JanoerKoening, Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Al Habsyi menyampaikan laporan kegiatan Rapimnas PKS yang digelar pada 20-21 Juni 2022 di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Dalam sambutannya, Habib Aboe mengungkapkan Rapimnas PKS sebagai momen menyatukan gerak langkah untuk pemenangan pemilu 2024 mendatang.

“Rapimnas ini adalah bagian dari upaya penyatuan langkah dan strategi Pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Kita harus memanfaatkan sisa waktu 601 hari ini dengan baik, karenanya perlu ada kesatuan langkah dalam pemenangan,” ungkap Aboe dalam sambutannya, Senin (20/6/2022).

Habib Aboe menuturkan, saat ini Partai politik mulai berusaha menarik simpati masyarakat agar lolos ambang batas parlemen.

“Menuju Pemilu 2024, seluruh parpol berlomba untuk menarik hati dan simpati pemilih agar lolos parlementary threshold guna mendapatkan kursi di Senayan. Selain itu, partai partai juga berlomba mengusung calon presiden potensial yang diharapkan mampu memberikan efek ekor jas (coattail effect) bagi parpol pengusung capres,” ucap Aboe.

“Oleh karenanya, hari ini kita melakukan Rapimnas dalam rangka mempersiapkan mesin partai, melakukan evaluasi dan perbaikan yang lebih baik lagi menghadapi event politik nasional yang semakin dinamis,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI itu menjelaskan Rapimnas juga sebagai bahan evaluasi agenda yang telah dilaksanakan untuk rekomendasi perbaikan agenda menghadapi pemilu mendatang.

“Melalui Rapimnas ini diharapkan akan ada evaluasi atas berbagai program yang telah kita laksanakan, untuk kemudian disusun rekomendasi perbaikan agenda bersama pemenangan Pileg dan Pilpres 2024,” pungkas Aboe.

Rapimnas PKS yang berlangsung pada 20-21 Juni 2022 dihadiri unsur jajaran pengurus DPP PKS dan Ketua DPW PKS seluruh provinsi se-Indonesia. (Amhar)

JanoerKoening, Jakarta – KPU memulai acara seremoni peluncuran Pemilu Serentak 2024 di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/6/2022) malam.

Sejumlah pejabat terpantau hadir termasuk Presiden Partai UKM H Bustan Pinrang

Pantauan wartawan pukul 19.05 WIB, mereka yang hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian.

Selanjutnya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Kemudian terlihat juga Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, disusul Ketua DPR RI Puan Maharani.

Peluncuran tahapan Pemilu Serentak 2024 ini dibuka KPU dengan turut mengundang seluruh partai politik dan pejabat terkait.

“Seremoni ini juga menandakan resmi dimulainya tahapan Pemilu Serentak 2024. “Terang Bustan

Sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan bila Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri acara Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (14/6/2022) malam.

“Sukses peluncuran perdana tahapan Pemilu 2024, keluarga besar Partai UKM bangga ikut dengan sistim demokrasi yang sangat maju di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta”Pungkas Bustan

Lipsus: Jalal

JanoerKoening, Jakarta, Partai Ummat – Rombongan Partai Ummat menemui komisioner KPK Senin (13/6/2022) untuk menjelaskan cara kerja e-voting berbasis blockchain dalam upaya untuk mengatasi berbagai macam permasalahan penyelenggaraan pemilu di tanah air.

Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi memberikan presentasi yang dihadiri oleh komisioner KPU Idham Holik dan Betty Epsilon Idroos serta sejumlah staf KPU mengenai keuntungan menggunakan e-voting berbasis blockchain.

“Teknologi baru ini tidak hanya bisa menghemat keuangan negara sampai 90 triliun rupiah, tetapi juga mampu mengurangi kecurangan dan pelanggaran serta menghindari jatuhnya korban petugas pemilu seperti terjadi pada pemilu sebelumnya,” Ridho menjelaskan.

Berbeda dengan teknologi e-voting lama yang menggunakan satu kotak penyimpanan suara, kata Ridho, maka teknologi blockchain menggunakan banyak kotak penyimpanan suara sehingga membuatnya jadi sangat aman.

“Kalau teknologi lama itu memberlakukan sentralisasi penyimpanan data sehingga kalau di-hack maka data bisa diubah atau hilang. Tetapi dengan blockchain yang memberlakukan desentralisasi data, data disebar di banyak kotak sehingga tidak mungkin diubah-ubah oleh hacker,” Ridho menjelaskan.

Setelah presentasi sekitar 30 menit, komisioner Idham Holik memberikan tanggapan dan mengatakan bahwa secara pribadi dia sangat tertarik dengan teknologi blockschain namun untuk menerapkannya di tanah air perlu perangkat Undang-Undang.

Idham mengatakan Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa cara pemilu yang telah ditetapkan adalah dengan cara mencoblos.

Menanggapi penjelasan Idham, Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani yang hadir dalam pertemuan tersebut meminta agar KPU mempelajari secara seksama teknologi e-voting berbasis blockchain yang membawa banyak keuntungan dan mengajak semua komponen bangsa agar sama-sama menggunakan teknologi ini.

“Demi bangsa dan negara, mari kita gunakan blockchain. Meskipun KPU hanya menjadi pelaksana pemilu, namun alangkah baiknya KPU juga proaktif berkomunikasi dengan berbagai pihak dan meyakinkan mereka agar teknologi ini bisa digunakan segera,“ kata Buni Yani.

Buni Yani melanjutkan kebijakan mengenai diterapkannya blockchain ini adalah persoalan political will yang terpulang kembali ke pemerintah dan DPR. Bila pemerintah dan DPR sepakat, mereka bisa mengamandemen Undang-Undang Pemilu.

Partai Ummat siap mendampingi KPU untuk menjelaskan ke berbagai pihak mengenai teknologi blockchain ini. “Untuk bangsa dan negara, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik. Partai Ummat akan selalu hadir untuk kemaslahatan banyak orang,“ pungkas Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi. (Amhar)