Connect with us

Uncategorized

PEREMPUAN BATAM MEMEPERINGATI HARI PAHLAWAN

Published

on


JanoerKoening, Jakarta – Salah satu bentuk penghargaan terhadap pahlawan adalah mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif yang dapat memperkuat kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Diinisiasi oleh komunitas perempuan di Batam, 10 November 2018, Kota Batam memperingati hari pahlawan dengan menyelenggarakan Nyanyian untuk Negeri dengan tema dari Batam untuk Indonesia.

Berdasarkan Press Release yang Kami (janoerkoening.com) terima dari KPPPA (11/11) menyebutkan, acara paduan suara dengan menyanyikan lagu-lagu Nasional yang diikuti 5000 peserta dan dipandu langsung Adi MS.

“Berkat jasa pahlawan kita bisa merasakan kemerdekaan. Namun akhir-akhir ini, kita sangat mudah dipecah belah dan dibelokkan kepada hal-hal yang jauh dari rasa kebangsaan dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” ujar Ketua Kowan Batam, Fenny Widjojo, di Batam, Jum’at (10/11/2018).

Selanjutnya, melihat kondisi tersebut terutama minimnya rasa nasionalisme dan cinta tanah air dikalangan para generasi muda, perempuan-perempuan yang tinggal di Batam maupun yang pernah tinggal di Batam membentuk Komunitas Wanita (Kowan) Batam Cinta NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan menginisiasi kegiatan ini. Harapannya agar rasa nasionalisme dikalangan generasi muda tumbuh dan semakin kuat, tambahnya.

Menurut Menteri Yohana, sejak lama perempuan telah ikut terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyaknya para pahlawan perempuan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kehadiran komunitas Kowan Cinta NKRI dinilai dapat menjadi contoh baik dalam melanjutkan usaha para pahlawan menjaga kesatuan dan mendorong rasa cinta tanah air Indonesia.

Keterlibatan warga dalam mengisi kemerdekaan dan jasa-jasa pahlawan tidak melulu harus dengan pertarungan di medan perang. Contohnya gerakan bersama dari masyarakat yang diinisiasi oleh komunitas Perempuan seperti Kowan Batam Cinta NKRI, perlu diapresiasi, katanya.

“Acara seperti ini akan membangun persatuan yang cukup erat bagi masyarakat di kota Batam terutama dalam melibatkan perempuan di ruang-ruang kreatif. Adanya rasa persatuan juga dapat menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Batam,” jelas Menteri PPPA, Yohana Yembise.

Dalam kegiatan ini, Komunitas Wanita (Kowan) Batam Cinta NKRI bekerjasama dengan Badan Pengusaha (BP) Batam. Kegiatan juga diisi dengan aksi penggalangan dana dari Badan Koordinasi Dakwah Indonesia (BKDI) BP Batam untuk Lombok, Palu dan Donggala. (Amhar)

Continue Reading
212 Comments

212 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: top rated ed pills

  3. Pingback: ed drugs

  4. Pingback: generic ed pills

  5. Pingback: generic cialis online

  6. Pingback: rx pharmacy

  7. Pingback: cialis visa

  8. Pingback: vardenafil online

  9. Pingback: levitra canada

  10. Pingback: virgin casino online nj

  11. Pingback: best slots to play online

  12. Pingback: viagra pill

  13. Pingback: slots online

  14. Pingback: free slots online

  15. Pingback: cialis online

  16. Pingback: cash advance online

  17. Pingback: short term loans

  18. Pingback: quick cash loans

  19. Pingback: viagra 100mg

  20. Pingback: new cialis

  21. Pingback: isabelle

  22. Pingback: cialis generic

  23. Pingback: cialis 5 mg

  24. Pingback: cialis internet

  25. Pingback: generic for cialis

  26. Pingback: free slots online

  27. Pingback: golden nugget online casino

  28. Pingback: golden nugget online casino

  29. Pingback: real money online casinos usa

  30. Pingback: non prescription viagra

  31. Pingback: buy viagra online cheap

  32. Pingback: buy viagra pills

  33. Pingback: discount viagra

  34. Pingback: when to take viagra

  35. Pingback: buy cialis online

  36. Pingback: buy cialis online reddit

  37. Pingback: viagra connect

  38. Pingback: generic viagra cost

  39. Pingback: viagra canada

  40. Pingback: ed generic pills from canada

  41. Pingback: cialis online pharmacy

  42. Pingback: cheap viagra

  43. Pingback: cheap viagra on sale online

  44. Pingback: cheapest 50mg generic viagra

  45. Pingback: generic sildenafil 100mg

  46. Pingback: chumba casino

  47. Pingback: casino gambling

  48. Pingback: is it possible for me to buy viagra from south korea

  49. Pingback: safe buy viagra canada

  50. Pingback: where to buy otc viagra

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending