Connect with us

POLITIK

AGS Ungkap! Tiga Hal Otda untuk Memperkuat NKRI

Published

on

Janoerkoening.com, Bandung – Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian untuk pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) ke depan guna memperkuat NKRI, demikian dikatakan Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), Anggota Komisi XI, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI dalam Seminar Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Otda dalam rangka memperkuat NKRI”, di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung.

Hal dimaksud yakni: Egoisme kedaerahan yang berlebihan, sebagai daerah yang berjasa dalam kontribusi nasional, kemudian liberalisasi ekonomi global ke daerah yang tidak terkontrol pusat, dan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Perimbangan keuangan Pusat-Daerah, UU Pemda, UU Kementriaan Negara dan UU Desa.

“Cenderung setengah hati, kewenangan yang diberikan belum sepenuhnya disertai penyerahan Alokasi Anggarannya,” ujar AGS, di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/11/2018).

Dia mengatakan, sesungguhnya konsep atau design pelaksanaan Otda telah dimulai sejak awal reformasi, pasca Amandemen UUD 1945 selesai tahun 2002, DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda yang didalammya juga mengatur tentang desa tahun 2004, dan UU No. 39 thn 2008 tentang Kementrian Negara, yang mengatur tentang pembagian fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, yang mendorong alokasi anggaran semakin besar ke daerah.

“Namun faktanya pemerintahan hasil pemilu 2004 dan 2009 masih saja terhambat oleh berbagai isu yang merugikan daerah. Seperti isu Raja-Raja kecil di daerah, potensi desintegrasi hingga kasus korupsi,” ungkap Agun.

Akibatnya alokasi APBN terus bertumpuk dan berpusat di Jakarta, dalam hal ini di Kementrian.

Untuk menyenangkan daerah di alokasikan Dana Transfer ke daerah, yang sesungguhnya dana terbesar dalam bentuk DAU yang lebih di prioritaskan untuk belanja rutin dan belanja pegawai bukan untuk masyarakat. Yang untuk pembangunan/masyarakat  dalam bentuk DAK yang sangat kecil jika dibandingkan dengan DAU. (Periksa APBN setiap tahunnya), kata Agun.

Adapun dana transfer daerah lainnya, masih berada di masing-masing kementrian, yang pelaksanaannya mewajibkan daerah ikut Bimtek di Jakarta, dan Daerah wajib membentuk UPTD sebagi instansi pusat di daerah guna penyerapan anggaran dimaksud.

AGS mempertanyakan, mengapa tidak diserahkan saja dana tersebut ke Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung. Tidak perlu lagi pengadaan alat dan barang, mulai dari benda mati hingga hewan, pupuk, bibit, buku, alkes, dsb oleh Pemerintah pusat/Kementrian di Jakarta.

Mengapa tidak diserahkan saja ke daerah sesuai lingkup dan kewenangannya, yang mampu dan mendorong pelaku-pelaku usaha yang semakin banyak di daerah dan tentunya juga menyerap banyak tenaga kerja, selain berdampak pada pemerataan pembamgunan dan perekonomian, tambahnya.

“Kami bersyukur Pemerintahan hasil pemilu 2014, konsisten menjalankan UU no 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang telah mengalokasikan dana desa yang terus meningkat sejak 2005 berawal 22 T dan tahun  2019 ini mencapai 70 T untuk Desa dan 3 T untuk Kelurahan,” pungkas AGS

Untuk itu AGS menegaskan untuk pelaksnaaan Otda ke depan yang memperkuat NKRI harus melakukan:

Pertama, hilangkan egoisme kedaerahan yg berlebihan

Kedua, konsultasi dan sinergi dengan Pusat dalam menerima liberalisasi global di tingkat lokal

Ketiga, Pemerintah Pusat harus konsisten dengan UUD dan UU lainnya, dengan menyerahkan kewenangan disertai anggarannya ke daerah, utamanya terus meningkatkan dana desa sesuai UU No 6 tahun 2014, yang akan mampu mencegah urbanisasi, mendorong kreatifitas/menciptakan lapangan kerja mandiri, dan menjadikan desa sebagai desa produksi dan jasa yg kelak jadi basis awal  membebaskan ketergantungan impor, Seperti garam dan Tusuk gigi dsb.

“Desa kuat negara kuat, Daerah Maju, Negara Maju,” harap AGS

Bukan sebaliknya yang selama ini menakut-nakuti. “Daerah Kuat, Negara Pecah. Bagaimana bisa pecah, kita negara Kesatuan, Pusat lah yang berkuasa,” tutup Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota Komisi XI, Ketua FPG MPR RI. (Amhar)

Continue Reading
158 Comments

158 Comments

  1. Pingback: buy sildenafil

  2. Pingback: online pharmacy viagra

  3. Pingback: erection pills that work

  4. Pingback: male erection pills

  5. Pingback: online ed pills

  6. Pingback: cialis 10mg

  7. Pingback: canadian pharmacy

  8. Pingback: canadian pharmacy

  9. Pingback: Cialis in usa

  10. Pingback: Cialis in usa

  11. Pingback: vardenafil coupon

  12. Pingback: levitra usa

  13. Pingback: levitra pill

  14. Pingback: online casinos real money

  15. Pingback: online casino usa real money

  16. Pingback: viagra samples

  17. Pingback: doubleu casino online casino

  18. Pingback: online casinos

  19. Pingback: instant loans

  20. Pingback: no credit check loans

  21. Pingback: online loans

  22. Pingback: viagra prescription

  23. Pingback: real money casinos

  24. Pingback: generic cialis

  25. Pingback: online casinos us e check

  26. Pingback: rate on line casinos

  27. Pingback: slots online

  28. Pingback: cialis 5 mg

  29. Pingback: cialis 20

  30. Pingback: 20 cialis

  31. Pingback: generic cialis

  32. Pingback: best online casino

  33. Pingback: online casino usa real money

  34. Pingback: online casinos usa

  35. Pingback: viagra samples

  36. Pingback: viagra 100mg

  37. Pingback: viagra online usa

  38. Pingback: viagra without doctor

  39. Pingback: viagra for men

  40. Pingback: generic viagra online

  41. Pingback: buy cialis online cheap

  42. Pingback: generic for viagra

  43. Pingback: buy viagra pills

  44. Pingback: viagra pills for sale

  45. Pingback: viagra without doctor prescription

  46. Pingback: where to buy viagra in abu dhabi

  47. Pingback: online pharmacy viagra

  48. Pingback: can i legally buy viagra online in australia

  49. Pingback: cheap viagra buy online

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

POLITIK

KPJ Mendorong DPR Menelurkan Kebijakan agar Pilkada DKI Digelar 2020

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menyambut Pilkada serentak 2020, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) dan Kawal Pemilu Kita (KPK) menggelar diskusi publik bertema “Pilkada DKI Jakarta sebagai Episentrum Perpolitikan Indonesia”.

Diskusi yang berlangsung Di Aula Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta menghadirkan Nara sumber, yakni; Nurdin (KPU DKI Jakarta), Burhanuddin (bawaslu DKI Jakarta), Alwan Ola Riantoby (Kornas JPPR) dan
Moderator Dondi Rivaldi

Ketua Umum KPJ, Amos Hutauruk dalam sambutannya menyebut, KPJ dan KPK, senada dengan koalisis masyarakat sipil yang lain, mendorong pemerintah lewat DPR agar menelurkan kebijakan yang relevan dengan mendikotomikan gelaran pilkada serentak

“Yakni pemisahan antara Pilpres, Pilkada, dan Pileg. KPJ dan KPK juga mendorong agar Pilkada DKI digelar pada 2022,” ungkap Amos Sabtu, 12 September 2020.

Selanjutnya Amos menjelaskan, bahwa UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 2015 tentang Pilkada, pasal 201 dijadwalkan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung November 2024

“Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa kepala daerah hasil 2017 menjabat sampai 2022, lalu diteruskan dengan pengangkatan pejabat PLT sampai 2024 dimana akan dilangsungkan pemilu serentak legislatif, pilpres, dan pilkada,” urai Ketum Koalisi Peduli Jakarta.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah, keserentakan pemilu yang menimbulkan padatnya jadwal dalam pencoblosan, penghitungan dan pengawasan suara di hari H pada tataran akar rumput, yakni penyelenggara level KPPS dan PTPS.

Berkaca pada pemilu serentak pileg-pilpres 2019, yang rentan memakan korban jiwa di kalangan lembaga adhock. Belum lagi, fenomena pandemi yang juga belum diketahui kapan akan berakhir, dengan demikian eskalasi jumlah korban menjadi keniscayaan.

Selain konteks kesehatan yang dikhawatirkan, pengangkatan pejabat PLT juga bukan perkara mudah, dimana idealnya eselon 1 yang menjabat.

Dengan demikian, menurut Amos Hutauruk untuk mencari PLT eselon 1 dari sejumlah 101 daerah hasil pemilu 2017 menjadi sukar ditengah konstelasi politik yang makin dinamis.

“Dimana Kemendagri sebagai lembaga yang otoritatif menunjuk PLT, harus bebas dari “insinuasi politik” untuk menempatkan para pejabat PLT,” pungkas Ketuan Umum KPJ. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Ditengah Pandemi, GAAS Dukung Pilkada Serentak 2020

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Untuk kali perdana Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mengadakan Web seminar / zoom meeting yang diikuti oleh 47 orang dari ratusan responden yang menghubungi panitia.

Acara berlangsung mulai pukul 16.30 hingga 18.15 sore, Kamis (20/8/2020) dipusatkan di Grand Cemara Hotel, Jakarta. Moderator Reza Hermawan mengatur lalu lintas _seminar maya_ yang saat ini lagi Trending.

Doktor Firman Wijaya SH MH sebagai pembicara pertama dalam Web seminar/zoom meeting yang diadakan Gerakan Advokat & Aktivis berharap siklus politik dalam memilih pemimpin di daerah dapat terselenggara dengan baik.

Eks KPUD DKI Jakarta Sumarno M. Si. berharap tahapan Pilkada 2020 berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis (DPP GAAS ) Rudy Silfa, SH., yang ditemui Awak Media di lokasi acara berlangsung mengatakan, GAAS mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak 2020.

“Namun Pilkada serentak di tengah Pandemi ini harus dijalankan dengan mengikuti SOP protokol Kesehatan covid-19,” tambahnya.

Ketua Umum DPP GAAS, Rudy Silfa, SH., saat menghadiri Webinar Perdana yang digelar DPP GAAS dengan tema: “Mendukung Pilkada Serentak 2020”, di Posko Webinar kawasan Menteng juga mengatakan, Pelaksanaan pilkada serentak adalah sesuai peraturan Pemerintah.

“Mengingat! Suasana pandemi tentu Pilkada akan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan dan penanggulangan bencana COVID-19, ujarnya.

Lebih lanjut Rudy katakan, GAAS sebagai organisasi independent dalam menghadapi pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 ini, Pilkada tetap harus berjalan.

“Namun dengan mematuhi SOP protokol kesehatan yang ketat, apalagi dalam pilkada ini terjadi pengerahan dan penggalangan massa yang cukup besar sebagai pendukung dari masing-masing calon, “Rudy Silfa menambahkan.

Ketum GAAS juga mengimbau kepada semua calon dan pelaksana pilkada di setiap tingkatan yang ikut pilkada untuk membatasi pengumpulan massa yang besar.

“Sehingga tidak terlalu banyak massa berkerumun, hal ini demi memutus mata rantai pandemi covid-19,” ungkap Rudy yang didampingi Hans Suta Widya, SH selaku Wasekjen.

Begitu juga kepada masyarakat pemilih di pilkada ini, Rudy mengimbau untuk tetap disiplin mentaati aturan pemerintah yang sudah ditetapkan seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan tak berkerumun serta mencuci tangan dengan sabun dll.

“Kami berharap pilkada serentak 2020 tersebut meski digelar, namun harus berjalan dengan damai, lancar dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Usai pilkada juga Mari kita junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan agar semua yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah SWT,” pungkas Rudy.

Di tempat yang sama Sekretaris Jenderal GAAS Ir. Arief Ikhsan, mengatakan seputar tema webinar hari ini kenapa harus pilkada serentak?

“Karna Pilkada serentak 2020 digelar dalam situasi pandemi covid-19 sehingga para calon yang ikut pilkada serta para pendukungnya agar mematuhi aturan pemerintah sesuai protokol kesehatan,” jelasnya.

Animo peserta cukup tinggi. Terbukti banyak peminat yang terdaftar ke panitia via japri namun tidak atau kesulitan masuk ke dalam zoom meeting lantaran berbagai kendala.

“Maklum lah zoom meeting merupakan fenomena baru sejak Covid-19 merebak,” kata Arif Ikhsan, Sekretaris Jendelar GAAS sekaligus Ketua Panitia acara. (Amhar).

Continue Reading

POLITIK

Catut Nama Besar Cendana, Muchdy PR layak dilaporkan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Front Nasional Berkarya Tri Joko Susilo, SH yang juga adalah koordinator Ormas dan Orsap yang ada di Partai Berkarya mendorong agar Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) alias Tommy Soeharto melaporkan Partai Berkarya Muchdy PR ke penegak hukum.

Menurut Tri Joko, sebagai trah Cendana salah satu Putra terbaik Bapak Pembangunan Jenderal Besar HM. Soeharto yang saat ini dicatut namanya sebagai ketua dewan pembina Partai Berkarya dan beberapa nama loyalis HMP didorong untuk melaporkan ke penegak hukum

Kepada media Tri Joko mengatakan, “Jika Merasa Namanya Di Catut dalam SK Kepengurusan Partai Berkarya hasil Munaslub segera Laporkan ke Mabes Polri atau Polda Metro,” tegas Tri, Kamis (6/8/2020) di Jakarta.

Dengan laporan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama Baik dan perbuatan oencatutan nama yang merugikan Orang lain, tambahnya.

Tri Joko Susilo, SH yang juga Ketua Umum Ormas Perisai Berkarya, Pendiri LBH Proklamasi ini, juga mendesak Mahkamah Partai membuat kajian hukum untuk mencari Pasal-pasal pidana lain terkait yang bisa di gunakan untuk menjerat mereka secepatnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Front Nasional berkarya Syeh Mujahidin Djenar juga berpendapat keras, agar Orang-orang Yang merasa Namanya di catut masuk dalam SK Kepengurusan Partai Beringin Karya Hasil Munaslub illegal harus melapirkan ke penegak hukum.

“Jika orang-orang tersebut diam saja dan Tidak melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut ke Polisi berarti nama-nama tersebut telah setuju masuk jadi pengurus DPP Partai Beringin Karya hasil Munaslub illegal,” ujar Mujahidin.

Lebih lanjut, Front Nasional Berkarya juga mendorong agar HMP atau Tommy Soeharto menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dinamika politik yang terjadi saat ini yaitu dengan mempersiapkan Partai Berkarya baru

Karena secara otomatis Berkarya bersi HMP tak bisa ikut pemilu lagi. “Kami usulkan segera hadir Partai Nasional Berkarya,” ujar Tri Joko Susilo.

Aspirasi Soehartois dan millenial pengagum Soeharto tak bisa diabaikan dan agar Mereka terus maju dengan determinasi tinggi melanjutkan perjuangan Soeharto.

Rekrut generasi muda yang loyal dan kapasitas intelektualnya memadai, serta merupakan sosok yang teruji kiprahnya bagi masyarakat disertai perkaderan dikalangan millenial

“Hal itu untuk memahami arah bangsa yang sesuai trilogi pembangunan yang teruji dimasa lalu yang dilakukan oleh Almarhum Soeharto,” ungkap Tri Joko.

Dikatakan Tri Joko bahwa, Nasional Berkarya akan menjadi satu-satunya Partai yang dirindukan karena akan menghadirkan pemimpin yang menjadi Perisai bagi kerakyatan dan persatuan.

“Dan ini akan menjadi kekuatan politik alternatif dari kebuntuan yang menimpa Partai Berkarya maupun kondisi bangsa secara keseluruhan,” ucapnya.

Kami tak kan membiarkan pengkhianat bangsa, para wajah-wajah pemimpin gadungan semakin tertawa karena memamerkan kerja-kerja menipu diri sendiri, plagiat dengan membawa nama Bapak Pembangunan dan inspirator Partai Berkarya, “pungkas” Tri Joko Susilo. (Amhar)

Continue Reading

Trending