Connect with us

Nasional

HYU Ajak Penggiat HAM kutuk Pembantaian 31 Pekerja Trans Papua

Published

on

Pembantaian 31 Pekerja Trans Papua pada Minggu (2/12) harus di Usut Tuntas

Janoerkoening.com, Jakarta – Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Rakyat Cinta NKRI (Gercin-NKRI), Hendrik Yance Udam (HYU) menyatakan turut berduka cita yang dalam atas meninggalnya 31 Perkerja jalan trans papua di Kabupaten
Nduga Provinsi Papua yang di bantai secara keji oleh Kelompok Sipil Separatis bersenjatah (KSSB) di papua.

“Ini merupakan pelangaran HAM yang harus di usut tuntas oleh aparat penegak hukum serta para pengiat HAM Lokal, Nasional dan Internasional,” tegas HYU dalam keterangan releasnya yang di kirim ke janoerkoening.com, Jakarta, Jum’at (7/12/2018).

HYU memberikan apresiasi sebesar-bersarnya kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo yang sudah bergerak cepat untuk menangani kasus pembantaian 31 pekerja yang di bunuh secara sadis oleh KSSB di
Nduga, Papua dengan memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk turun ke Papua melakukan pengecekan.

Menyikapi pembantaian tersebut, Kami Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendukung pemeritah dalam hal ini TNI/POLRI untuk menangkap para pelaku kejahatan kemanusian Kelompok Sipil Separatis Bersenjata (KSSB) yang selama ini membuat onar di wilayah papua, terlebih khusus di wilayah pegunungan tegah papua

“Kepada para pengiat HAM lokal, Nasional dan Internasional untuk bersuara mengutuk! Aksi pembantain 31 warga pekerja trans papua yang di bantai secara sadis oleh KSSB,” tegas HYU.

Dia, Ketua DPN Gercin NKRI mengajak, Kepada para elit-elit politik nasional untuk tidak berspekulasi dalam mengeluarkan stetemen yang dapat mengakibatkan kegaduan politik di tanah air terkait situasi keamanan paskah penembakan 31 orang oleh KSSB.

“Elit -elit politik nasional maupun lokal kiranya dapat menahan diri untuk tidak berspekulasi dalam mengeluarkan stetemen yang menuduh satu sama lain, namun berikanlah sepenuhnya tanggung jawab kepada aparat TNI dan Polri untuk dapat menyelesaiakan persoalan tersebut dengan tegas, bijaksana serta mengungkapkan para pelaku tersebut dan mengukumnya dengan UU yang berlaku di dalam NKRI, tambah HYU.

Persoalan papua sudah final dalam bingkai NKRI, untuk itu saatnya kita semua komponen anak bangsa terlebih khusus anak papua untuk bersama-sama menyatukan presepsi membangun papua dalam NKRI.

“Meminta kepada pemerintah pusat maupun pemerintah papua agar supaya dapat memberikan jaminan keamanan kepada setiap para pekerja yang menjalankan pembangunan di Tanah Papua,” ucapnya

Kami mendesak Pemerintah Pusat untuk tidak hanya membangun insfrastrutkur jalan dan jembatan di papua namun juga harus dapat membangun infrastrukutur SDM dan pemantapan idiologi NKRI di papua bagi kalangan generasi muda sehingga apapun yang di lakukan oleh pemerintah untuk membanguan NKRI terlebih khusus untuk tanah papua.

Jangan selalu di perhitungkan dari aspek untung rugi, namun melalui pembangunan tersebut adalah membangun kebangsaan terhadap harga diri bangsa dan mencintai NKRI dari masyarakat, “tutup” Hendrik Yance Udam. (Ary)

Continue Reading
268 Comments

268 Comments

  1. Pingback: furosemide 25 mg tablet

  2. Pingback: cialis hypertension

  3. Pingback: levitra online pharmacy

  4. Pingback: cialis no pres

  5. Pingback: how to order cialis from canada

  6. Pingback: women viagra pills

  7. Pingback: how long before sex should i take cialis

  8. Pingback: short term effects of prescription drugs

  9. Pingback: envision rx pharmacy

  10. Pingback: norvasc interactions

  11. Pingback: how to stop taking prilosec safely

  12. Pingback: fluoxetine 20 mg reviews

  13. Pingback: viagra professional

  14. Pingback: otc viagra

  15. Pingback: sildenafil 100mg

  16. Pingback: sertraline dosage for anxiety

  17. Pingback: viagra for sale online

  18. Pingback: female viagra

  19. Pingback: cheap cialis pills

  20. Pingback: viagra cialis

  21. Pingback: how does lexapro work for anxiety

  22. Pingback: buy cialis cheap

  23. Pingback: cialis sex pill

  24. Pingback: buy sildenafil online

  25. Pingback: buying viagra online

  26. Pingback: 1

  27. Pingback: cialis 10 mg

  28. Pingback: cheap generic viagra

  29. Pingback: how much does viagra cost

  30. Pingback: sildenafil pharmacy prices

  31. Pingback: cialis 100mg

  32. Pingback: buy generic viagra

  33. Pingback: propecia cvs

  34. Pingback: viagra online cheap

  35. Pingback: purchase cialis online cheap

  36. Pingback: prednisone for dogs

  37. Pingback: natural viagra

  38. Pingback: cialis viagra comparison

  39. Pingback: ivermectin and pinworms

  40. Pingback: viagra generic viagra

  41. Pingback: order viagra from mexico

  42. Pingback: tadalafil 5mg price canada

  43. Pingback: sildenafil 60

  44. Pingback: stromectol over the counter

  45. Pingback: ivermectin 875mg

  46. Pingback: cialis pills online

  47. Pingback: zithramax insomnia

  48. Pingback: purchase ventolin online

  49. Pingback: cheap viagra pills from india

  50. Pingback: ivermectin orally

  51. Pingback: where can i buy pink viagra trust worth

  52. Pingback: ivermectin for coronavirus mayo clinic

  53. Pingback: generic viagra not working

  54. Pingback: pink female viagra side effects

  55. Pingback: tadalafil peptide

  56. Pingback: zithromax.com

  57. Pingback: where to buy the cheapest viagra

  58. Pingback: ed pills online

  59. Pingback: sildenafil 50mg

  60. Pingback: lisinopril dosage directions

  61. Pingback: generic viagra cost

  62. Pingback: buy dapoxetine 60mg

  63. Pingback: natural substitute for ivermectin

  64. Pingback: tadalafil not working

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Lolos Fit and Proper Tes, 7 Hakim Agung Dilantik Ketua MA

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., telah melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang hakim agung pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.

Tujuh nama Hakim Agung ini merupakan pilihan dari sebelas orang yang diajukan oleh Komisi Yudisial ke Komisi III DPR RI. Ketujuhnya merupakan calon hakim agung yang telah lulus menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR RI pada Senin, 20 September 2021.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung.

Berikut Tujuh Hakim Agung Baru yang telah dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

  1. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
  2. Jupriyadi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Badan Pengawasan.
  3. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  4. Suharto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Pidana Khusus Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Yohanes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Agung Kamar Pidana. Jabatan sebelumnya adalah Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pontianak.
  6. Dr. H. Haswandi., S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Agung Kamar Perdata. Jabatan sebelumnya adalah Panitera Muda Perkara Perdata Khusus Kepaniteraan
  7. Brigadir Jenderal TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Agung Kamar Militer. Jabatan sebelumnya adalah Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama.

Adapun acara pelantikan telah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dihadiri oleh jumlah undangan yang terbatas. Acara juga bisa disaksikan secara langsung melalui kanal youtube Mahkamah Agung. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Prof. Dr. Dadang Sunendar, M.Hum selaku Guru Besar dan Ketua LPPM Universitas Pendidikan Indonesia menyatakan bahwa Webinar yang berlangsung hari ini, Senen 11 Oktober 2021 adalah kerjasama dengan LPPM UPI dengan BAPPENAS

Adapun tema dalam webinar ini yang disepakati tentang PAUD Holistik Integratif untuk SDM Unggul dan Berdaya saing (Pengasuhan, Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Anak).

Tema PAUD menjadi penting karena melibatkan literasi dasar bagi sekurang kurangnya 72% anak usia 7 hingga 17 tahun berdasarkan Data BPS dan data Kemendikbud Ristek yang diantaranya 27% anak usia balita yang artinya banyak anak bangsa yang menjadi lingkup diskusi webinar tersebut.

Pada webinar kali ini, bahwa kita masih memiliki Pekerjaan Rumah 1,75% keaksaraan nasional dengan tantanga APK 8,2 tahun, dan kita mengetahui bahwa kemenko PMK sebagai koordinator bidang Pendidikan dan sosial lainnya akan mampu mereduksi persoalan dari mulai PAUD sampai Pendidikan menengah.

“Kerjsama ini dilakukan karena Universitas yang selalu berada di garda depan dari PAUD Hingga Sarjana, UPI ada jenjang studi PAUD dari S1 sampai S3 begitu juga untuk Pendidikan dasar dan menengah,” ujar Prof. Dadang Sunendar.

Dikatakan Dadang, bahwa Di LPPM ada satu kajian Pengembangan Wanita, Gender dan Perlindungan Anak yang bersinergi langsung dengan Kementerian PNN / BAPPENAS dan KPPPA, hal tersebut lah yang mendasari terlaksananya Webinar PAUD HI.

Sementara itu, Dr. Ir. Subandi Sardjoko, MSc. Menyampaikan keynote pada Webinar bertema “PAUDHI untuk SDM Unggul dan Berdaya Saing” yang merupakan kolaborasi antara Pemerintah (Bappenas) dan Perguruan Tinggi (Lembaga Pengabdian dan Penelitain Masyarakat-UPI).

“Di dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah telah menetapkan pembangunan manusia sebagai salah satu agenda penting dan dan strategis dalam pembangunan nasional. Diyakini sepenuhnya, modal manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam mencapai kemajuan dan mewujudkan kesejahteraan,” papar Subandi.

Dia tambahkan, “untuk itu, pemerintah fokus pada upaya meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing,” jelasnya.

Pembangunan Manusia dilaksanakan berlandaskan pada Tiga Pilar pembangunan, yaitu: Layanan Dasar dan Perlindungan Sosial, Produktivitas, dan Pembangunan Karakter, Pembangunan Manusia mencakup banyak dimensi merujuk suatu intervensi kebijakan, yang diarahkan antara lain untuk:

  1. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  2. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas; dan
  3. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda. Pembangunan Manusia tidak hanya menjadi Komitmen Nasional, namun juga merupakan Komitmen Dunia melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). (Amhar)
Continue Reading

Nasional

EKSAMINASI PUTUSAN PERKARA HRS DKK

Published

on

By


Pada kesempatan ini disampaikan hasil kajian ekasaminasi perkara Habib Rizieq Syihab dkk (Putusan PN. Jakarta Timur Nomor: 225/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim), yang pada pokoknya sebagai berikut:

  1. Bahwa pada awalnya telah terjadi rekayasa sistematis melalui pengelompokan (klasterisasi) perkara (in casu Prokes Petamburan, Megamendung dan RS UMMI) tanpa menggunakan ketentuan perbuatan berlanjut (vorgezette handeling) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Seandainya ketentuan Pasal 64 Ayat (1) KUHP diterapkan, maka dapat dipastikan tidak akan pernah ada klasterisasi perkara yang didalamnya terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  2. Bahwa Judex Factie bahwa telah menyalahi asas legalitas dengan melakukan analogi terhadap makna “keonaran”. Tidak dapat dibenarkan penentuan adanya hubungan antara sikap batin (mens rea) dengan perbuatan (actus reus) dan timbulnya akibat ditentukan secara menyimpang dan tidak ada keterpautan hukum dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
  3. Bahwa delik penyertaan (deelneming) pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tergolong kejahatan terhadap Kemanan Negara. Dengan demikian mempersyaratkan harus adanya permufakatan jahat (dolus premeditatus) dan oleh karena itu kesengajaan yang terjadi bukan bercorak ‘dengan kemungkinan’, melainkan bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).
  4. Bahwa terdapat keterhubungan yang siqnifikan antara pemenuhan unsur “dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat” dengan tindakan plagiarisme dalam pertimbangan hukum putusan aquo. Doktrin opzet metwaarschijnlijkheidsbewustzijn/dolus eventualis yang menjadi dalil Judex Factie dalam pemenuhan unsur “kesengajaan dengan kemungkinan” tidak sesuai dengan maksud penggunaannya.
  5. Bahwa Judex Factie tidak menerapkan pembuktian hubungan sebab akibat (kausalitas) guna menentukan secara objektif sebab terjadinya akibat. Mengacu pada doktrin kausalitas, maka sebab yang relevan dan paling dominan terjadinya kegaduhan di media sosial termasuk aksi demonstrasi sebagaimana yang dimaksudkan oleh Judex Factie justru oleh media-media sosial yang sebelumnya menebarkan berita hoaks dan ujaran kebencian kepada Pemohon Kasasi (in casu Habib Rizieq Syihab). Diduga kuat media-media tersebut memang sengaja dibentuk guna kepentingan rekayasa pemenuhan dalil terjadinya kegaduhan di media sosial.
  6. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana telah dihapuskan dalam Rancangan KUHP Tahun 2019. Berdasarkan interpretasi futuristik terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seharusnya tidak lagi dapat diterapkan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara Habib Rizieq Syihab dkk tidaklah murni perkara hukum, namun mengandung kepentingan politis. Dengan demikian pemenuhan unsur delik cenderung sangat dipaksakan.

Kami memberikan dukungan penuh kepada Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung untuk memutus dengan keberanian dan kejujuran agar terwujud kepastian hukum yang adil. Demikian Siaran Pers ini disampaikan.
 
Jakarta, Senin 11 Oktober 2021.

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
(Direktur HRS Center selaku Ketua Tim Eksaminasi)

Dr. H. Ahmad Yani, S.H., M.H.
(Dewan Penyantun HRS Center)

Continue Reading

Trending