Penulis: Jamhari, penggiat Medsos, 1 Agustus 2020

Hari Raya Iedul Adha adalah hari raya umat islam untuk semua umat manusia di seluruh dunia. Hari itu mengingat! Kisah teladan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atas ketaatannya menerima perintah Tuhan.

Di hari Qurban itu, umat Islam yang mampu hadir ditengah-tengah masyarakat, turun tangan untuk peduli berbagi daging Qurban pada siapa aja, dimana aja tampa mengenal sekat!

Karna sejatinya daging Qurban memang harus menembus batas! Dalam artinya siapa aja yang bukan orang kaya harus disentuh dan tersentuh pembagian daging qurban apapun latar belakangnya.

Yang berqurban dan yang menerima daging Qurban sejatinya sama-sama menikmati rasa bahagia dalam kebersamaan dan keceriaan di hari Qurban, dan tulah indahnya sentuhan berbagi rasa.

Iedul Adha (Hari Raya Qurban), di hari itu, kita secara bersama lupakan segala bentuk pro2an dan sentimen perbedaan serta jadikan hati yang bersih nan sucikan hati hanya untuk saling berbagi rasa.

Dihari raya Qurban, Islam bersatu menyatu dan Dunia bersatu padu laksanakan perintah Tuhan untuk berbagi rasa antar sesama manusia. Di hari itu, Islam telah menembus batas!

JanoerKoening, Jakarta – Kondisi Palestina semakin kritis, karena Zionis Israel bertekad melakukan aneksasi terhadap wilayah-wilayah di Tepi Barat sebagai bagian dari rencana Deal of Century (Kesepakatan Abad ini) yang diprakarsai Amerika Serikat.

Terkait rencana pencaplokan dengan paksa (aneksasi) Israel terhadap bagian yang lebih besar dari Tepi Barat Palestine mulai awal Juli 2020, maka hari ini, Kamis, 25 Juni 2020, di Sofyan Hotel Cut Mutiah, Menteng, Jakarta Pusat. AI Aqsa Working Group (AWG) dengan tegas menolak rencana tersebut dan menyampaikan catatan sebagai berikut:

1. Bahwa pencaplokan tersebut bukan saja sebuah pelanggaran terhadap hak azasi manusia yang berat namun juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelecehan terhadap hukum internasional

2. Bahwa pendirian negara Israel secara ilegal di atas tanah Palestina merupakan kezaliman terbesar sepanjang sejarah peradaban modern

3. Bahwa praktek apartheid yang dilancarkan secara struktural oleh Israel sebagai negara ilegal tersebut nyata-nyata mengakibatkan penderitaan yang mengerikan bagi bangsa Palestine selama lebih dari tujuh dekade.

4. Bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap rencana aneksasi tersebut menjadi pertanda bahwa negara yang mengklaim dirinya sebagai penegak prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan HAM itu ternyata merusak reputasinya sendiri dan menempatkan dirinya sejajar dengan pelanggar HAM nomor satu di muka bumi saat ini

5. Kami menyerukan agar seluruh warga dunia bersatu padu menghentikan aksi brutal Israel yang mengancam perdamaian di Timur Tengah serta berisiko mengganggu kestabilan

6. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah dan rakyat Palestina yang selama ini telah berjuang mempertahankan tanah airnya yang sah dan melindungi keselamatan Masjid Al Aqsa sebagai situs suci ketiga umat Islam sedunia. Sepatutnyalah upaya tersebut mendapatkan dukungan dan bantuan nyata dari komunitas internasional terutama dunia Islam.

7. Kami sangat menghargai sikap Pemerintah Republik Indonesia yang tegas menolak rencana aneksasi tersebut. Selanjutnya kami mendorong kiranya Indonesia sebagai salah satu anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB mengambil inisiatif guna mendorong PBB dan komunitas internasional seperti OKI, Gerakan Non-Blok dan Iainnya untuk mengambil tindakan yang lebih efektif untuk segera menghentikan kejahatan Israel tersebut.

8. Akhimya, kami mengajak semua pribadi dan Iembaga yang peduli terhadap nasib Palestina dan Masjid AI Aqsa untuk selalu bersikap positif. optimistis, sabar dan tidak berfrustrasi dalam memberikan dukungan nyata terhadap perjuangan kemerdekaan Palestine dan Al Aqsa. Sikap positif tersebut perlu diiringi dengan doa kiranya Allah Yang Maha Kuasa memberikan keselamatan terhadap bangsa Palestina dan seluruh warga dunia, aamiin. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi memastikan bahwa keberangkatan Jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M dibatalkan. Kebijakan ini diambil karena Pemerintah harus mengutamakan keselamatan jemaah di tengah pandemi Corona Virus Disease-19 (Covid-19) yang belum usai.

“Saya hari ini telah menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441H/2020M,” tegas Menag dalam kesempatan telekonferensi dengan awak media di Jakarta, Selasa (02/06).

“Sesuai amanat Undang-undang, selain mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan, dan keamanaan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan, sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan, dan juga saat di Arab Saudi,” sambungnya.

Menag menegaskan bahwa keputusan ini sudah melalui kajian mendalam. Pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam keselamatan jemaah. Agama sendiri mengajarkan, menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan.

Kemenag telah melakukan kajian literatur serta menghimpun sejumlah data dan informasi tentang haji di saat pandemi di masa-masa lalu. Didapatkan fakta bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan di mana puluhan ribu jemaah haji menjadi korban.

Tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaun, tahun 1837 dan 1858 terjadi wabah epidemi, 1892 wabah kolera, 1987 wabah meningitis. Pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan Maklumat Kemenag No 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang.

Selain soal keselamatan, kebijakan diambil karena hingga saat ini Saudi belum membuka akses layanan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1441H/2020M. Akibatnya, Pemerintah tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan dalam pelaksanaan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Padahal persiapan itu penting agar jemaah dapat menyelenggarakan ibadah secara aman dan nyaman.

“Waktu terus berjalan dan semakin mepet. Rencana awal kita, keberangkatan kloter pertama pada 26 Juni. Artinya, untuk persiapan terkait visa, penerbangan, dan layanan di Saudi tinggal beberapa hari lagi. Belum ditambah keharusan karantina 14 hari sebelum keberangkatan dan saat kedatangan. Padahal, akses layanan dari Saudi hingga saat ini belum ada kejelasan kapan mulai dibuka,” tuturnya.

“Jika jemaah haji dipaksakan berangkat, ada risiko amat besar yaitu menyangkut keselamatan jiwa dan kesulitan ibadah. Meski dipaksakan pun tidak mungkin karena Arab Saudi tak kunjung membuka akses,” katanya lagi.

Pembatalan keberangkatan Jemaah ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia (WNI). Maksudnya, pembatalan itu tidak hanya untuk jemaah yang menggunakan kuota haji pemerintah, baik reguler maupun khusus, tapi termasuk juga jemaah yang akan menggunakan visa haji _mujamalah_ atau _furada_.

“Jadi tahun ini tidak ada pemberangkatan haji dari Indonesia bagi seluruh WNI,” ujar Menag.

*Dampak Pembatalan*
Seiring keluarnya kebijakan pembatalan keberangkatan Jemaah ini, jemaah haji reguler dan khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun ini akan menjadi jemaah haji 1442H/2021M. Setoran pelunasan Bipih yang dibayarkan akan disimpan dan dikelola secara terpisah oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Nilai manfaat dari setoran pelunasan itu juga akan diberikan oleh BPKH kepada jemaah paling lambat 30 hari sebelum pemberangkatan kloter pertama penyelenggaraan haji 1442H/2021M,” jelasnya.

“Setoran pelunasan Bipih juga dapat diminta kembali oleh jemaah haji,” sambungnya.

Bersamaan dengan terbitnya KMA ini, lanjut Menag, Petugas Haji Daerah (PHD) pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dinyatakan batal. Bipih yang telah dibayarkan akan dikembalikan. “Gubernur dapat mengusulkan kembali nama PHD pada haji tahun depan,” urai Menag.

Hal sama berlaku bagi pembimbing dari unsur Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) pada penyelenggaraan haji tahun ini. Statusnya dinyatakan batal seiring terbitnya KMA ini. Bipih yang dibayarkan akan dikembalikan. KBIHU dapat mengusulkan nama pembimbing pada penyelenggaraan haji mendatang.

“Semua paspor Jemaah haji, petugas haji daerah, dan pembimbing dari unsur KBIHU pada penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M akan dikembalikan kepada pemilik masing-masing,” ucapnya.

Menag menyampaikan simpati kepada seluruh jemaah haji yang terdampak pandemi Covid-19 tahun ini. Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, selain Siskohat, Kemenag juga telah menyiapakn posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemenag juga tengah menyiapkan WA Center yang akan dirilis dalam waktu dekat.

“Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian Covid-19 ini segera usai,” pungkas Menag. (Amhar)