Connect with us

Uncategorized

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS BUTUH KOMITMEN

Published

on

Exif_JPEG_420


Jakarta, janoerkoening.com

Sudah hampir memasuki tahun kedua sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga saat ini target capaian kebijakan perencanaan ruang laut masih belum tercapai. “Butuh komitmen bersama untuk percepatan penyelesaian target kebijakan nasional ini”. Komitmen ini digalang dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut di Kawasan Strategis yang dilaksanakan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta hari ini, Kamis (8/11/2018).

Lokakarya Penataan Ruang Laut di kawasan Strategis ini bertujuan untuk mendorong percepatan target kebijakan nasional perencanaan ruang laut dan meningkatkan pemahaman dan dukungan stakeholders dalam perencanaan ruang laut kawasan strategis, serta mengharmonisasikan perencanaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah.

Lokakarya sehari ini di isi dengan acara Talkshow mengusung tema: Percepatan Kebijakan Perencanaan Ruang Laut di Kawasan Strategis, mengupas Progres pencapaian target KKI dalam perencanaan ruang laut tahun 2018 dan rencana tahun 2019, mengidentifikasi dan mencari solusi isu dan permasalahan perencanaan ruang laut di kawasan strategis nasional, serta mekanisme pengendalian (Perizinan) pemanfaatan ruang.

Forum lokakarya ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama, memperoleh masukan dan saran dalam rangka percepatan penyelesaian target kebijakan, khususnya rencana zonasi kawasan laut, yakni RZ KSN dan RZ KAW dalam Peraturan Presiden serta RZ KSNT dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga apa yang telah ditargetkan dalam rencana aksi kebijakan kelautan indonesia dapat dicapai.

Tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab RZ KSN akan menyelesaikan 7 (tujuh) RZ KSN (RZ KSN Jabodetabekpunjur, RZ KSN BBK, RZ KSN Gerbangkertosusila, RZ KSN Kedungsepur, RZ KSN Mamminasata, RZ KSN Mebidangro dan RZ KSN Bima). Sesuai Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga 2019, terdapat 14 (empat belas) Perpres RZ KSN dan 31 (tiga puluh satu) PermenKP RZ KSNT (PPKT) yang perlu dipercepat penyelesaiannya

Percepatan penetapan peraturan presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) sangat penting, sebab zonasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (terkait peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan pengenaan sanksi). Selain itu, RZ KSN juga berfungsi sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). mekanisme perizinan/pengendalian pemanfaatan ruang diterapkan dalam sistem sesuai ketentuan Online Single Submission (OSS).

Konsep Perencanaan Terintegrasi adalah Perencanaan terpadu yang selaras, serasi dan seimbang antara perencanaan yang disusun di Darat dengan perencanaan di Perairan (laut). Matra Darat dan Matra Laut masing-masing diatur dengan peraturan tersendiri. Darat: UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Laut: UU 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

“Indonesia saat ini sudah saatnya patuh pada rencana, pemanfaatan ruang laut harus didasarkan pada perencanaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam rezim laut, antara lain Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) menjadi dasar perizinan bagi setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan ruang”.

Jadi, pemanfaatan ruang laut wajib mempunyai Izin Lokasi Perairan, Izin lokasi perairan wajib berdasarkan alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi. Berbagai kepentingan pada ruang laut, terkait sumberdaya tidak semata-mata dianggap sebagai masalah, namun juga harus dipandang sebagai sebuah peluang dimana tumpang tindih kewenangan pada ruang laut pada dasarnya harus diarahkan untuk saling memperkuat.

Perencanaan ruang darat dan laut harus selaras, serasi dan seimbang. Walaupun disusun terpisah, kedua Perpres ini harus menggunakan data garis pantai yang sama. ini perlu disepakati menggunakan peraturan perundang-undangan. Mestinya menggunakan batas garis pantai yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai penyedia data dasar dalam kebijakan satu peta.

Mengenai perencanaan zonasi KSNT, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, zonasi PPKT dapat dipilah menjadi 3 (tiga) sesuai pemanfaatan PPKT, yaitu untuk Pertahanan Keamanan, Perlindungan Lingkungan Hidup (bukan hanya kawasan konservasi), dan Kesejahteraan masyarakat. Detailnya, untuk Zona Pertahanan Keamanan, terdiri dari Subzona daerah militer, daerah terlarang.

Zona Perlindungan Lingkungan Hidup, dapat dibagi menjadi Subzona Sempadan Pantai, Subzona Terumbu Karang, serta Subzona kawasan konservasi. Sedangkan Zona Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Subzona Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Wisata, dan lainnya.
(Ary)

Continue Reading
132 Comments

132 Comments

  1. Pingback: tinderentrar.com

  2. Pingback: free singles dating service

  3. Pingback: amoxicillin generic

  4. Pingback: furosemide in mexico

  5. Pingback: neurontin brand name

  6. Pingback: plaquenil 200mg uk

  7. Pingback: prednisone 7.5 mg

  8. Pingback: generic priligy uk

  9. Pingback: where to buy provigil

  10. Pingback: stromectol liquid

  11. Pingback: combivent inhaler

  12. Pingback: zithromax price

  13. Pingback: plaquenil buy online

  14. Pingback: dapoxetine 1mg

  15. Pingback: where to but provigil

  16. Pingback: albuterol generic

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

Pasca Putusan MK-UU.CK, Kejatuhan Bisa Terjadi Jika Terlena

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Terkait putusan MK tentang UU Ciptakerja inkonstitusional bersyarat, Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio, berpendapat agar Presiden Joko Widodo dan Lembaga Yudikatif Negara, jangan terlena dengan keadaan ini yang mungkin dianggapnya baik-baik saja.

Jika tak segera ada langkah konkrit bisa akibatkan investor akan ragu lalu hengkang, atau tak jadi berinvestasi di Indonesia, sebab rules of law tidak berjalan baik, sehingga stabilitas keamanan dalam negeri tak menentu. Maka Pemerintah diharapkan segera melakukan langkah positif dan terpuji kepada para korban dan mereka yang ditahan yang terkait dengan aksi secara langsung maupun tidak, pasca penolakan RUU Ciptakerja pada Oktober Tahun 2020 lalu.

Selain itu mantan aktivis PIJAR era tahun 90-an ini mengharapkan kelegowoan Penyelenggara Negara atas putusan MK soal UU CK tersebut, ini baik dan bisa menjadi pelajaran, contoh kedepan, kita akan terbiasa selalu melakukan koreksi, permintaan maaf jika ada kesalahan, apalagi bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang penuh toleran dan sopan santun yang tinggi, tambahnya.

“Sejarah bangsa ini kan selalu gunakan langkah etika kesantunan disamping UU Hukum, jika terjadi persoalan, apa sih yang nggak bisa diselesaikan oleh Pemerintah kita sejak jaman Soekarno, Soeharto, Habibie, GusDur, Mega, SBY, bahkan Jokowi diawal kepemimpinannya? Bangsa ini telah lewati persoalan besar dan berpotensi pecah, tapi Alhamdulillah selesai. Semua bisa diselesaikan jika nilai etika kesantunan dan hukum dikedepankan, kemudia rasa egois serta mau menang sendiri dihilangkan,” beber Agusto.

Selanjutnya ia sampaikan bahwa akibat penerapan UU ini tentu banyak buruh pekerja yang terkena dampak, mungkin ada yang terkena PHK, Gajinya dipotong, dan lainnya, itu sebabnya mungkin ini yang menjadi dasar putusan MK. Jika demikian, baik dan positif jika Penyelenggara negara khususnya yang berkaitan dengan terbitnya UU Ciptakerja melakukan semacam koreksi yang ditujukan langsung kepada para buruh pekerja, aktivis dan masyarakat luas, terangnya melalui pesan pendek pada Senin pagi (29/11/2021).

Soal langkah apa yang harus dilakukan atas Pemerintah atas putusan MK ini, Agusto jelaskan bahwa setiap pemerintahan suatu negara punya aturan hukum tatacara menyelenggarakan negara, saya pikir Pemerintah lebih pandai dan paham soal apa yang seharusnya dilakukan jika aturan yang dibuatnya dinyatakan secara SAH oleh lembaga Yudikatif bertentangan dengan konstitusi negara, saya sebagai warga negara hanya bisa memberi kritik saran saja, sebagaimana yang diatur konstitusi yang berlaku di negara kita ini, keputusan tetap ada ditangan Pemerintah dalam hal ini lembaga Yudikatif dan Presiden sebagai Kepala Negara

Ditanya soal kasus yang menimpa Aktivis KAMI, ia uraikan bahwa Syahganda, Jumhur Hidayati, Anton Permana, jika mengacu pada fakta persidangan yang saya ikuti, bahwa tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kepada mereka, pasca penolakan RUU Omnibuslaw, saya berpendapat bahwa kritik dan tulisan mereka di media sosial merupakan hak konstitusional dan tak ada tindakan pidana misalnya lakukan tindakan anarkis, dan ini pun disampaikan oleh sejumlah saksi ahli yang dihadirkan JPU, namun mau apa lagi? Nyatanya Hakim putuskan Syahganda, Jumhur bersalah, ya itulah Politik,” terang Agusto heran.

Menutup keterangannya ia sampaikan bahwa korban dari UU CK ini, baik saat masih berstatus RUU hingga jadi UU tak hanya dari Aktivis KAMI, namun dari buruh pekerja dan masyarakat luas lainnya, karena ini menyangkut nasib dan penderitaan rakyat, maka akan baik jika Pemerintah segera dilakukan langkah konkrit langsung secara kenegaraan kepada masyarakat Indonesia khususnya yang terdampak langsung UU Ciptakerja, guna kepastian hukum dan kepercayaan para Investor. (Zohiri)

Continue Reading

Uncategorized

Issue Reshuffle Kabinet Jokowi Kian Kencang, Benarkah?

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Rumor mengenai Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet berembus sangat kencang akhir-akhir ini.

Hal itu disampaikan oleh Pegiat Sosmed, Agusto Sulistio yang menduga bahwa Presiden Jokowi akan melakukannya sebelum akhir tahun.

Adapun menteri-menteri yang akan terkena reshuffle menurut dugaan Agusto adalah menteri yang belakangan ini kurang menonjol prestasi kerjanya, seperti Menteri Koordinator PMK Muhadjir Effendy, Mendikbudristek Nadiem Makarim, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR Sofyan A Djalil.

Ditanya bocorannya menteri yang akan masuk, Agusto kembali memprediksi bahwa yang akan masuk ke dalam kabinet Jokowi adalah beberapa dari Partai, sisanya dari profesional yang didorong oleh partai.

“Kemungkinan ada satu orang yang jadi menteri dari partai baru bergabung,” tambah Agusto, saat dikonfirmasi, Sabtu siang, 27/11/2021.

Lebih lanjut pegiat sosmed yang juga mantan aktivis PIJAR (Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi) era tahun 90-an, kemungkinan akan masuk dalam kabinet dari kalangan aktivis, tapi kesemuanya tergantung nanti keputusan Presiden, meski diluar ada banyak saran dan masukan.

Menutup keterangannya, Agusto sampaikan bahwa reshuffle adalah hal wajar dalam penyelenggaraan negara, namun jika pergantian menteri terlalu sering itu menunjukkan lemahnya pengamatan dan penganalisaan calon menteri, yang disebabkan antara lain oleh tekanan atau bargaining power politik, semua kembali kepada Presiden, mau atau tidak. (Apip)

Continue Reading

Uncategorized

Kejagung akan Lelang Barang Mewah Hasil Rampasan Jiwasraya

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melelang hasil barang rampasan dari kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya pada 24 November 2021. Barang yang dilelang itu terdiri atas 15 mobil mewah dan 1 motor gede dengan nilai total sekira Rp11,193 miliar.

“Dalam rangka penyelesaian barang rampasan negara dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya ini sebelumnya telah dilakukan penilaian terhadap barang rampasan,” ujar pelaksana tugas Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Sartono, di Kantor Jiwasraya, Jakarta Pusat, dilansir okezone Minggu (21/11/2021).

Sartono menjelaskan, empat mobil yang dilelang berasal dari terpidana Heru Hidayat, yakni mobil Land Rover seharga Rp 806 juta, Jeep Lexus Rp936 juta, Toyota Vellfire Rp624 juta, dan Toyota Vellfire Rp680 juta.

Kemudian, empat mobil dilelang dari terpidana Benny Tjokrosaputro, yaitu Jeep Land Rover Rp2 miliar, Jeep Audi Rp962 juta, Toyota Alphard Rp829 juta, dan Mercedes Benz S.500 Rp1 miliar.

Selanjutnya, tiga kendaraan yang disita dari terpidana Hendrisman Rahim, yaitu Toyota Alphard Rp 600 juta, Mercedes Benz E.300 Rp285 juta, dan motor Harley Davidson Rp361 juta.

Berikutnya, mobil disita berasal dari Harry Prasetyo, yakni Mercedes Benz E.300 Rp626 juta dan Toyota Alphard Rp697 juta

Sartono melanjutkan, dua mobil dari Syahmirwan, yakni Honda CRV Rp167 juta dan Toyota Kijang Innova Rp253 juta. Selanjutnya, mobil dari terpidana Joko Hartono Tirto, Toyota Kijang Innova Rp259 juta.

“Bahwa dari rangkaian penilaian tersebut diperoleh hasil penilaian yang selanjutnya tentunya akan ditindaklanjuti dengan kegiatan pelelangan. Dalam rangka kegiatan pelelangan barang rampasan kasus Jiwasraya ini, Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Direktorat Lelang DJKN Kementerian Keuangan. Lelang akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,” kata Sartono.

Lelang akan dilakukan secara online pada Rabu (24/11/2021) melalui situs lelang.go.id. (Ahr)

Continue Reading

Trending