Connect with us

Uncategorized

PILKADA SERENTAK 2018, PEREMPUAN TERPILIH MENJADI KEPALA/WAKIL KEPALA DAERAH MENINGKAT

Published

on


Janoerkoening.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise hari ini, Senen 26 November 2018 membuka kegiatan Forum Komunikasi Perempuan Kepala/Wakil Kepala Daerah se-Indonesia di Jakarta. Menteri Yohana mengapresiasi komitmen para perempuan kepala/wakil kepala daerah yang telah terpilih pada pilkada serentak Juli 2018 lalu.

Pilkada serentak yang diselenggarakan pada 2015, 2017, dan 2018 memberikan peluang keterpilihan perempuan yang cukup signifikan sebagai kepala/wakil kepala daerah di Indonesia. Berdasarkan data Kemen PPPA, keterpilihan perempuan sebelum diselenggarakan pilkada serentak hanya sekitar 27 orang (2,5%). Namun, setelah tiga kali diselelenggarakan pilkada serentak meningkat menjadi 87 (8%) dari 1096 kepala daerah/wakil kepala daerah.

“Capaian ini merupakan prestasi yang cukup baik. Oleh karena itu, saya meminta kepada seluruh perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah yang telah terpilih memanfaatkan kesempatan dan kedudukan strategis ini untuk mengembangkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi pengarusutamaan gender guna mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan,” tutur Menteri Yohana.

Yohana berharap perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah memperhatikan dan mengatasi berbagai isu perempuan dan anak yang terjadi di daerahnya, baik dalam menurunkan angka kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak, maupun kemiskinan perempuan. Selain itu, berkomitmen untuk menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap lansia, perempuan, dan anak agar masyarakat merasa diperhatikan dalam aspek kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan.

Melihat banyaknya potensi perempuan Indonesia yang mampu menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, Kemen PPPA melakukan berbagai upaya guna meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Salah satu upaya tersebut yakni dengan mengeluarkan Permen PPPA No. 10 Tahun 2015 tentang Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu 2019. Permen PPPA tersebut telah disampaikan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia untuk dilaksanakan guna mendukung agenda Planet 50:50 gender equality pada 2030 (tidak lagi berpikir quota 30% perempuan dan 70% laki-laki, melainkan menuju paradigma kesetaraan gender dalam menerima dan meraih manfaat.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Yohana meminta perempuan kepala daerah/wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membuat kebijakan pembangunan yang responsif gender. Semakin banyaknya peraturan perundangan, jumlah, dan cakupan kebijakan pembangunan yang responsif gender perlu dikawal pelaksanaannya oleh para penentu kebijakan di pusat dan daerah.

“Saya harap pemimpin perempuan yang menjadi kepala/wakil kepala daerah dapat bersinergi untuk mengawal secara konsisten regulasi tersebut guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan gender,” tegas Menteri Yohana. (Amhar)

Continue Reading
172 Comments

172 Comments

  1. Pingback: sildenafil

  2. Pingback: ed pills gnc

  3. Pingback: medicine for impotence

  4. Pingback: cialis 10mg

  5. Pingback: online canadian pharmacy

  6. Pingback: Buy cialis online

  7. Pingback: buy levitra online

  8. Pingback: levitra coupon

  9. Pingback: empire casino online

  10. Pingback: real money casino

  11. Pingback: viagra online prescription free

  12. Pingback: online casino for real cash

  13. Pingback: real casinos online no deposit

  14. Pingback: generic cialis tadalafil

  15. Pingback: cash payday

  16. Pingback: cash advance

  17. Pingback: cash loans

  18. Pingback: viagra cost

  19. Pingback: real money casinos

  20. Pingback: new cialis

  21. Pingback: online bingo in the united states

  22. Pingback: CafeCasino

  23. Pingback: best online american casinos

  24. Pingback: casino games

  25. Pingback: cialis to buy

  26. Pingback: 5 mg cialis

  27. Pingback: generic for cialis

  28. Pingback: cialis generic

  29. Pingback: slot games

  30. Pingback: casino slots

  31. Pingback: casino real money

  32. Pingback: real money casino

  33. Pingback: viagra online

  34. Pingback: viagra pill

  35. Pingback: canadian viagra

  36. Pingback: sildenafil 20

  37. Pingback: when to take viagra

  38. Pingback: tadalafil 40 mg

  39. Pingback: viagra generic

  40. Pingback: viagra without a doctor prescription

  41. Pingback: generic viagra online

  42. Pingback: cialis buy cialis online

  43. Pingback: viagra buy

  44. Pingback: generic viagra for sale

  45. Pingback: cialis generic name

  46. Pingback: cialis professional

  47. Pingback: casinos online

  48. Pingback: online casino

  49. Pingback: safe place buy viagra online

  50. Pingback: viagra.com

  51. Pingback: what is the best viagra to buy

  52. Pingback: viagra vietnam where to buy

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending