Connect with us

POLITIK

AGS Ungkap! Tiga Hal Otda untuk Memperkuat NKRI

Published

on

Janoerkoening.com, Bandung – Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian untuk pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) ke depan guna memperkuat NKRI, demikian dikatakan Agun Gunandjar Sudarsa (AGS), Anggota Komisi XI, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI dalam Seminar Nasional “Evaluasi Pelaksanaan Otda dalam rangka memperkuat NKRI”, di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung.

Hal dimaksud yakni: Egoisme kedaerahan yang berlebihan, sebagai daerah yang berjasa dalam kontribusi nasional, kemudian liberalisasi ekonomi global ke daerah yang tidak terkontrol pusat, dan kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dengan Pasal 18 UUD 1945, UU Perimbangan keuangan Pusat-Daerah, UU Pemda, UU Kementriaan Negara dan UU Desa.

“Cenderung setengah hati, kewenangan yang diberikan belum sepenuhnya disertai penyerahan Alokasi Anggarannya,” ujar AGS, di Kampus IPDN Jatinangor, Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/11/2018).

Dia mengatakan, sesungguhnya konsep atau design pelaksanaan Otda telah dimulai sejak awal reformasi, pasca Amandemen UUD 1945 selesai tahun 2002, DPR dan Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemda yang didalammya juga mengatur tentang desa tahun 2004, dan UU No. 39 thn 2008 tentang Kementrian Negara, yang mengatur tentang pembagian fungsi-fungsi manajemen pemerintahan, yang mendorong alokasi anggaran semakin besar ke daerah.

“Namun faktanya pemerintahan hasil pemilu 2004 dan 2009 masih saja terhambat oleh berbagai isu yang merugikan daerah. Seperti isu Raja-Raja kecil di daerah, potensi desintegrasi hingga kasus korupsi,” ungkap Agun.

Akibatnya alokasi APBN terus bertumpuk dan berpusat di Jakarta, dalam hal ini di Kementrian.

Untuk menyenangkan daerah di alokasikan Dana Transfer ke daerah, yang sesungguhnya dana terbesar dalam bentuk DAU yang lebih di prioritaskan untuk belanja rutin dan belanja pegawai bukan untuk masyarakat. Yang untuk pembangunan/masyarakat  dalam bentuk DAK yang sangat kecil jika dibandingkan dengan DAU. (Periksa APBN setiap tahunnya), kata Agun.

Adapun dana transfer daerah lainnya, masih berada di masing-masing kementrian, yang pelaksanaannya mewajibkan daerah ikut Bimtek di Jakarta, dan Daerah wajib membentuk UPTD sebagi instansi pusat di daerah guna penyerapan anggaran dimaksud.

AGS mempertanyakan, mengapa tidak diserahkan saja dana tersebut ke Provinsi, Kabupaten dan Kota secara langsung. Tidak perlu lagi pengadaan alat dan barang, mulai dari benda mati hingga hewan, pupuk, bibit, buku, alkes, dsb oleh Pemerintah pusat/Kementrian di Jakarta.

Mengapa tidak diserahkan saja ke daerah sesuai lingkup dan kewenangannya, yang mampu dan mendorong pelaku-pelaku usaha yang semakin banyak di daerah dan tentunya juga menyerap banyak tenaga kerja, selain berdampak pada pemerataan pembamgunan dan perekonomian, tambahnya.

“Kami bersyukur Pemerintahan hasil pemilu 2014, konsisten menjalankan UU no 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, yang telah mengalokasikan dana desa yang terus meningkat sejak 2005 berawal 22 T dan tahun  2019 ini mencapai 70 T untuk Desa dan 3 T untuk Kelurahan,” pungkas AGS

Untuk itu AGS menegaskan untuk pelaksnaaan Otda ke depan yang memperkuat NKRI harus melakukan:

Pertama, hilangkan egoisme kedaerahan yg berlebihan

Kedua, konsultasi dan sinergi dengan Pusat dalam menerima liberalisasi global di tingkat lokal

Ketiga, Pemerintah Pusat harus konsisten dengan UUD dan UU lainnya, dengan menyerahkan kewenangan disertai anggarannya ke daerah, utamanya terus meningkatkan dana desa sesuai UU No 6 tahun 2014, yang akan mampu mencegah urbanisasi, mendorong kreatifitas/menciptakan lapangan kerja mandiri, dan menjadikan desa sebagai desa produksi dan jasa yg kelak jadi basis awal  membebaskan ketergantungan impor, Seperti garam dan Tusuk gigi dsb.

“Desa kuat negara kuat, Daerah Maju, Negara Maju,” harap AGS

Bukan sebaliknya yang selama ini menakut-nakuti. “Daerah Kuat, Negara Pecah. Bagaimana bisa pecah, kita negara Kesatuan, Pusat lah yang berkuasa,” tutup Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota Komisi XI, Ketua FPG MPR RI. (Amhar)

Continue Reading
5 Comments

5 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

POLITIK

Saling Apresiasi, AHY – Anies Ingin Terus Berkolaborasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Keluarga besar Partai Demokrat ingin terus bersinergi, berkolaborasi, dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menangani dan menghadapi krisis pandemi, juga dalam rangka memulihkan ekonomi

Demikian kata Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada awak media usai melakukan silaturahmi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Balai Kota Jakarta, Kamis (6/5/2021).

Lebih lanjut AHY mengungkapkan, menjadi pemimpin di masa pandemi merupakan kondisi yang sangat berat. Untuk itu, kinerja Gubernur Anies saat ini patut diberikan apresiasi.

“Kami apresiasi atas segala kinerja yang dikerjakan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur Jakarta,” ucap Ketum AHY.

Selanjutnya AHY menyampaikan, bahwa silaturahmi ini dilakukan untuk meyakinkan kehadiran semua pihak dalam situasi negeri seperti sekarang ini.

“Kami hanya ingin meyakinkan bahwa dalam situasi negeri yang membutuhkan kehadiran kita semua, negara hadir, pemerintah hadir, partai-partai politik hadir, dan semua elemen bangsa juga harus hadir, itulah diskusi kita tadi,” jelas AHY

Jadi, kata AHY mudah-mudahan dengan banyak pengalaman dan diskusi yang kita lakukan, bisa memperkuat upaya kita berkontribusi untuk negeri ini.

“Mudah-mudahan silaturahmi semacam ini bisa terus kita jalin dan kita bawa ke tempat – tempat yang lain,” tutur Ketum AHY.

Menimpali, Anies dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan apresiasi kepada Ketum AHY dan seluruh jajaran Partai Demokrat.

“Kita mendiskusikan tadi bersama Mas Agus berbagai tantangan yang ada di Jakarta dan saya sampaikan apresiasi kepada Mas Agus dan seluruh jajaran Partai Demokrat yang selama ini telah bekerja bersama,” ujar Anies.

Lalu Anies menyebut, Partai Demokrat baru saja melewati masa ujian yang tidak sederhana, insya Allah ini akan membuat kepemimpinan makin solid, partai juga semakin solid, dan makin memberikan manfaat untuk semua.

“Kami terima kasih atas kesempatan untuk bisa menerima dan bersilaturahmi pada sore hari ini,” pungkas Anies menutupnya.

Saat pertukaran cinderamata, terlihat Gubernur Anies memberikan AHY sebuah buku yang berisi potret Jakarta selama pandemi

Buku yang berjudul ‘Potret Jakarta 2020: Kolaborasi Melawan Pandemi’. Sementara AHY memberikan Anies sebuah kaos bertuliskan ‘Muda adalah Kekuatan’.

Sebelumnya, Ketum AHY bersilaturahmi dengan para anggota FPD DPRD DKI Jakarta, di Kantor DPRD DKI. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, Ketum AHY dan rombongan berjalan kaki menuju Balai Kota.

Tiba di lokasi pukul 15.36 WIB, Ketum AHY yang mengenakan batik bercorak biru tua langsung disambut oleh Gubernur Anies. “Assalamualaikum, apa kabar Mas,” sapa AHY kepada Anies. “Waalaikumsalam, kabar baik Mas. Alhamdulillah sampai di sini juga, mari silahkan masuk,” jawab Anies.

Mendampingi Ketum AHY antara lain, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Bendahara Umum Renville Antonio, Kepala Badan Komunikasi dan Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

Tak ketinggalan hadir juga Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron serta Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Wow..! Dua Gugatan Komplotan Moeldoko Ditolak Pengadilan

Published

on

By

JanoerKoening, Kakarta – Perseteruan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Gerombolan liar Moeldoko dan kawan-kawan yang menyelenggarakan KLB ilegal Deli Serdang 5 Maret 2021 yang lalu kembali mengemuka.

Hal ini terjadi setelah dua Gugatan Komplotan Moeldoko dimentahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di hari yang sama pada Selasa, 4 Mei 2021.

Mehbob, Tim Advokasi DPP Partai Demokrat AHY mengungkapkan, Pertama, Gugatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun dkk tentang AD/ART Partai dinyatakan Gugur oleh Pengadilan karena Pengacara Penggugat sudah tiga kali tidak hadir sidang.

“Aneh, kalau sudah berani gugat, mengapa tidak berani hadir?,” tanya Mehbob menambahkan.

Mehbob menduga, ketidakhadiran para pengacara tersebut di Pengadilan lantaran terungkapnya kasus dugaan Surat Kuasa Palsu 9 pengacara dkk yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Kepolisian untuk kemudian dibawa ke meja hijau.

Kemudian yang Kedua kata Mehbob, gugatan Jhoni Allen Marbun atas pemecatan dirinya sebagai Kader Demokrat yang otomatis memberhentikan dirinya sebagai Anggota DPR-RI, juga ditolak Pengadilan.

“Undang – Undang Parpol tegas mengatur bahwa kalau mau protes tentang pemecatan ya ke Mahkamah Partai. Kalau ke Pengadilan tentu salah kamar,” Tegas Mehbob menjelaskan.

Mehbob juga menegaskan, pihaknya juga sedang menggugat 12 (dua belas) mantan kader di PN Jakarta Pusat terkait Perbuatan Melawan Hukum.

Dia tambahkan, Mereka digugat atas dugaan melaksanakan KLB ilegal dengan peserta ‘abal-abal’ dan melakukan serangkaian kebohongan dengan mencitrakan dirinya sebagai pengurus partai yang sah.

“Kami tidak gentar! Kami siap membuktikan dengan fakta hukum bahwa tidak ada dualisme di dalam Partai Demokrat dan AHY adalah Ketua Umum yang sah.” tutup Mehbob. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Grand Launching Partai UKM Berlangsung Sukses

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Partai Usaha Kecil Menengah (Partai UKM) menggelar acara Grand Launching Nasional pada Kamis, (29/04/2021) di Wet Coffe Jl. Slamet Riyadi 05 Kebon Manggis Matraman Jakarta Timur.

Acara berlangsung sukses dengan dimulai dengan Pengajian Ramadhan yang diisi ceramah agama oleh Kyai Khairul Fahmi Dasuki Sekretaris Dewan Pembina dan Waketum Forum Kyai dan Santri Nusantara (FKSN).

Deklarasi Akbar ini dilanjutkan dengan penyerahan Bendera Pataka, AD/ART, Stempel dan Jaket Partai UKM dari Syafrudin Budiman SIP selaku Koordinator Pendiri Nasional kepada H. Bustan Pinrang. Pengusaha dan pelaku koperasi ini didaulat sebagai Ketua Umum DPP Partai UKM.

“Kami atas nama pendiri Partai UKM menyerahkan amanah kepada H. Bustan Pinrang untuk bekerja memajukan Partai UKM agar berkibar di seluruh Indonesia. Partai UKM wajib lolos verifikasi administrasi Kemenkumham/Depkumham dan verifikasi faktual KPU RI untuk ikut Pemilu 2024,” kata Syafrudin Budiman SIP Kordinator Pendiri dan Inisiator Nasional Partai UKM.

Syafrudin Budiman SIP atau Gus Din sapaan akrabnya yang juga didaulat Sekretaris Jenderal DPP Partai UKM ini mengatakan, semua tanggung jawab penuh ada di Ketua Umum dan Sekjen untuk menjalankan roda organisasi.

“Dimana hal ini diatur dalam AD/ART Partai UKM, sehingga kepemimpinan H. Bustan Pinrang selaku Ketua Umum harus diikuti arahan dan petunjuknya kedepan,” ujarnya.

Kata Aktivis Mahasiswa 98 Surabaya ini, pelaksanaan grand launching Partai UKM ini berlangsung terbatas di tengah pandemi Covid-19, dimana tidak membuat undangan tapi hanya menginfokannya di group.

“Hampir semua pengurus inti DPP Partai UKM hadir, diantaranya ada dewan pakar, dewan penasehat, dewan pembina, Ketum, Sekjen dan Bendahara Umumnya, Dipl. T. Pratikno Rz,” ungkap Gusdin.

“Grand Launching ini sudah takdir bahwa kita harus ketemu disini. Semua ini rencana Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membuat kita bekerja dan berjuang bersama di Partai UKM,” ujar Syafrudin sekjen Partai UKM di depan hadirin sekitar 100 orang lebih.

Dibeberkan olehnya juga bahwa Partai UKM ini tidak memanggil tetapi terpanggil. “Kita rilis, kita siarkan, ini ada partai pejuang UKM dan mereka terpanggil.

Usai sambutan Syafrudin Budiman SIP Kordinator Pendiri /Inisiator Partai UKM dilanjutkan dengan Pidato Politik H. Bustan Pinrang Ketua Umum DPP Partai UKM.

“Saya cuma kelas 3 SD tapi saya mau berjuang untuk bangsa dan negara ini. Partai ini jangan dijadikan tandingan tapi dijadikan mitra dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.” kata H.Bustan Pinrang Ketum Partai UKM mengawali sambutannya

Masih kata Bustan, dirinya tidak kuatir untuk pendanaan di masa akan datang yang mengakui kalau anggotanya para pelaku usaha UKM. “Saya menyarankan agar dibentuk koperasi syariah di Masjid-masjid sehingga pelaku UKM bisa pinjam dan bagi hasil,” sarannya.

Kata pria asal Pinrang Sulawesi Selatan, mudah-mudahan Partai UKM ini (anggota dan pengurus) agar jangan ada yang keluar. Menurutnya, kalau ada perbedaan pendapat, kalau ada masalah jangan dihindari tapi diselesaikan.

Partai UKM kata Bustan, sudah ada di 32 Provinsi, dimana diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha sehingga kemiskinan bisa dibasmi. Bustan juga menggambarkan partainya tumbuh dari bawah ke atas dan kuat seperti model Piramid.

“Tajam ke atas dan kuat di bawah. Itulah piramid. Partai UKM ini diharapkan mencapai parliamentary threshold (ambang batas parlemen) dengan menargetkan minimal mendapat suara 15 juta di pemilu 2024, paling tidak dua digit 10, 11 dan 12 juta pemilih,” pungkas Bustan di depan para jurnalis.

Continue Reading

Trending