang yang miskin partisipasi dapat dilihat dalam proses penyusunan revisi UU KPK, revisi UU Minerba, revisi UU MK, dan proses pengundangan UU Cipta Kerja yang kemudian dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konsitusi,” ungkap Laode M. Syarif.

Dalam hal substansi, Pemerintah dan DPR mengatakan hanya akan mendengarkan masukan untuk 14 isu pokok yang dianggap ‘masih mengganjal.’ Seperti hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai basis pemidanaan; pidana mati; penyerangan (penghinaan) terhadap Presiden dan Wakil Presiden; pidana karena memiliki kekuatan gaib; pidana bagi dokter atau dokter gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin; pidana bagi pemilik unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih; contempt of court; advokat curang; penodaan agama; penganiayaan hewan; penggelandangan; pengguguran kehamilan atau aborsi; perzinahan; dan kohabitasi.

Pemerintah dan DPR seakan menutup mata untuk pasal-pasal bermasalah lainnya, seperti pasal tentang pemidanaan bagi mereka yang dianggap menghina kekuasaan umum atau lembaga negara (Pasal 351).

KEMITRAAN menganggap pasal ini justru mengancam masa depan demokrasi Indonesia, karena mirip dengan pasal-pasal Haatzaai Artikelen yang berhubungan dengan tindakan menyebarkan kebencian warisan Kolonial Hindia Belanda, dan biasa digunakan sebagai pasal karet. Sebelumnya, aturan ini telah sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam hal yang menyangkut delik penghinaan, Pemerintah tidak memberikan ketegasan penafsiran mengenai definisi penghinaan tersebut. Hal ini sangat berbahaya karena hanya pejabat pemerintah yang berhak menafsirkannya sehingga berpotensi disalahgunakan untuk membungkam kritik kepada pemerintah dan lembaga negara. “Kita masih ingat bagaimana Adrianus Meliala, Hariz Azhar atau Robertus Robert diproses kepolisian, bahkan sebagian dijadikan tersangka, karena mengungkapkan dugaan korupsi oleh oknum Polri. Bahkan dalam kasus Robertus, hanya karena menyanyikan lagu yang dianggap menghina TNI,” ungkap Rifqi Sjarief Assegaf, Direktur Program Justice, Anti-Corruption, & Human Right (JAHR) di KEMITRAAN.

Oleh karena itu, KEMITRAAN berpendapat bahwa tidak perlu ada kategori khusus tentang “penghinaan kekuasaan umum atau lembaga negara” karena yang merasa dihina pribadinya dapat menggunakan pasal penghinaan dalam Pasal 437 RKUHP yang secara tegas mengatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II”. Penggunaan pasal ini juga menegaskan prinsip hukum “equality before the law” bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Intinya, menurut Laode M Syarif, “Perlindungan atas jabatan tidak dapat dipersonifikasikan sebagai perlindungan atas pribadi, karena jabatan adalah pemberian dari masyarakat dan bersifat publik.”

Pasal-pasal RKUHP yang juga perlu disoroti adalah yang menyangkut demonstrasi karena RKUHP menjadikan perbuatan melakukan demontrasi tanpa izin menjadi delik pidana (Pasal 256), padahal dalam aturan yang berlaku saat ini, perbuatan demikian hanya dapat memberikan kewenangan bagi Polri untuk membubarkan kegiatan tersebut (Pasal 15 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di Muka Umum).

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga tidak luput dari masalah. Ancaman hukuman minimum delik korupsi tertentu, misalnya, diperingan dari 4 tahun menjadi 2 tahun (Pasal 607). Oleh karena itu, pasal-pasal tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan uraian di atas, KEMITRAAN menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

Pemerintah dan DPR perlu menyediakan waktu dan sarana yang memadai untuk melakukan konsultasi publik terkait substansi RKUHP yang lebih genuine atau sepenuh hati, termasuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sesuai Pasal 96 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2022. Dengan demikian masyarakat dapat mengetahui dengan jelas jika ada usulan atau masukan yang tidak diterima. Partisipasi publik yang genuine dalam penyusunan peraturan merupakan salah satu prinsip dasar dalam konsep tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga perlu dikedepankan. Kesungguhan dalam mendorong partisipasi ini merupakan kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atas pemerintah dan DPR.

Pembahasan RKUHP agar tidak dibatasi pada 14 isu yang sudah diidentifikasi pemerintah dan DPR, namun juga pasal-pasal lain yang masih mendapat catatan dan kritik dan masyarakat dan ahli, termasuk pasal-pasal yang berpotensi membatasi secara eksesif hak menyatakan pendapat dan berdemonstrasi.
Pemerintah dan DPR sebaiknya memanfaatkan proses penyusunan RKUHP ini sebagai momentum untuk menunjukkan kesungguhannya dalam memajukan demokrasi dan negara hukum. (Amhar)

Sumber : kemitraan.or.id

Continue Reading

Nasional

Usai Dilantik Jadi Ketum KNPI, Ryano Panjaitan Ungkapkan Gagasan Activistpreneur

Published

on

By

Melansir rmol.id, Jakarta – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Periode 2022-2025 yang dipimpin Muhammad Ryano Panjaitan siap tancap gas usai menggelar pelantikan pada Sabtu malam (16/7/2022) di Grand Sahid, Jakarta.

Ketua Umum DPP KNPI, Muhammad Ryano Panjaitan memastikan bahwa sejumlah program strategis siap dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pemuda Indonesia.

Dia menekankan, garis program organisasi ke depan adalah melahirkan aktivis yang mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan ekonomi kreatif. Alasannya, karena aktivis jenis ini memang sedang dibutuhkan di saat penetrasi dunia digital di segala aspek kehidupan kian pesat.

“Kita semua memasuki era disrupsi teknologi. Momen di mana terjadi perubahan fundamental akibat perkembangan sistem teknologi digital,” tegasnya kepada wartawan, di sela-sela acara pelantikan.

Lewat gagasan besar “Activistpreneur”, Ryano ingin mencetak serta melahirkan aktivis yang memiliki kemandirian secara ekonomi melalui gerakan entrepreneurship. Langkah konkretnya, membangun sinergi dengan para stakeholder.

“Itu yang kami lakukan, misalnya membangun kerjasama dengan Dekopin (Dewan Koperasi Indonesia), BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dan lembaga lainnya,” beber Alumnus Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir tersebut.

Di satu sisi, KNPI juga akan terus mengintensifkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Ryano mengurai pihaknya telah menyiapkan sebuah aplikasi untuk menginventarisir seluruh potensi SDM organ pemuda di bawah naungan KNPI.

Keberadaan aplikasi tersebut merupakan langkah serius KNPI untuk merespon pentingnya pemberdayaan pemuda berbasiskan ekonomi kreatif digital.

“Nantinya seluruh pengurus, baik di pusat hingga daerah dibekali aplikasi ini. Mereka akan tahu update-update penting seputar program KNPI. Jadi lebih terorganisir dan mudah dalam berkoordinasi,” jelas dia.

“Ouput-nya adalah mendukung kemandirian ekonomi dan menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Amhar)

 

Continue Reading

Trending