Connect with us

Sosial

KPPPA – LPSK Tandatangani Nota Kesepahaman Perlindungan Perempuan dan Anak

Published

on

KPPPA – LPSK Tandatangani Nota Kesepahaman Perlindungan Perempuan dan Anak

JanoerKoening, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), bersama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Menandatangi Nota Kesepahaman untuk perlindungan Perempuan dan Anak yang menjadi korban maupun saksi tindak pidana, termasuk penyandang disabilitas. kegiatan ini diselenggarakan pada Hari Senin, 5 November 2018 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat.

Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu mengatakan, tindak lanjut dari nota kesepahaman bersama akan dilanjutkan dengan membuat kelompok kerja yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK Menteri) PPPA. Dalam SK tersebut nantinya akan tertuang perihal tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak, baik Kemen PPPA maupun LPSK.

Diantaranya, Kemen PPPA akan menerima pengaduan, melakukan analisis kasus, penjangkauan, memberikan pendampingan, hingga memberikan rujukan ke LPSK tentang perempuan dan anak yang menjadi korban dan saksi tindak pidana untuk mendapat layanan yang dibutuhkan. Sedangkan LPSK akan memberi bantuan tidak hanya advokasi, tetapi juga memberi bantuan secara teknis, tambahnya.

Dikatakan, kualitas hidup anak akan sangat ditentukan oleh pemenuhan kebutuhan hak anak berupa hak kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, perlindungan, partisipasi, serta identitas. Namun, upaya mengawal agar anak Indonesia tumbuh dan berkembang secara optimal menemukan tantangan yang cukup serius.

“Sehingga Rapat Koordinasi ini penting utamanya untuk meningkatkan evektifitas kelembagaan perlindungan anak agar terwujud kejelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan layanan secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Sekretaris Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu.

Pada kesempatan yang sama, Kemen PPPA yang diwakili oleh Sekretaris Kemen PPPA dan Deputi Bidang Perlindungan Anak meluncurkan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak Kabupaten/Kota (IKKA) 2016. IKKA ini berisi gambaran kondisi anak dari berbagai aspek terutama kebutuhan dasar anak dan hak-hak dasar anak yang akhirnya bermuara bagi peningkatan perlindungan anak secara komprehensif dan holistik.

Hari pertama Rakortek diisi dengan panel diskusi terkait praktik kerja terbaik penyelenggaraan perlindungan anak di daerah dengan pembicara dari pejabat Pemerintah Daerah Kab. Berau, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Rakortek PA rencananya akan berlangsung hingga 7 November 2018 di Jakarta. (Amhar)

Continue Reading
61 Comments

61 Comments

  1. Pingback: lasix pills for sale

  2. Pingback: tinderentrar.com

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Sosial

Monardo: Penanganan NTT Terdampak Seroja Berlangsung Optimal

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepala BNPB Doni Monardo telah mengunjungi beberapa wilayah terdampak bencana di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak Senin lalu (5/4/2021).

Dalam releasenya, Sabtu (10/4/2021) menyebut, Kehadiran Doni Monardo di lokasi bencana tak hanya melihat dampak hebat siklon tropis Seroja tetapi juga penanganan darurat, khususnya warga terdampak bencana.

Selama berada di NTT, Doni telah melihat secara langsung kondisi lokasi terdampak di Lembata, Alor dan Adonara. Ia mengajak pemerintah daerah di kawasan terdampak dan semua pihak untuk melakukan penanganan darurat secara optimal.

Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 menginstruksikan kepada kepala daerah setempat untuk melakukan penanganan prioritas terhadap kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, ibu menyusui, anak-anak, dan disabilitas.

Dalam mengoptimalkan penanganan darurat pascabencana, BNPB mengerahkan sejumlah helikopter, SAR Dog, dan personel untuk membantu pemerintah daerah.

Bantuan logistik pun terus dikirimkan BNPB melalui udara. Selain itu, dukungan penuh dari TNI, Polri dan kementerian serta lembaga sangat membantu dalam percepatan penanganan darurat.

Pelayanan kebutuhan dasar diberikan oleh berbagai pihak, seperti pengoperasian dapur umum oleh Tagana, TNI dan BPBD, kemudian penyediaan tenda-tenda keluarga serta pelayanan medis kepada warga yang mengalami luka-luka.

Saat berada di NTT, Doni juga menyempatkan diri untuk melihat kondisi dapur umum, pelayanan kesehatan dan pos pengungsian. Hal ini menjadi penting, mengingat dalam kondisi darurat banyak warga yang terdampak perlu mendapatkan bantuan yang maksimal.

Menyikapi upaya untuk menghindari Covid-19, Doni menginstruksikan untuk mengurangi kerumunan warga terdampak di pos pengungsian.

BNPB kata Doni akan memberikan dana tunggu hunian sehinga mereka dapat memanfaatkan untuk menyewa tempat tinggal yang layak.

“Dana tersebut digunakan untuk menyewa tempat tinggal atau rumah keluarga terdekat sebagai hunian sementara yaitu sebesar Rp500 ribu per bulan,” sebut Doni Monardo.

Bagi anak-anak yang mengalami trauma, BNPB juga berpesan untuk penyelenggaraan proses penyembuhan pascatrauma sehingga mereka bisa melanjutkan hidup tanpa ada bayang-bayang kejadian tersebut. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Peduli Bencana, Demokrat Salurkan Bantuan Ke NTB dan NTT

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) melalui Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli dan Berbagi, menyalurkan bantuan untuk korban bencana Alam di NTB dan NTT.

Kepala Badan Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) DPP Partai Demokrat, Ali Muhammad Johan Suharli, menjelaskan bahwa DPP Partai Demokrat telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat korban bencana di kecamatan Bolo dan Kecamatan Woha, Bima, NTB pada hari Senin (5/4/2021).

“Penyaluran dilakukan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bima, Imam Syuhadi, beserta jajarannya. Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, A. Rahman H. Abidin, juga telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat korban bencana di Bima dan Dompu,” jelas Ali.

Sementara bantuan untuk NTT, lanjut Ali, akan dilaksanakan besok, Rabu (7/4), bekerjasama dengan DPD dan DPC Partai Demokrat.

Sesuai arahan Ketum AHY, pimpinan dan kader Partai Demokrat harus terus melaksanakan Gerakan Nasional Partai Demokrat (GNPD) Peduli dan Berbagi untuk membantu masyarakat yang kesulitan akibat terdampak Covid-19, maupun yang terdampak bencana alam seperti yang terjadi di NTT dan NTB. Partai Demokrat ingin terus menjadi bagian dari solusi atas masalah-masalah rakyat.

“Sesuai arahan Ketum AHY, Partai Demokrat kembali fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk rakyat. Bantuan kemanusiaan bagi korban banjir di NTT dan NTB ini adalah salah satu aksi nyata dari banyak aksi nyata yang sudah kami lakukan,” pungkas Ali.

Sebelumnya Ketum AHY telah menyampaikan ucapan duka cita atas terjadinya bencana alam di NTT dan NTB. “Turut berduka cita atas bencana banjir dan longsor di Flores Timur, NTT dan NTB yang menelan korban jiwa dan korban hilang,” ucapnya.

AHY juga ungkapkan harapannya, “Semoga proses evakuasi berjalan lancar, seluruh korban bisa segera diselamatkan. Bagi teman-teman di mana pun berada, mari waspada cuaca ekstrem di sekitar kita,” pungkas Ketum AHY. (Amhar)

Continue Reading

Sosial

Kunjungi Banjir Bandang NTT, Monardo: Beri Bantuan Maksimal Pada Warga

Published

on

By

JanoerKoening, Lembata – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jendral TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo melakukan peninjauan pasca bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Lembata, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada selasa (6/4/2021).

Kabupaten Lembata termasuk lokasi yang mengalami dampak dengan kategori berat. Kondisi pemukiman yang berada di bawah bukit menjadi salah satu pemicu besarnya dampak yang terjadi.

Cuaca ekstrem Siklon Tropis Seroja menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di lokasi tersebut. Akses jalan sempat terputus akibat banyak batu besar dan material yang terbawa saat longsor.

Dalam kunjungannya, Doni Monardo sempat berbincang kepada para warga yang terdampak langsung untuk menanyakan beberapa kebutuhan darurat yang sangat diperlukan bagi warga sekitar.

Doni Monardo menegaskan bahwa para warga yang terdampak harus mendapatkan pertolongan secara maksimal.

“Memastikan mereka yang menderita luka ringan atau berat mendapatkan perawatan kesehatan yang maksimal,” kata Doni.

Sebelumnya rombongan juga sempat meninjau dapur umum serta kondisi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba.

Penerapan protokol kesehatan dalam penanganan korban juga menjadi perhatian penting untuk bertujuan menekan angka penularan Covid-19.

Seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, BNPB sudah mengerahkan tiga helikopter. Dua Helikopter ini berjenis Heli MI-8 dengan daya angkut delapan ton, heli Kamov 32 A dengan daya angkut lima ton, dan heli EC-115 dengan kapasitas dua belas seats.

Dua helikopter difungsikan untuk menjangkau distribusi logistik di beberapa desa yang terisolir pasca terputusnya akses diakibatkan longsor, satu helikopter lainnya untuk mengakomodir para warga yang membutuhkan pertolongan darurat terutama kelompok rentan.

Selain itu, helikopter juga mengangkut para tenaga medis yang ditugaskan di posko penanganan darurat.

BNPB melakukan koordinasi dengan TNI-Polri, Kementrian Kesehatan, Kementrian Sosial, Kementrian PUPR, Gubernur NTT, Bupati Flores Timur, BPBD Flores Timur, dan tim gabungan lainnya untuk segera menambah alat berat guna proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun lumpur.

Disamping itu penyediaan bahan logistik dan non logistik juga sudah terdistribusi di beberapa lokasi terdampak.

Untuk titik pengungsian di Kabupaten Lembata ada tujuh titik yaitu di aula kantor lurah Lewoleba Timur, aula kantor lurah Lewoleba Tengah, Aula kantor lurah Selandoro, aula kantor lurah Lewoleba Tengah, Aula kantor Kecamatan Nubatukan, aula kantor BKDSDM, aula kantor Kecamatan Ile Ape Timur dan SMP Negeri 1 Ile Ape Timur. (Amhar)

Continue Reading

Trending