Connect with us

POLITIK

AGS Ungkap! Tiga Hal Otda untuk Memperkuat NKRI

Published

on

Janoerkoening.com, Bandung – Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian untuk pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) ke depan guna memperkuat NKRI, demikian dikatakan Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), Anggota Komisi XI, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI dalam Seminar Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Otda dalam rangka memperkuat NKRI”, di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung.

Hal dimaksud yakni: Egoisme kedaerahan yang berlebihan, sebagai daerah yang berjasa dalam kontribusi nasional, kemudian liberalisasi ekonomi global ke daerah yang tidak terkontrol pusat, dan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Perimbangan keuangan Pusat-Daerah, UU Pemda, UU Kementriaan Negara dan UU Desa.

“Cenderung setengah hati, kewenangan yang diberikan belum sepenuhnya disertai penyerahan Alokasi Anggarannya,” ujar AGS, di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/11/2018).

Dia mengatakan, sesungguhnya konsep atau design pelaksanaan Otda telah dimulai sejak awal reformasi, pasca Amandemen UUD 1945 selesai tahun 2002, DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda yang didalammya juga mengatur tentang desa tahun 2004, dan UU No. 39 thn 2008 tentang Kementrian Negara, yang mengatur tentang pembagian fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, yang mendorong alokasi anggaran semakin besar ke daerah.

“Namun faktanya pemerintahan hasil pemilu 2004 dan 2009 masih saja terhambat oleh berbagai isu yang merugikan daerah. Seperti isu Raja-Raja kecil di daerah, potensi desintegrasi hingga kasus korupsi,” ungkap Agun.

Akibatnya alokasi APBN terus bertumpuk dan berpusat di Jakarta, dalam hal ini di Kementrian.

Untuk menyenangkan daerah di alokasikan Dana Transfer ke daerah, yang sesungguhnya dana terbesar dalam bentuk DAU yang lebih di prioritaskan untuk belanja rutin dan belanja pegawai bukan untuk masyarakat. Yang untuk pembangunan/masyarakat  dalam bentuk DAK yang sangat kecil jika dibandingkan dengan DAU. (Periksa APBN setiap tahunnya), kata Agun.

Adapun dana transfer daerah lainnya, masih berada di masing-masing kementrian, yang pelaksanaannya mewajibkan daerah ikut Bimtek di Jakarta, dan Daerah wajib membentuk UPTD sebagi instansi pusat di daerah guna penyerapan anggaran dimaksud.

AGS mempertanyakan, mengapa tidak diserahkan saja dana tersebut ke Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung. Tidak perlu lagi pengadaan alat dan barang, mulai dari benda mati hingga hewan, pupuk, bibit, buku, alkes, dsb oleh Pemerintah pusat/Kementrian di Jakarta.

Mengapa tidak diserahkan saja ke daerah sesuai lingkup dan kewenangannya, yang mampu dan mendorong pelaku-pelaku usaha yang semakin banyak di daerah dan tentunya juga menyerap banyak tenaga kerja, selain berdampak pada pemerataan pembamgunan dan perekonomian, tambahnya.

“Kami bersyukur Pemerintahan hasil pemilu 2014, konsisten menjalankan UU no 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang telah mengalokasikan dana desa yang terus meningkat sejak 2005 berawal 22 T dan tahun  2019 ini mencapai 70 T untuk Desa dan 3 T untuk Kelurahan,” pungkas AGS

Untuk itu AGS menegaskan untuk pelaksnaaan Otda ke depan yang memperkuat NKRI harus melakukan:

Pertama, hilangkan egoisme kedaerahan yg berlebihan

Kedua, konsultasi dan sinergi dengan Pusat dalam menerima liberalisasi global di tingkat lokal

Ketiga, Pemerintah Pusat harus konsisten dengan UUD dan UU lainnya, dengan menyerahkan kewenangan disertai anggarannya ke daerah, utamanya terus meningkatkan dana desa sesuai UU No 6 tahun 2014, yang akan mampu mencegah urbanisasi, mendorong kreatifitas/menciptakan lapangan kerja mandiri, dan menjadikan desa sebagai desa produksi dan jasa yg kelak jadi basis awal  membebaskan ketergantungan impor, Seperti garam dan Tusuk gigi dsb.

“Desa kuat negara kuat, Daerah Maju, Negara Maju,” harap AGS

Bukan sebaliknya yang selama ini menakut-nakuti. “Daerah Kuat, Negara Pecah. Bagaimana bisa pecah, kita negara Kesatuan, Pusat lah yang berkuasa,” tutup Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota Komisi XI, Ketua FPG MPR RI. (Amhar)

Continue Reading
52 Comments

52 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

POLITIK

Sambut Pilpres, BAGAS Fokus Deklarasikan Gatot Maju Di 2024

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Barisan Gatot Sejati Indonesia (BAGAS Indonesia) mendeklarasikan dukungan terhadap Jenderal (Purn.) H. Gatot Nurmantyo untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Acara Deklarasi yang berlangsung di Sekrerariat DPD Jawa Tengah pada hari ini Sabtu, 9 Oktober 2021 dihadiri oleh perwakilan pengurus DPD Se – Provinsi Jawa Tengah.

Ketua Umum BAGAS Indonesia Aris Padewa yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, kita fokuskan dukungan dan pernyataan sikap untuk Pak Gatot Nurmantyo, beliau Purnawirawan Jenderal TNI yang pasti bisa membawa Indonesia pada masa keemasan, dan lebih memahami wong cilik tentunya

“Selain itu hari ini BAGAS berusia 1 tahun dan sudah terbentuk di 29 Provinsi dan mereka pun sudah mau deklarasi kan dukungan,” imbuh Aris dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/10/2021).

Sementara itu, pelopor deklarasi ketua BAGAS (Barisan Gatot Sejati) Provinsi Jawa Tengah Agus Rahmat, S., Sos., mengatakan hari ini kami sudah terbentuk 26 Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah dan yang bergabung ini mayoritas terdiri dari aliansi masyarakat kelas bawah.

“Kami sepakat untuk deklarasi karena kami melihat perlu adanya sosok perubahan untuk Bangsa dan Negara Indonesia kedepan kearah yang lebih baik lagi, sehingga kami berkumpul pada hari ini dalam deklarasi dan pernyataan dukungan untuk Pak Jenderal Purnawirawan H. Gatot Nurmantyo untuk maju pada Pilpres 2024 nanti,” ungkap Agus. .

Acara deklarasi dan pernyataan tepat dilaksanakan pukul 14.30WIB di Sekretariat BAGAS Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai tanda peringatan ulang tahun BAGAS Indonesia yang pertama.

Ditanya wartawan soal visi misi dan program kedepan, Agus Rahmat Ketua BAGAS Indonesia Provinsi Jawa Tengah mengatakan “kita fokuskan dalam hal pengembangan usaha rakyat wong cilik, ada beberapa usaha yang sudah berjalan seperti gula, selain itu usaha usaha lainnya,” jelasnya.

Sementara Penasehat BAGAS Provinsi Jawa Tengah Ir. Eddy Rahardjo menambahkan, apapun caranya bagaimanapun polanya kita harus bersama sama mewujudkan cita cita ini, mendukung Jendral (Purn) H. Gatot Nurmantyo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Di Hari Kesaktian Pancasila, Partai Cinta Indonesia Di Deklarasikan

Published

on

By

Oleh: Hendrik Yance Udam, Ketua Umum DPP Partai Cinta Indonesia

Mengacu pada definisi Partai Politik di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) berbunyi sebagai berikut.

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pergertian tersebut diatas maka kami anak bangsa yang memiliki visi dan misi yang sama yang mencintai Indonesia dan menjaga kedaulatan NKRI dari perpecahan bersama-sama mendeklarsikan berdirinya Partai Cinta Indonesia sebagai alat perjuangan politik Bersama rakyat Indonesia dalam melakukan bela negara.

Partai Cinta Indonesia di deklarasikan pada Jum’at tanggal 1 Oktober 2021 di Hotel Balairung Jakarta Pusat bertempatan dengan hari Kesaktian Pancasila.

Partai Cinta Indonesia berasasaskan Pancasila dan berciri khas yaitu Nasionalis,Relegius dan Demokratis serta Pluralisme.

Sedangkan vis Partai Cinta Indonesia adalah terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang berkeadilan, bersatu dan berkesejahteraan sosial, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam semangat Pancasila dan UUD 1945.

Dan Misinya adalah:

  1. Mempertahankan kedaulatan dan eksistensi serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
  2. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial dan hak-hak politik rakyat, demi peri kehidupan yang adil, beradab, dan berbudaya, dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM), serta mampu berperan dalam pergaulan dunia, dihormati, mampu bersaing dan berkompetisi dalam tata ekonomi dan politik dunia secara global.
  3. Memperkokoh persatuan yang nyata dalam tatanan masyarakat majemuk Indonesia melalui peri kehidupan bangsa yang adil, bersatu, setara, dan merata.
  4. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, demokratis, efisien, efektif, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
  5. Membangun masyarakat kewargaan (civil society) yang kuat, sehat, cerdas profesional, beradab dan bersih.

Dan partai Cinta Indonesia memilki tujuan umumnya adalah

A.Terciptanya kehidupan masyarakat yang berkeadilan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, dengan mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

B.Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghormati kemajemukan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

C. Terciptanya kehidupan masyarakat yang berdasarkan konstitusi, hukum dan demokrasi dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara, menuju masyarakat adil, makmur, maju, sejahtera dan mandiri.

Dan juga memiliki tujuan khusus yaitu

A. Terciptaya peningkatan partisipasi politik anggota dan masyarakat Indonesia dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan

B. Terwujudnya cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia.

C. Terciptanya etika dan budaya politik yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia

Partai Cinta Indonesia juga memiliki Fungs sebagai berikut

  1. Wahana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
  2. Wahana penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kesejahteraan umum
  3. Wahana penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara
  4. Wahana partisipasi politik warga negara Indonesia
  5. Wahana rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Oleh sebab saya mengajak semua komponen anak Bangsa dari sabang sampai Merauke yang mencintai Indonesia dan memiliki Visi dan Misi yang sama dalam memajukan Bangsa dan Negara untuk bergabung bersama Partai Cinta Indonesia dalam melakukan bela negara secara Politik untuk mewujudkan Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Serta membangun Indonesia dalam Cinta dan kedamaian.

Indonesia adalah Bangsa yang besar yang memiliki sumber daya alam yang melimpah serta keanegaraman budaya yang berbeda – beda namun kita di persatukan oleh ideologi Pancasila sebagai perekat anak bangsa.

Oleh sebab itu Partai Cinta Indonesia hadir untuk dapat mewarnai perpolitik bangsa dengan thema besarnya yaitu Cinta kepada TUHAN yang Maha Esa Cinta Kepada Bangsa dan Negara serta Cinta kepada Budaya Indonesia.

Cinta Kepada Sesama Rakyat Indonesia serta Cinta kepada Keluarga.

Continue Reading

POLITIK

Peduli Pekerja, PKS Resmikan LAP Jakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) DKI Jakarta resmi meluncurkan Lembaga Advokasi Pekerja (LAP) Jakarta (Sabtu, 25/9/2021).

Lembaga ini diinisiasi oleh Bidang Ketenagakerjaan DPW PKS DKI Jakarta sebagai bentuk kepedulian PKS terhadap pemenuhan hak-hak para pekerja terlebih saat pandemi Covid-19 ini yang banyak terkena PHK.

Launching yang diselelenggarakan secara daring ini menghelat webinar melalui platform Zoom dan Live Youtube dengan tajuk “Gelombang PHK di Masa Pandemi : Peran Advokasi Dalam Melindungi Hak-Hak Pekerja”.

Dalam webinar tersebut DPW PKS DKI Jakarta menghadirkan Narasumber yaitu Purnomo, S.H., M.H. (Disnakertrans & Energi Provinsi DKI Jakarta), Mirah Sumirat, S.E., (Presiden ASPEK Indonesia), dan Indra, S.H., M.H. (Wakil Ketua Bidnaker DPP PKS).

Menyambut peluncuran LAP Jakarta ini Ketua Bidnaker DPW PKS DKI Jakarta Nur Rochim Ahmad menyatakan, “Ini bentuk komitmen PKS terhadap pembelaan terhadap pekerja yang selama ini terpinggirkan.

“Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini gelombang PHK tidak terhindarkan, ditambah lagi dengan disahkannya UU Cipta Kerja nasib pekerja selalu dirugikan. Untuk itu DPW PKS DKI Jakarta mendirikan LAP Jakarta ini sebagai komitmen PKS dalam pembelaan terhadap pekerja,” tambahnya.

Senada dengan Nur Rochim Achmad, Ketua LAP Jakarta Ofis Ricardo mengungkapkan, ”Hadirnya LAP Jakarta sebagai bentuk keterbutuhan para pekerja, serikat pekerja, federasi, konfederasi untuk mendapatkan keadilan. Tidak sedikit pekerja yang tidak tahu hak-haknya dan bagaimana seharusnya mendapatkan hak-haknya.

“Nasib pekerja diperburuk dengan disahkannya UU Cipta Kerja, belum lagi kalau kita berbicara gelombang PHK di saat pandemi ini,” lanjut Ofis Ricardo

Menurut data BPS hingga awal agustus 2021 jumlah korban PHK sudah mencapai 538.000 pekerja. Dan angka ini masih akan terus bertambah mengingat Covid-19 saat ini belum menunjukkan tanda akan berakhir.

Jumlah tersebut belum termasuk pekerja yang dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah yang jumlahnya mencapai 29,4 juta pekerja.

“Tentu LAP Jakarta ini kita harapkan terus ada baik di saat pandemi Covid-19 saat ini maupun setelah pandemi nanti. Kami menghimbau bagi serikat pekerja, federasi, konfederasi untuk berkolaborasi dengan LAP Jakarta untuk bergerak bersama membela hak-hak pekerja”, tandas Ofis Ricardo.

LAP Jakarta secara resmi diluncurkan oleh Sekum PKS DKI Jakarta Ir. Abdul Aziz, S.Si. dan diikuti oleh para pekerja, serikat pekerja, federasi dan konfederasi. (Amhar)

Continue Reading

Trending