Connect with us

Nasional

Bappenas Dukung Skema PPP dalam Proyek Sektor Sosial

Published

on

Bappenas Dukung Skema PPP dalam Proyek Sektor Sosial

Janoerkoening.com, Jakarta Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mendorong skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU) untuk proyek-proyek pendidikan dan kesehatan. Terdapat lima proyek senilai 306,1 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,38 triliun (kurs Rp 14.300 per dolar AS) dengan skema KPBU yang akan terealisasi pada 2019.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro menegaskan perlunya inovasi pembiayaan untuk membangun sektor kesehatan dan pendidikan.

“Perlunya inovasi untuk memperluas skema pendanaan, karena dari APBN saja tidak cukup untuk membangun kedua sektor ini,” ujar Bambang Brodjonegoro dalam lokakarya bertema “Membuka Potensi Indonesia dalam Pengadaan Proyek Sektor Sosial melalui Public Private Partnership (PPP)” yang didukung oleh Bappenas dengan Islamic Development Bank (IsDB) di Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Saat ini anggaran kesehatan sektor kesehatan yakni sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, sedangkan pendidikan dialokasikan sebesar 20 persen. Defisit dalam anggaran BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 16 triliun menunjukkan masih kurangnya fasilitas kesehatan untuk masyarakat.

Dari sisi pendidikan, meskipun anggaran pendidikan merupakan yang terbesar, namun separuhnya dialokasikan untuk gaji guru dan dosen. Sementara sisanya untuk biaya operasional, beasiswa dan pengembangan infrastruktur.

“Kita perlu dorong korporasi dan pihak pemerintah untuk melakukan inovasi pembiayaan dengan skema PPP,” ujar Bambang.

Beberapa proyek dalam bidang kesehatan dan pendidikan yang sedang disepakati oleh Bappenas yakni:

1. Pengembangan gedung C RS Kanker Dharmais senilai nilai 171,1 juta dolar AS. Soft loan dari IsDB. Dalam tahap kajian akhir pra studi kelayakan. Konstruksi akan dimulai pada kuartal II 2019.

2. Pengembangan RSUD Medan Dr Pirngadi senilai 57,5 juta dolar AS. Dalam tahap kajian akhir pra studi kelayakan. Konstruksi akan dimulai pada kuartal II 2019.

3. RSUD Sidoarjo senilai 24,4 juta dolar AS. Dalam tahap pra kualifikasi tender. Konstruksi dimulai di Kuartal IV 2019

4. Ainun Habibi Gorontalo Hospital senilai 24,4 juta dolar AS. Dalam tahap pra kualifikasi tender. Konstruksi dimulai di Kuartal III 2019

5. University of Sam Ratulangi Teaching Hospital senilai 28,7 juta dolar AS. Dalam tahap kajian akhir pra studi kelayakan.  Konstruksi dimulai di Kuartal III 2019. (Ary)

Continue Reading
502 Comments

502 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: ed meds

  3. Pingback: buy ed pills

  4. Pingback: ed meds online

  5. Pingback: buy cialis generic

  6. Pingback: pharmacy online

  7. Pingback: online canadian pharmacy

  8. Pingback: Viagra or cialis

  9. Pingback: Cialis in usa

  10. Pingback: generic vardenafil online

  11. Pingback: vardenafil 20mg

  12. Pingback: levitra usa

  13. Pingback: best slots to play online

  14. Pingback: casino online gambling

  15. Pingback: order viagra

  16. Pingback: real online casino

  17. Pingback: real money online casino

  18. Pingback: cialis cialis online

  19. Pingback: instant loans

  20. Pingback: quick cash loans

  21. Pingback: cash advance online

  22. Pingback: viagra 100mg

  23. Pingback: cialis 5 mg

  24. Pingback: real money casino online usa

  25. Pingback: the best australian online casino

  26. Pingback: cialis buy

  27. Pingback: best online casino ever

  28. Pingback: cialis 5 mg

  29. Pingback: new cialis

  30. Pingback: cialis 5 mg

  31. Pingback: cheap generic viagra

  32. Pingback: real money online casinos usa

  33. Pingback: best online casino

  34. Pingback: online casino real money

  35. Pingback: what is sildenafil

  36. Pingback: buy cheap viagra

  37. Pingback: viagra online

  38. Pingback: viagra online generic

  39. Pingback: levitra

  40. Pingback: viagra price

  41. Pingback: generic cialis tadalafil

  42. Pingback: sildenafil

  43. Pingback: viagra connect

  44. Pingback: tadalafil online canadian pharmacy

  45. Pingback: online viagra

  46. Pingback: viagra quickly

  47. Pingback: viagra samples

  48. Pingback: 100 mg viagra

  49. Pingback: lowest price on generic viagra

  50. Pingback: generic cialis 20mg

  51. Pingback: rivers casino

  52. Pingback: slot machines

  53. Pingback: http://droga5.net/

  54. Pingback: buy cheap generic viagra uk

  55. Pingback: online viagra

  56. Pingback: legal buy viagra online uk

  57. Pingback: cialis online cheap

  58. Pingback: buy viagra and cialis online

  59. Pingback: Viagra 120mg without a prescription

  60. Pingback: Viagra 150 mg australia

  61. Pingback: viagra sale

  62. Pingback: where can i buy Cialis 10mg

  63. Pingback: buy Cialis 20 mg

  64. Pingback: viagra prescription

  65. Pingback: furosemide 40 mg usa

  66. Pingback: antabuse 250 mg canada

  67. Pingback: RxTrustPharm

  68. Pingback: cheapest tamoxifen 20 mg

  69. Pingback: free viagra

  70. Pingback: generic cialis at walmart

  71. Pingback: how to purchase catapres 100 mcg

  72. Pingback: cheapest ceclor

  73. Pingback: slots real money

  74. Pingback: online casinos

  75. Pingback: viagra drug test

  76. Pingback: best online casino usa

  77. Pingback: online casino

  78. Pingback: casino online

  79. Pingback: virgin casino online nj

  80. Pingback: usaa car insurance quotes

  81. Pingback: esurance car insurance

  82. Pingback: aarp car insurance

  83. Pingback: car insurance quotes online

  84. Pingback: accc car insurance

  85. Pingback: geico car insurance quotes

  86. Pingback: windhaven car insurance quotes

  87. Pingback: car insurance quotes now

  88. Pingback: car insurance quotes 21

  89. Pingback: × nypd blue honeymoon at viagra falls

  90. Pingback: car insurance quotes california

  91. Pingback: personal loans charlotte nc

  92. Pingback: Viagra approved

  93. Pingback: rapid payday loans

  94. Pingback: quick payday loans

  95. Pingback: fast installment loans

  96. Pingback: online quick loans texas

  97. Pingback: bad credit loans las vegas

  98. Pingback: best online payday loans

  99. Pingback: personal loans oxnard ca

  100. Pingback: how much cbd oil should i take

  101. Pingback: best penis enlargement medicine

  102. Pingback: high cbd cannabis seeds for sale

  103. Pingback: difference between cbd oil and hemp oil

  104. Pingback: pure cbd oil for pain relief

  105. Pingback: cbd oil for cancer

  106. Pingback: cbd oil for pain

  107. Pingback: cbd oil for cancer in dogs

  108. Pingback: cbd oil for arthritis

  109. Pingback: cbd oil for dogs dosage

  110. Pingback: writer of federalist papers

  111. Pingback: nursing essay writing services

  112. Pingback: essay writing service uk

  113. Pingback: buy cheap essay

  114. Pingback: buy essay

  115. Pingback: buy an essay paper

  116. Pingback: pay to write essays

  117. Pingback: paper writers for hire

  118. Pingback: how to write an essay about your self

  119. Pingback: cleocin united kingdom

  120. Pingback: Viagra original pfizer order

  121. Pingback: clomid 50 mg cheap

  122. Pingback: clonidine usa

  123. Pingback: clozaril 100mg pills

  124. Pingback: Rx generic viagra

  125. Pingback: how to buy colchicine

  126. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5 mcg online pharmacy

  127. Pingback: cheap combivent

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Nasional

Gatot Nurmantyo: Syahganda cs Tolak Penangguhan Penahanan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Presidium Kesatuan Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menceritakan bahwa Syahganda Nainggolan, Anton Permana, dan Jumhur Hidayat menolak upaya penangguhan penahanan.

Dalam sambutannya, Gatot Nurmantyo (Ganur) mengungkapkan, Penolakan itu menunjukkan bahwa ketiganya adalah pejuang sejati.

“Saya secara pribadi siap menjadi penjamin, namun upaya penangguhan penahanan ditolak sama Syahganda, Anton, dan Jumhur. Ketiganya kompak menolak.

Ini yang membuat kami salut,” jelas Gatot dalam sambutannya di acara peluncuran dan bedah buku ‘Pemikiran Sang Revolusioner Dr Syahganda Nainggolan’ di Sekretariat KAMI pada Jum’at (27/11/2020) di Menteng, Jakarta.

Lebih lanjut Gatot menjelaskan, alasan penolakan itu karena ada syarat yang tidak bisa diterima Syahganda, Anton dan Jumhur.

“Ada tiga syarat penangguhan penahanan, yakni pertama tidak akan melarikan diri. Kedua, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan ketiga berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama,” urainya.

Syarat ketiga itu yang mereka tolak, ungkap Gatot. Bagi mereka apa yang dilakukan mereka, yang dituduhkan melanggar UU, adalah dalam rangka kebenaran. Syahganda cs merasa lebih baik dipenjara ketimbang dilarang menyuarakan kebenaran.

Peluncuran buku ini juga menandakan bahwa idealisme dan pemikiran Syahganda tidak akan luntur meski dipenjara.

“Masih di penjara, tapi buku diluncurkan. Ini salah satu bukti bahwa perjuangan tidak bisa dipadamkan. Semakin ditekan semakin menjadi tegar dan kuat” ujar Gatot.

Pada peluncuran dan bedah buku ini, Gatot mengucapkan selamat kepada Syahganda atas peluncuran buku tersebut. Perjuangan belum selesai, ini baru dimulai.

“Saya sampaikan perjuangan yang dimulai dengan niat karena Allah SWT, tidak akan bisa dihentikan oleh manusia,” tegasnya.

Buku pemikiran Sang Revolusioner ini juga menjadi bukti bahwa Syahganda adalah sosok aktivis yang pemikir, atau inetelektual aktivis.

Hal senada juga disampaikan oleh Din Syamsuddin dalam sambutan secara virtual via aplikasi zoom. “Syahganda adalah intelektual sejati. Intelektualisme bukan sekadar intelektual, tapi juga dilaksanakan dalam aksi nyata,” ungkap Din. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Komnas HAM: Tarik Perpres Pelibatan TNI Tangani Terorisme dari DPR

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Presiden untuk menarik Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI dari pembahasan dan penandatanganan sebelum ada kebijakan yang jelas berdasarkan prinsip negara hukum dan norma HAM.

Permintaan ini dituliskan dalam rekomendasi Surat Komnas HAM ke Presiden dan DPR pada 17 Juni 2020, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara dalam Seminar Online Kerjasama Academic TV dengan FISIP Universitas Lampung (UNILA) dengan Tema “Mendudukkan Peran TNI Dalam Upaya Penanggulangan Aksi Terorisme” pada 24 November 2020.

Beka Ulung mengungkapkan, Komnas HAM menilai Rancangan Perpres ini bertentangan dengan pendekatan hukum yang menjadi paradigma UU No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu criminal justice system dan UU No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menekankan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme sebagai perbantuan.

Sehingga pelibatan TNI adalah bersifat ad hoc, didasarkan pada keputusan politik negara dan anggaran hanya dari APBN. Secara prinsip menurut Beka Rancangan ini bertentangan dengan prinsip lex superior legi inferior.

Selanjutnya alasan permintaan penarikan rancangan menurut Surat Komnas HAM kata Beka, karena Rancangan Perpres ini bercirikan pendekatan War Model dalam penanganan terorisme yang melahirkan status kondisi ‘perang’ tanpa kejelasan hukum dan memicu pelanggaran HAM.

“Komnas HAM juga menyoroti potensi tumpang tindih peran yang dilahirkan Perpres dalam tata kelola penanganan terorisme, dimana di dalam UU No 5 Tahun 2018 telah diatur tugas dan kewenangan sejumlah Lembaga selain TNI,” pungkas Beka Ulung.

Dalam Webinar tersebut, Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah S.H., M.H, Pakar Hukum Pidana UNILA dalam paparannya menyatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemberantasan terorisme pada aspek preventif dan represif sudah dilakukan oleh dua Lembaga, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Kelopisian Negara Republik Indonesia (Polri).

“Jadi, apa yang diamanatkan ke pada TNI dalam Rancangan Perpres sudah dilakukan Lembaga lain, sehingga berpotensi tumpang tindih dan menambah beban keuangan negara,” ujarnya.

Karenanya Ahmad menegaskan bahwa jika pelibatan TNI diperlukan, maka itu terkait dengan ancaman yang melampaui kemampuan aparat penegak hukum untuk mengatasinya, dilakukan sebagai bentuk perbantuan dan kendali operasi tetap berada pada Polri, serta tunduk pada ketentuan dan norma hukum dan HAM.

Ahmad mengingatkan bahwa TNI bukan aparat penagak hukum, sehingga jika dipaksakan masuk dalam ranah penegakan hukum akan melanggar kepentingan penegakan hukum pidana yang melindungi hak negara, masyarakat, pelaku dan korban berdasarkan hukum acara pidana.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP., M.A, Pakar Politik UNILA menyampaikan hasil pengamatannya bahwa dalam dua tahun terakhir eskalasi ancaman terorisme menurun, yang berkaitan erat dengan keberhasil penanganan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

“Karenanya menjadi tidak elevan membicarakan penanganan TNI terhadap terorisme,” ujar Robi

Disisi lain, Robi juga menyoroti sumber anggaran TNI dalam Rancangan Perpres dari APBN, APBD dan sumber lain-lain yang tidak mungkin dipenuhi pemerintah karena saat ini anggaran negara difokuskan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Sementara Himawan Indrajat, S.IP., M.Si, Pakar Politik Pemerintahan UNILA dalam kritiknya terhadap Rancangan Perpres menyatakan perlunya produk hukum yang lebih jelas mengatur keterlibatan TNI karena Perpres ini tidak mengatur koordinasi dengan Lembaga lain

Hal ini agar tidak tumpang tindih, serta perlu diperbaiki aturan-aturannya agar jelas dalam upaya tetap menghormati HAM. “Jangan sampai Perpres ini menjadi Boomerang di kemudian hari,” Ujar Himawan Indrajat. (Amhar)

Continue Reading

Nasional

Doni Monardo: Kerumunan Manusia Menimbulkan Penularan COVID-19 dan Dapat Berakibat Fatal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan bahwa setiap kegiatan yang menciptakan kerumunan sudah hampir pasti dapat menimbulkan penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19.

“Sejumlah aktivitas yang menciptakan kerumunan hampir pasti bisa menimbulkan penularan (COVID-19). Menulari dan tertular satu sama lainnya, ujar Doni dalam Konferensi Pers secara virtual dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Minggu (15/11).

Di samping itu, Doni juga mengingatkan bahwa para penyelenggara kegiatan yang menciptakan adanya kerumunan manusia pada masa pandemi akan mendapatkan sanksi tegas, baik di dunia maupun di akhirat. Sebab, mengumpulkan orang-orang dalam jumlah besar sehingga menimbulkan penularan penyakit hingga menyebabkan kematian adalah perbuatan yang dilarang baik oleh pemerintah maupun agama.

“Mereka yang menyelenggarakan kegiatan tersebut, nantinya bukan hanya mendapatkan sanksi di dunia oleh pemerintah, tetapi juga kelak di kemudian hari akan mendapatkan permintaan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena tidak sedikit kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu menimbulkan penularan (COVID-19),” tegas Doni.

Lebih lanjut, Doni juga mengingatkan bahwa COVID-19 dapat menjadi mesin pembunuh bagi mereka yang masuk dalam kategori usia lanjut, maupun mereka yang memiliki penyakit penyerta atau komorbiditas.

Sebagaimana data Satgas Penanganan COVID-19, bahwa terdapat tren kasus kluster keluarga yang meningkat dari orang tanpa gejala yang menulari keluarganya di rumah sehingga akhirnya berujung fatal. Sehingga hal ini perlu diantisipasi agar ke depannya tidak terjadi hal serupa.

“Mungkin, bagi anak muda yang usianya relatif masih di bawah 36 tahun, sehat, tidak ada komorbid, rata-rata adalah tanpa gejala kalau terpapar COVID-19. Namun, ketika mereka kembali ke rumah, ketemu dengan orang-orang yang dicintai, ketemu dengan saudara-saudaranya yang lain, yang punya komorbid, usianya sudah lanjut, maka risikonya sangat fatal,” jelas Doni.

Adapun berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hingga delapan bulan terakhir, angka kasus _fatality rate_ dari penderita komorbid dan lansia telah mencapai 85 persen.

“Data yang kami peroleh selama delapan bulan terakhir, angka kematian penderita komorbid dan lansia mencapai 80 sampai dengan 85 persen. Sebuah angka yang sangat tinggi,” jelas Doni.

Dengan melihat adanya prosentase angka tersebut, Doni meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia agar menghindari segala aktivitas yang menimbulkan kerumunan manusia dalam jumlah banyak. Dia juga mengajak antar anggota keluarga agar dapat saling mengingatkan satu sama lain, bahwa kegiatan kerumunan pada masa pandemi sangat berisiko.

“Sekali lagi, semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari, dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia, untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya, agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan,” pinta Doni.

“Seluruh pihak di manapun berada, untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID, pasti akan semakin tinggi, dan ini nantinya akan menyulitkan kita semua,” pungkas Doni. (Amhar)

Continue Reading

Trending