Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Erwin Kallo Klarifikasi Penyitaan Gedung Granadi

Published

on

Kuasa Hukum Tomy ambil langkah-langkah Hukum baik Pidana maupun Perdata

Janoerkoening.com, Jakarta – Sehubungan dengan maraknya berita-berita yang tidak benar tentang disitanya gedung Granadi dimana hal tersebut dikait-kaitkan pada Klien Kami. Maka dengan ini kami ERWIN KALLO & Co Property Lawyers selaku kuasa hukum dari H. Hutomo Mandala Putra SH, bermaksud memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang fakta yang sebenarnya terkait permasalahan tersebut.

Bahwa banyaknya berita yang dikeluarkan oleh media-media mengutip dari pernyataan Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDatun) Loeke Larasati Agoestina yang menyatakan Bapak H. Hutomo Mandala Putra diminta untuk tunduk pada hasil putusan dan menyerahkan gedung Granadi sebagai salah satu objek sita.

“Perlu kami tekankan bahwa pernyataan tersebut tidak benar dan sangat merugikan Klien Kami selaku pengusaha nasional dan internasional,” ujar Erwin Kallo dalam keterangan persnya di Granadi, Kuningan, Jakarta, Selasa (4/12/2018)

Erwin mengungkapkan, bahwa Klien kami sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum sita-menyita yang media beritakan belakangan ini, dimana Klien Kami hanya terikat perjanjian sewa-menyewa dengan PT. Granadi, sehingga sangatlah tidak mungkin Klien Kami menyerahkan apa yang bukan Klien Kami miliki.

Terlebih lagi Klien kami adalah salah satu tokoh nasional yang sangat menghargai segala putusan hukum yang ada, sehingga tidak mungkin Klien Kami menghambat proses hukum yang sedang berlangsung.

Bahwa terdapat juga pemberitaan yang tidak benar terhadap Klien Kami ataupun partai yang dipimpin oleh Klien Kami tentang adanya pemberitaan yang menyatakan DPP Partai Berkarya beralamat pada Gedung Granadi, dimana sesungguhnya berita tersebut adalah tidak benar dan sangat bermuatan politis.

Erwin menegaskan, bahwa sampai hari ini DPP Partai Berkarya beralamat di Jl. Pangeran Antasari Cilandak, Jakarta Selatan.

Kami sangat menyayangkan dengan adanya pemberitaan-pemberitaan tidak benar yang dikeluarkan oleh sebagian teman-teman media yang pemberitaannya terlihat sangat menyudutkan dan memberatkan Klien Kami, ungkapnya.

“Seharusnya teman-teman media melakukan pengecekan data yang akurat dari kedua belah pihak (cover both side),” harap Erwin.

Maka oleh itu Kami selaku kuasa hukum dari Bapak H. Hutomo Mandala Putra SH, akan mengambil langkah-langkah hukum baik Pidana maupun Perdata guna melindungi hak-hak dari Klien Kami, “pungkas” Erwin Kallo. (Amhar)

Continue Reading
126 Comments

126 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

PA 212 Minta MUI Keluarkan Fatwa Penistaan Agama oleh Yaqut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perwakilan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Perwakilan dari PA 212 yang hadir dalam audiensi tersebut, yakni Plt Wakil Ketua Umum PA 212 Novel Bamukmin, Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri dan dua anggota PA 212.

Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri saat wawancara dengan wartawan mengatakan, kedatangannya terkait dugaan penistaan agama dari pernyataan video Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara Azan dengan gonggongan anjing.

“Alhamdulilah kami dari PA 212 ditemui oleh petinggi MUI pusat yaitu berkenaan dengan ucapan dari Menag tentang penyamaan yang kami lihat dari video itu, ada penyamaan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini kami lihat ada unsur dugaan penistaan agama,” ujarnya.

Lebih lanjut Awit menuturkan, dalam audiensi tersebut pihaknya meminta MUI mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut.

“Maka kami datang ke MUI, kami minta agar dikeluarkan fatwa bahwa pernyataan Menag itu ada unsur penistaan agama. Ini kepada Menag agar dikeluarkan fatwa apa yg diucapkan Menag ada unsur penistaan agama,” ucapnya.

PA 212, kata Awit, juga menuntut agar Yaqut dicopot dari jabatan dan diproses hukum.

“Jadi tuntutan kami agar Menag dicopot dari jabatannya. Semaksimalnya agar diproses hukum,” ungkap Awit.

Menurut Awit, pernyataan Yaqut sudah membuat gaduh. Sehingga, kata Awit, MUI harus mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut. (Ahr)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Jaksa Agung: Penguatan Pengawasan Mengakselerasi Perubahan Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan turut menumbuhkan kepercayaan publik (public trust), dan meminta seluruh jajaran untuk memahami hal tersebut

Oleh karenanya Jaksa Agung RI meminta jajaran Bidang Pengawasan untuk Optimalisasi Pengawasan Kepada jajaran Pengawasan agar terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner.

“Lakukan pembinaan apabila masih dapat diperbaiki perilakunya, namun jangan segan untuk menghukum mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera,” tegas Burhanudin.

Jaksa Agung minta untuk turut melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan satuan kerja, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi.

Kecepatan Penanganan Laporan Pengaduan
Jaksa Agung meminta untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk, dan jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan, begitu juga terhadap penjatuhan hukuman disiplin.

Hal demikian disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran Kejaksaan pada saat kunjungan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 7 Januari 2022. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Rinaldi Laporkan Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi Online

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Korban penipuan investasi bodong melalui aplikasi online kembali terjadi, kali ini menimpa seorang lelaki bernama Rinaldi Agung bersama 1000 orang korban lainnya. Didampingi kuasa hukumnya, Rinaldi telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri pada 20 Desember 2021 lalu.

“Saya (Rinaldi) sebagai pemegang kuasa dari para korban sebanyak 510 orang bersama kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri,” ujar Rinaldi, Selasa (4/1/2022) di Bareskrim Polri.

Dijelaskan Rinaldi, awalnya ia dikenalkan oleh temannya terhadap investasi ini dan diajak untuk berinvestasi dengan mendownload aplikasi tersebut dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namun sejak awal Desember aplikasi tersebut sudah tidak bisa diakses kembali.

“Kita dijanjikan keuntungan perharinya 2,25 persen profitnya Diperkirakan total kerugian ratusan milyar. Saya yakin polisi dapat menyelesaikan kasus ini,” ungkap Rinaldi.

Sementara itu, Rifqi Zulham SH, Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa maksud kedatangan kali ini untuk memberikan surat klarifikasi permohonan perkembangan Perkara ke Bareskrim Polri.

“Kita minta kesungguhan dan komitmen Polri dalam menangani perkara ini sampai tuntas, karena jika tidak ditindak lanjuti sampai tuntas fenomena investasi yang menjamur di seluruh pelosok Indonesia dan merugikan masyarakat ini..sangat berbahaya sekali hal ini akan menjadi preseden buruk kedepannya..hal ini akan menjadi motivasi bagi pelaku investasi lainnya untuk melakukan aksi nya secara merajalela ,” pungkas Rifqi. (Red)

Continue Reading

Trending