Connect with us

Uncategorized

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS BUTUH KOMITMEN

Published

on

Exif_JPEG_420


Jakarta, janoerkoening.com

Sudah hampir memasuki tahun kedua sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga saat ini target capaian kebijakan perencanaan ruang laut masih belum tercapai. “Butuh komitmen bersama untuk percepatan penyelesaian target kebijakan nasional ini”. Komitmen ini digalang dalam Lokakarya Nasional Penataan Ruang Laut di Kawasan Strategis yang dilaksanakan di Hotel Millenium, Kebon Sirih, Jakarta hari ini, Kamis (8/11/2018).

Lokakarya Penataan Ruang Laut di kawasan Strategis ini bertujuan untuk mendorong percepatan target kebijakan nasional perencanaan ruang laut dan meningkatkan pemahaman dan dukungan stakeholders dalam perencanaan ruang laut kawasan strategis, serta mengharmonisasikan perencanaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang laut di pusat dan daerah.

Lokakarya sehari ini di isi dengan acara Talkshow mengusung tema: Percepatan Kebijakan Perencanaan Ruang Laut di Kawasan Strategis, mengupas Progres pencapaian target KKI dalam perencanaan ruang laut tahun 2018 dan rencana tahun 2019, mengidentifikasi dan mencari solusi isu dan permasalahan perencanaan ruang laut di kawasan strategis nasional, serta mekanisme pengendalian (Perizinan) pemanfaatan ruang.

Forum lokakarya ini diharapkan dapat menumbuhkan komitmen bersama, memperoleh masukan dan saran dalam rangka percepatan penyelesaian target kebijakan, khususnya rencana zonasi kawasan laut, yakni RZ KSN dan RZ KAW dalam Peraturan Presiden serta RZ KSNT dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga apa yang telah ditargetkan dalam rencana aksi kebijakan kelautan indonesia dapat dicapai.

Tahun 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai penanggungjawab RZ KSN akan menyelesaikan 7 (tujuh) RZ KSN (RZ KSN Jabodetabekpunjur, RZ KSN BBK, RZ KSN Gerbangkertosusila, RZ KSN Kedungsepur, RZ KSN Mamminasata, RZ KSN Mebidangro dan RZ KSN Bima). Sesuai Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia, hingga 2019, terdapat 14 (empat belas) Perpres RZ KSN dan 31 (tiga puluh satu) PermenKP RZ KSNT (PPKT) yang perlu dipercepat penyelesaiannya

Percepatan penetapan peraturan presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) sangat penting, sebab zonasi ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang (terkait peraturan pemanfaatan ruang, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, ketentuan pengenaan sanksi). Selain itu, RZ KSN juga berfungsi sebagai arahan pemanfaatan ruang laut dalam penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP-3-K). mekanisme perizinan/pengendalian pemanfaatan ruang diterapkan dalam sistem sesuai ketentuan Online Single Submission (OSS).

Konsep Perencanaan Terintegrasi adalah Perencanaan terpadu yang selaras, serasi dan seimbang antara perencanaan yang disusun di Darat dengan perencanaan di Perairan (laut). Matra Darat dan Matra Laut masing-masing diatur dengan peraturan tersendiri. Darat: UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Laut: UU 27 Tahun 2007 Jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

“Indonesia saat ini sudah saatnya patuh pada rencana, pemanfaatan ruang laut harus didasarkan pada perencanaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dalam rezim laut, antara lain Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) menjadi dasar perizinan bagi setiap orang dalam kegiatan pemanfaatan ruang”.

Jadi, pemanfaatan ruang laut wajib mempunyai Izin Lokasi Perairan, Izin lokasi perairan wajib berdasarkan alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang dalam Rencana Zonasi. Berbagai kepentingan pada ruang laut, terkait sumberdaya tidak semata-mata dianggap sebagai masalah, namun juga harus dipandang sebagai sebuah peluang dimana tumpang tindih kewenangan pada ruang laut pada dasarnya harus diarahkan untuk saling memperkuat.

Perencanaan ruang darat dan laut harus selaras, serasi dan seimbang. Walaupun disusun terpisah, kedua Perpres ini harus menggunakan data garis pantai yang sama. ini perlu disepakati menggunakan peraturan perundang-undangan. Mestinya menggunakan batas garis pantai yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sebagai penyedia data dasar dalam kebijakan satu peta.

Mengenai perencanaan zonasi KSNT, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar, zonasi PPKT dapat dipilah menjadi 3 (tiga) sesuai pemanfaatan PPKT, yaitu untuk Pertahanan Keamanan, Perlindungan Lingkungan Hidup (bukan hanya kawasan konservasi), dan Kesejahteraan masyarakat. Detailnya, untuk Zona Pertahanan Keamanan, terdiri dari Subzona daerah militer, daerah terlarang.

Zona Perlindungan Lingkungan Hidup, dapat dibagi menjadi Subzona Sempadan Pantai, Subzona Terumbu Karang, serta Subzona kawasan konservasi. Sedangkan Zona Kesejahteraan masyarakat, terdiri dari Subzona Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Wisata, dan lainnya.
(Ary)

Continue Reading
113 Comments

113 Comments

  1. Pingback: sildenafil online

  2. Pingback: buy ed pills

  3. Pingback: ed pills that really work

  4. Pingback: erectile dysfunction medication

  5. Pingback: order cialis

  6. Pingback: online pharmacy

  7. Pingback: canadian pharmacy

  8. Pingback: cialis visa

  9. Pingback: cialis online

  10. Pingback: online vardenafil

  11. Pingback: online levitra

  12. Pingback: levitra pill

  13. Pingback: real money online casinos usa

  14. Pingback: pay day loans

  15. Pingback: payday advance

  16. Pingback: buy cialis

  17. Pingback: real online casino

  18. Pingback: slot machines

  19. Pingback: www online casinoes

  20. Pingback: best online casino

  21. Pingback: 5 mg cialis

  22. Pingback: viagra sildenafil

  23. Pingback: real money casino games

  24. Pingback: canadian viagra

  25. Pingback: viagra prices

  26. Pingback: cialis 5mg

  27. Pingback: viagra price

  28. Pingback: buy viagra uk

  29. Pingback: tadalafil cost

  30. Pingback: online viagra

  31. Pingback: viagra dosage

  32. Pingback: viagra alternative

  33. Pingback: buy viagra no rx

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Uncategorized

DKI Jakarta Terapkan PSBB Total, Warteg Tuntut Perlindungan Sosial

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik rem dengan Penerapan PSBB seperti awal pandemi Covid-19 akan dimulai pada 14 September 2020, menggantikan PSBB transisi yang sudah diterapkan DKI sejak 5 Juni lalu.

Keputusan untuk menerapkan kembali PSBB terpaksa diambil dengan alasan meningkatnya angka kematian akibat Covid-19, hingga ketersediaan tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU yang semakin menipis di Jakarta.

Presedium Kowantara DKI Jakarta, Izzudin Zidan mengungkapkan, bahwa penerapan PSBB berarti sejumlah kegiatan masyarakat akan dibatasi dengan adanya kewajiban menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home.

“Maka sektor lain yakni Warteg akan mengalami penurunan omzet hingga 90 persen dan terancam gulung tikar,” ujar Zidan kepada media di Warteg Nurul Tengku Cik Ditiro 48, Menteng, Jakarta, Senen (14/9/2020).

Menyikapi hal tersebut, Presedium Kowantara DKI Jakarta sebagai organisasi koordinatoriat daerah Jakarta Raya, Kowantara yakni Komunitas Warteg Nusantara menggugat Anies Baswedan bertanggungjawab terhadap 7.000 Warteg yang terdampak dari keputusan PSBB total.

“Kowantara mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengoptimalkan perlindungan sosial bagi Komunitas Warteg Nusantara,” tandas Zidan yang didampingi Tasori Ketua Korwil Jaksel, Nawawi Ketua Korwil Jaktim, Zidan Ketua Korwil Jakbar, Edi Ketua Korwil Jakpus, dan Fakrurozi Ketua Korwil Jakut

Zidan tambahkan, Pemprov DKI Jakarta juga harus menyiapkan alokasi anggaran untuk perlindungan sosial berupa bansos sebagai program perlindungan sosial dan dana bergulir untuk pelaku usaha Warteg.

“Karna Jika Pemprov DKI melakukan pembiaran, maka Pelaku usaha Warteg terancam gulung tikar dan terlunta lunta nasib keluarga di Jakarta,” Pungkas Izzudin Zidan. (Ahr)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua Komite I DPD RI Meminta Polri, Kejagung Usut Penyelewengan Dana Refocusing Covid-19 dan Dana Otsus

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Kepolisian RI dan Kejagung RI turut memantau penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) untuk mencegah terjadinya penyelewengan.

“Kami mendorong Kepolisian dan Kejagung RI turut memantau realisasi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di setiap daerah, khususnya daerah yang rawan penyelewengan Bansos,” kata Fachrul dalam keterangan tertulis, Senin (7/9/2020).

” Khususnya terkait Dana Refocusing Covid 19 dan Dana Otsus di Aceh. Apalagi saat ini dana refocusing tersebut sudah bertambah dari Rp 1,7 triliun jadi Rp 2,3 triliun. Sangat rentan untuk di selewengkan” ujarnya.

Seperti diketahui saat ini Pemerintah menaikkan alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dalam Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021. Total dana otsus untuk ketiga provinsi tersebut sebesar Rp 15,6 triliun.

Pemerintah memfokuskan alokasi dana otsus untuk empat program. Pertama, mendukung pemulihan pasca pandemi Covid-19 melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya pasar tradisional. Kedua, pembangunan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, perluasan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur listrik perdesaan. Keempat, mendorong kualitas penerapan anggaran dan penguatan akuntabilitas pelaporan.

Komite I DPD RI mengapresiasi langkah-langkah dan upaya penegakan hukum Kepolisian RI dan Kejaksaaan Agung RI terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya dalam mendukung investasi di daerah.

Komite I juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil kedua lembaga Penegakan Hukum tersebut dalam rangka persiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Desember 2020 dan penanganan Pandemi Covid-19. (Red)

Continue Reading

Uncategorized

SPT Protes Keras atas Pemecatan Sepihak 8 Pegawai Transjakarta

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Buntut akibat dari aksi demo di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan RI pekan lalu berujung pada pemecatan sejumlah pengurus Serikat Pekerja TransJakarta (SPT).

Pemecatan sepihak yang dilakukan salah satu Badan Usaha Milik Daerah ini mengundang protes keras pengurus Serikat Pekerja Transjakarta (SPT). Demikian keterangan pers yang di gelar di kantor Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA), Cipinang Muara, Jakarta Timur, Kamis (3/9/2020).

Kepala Divisi Hukum Serikat Pekerja Transjakarta, Muslihan Aulia Haris, S.H., menyebut dasar hukum yang diambil manajemen PT. Transjakarta sangat menga-ada dan tidak memiliki dasar hukum soal pemecatan delapan (8) pegawai Transjakarta.

“Atas dasar apa, kasih unjuk kami, teriakin kami, UU atau Peraturan yang mengatakan bahwa unjuk rasa harus meminta izin pada manajemen. Itu semua akal-akalan pihak manajemen,” katanya

Muslihan menambahkan, sebelumnya SPT telah bersurat kepada manajemen sebelum melakukan aksi unjuk rasa, namun tidak ada tanggapan.

“Sebelumnya kan kami sudah melakukan pemberitahuan, itu tanggal 25 Juli 2020 kepada kantor Transjakarta dan Polda Metro Jaya,” ungkapnya.

Dalam kasus pemecatan tersebut Muslihan juga mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti laporan ke DPRD, Wagub dan Gubernur DKI Jakarta terkait PHK terhadap 8 karyawan Transjakarta sebagai bentuk efek jera kepada pihak manajemen TransJakarta bahwa ada kesalahan manajemem melakukan PHK sepihak dengan alasan yang tidak masuk akal.

Dikabarkan sebelumnya, soal tidak dibayarkannya upah lembur karyawan dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh manajemen TransJakarta juga telah menjadi persoalan hukum. Tepatnya pada hari Senin, 31 Agustus 2020 Serikat Pekerja Transjakarta (SPT) telah membuat laporan kepolisian ke Polda Metro Jaya dengan Nomor LP/5186/VII/YAN/2.5/2020/SPKT/PMJ.

“Laporan Kepolisian itu buntut dari intimidasi yang dilakukan Manajemen PT. Transjakarta dengan memberikan Skorsing kepada beberapa pengurus SPT yang mengikuti aksi penyampaian pendapat dimuka umum di Kementerian Ketenagakerjaan RI pada 29 Juli 2020 lalu. “Ulas Muslihan.

Sementara Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi, Ahmad Firdaus mengatakan pengscorsingan 8 pegawai di hari yang sama ketika PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sepihak yang dilakukan oleh manajemen PT. Transjakarta melalui pesan singkat whatsApp yang selanjutnya disusul surat PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).

“Pemberitahuan itu dikirim melalui kurir yang ditujukan ke saya selaku Kepala Divisi SDM dan Pengkaderisasian Organisasi. Disini kami menilai manajemen Transjakarta telah melanggar UU karena dengan seenaknya melakukan PHK secara sepihak. “Beber Ahmad.

Ia juga mengkritisi manajemen PT. Teansjakarta telah menganomi pegawai adalah pekerja lepas, sehingga dengan mudahnya melakukan pemecatan sepihak dengan alasan yang mengada-ngada.

Ahmad menuding perlakuan manajemen PT. Transjakarta sudah diluar kewenangannya, mereka telah melakukan penyebaran foto secara ilegal dari delapan (8) pengurus yang di PHK ke pihak petugas pengamanan pool untuk melarang masuk kelingkungan Transjakarta.

“Artinya perbuatan mereka itu kami anggap sebuah bentuk pencekalan, tentunya hal itu bisa memicu pelaporan kami selanjutnya terkait pidana yang telah menyebarkan foto-foto tersebut, bahkan foto keluarga kamipun ikut disebar,” tambahnya.

Ketika di komunikasikan ke Kuasa Hukum Serikat Pekerja Transjakarta (SPT), Azas Tigor Nainggolan, SH, M. Si, MH., soal persoalan yang muncul akibat adanya pemecatan 8 pegawai Transjakarta, ia membenarkan kliennya telah membuat laporan kepolisian terkait peristiwa adanya kesewenang-wenangan manajemen Transjakarta.

“Aksi protes yang dilakukan para pekerja itu semata-mata untuk kebaikan Direktur Utama TransJakarta yang baru menjabat, jadi ap yang dilakukan oleh SPT adalah bentuk kebaikan Dirut, artinya Dirut baru telah dibohongi oleh manajemen Transjakarta selama ini,” ungkap Azas Tigor.

Azas mengulas UU Ketenagakerjaan RI secara jelas dan tegas telah mengatur terkait kewajiban untuk membayarkan upah lembur. Tentunya munculnya protes Karyawan PT. Transjakarta untuk menuntut hak-haknya adalah bagian dari pemenuhan Hak Demokrasi.

“Kan jadi bisa dilihat, betapa bobroknya manajemen PT. Transjakarta sebagai salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) Pemprov DKI Jakarta selama ini dengan melakukan tindak pidana penggelapan upah lembur ribuan pekerjanya selama 2015-2019, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 UU No. 13 Th. 2003 Ketenagakerjaan. “Pungkasnya. (Red)

Continue Reading

Trending