Connect with us

Uncategorized

SBPI Menolak Penggunaan APBN oleh Dewan Pers

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Keabsahan legalitas Dewan Pers, mulai dari tahapan penjaringan, pemilihan anggota, pengajuan ke presiden, sampai pada penetapan Anggota Dewan Pers melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia ternyata dinilai cacat hukum.

Praktisi hukum Dolfie Rompas, SH, MH secara tegas menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa Dewan Pers memiliki kewenangan untuk melakukan penjaringan dan pemilihan calon anggota Dewan Pers.

“UU Pers tidak mengatur pihak mana yang berhak atau bertanggung-jawab dalam mengajukan nama-nama calon anggota Dewan Pers ke Presiden Republik Indonesia,” ujar Dolfi di Bakull Coffe, Cikini, Jakarta, Rabu (14/11/2018)

Wilson Lalengke, Ketua Sekber Pers Indonesia mengungkapkan, terkait kebijakan dan pelaksanaan tugas Dewan Pers serta penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Dewan Pers melalui pos Kementerian Komunikasi dan Informasi selama ini dapat dipandang sebagai suatu tindakan penyelewengan anggaran negara yang wajib dimintai pertanggungjawabannya.

Menyikapi uraian diatas, kami Sekretariat Bersama Pers Indonesia yakni: SPRI, HIPS, PWRI, IPJI, FPII, PWOIN, dan PPWI menyampaikan sikap bahwa:

1. Menilai keberadaan kepengurusan Dewan Pers selama ini cacat hukum, dan dapat dikategorikan illegal, karna proses pemilihan anggota lembaga tersebut tidak jelas atau belum diatur oleh Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers maupun peraturan lainnya.

2. Menolak keberadaan kepengurusan Dewan Pers yang ada saat ini dan calon kepengurusan berikutnya yang sedang dipersiapkan oleh Dewan Pers karna tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

3. Menolak penggunaan anggaran negara (APBN) oleh kepengurusan lembaga Dewan Pers selama ini dan yang akan datang sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepolisian Republik lndonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung untuk melakukan audit, pemeriksaan keuangan, dan tindakan lanjutan yang diperlukan terhadap kepengurusan Dewan Pers selama ini, khususnya terkait penggunaan anggaran negara yang dikeluarkan meelalui APBN

5. Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan kepengurusan lembaga Dewan Pers periode 2016-2019, dan tidak mengeluarkan Penetapan Kepengurusan Dewan Pers yang baru sebelum dilakukannya pembenahan peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas dan pasti lembaga tersebut.

6. Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk sesegera mungkin melakukan revisi, perbaikan, dan penyempurnaan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun I999 tentang Pers, baik melalui Amandemen UU maupun pembuatan UU Pers yang baru. (Amhar)

Continue Reading
5 Comments

5 Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Jaga Persatuan, Anies: Forum RT-RW Jakarta Harus Solid dan Tidak Terpecah

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, memberikan sambutan pada musyawarah besar (mubes) pertama dan ultah kelima Forum RT-RW Jakarta di Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, pada Minggu, 13 Juni 2021.

Dalam kesempatan tersebut Anies Baswedan menyapa dengan hangat para pengurus dan para pendiri Forum RT-RW Jakarta. Gelaran acara silaturahmi ini disertai dengan tumpengan

Terdapat tiga arahan yang diberikan oleh pak Anies pada peserta kegiatan ini. Pertama, Forum RT-RW perlu bekerja bersama dalam lawan pandemi. Target jangka pendek adalah vaksinasi kepada 7,5 juta warga Jakarta.

Poin kedua adalah menjaga soliditas, persatuan dan keutuhan forum ketua RT-RW. Gub Anies mengatakan bahwa RT-RW di DKI Jakarta harus solid, kompak dan tidak terpecah. Dalam forum RT RW Persatuan dan Keutuhan adalah harga mati yang harus dipertahankan.

Harapan nya agar dalam Mubes Pertama ini, dapat menyerap aspirasi yang berkembang di dalam acara Mubes maupun yang datang dari aspirasi anggota dan para pendiri Forum RT-RW. Kearifan dan kematangan semua panitia dan pengurus diperlukan dalam menjaga pesen Gub Anies diatas.

Poin terakhir adalah Forum RT-RW harus berkolaborasi dalam membangun kota Jakarta. Jakarta perlu tidak hanya satu, tapi ratusan superhero. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

AHY Ungkapkan Duka Cita Atas Meninggalnya Istri Yasonna

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Istri dari Bapak Menteri Hukum dan Ham (Menkumham) Yasonna Laoly, Elisye W Ketaren.

Rasa duka cita tersebut disampaikan Ketum Partai Demokrat, AHY secara langsung kepada Yasonna Laoly ketika melayat ke Rumah Duka Santoso RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/06/2021).

“Saya menyampaikan duka cita yang mendalam secara langsung kepada Menkumham Bapak Yasonna Laoly di Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto atas kepergian Ibu Elisye Widya Ketaren,” ujar Ketum Partai Demokrat AHY.

Tidak lupa pada kesempatan itu juga Ketum AHY mendoakan mendiang Ibu Elisye Widya Ketaren dan Menkumham beserta keluarga yang ditinggalkan.

“Semoga Ibu Elisye Widya Ketaren diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, dan Pak Yasonna Laoly beserta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan,” doa Ketum AHY.

Turut mendampingi Ketum AHY ketika melayat adalah Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Rifky, Bendum Renville Antonio, Kepala BPOKK Herman Khaeron, dan Direktur Eksekutif DPP Partai Demokrat Sigit Raditya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Rakernas II, Deprindo: Developer Sukses, Jujur Bermartabat.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rapat Kerja Nasional II Developer Properti Indonesia (Deprindo) berlangsung di Hotel Oria Jakarta. Rakernas bertema ‘Pemantapan Organisasi dalam rangka mendukung Anggota menjadi developer yang tangguh’ digelar hari jum’at – Sabtu (11-12 Juni 2021).

Ketua Umum DEPRINDO, Suhandi HS mengatakan bahwa Deprindo merupakan asosiasi pengembang perumahan yang diakui oleh Pemerintah melalui Kementrian PUPR.

Dijelaskan Suhandi, Deprindo merupakan Asosiasi Pengembang Perumahan yang lebih melayani segala kebutuhan anggotanya. Disini Kami bangun Sinergy antar anggota dan ada juga Deprindo Academy.

“Ini merupakan bagian dari layanan Deprindo untuk mempermudah anggotanya mengelola proyek serta mengantarkannya menjadi Pengembang Perumahan yang Sukses, Jujur dan Bermartabat,” ujarnya.

Adanya Deprindo ini, kami telah dan akan terus melahirkan enterpreneur-entrepreneur yang tangguh dan berdaya saing di bidang properti. “Serta membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha antar anggota,” pungkas Suhandi HS.

Daniel haposan marbun, Ketua panitia pelaksana acara rakernas developer properti indonesia mengungkapkan, Rakernas II DEPRINDO hari ini di hadiri lebih dari 87 peserta yakni 15 DPW dan 11 DPD dan sisanya pengurus dan anggota dari Seluruh Indonesia.

Ditanya terkait kontribusi pada Pemerintah dan masyarakat, Daniel latakan”Kita pastikan bahwa DEPRINDO bisa berkontribusi baik, khususnya dalam ranah industri properti di tanah air, yakni menyediakan perumahan-perumahan baik yang bersudsidi maupun yang kelas elit,” ujarnya.

Sementara itu, Ario Krestianto perwakilan DPW Jawa Barat kepada media mengatakan, Deprindo Walayah Jawa Barat kami harapkan mempunyai partisipasi khususnya membangun perumahan bersubsidi, dan tentu termasuk perumahan kelas menengah.

Oleh karna itu untuk pengembangan, Deprindo sebagai asosiasi atau kumpulan dari developer maupun calon developer di Jawa Barat harus bersinergi dengan pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan lahan

“Mengingat, segmen harga subsidi itu kan tergantung harga tanah. Sedangkan harga subsidi itu sudah ditentukan pemerintah dengan harga maksimal 250 juta per unit rumah,” jelasnya. (Amhar)

Continue Reading

Trending