Connect with us

Uncategorized

BNNP DKI: Peran GMDM Signifikan Tekan Penyalahgunaan Narkoba

Published

on


Jakarta- Jerat bahaya penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius bagi generasi muda Indonesia. Sebagai Negara yang terletak di posisi yang sangat strategis, Indonesia masih menjadi target utama proxy war dari pihak asing.

Penerapan hukuman yang tidak ringan untuk para pelaku penyalahgunaan narkoba juga telah dilakukan oleh Negara guna menciptakan efek jera. Namun, nyatanya angka penggunaan “barang haram” tersebut masih tergolong memperihatinkan.

Sebagai salah satu Institusi Pengguna Wajib Lapor keberadaan Garda Mencegah Dan Mengobati (GMDM) memiliki peranan penting dalam menekan penyalahgunaan narkoba di Tanah Air. Kiprah GMDM dalam memerangi jenis kejahatan luar biasa itu dengan menggunakan metode pencegahan melalui penyuluhan, khususnya di tengah-tengah kaum muda, turut diapresiasi Kepala Bidang Pemberantasan Narkoba BNNP DKI AKBP Maria Sorlury SH., MH. Hal itu disampaikan Maria usai membawakan materi “Tantangan dan Ancaman Dalam Era Perang Modern” pada acara “Seminar Bahaya Penyalahgunaan Narkoba dan Deklarasi Indonesia Bersih Dari Narkoba (BERSINAR)”, yang diselenggarakan oleh GMDM bekerjasama dengan Persekutuan Anak Hamba Tuhan (PAHAT), di Glow Fellowship, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu pagi (24/11/2018).

“Oh bagus, tanggapannya positif, sangat efektif. Karena memang yang diharapkan anak-anak generasi muda seperti ini bisa mendengarkan penyuluhan narkoba,” udi

Selaku Lembaga Swadaya Masyarakat, kata wanita yang akrab disapa Merry itu, metode yang digunakan GMDM ikut menjadi “ujung tombak” dalam memberikan informasi mengenai penyuluhan tentang bahaya, pencegahan, hingga penanganan pecandu narkoba.

“Ini istilahnya pencegahan lebih dulu. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah ini salah satu cara untuk mereka dicegah dari yang namanya gangguan dari luar. Karena kalau mereka sudah memiliki komitmen yang kuat setelah mengerti apa bahayanya, apa manfaatnya kalau memakai barang itu (narkoba), mereka akan menolak (memakai narkoba). Kan tidak ada manfaatnya itu. Merusak? Jelas iya!” papar Merry.

Merry ikut mengutarakan keprihatinannya ketika harus berbicara soal besarnya angka pelanggaran hukum pada kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang melibatkan generasi muda. Untuk itu ibu dari tiga orang anak itu meminta agar GMDM sebagai mitra POLRI dan BNN tak kenal lelah untuk bekerjasama dalam penanggulangan bahaya narkoba di Indonesia.

“Pesan saya terhadap GMDM, kegiatan seperti ini harus terus ditingkatkan. Karena lewat GMDM sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang cukup dikenal oleh masyarakat luas, mudah-mudahan dapat mendukung agar generasi muda kita terbebas dari penyalahgunaan narkoba,” katanya.

Sebelumnya, ibu dari tiga orang anak itu mengungkapkan penyesalannya ketika harus terjun ke lapangan dan menemui banyak orang Kristen terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

“Dari lima orang yang saya tangkap, dua orang di antaranya pasti ada yang Kristen. Mulai dari nama Yohanes, Petrus hingga Alexander,” ungkapnya.

Fakta itu ikut diperparah denga modus pelaku kejahatan narkoba yang tidak segan melibatkan anak kecil sebagai kurir.

“Jangan mau ketika ada yang meminta kalian mengantarkan paket yang tidak jelas isinya. Sekarang sudah banyak yang berpura-pura meminta membawakan air mineral, padahal isinya adalah carian sabu (sabu-sabu),” ajak Maria kepada peserta seminar untuk selalu meningkatkan kewaspadaan mereka.

Sementara itu ketua panitia seminar Steven Tambayong saat ditemui menuturkan sudah saatnya gereja sebagai elemen bangsa harus lebih dirangkul untuk kemudian terlibat secara aktif melawan bahaya penyalahgunaan narkoba.

“Acara ini menurut saya bertujuan menjadikan kita sebagai pionir untuk di lingkungan gereja, dan momen untuk mengobarkan semangat. Semangat kalau gereja dan tentunya tokoh-tokoh agama, anak-anak pendeta, anak-anak gembala ini untuk berperan aktif. Terjun langsung, karena semua elemen masyarakat bertanggungjawab terhadap permasalahan bangsa, tentang 7 juta jiwa pengguna narkoba, tentang 1 juta pengguna narkoba yang ada di Jakarta,” kata Steven.

Seminar Bahaya Penyalahgunaan Narkoba kali ini merupakan salah satu dari program rutin Badan Koordinasi Nasional GMDM selaku Intitusi Penerima Wajib Lapor. Kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan masyarakat kepada pemerintah untuk memerangi bahaya narkoba, khususnya POLRI dan pihak BNN. Peserta yang hadir pada seminar ini didominasi dari anak, remaja dan pemuda dari tingkat Sekolah Dasar hingga Menengah Atas.

Tak hanya itu, GMDM turut berharap melalui acara ini masyarakat dapat lebih memahami dan mewaspadai bahaya penyalahgunaan narkoba yang selalu mengintai keluarga mereka. Di penutup, GMDM bersama masyarakat akan ikut mendeklarasikan gerakan Indonesia BERSINAR, yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Bakornas GMDM Jeffry Tambayong. (Ary/ocr)

Continue Reading
118 Comments

118 Comments

  1. Pingback: Order Viagra Online

  2. Pingback: cheap erectile dysfunction pills

  3. Pingback: top rated ed pills

  4. Pingback: ed pills gnc

  5. Pingback: buy cialis generic

  6. Pingback: rx pharmacy

  7. Pingback: canada pharmacy

  8. Pingback: Buy cialis

  9. Pingback: order vardenafil

  10. Pingback: buy levitra online

  11. Pingback: buy vardenafil

  12. Pingback: empire casino online

  13. Pingback: real casinos online no deposit

  14. Pingback: order viagra

  15. Pingback: best online casino usa

  16. Pingback: real money casino games

  17. Pingback: loans online

  18. Pingback: personal loan

  19. Pingback: loans for bad credit

  20. Pingback: viagra prescription

  21. Pingback: slots online

  22. Pingback: cialis buy

  23. Pingback: highest paying online casinos

  24. Pingback: Bovada

  25. Pingback: stevejat

  26. Pingback: online casino games real money

  27. Pingback: new cialis

  28. Pingback: cialis buy

  29. Pingback: cialis to buy

  30. Pingback: cialis internet

  31. Pingback: casinos

  32. Pingback: online casino games for real money

  33. Pingback: online casinos

  34. Pingback: slot machines

  35. Pingback: female viagra

  36. Pingback: sildenafil dosage

  37. Pingback: buy viagra now

  38. Pingback: female viagra

  39. Pingback: buy viagra new york

  40. Pingback: tadalafil generique

  41. Pingback: buy viagra no prescription

  42. Pingback: viagra connect

  43. Pingback: purchase viagra online

  44. Pingback: purchase viagra

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending