Connect with us

POLITIK

PSV Dorong Pilpres Lebih Dinamis

Published

on

PSV Dorong Pilpres Lebih Dinamis

Jakarta, ParlemenRakyat

Kehadiran PERKUMPULAN SWING VOTERS (PSV) dalam khasanah politik elektoral diharapkan bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia dan mengurangi polarisasi di masyarakat yang tidak sehat yang timbul sejak pemilihan presiden 2014, dan kian menajam pada pilpres 2019 ini.

“Sebenarnya bukan hanya untuk mentralisasi polarisasi (keterbelahan kelompok) di masyarakat yang kian tajam dan semakin tidak sehat, tapi ada (tiga) alasan lain yang Iebih strategis kenapa akhirnya kami memutuskan mendirikan Perkumpulan Swing Voters (PSV) ini,” ungkap Adhie M Massardi, yang bersama ahli hukum tatanegara Refly Harun, dll menginisiasi Iahirnya PSV.

Pertama, dalam sejarah politik Indonesia pasca kemerdekaan, nyaris tidak ada partai politik yang memiliki garis politik (idiologi) keberpihakan yang jelas. Akibatnya, parpol jadi tidak punya pendukung loyal, sehingga dari pemilu ke pemilu, massa yang tidak memiliki kecenderungan memilih parpol tertentu (swing voters) sebelum pemilu dilaksanakan jumlahnya terus meningkat, jelas Adhie dalam keterangan persnya di Anomali Cafe, Menteng, Jakarta, Ahad, 21 oktober 2018.

Kedua, saat memasuki rezim elektoral, panggung kampanye dijejali tim sukses (Iembaga survei dan konsultan politik) dari seluruh kontestan, sehingga udara politik terpolusi oleh omong kosong dan janji-janji yang tak jelas kapan ditepatinya. Sejarah tak pernah mencatat dalam situasi seperti itu ada pihak yang berdiri dengan integritas dan obyektivitas yang kuat memandu kelompok masyarakat swing voters ini untuk menentukan pilihan dengan cerdas, tambah Adhie.

Ketiga, Adhie juga menjelaskan, bahwa akibat dari semua itu, Iebih banyak kelompok masyarakat swing voters kemudian memilih golput (tidak menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih). lnilah yang membuat kenapa jumlah golput dari pemilu ke pemilu terus meningkat.

“Nah, PSV hadir di ranah demokrasi kita guna meningkatkan kualitas rezim elektoral, yaitu memandu kelompok swing voters untuk secara cerdas dan obyektif menentukan pilihan politiknya. Sehingga ke depan, demokrasi kita benar-benar menjadi mesin (elektoral) yang berhasil memproduksi pejabat-pejabat publik yang memiliki keberpihakan yang nyata kepada rakyat.” ujar Adhie.

Sehingga dengan demikian, adagium (kaidah fiqih) kepemimpinan dalam Islam, tasharruf aI-imam ala aI-ra iyyah manuth bi al-mashlahah (sikap dan kebijakan seorang pemimpin haruslah terkait langsung dengan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat yang dipimpinnya), bisa betul-betul tercapai, tambahnya.

Agar PSV benar-benar hadir mengisi kekosongan “jalan pikiran obyektif” di panggung politik nasional, Adhie Massardi akan mengundang semua kalangan, terutama kaum muda di kampus-kampus, untuk bersedia menjadi volunter bagi kemandirian PSV di kota masing-masing.

“Untuk sementara, kami akan konsentrasi menggalang volunter PSV di kota-kota di 7 provinsi yang gemuk swing voters-nya, yakni: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan,” ujar Adhie.

Sebagaimana telah diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), jumlah pemilih pada pemilu 2019 ini sebanyak 187 juta. Sedangkan menurut berbagai Iembaga survei, jumlah swing voters berkisar antara 30-35%, Sekitar 50-65 juta.

Kami berharap PSV nanti bisa memandu secara obyektif 50-75% swing voters untuk mementukan pilihannya. Menurut rencana, paling lambat pekan depan PERKUMPULAN SWING VOTERS (PSV) ini diumumkan kepada publik, “pungkas” Ketua Umum PSV, Adhie M. Massardi. (Amhar)

Continue Reading
252 Comments

POLITIK

KPJ Mendorong DPR Menelurkan Kebijakan agar Pilkada DKI Digelar 2020

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menyambut Pilkada serentak 2020, Koalisi Peduli Jakarta (KPJ) dan Kawal Pemilu Kita (KPK) menggelar diskusi publik bertema “Pilkada DKI Jakarta sebagai Episentrum Perpolitikan Indonesia”.

Diskusi yang berlangsung Di Aula Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta menghadirkan Nara sumber, yakni; Nurdin (KPU DKI Jakarta), Burhanuddin (bawaslu DKI Jakarta), Alwan Ola Riantoby (Kornas JPPR) dan
Moderator Dondi Rivaldi

Ketua Umum KPJ, Amos Hutauruk dalam sambutannya menyebut, KPJ dan KPK, senada dengan koalisis masyarakat sipil yang lain, mendorong pemerintah lewat DPR agar menelurkan kebijakan yang relevan dengan mendikotomikan gelaran pilkada serentak

“Yakni pemisahan antara Pilpres, Pilkada, dan Pileg. KPJ dan KPK juga mendorong agar Pilkada DKI digelar pada 2022,” ungkap Amos Sabtu, 12 September 2020.

Selanjutnya Amos menjelaskan, bahwa UU no 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 2015 tentang Pilkada, pasal 201 dijadwalkan Pilkada DKI Jakarta akan berlangsung November 2024

“Dalam aturan tersebut, disebutkan bahwa kepala daerah hasil 2017 menjabat sampai 2022, lalu diteruskan dengan pengangkatan pejabat PLT sampai 2024 dimana akan dilangsungkan pemilu serentak legislatif, pilpres, dan pilkada,” urai Ketum Koalisi Peduli Jakarta.

Beberapa hal yang menjadi catatan penting adalah, keserentakan pemilu yang menimbulkan padatnya jadwal dalam pencoblosan, penghitungan dan pengawasan suara di hari H pada tataran akar rumput, yakni penyelenggara level KPPS dan PTPS.

Berkaca pada pemilu serentak pileg-pilpres 2019, yang rentan memakan korban jiwa di kalangan lembaga adhock. Belum lagi, fenomena pandemi yang juga belum diketahui kapan akan berakhir, dengan demikian eskalasi jumlah korban menjadi keniscayaan.

Selain konteks kesehatan yang dikhawatirkan, pengangkatan pejabat PLT juga bukan perkara mudah, dimana idealnya eselon 1 yang menjabat.

Dengan demikian, menurut Amos Hutauruk untuk mencari PLT eselon 1 dari sejumlah 101 daerah hasil pemilu 2017 menjadi sukar ditengah konstelasi politik yang makin dinamis.

“Dimana Kemendagri sebagai lembaga yang otoritatif menunjuk PLT, harus bebas dari “insinuasi politik” untuk menempatkan para pejabat PLT,” pungkas Ketuan Umum KPJ. (Amhar)

Continue Reading

POLITIK

Ditengah Pandemi, GAAS Dukung Pilkada Serentak 2020

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Untuk kali perdana Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mengadakan Web seminar / zoom meeting yang diikuti oleh 47 orang dari ratusan responden yang menghubungi panitia.

Acara berlangsung mulai pukul 16.30 hingga 18.15 sore, Kamis (20/8/2020) dipusatkan di Grand Cemara Hotel, Jakarta. Moderator Reza Hermawan mengatur lalu lintas _seminar maya_ yang saat ini lagi Trending.

Doktor Firman Wijaya SH MH sebagai pembicara pertama dalam Web seminar/zoom meeting yang diadakan Gerakan Advokat & Aktivis berharap siklus politik dalam memilih pemimpin di daerah dapat terselenggara dengan baik.

Eks KPUD DKI Jakarta Sumarno M. Si. berharap tahapan Pilkada 2020 berjalan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Sementara itu Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Advokat dan Aktivis (DPP GAAS ) Rudy Silfa, SH., yang ditemui Awak Media di lokasi acara berlangsung mengatakan, GAAS mendukung penuh pelaksanaan pilkada serentak 2020.

“Namun Pilkada serentak di tengah Pandemi ini harus dijalankan dengan mengikuti SOP protokol Kesehatan covid-19,” tambahnya.

Ketua Umum DPP GAAS, Rudy Silfa, SH., saat menghadiri Webinar Perdana yang digelar DPP GAAS dengan tema: “Mendukung Pilkada Serentak 2020”, di Posko Webinar kawasan Menteng juga mengatakan, Pelaksanaan pilkada serentak adalah sesuai peraturan Pemerintah.

“Mengingat! Suasana pandemi tentu Pilkada akan disesuaikan dengan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan dan penanggulangan bencana COVID-19, ujarnya.

Lebih lanjut Rudy katakan, GAAS sebagai organisasi independent dalam menghadapi pilkada serentak 2020 di tengah pandemi covid-19 ini, Pilkada tetap harus berjalan.

“Namun dengan mematuhi SOP protokol kesehatan yang ketat, apalagi dalam pilkada ini terjadi pengerahan dan penggalangan massa yang cukup besar sebagai pendukung dari masing-masing calon, “Rudy Silfa menambahkan.

Ketum GAAS juga mengimbau kepada semua calon dan pelaksana pilkada di setiap tingkatan yang ikut pilkada untuk membatasi pengumpulan massa yang besar.

“Sehingga tidak terlalu banyak massa berkerumun, hal ini demi memutus mata rantai pandemi covid-19,” ungkap Rudy yang didampingi Hans Suta Widya, SH selaku Wasekjen.

Begitu juga kepada masyarakat pemilih di pilkada ini, Rudy mengimbau untuk tetap disiplin mentaati aturan pemerintah yang sudah ditetapkan seperti penggunaan masker, jaga jarak, dan tak berkerumun serta mencuci tangan dengan sabun dll.

“Kami berharap pilkada serentak 2020 tersebut meski digelar, namun harus berjalan dengan damai, lancar dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Usai pilkada juga Mari kita junjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan agar semua yang kita laksanakan mendapatkan ridha Allah SWT,” pungkas Rudy.

Di tempat yang sama Sekretaris Jenderal GAAS Ir. Arief Ikhsan, mengatakan seputar tema webinar hari ini kenapa harus pilkada serentak?

“Karna Pilkada serentak 2020 digelar dalam situasi pandemi covid-19 sehingga para calon yang ikut pilkada serta para pendukungnya agar mematuhi aturan pemerintah sesuai protokol kesehatan,” jelasnya.

Animo peserta cukup tinggi. Terbukti banyak peminat yang terdaftar ke panitia via japri namun tidak atau kesulitan masuk ke dalam zoom meeting lantaran berbagai kendala.

“Maklum lah zoom meeting merupakan fenomena baru sejak Covid-19 merebak,” kata Arif Ikhsan, Sekretaris Jendelar GAAS sekaligus Ketua Panitia acara. (Amhar).

Continue Reading

POLITIK

Catut Nama Besar Cendana, Muchdy PR layak dilaporkan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Ketua Front Nasional Berkarya Tri Joko Susilo, SH yang juga adalah koordinator Ormas dan Orsap yang ada di Partai Berkarya mendorong agar Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra, SH., (HMP) alias Tommy Soeharto melaporkan Partai Berkarya Muchdy PR ke penegak hukum.

Menurut Tri Joko, sebagai trah Cendana salah satu Putra terbaik Bapak Pembangunan Jenderal Besar HM. Soeharto yang saat ini dicatut namanya sebagai ketua dewan pembina Partai Berkarya dan beberapa nama loyalis HMP didorong untuk melaporkan ke penegak hukum

Kepada media Tri Joko mengatakan, “Jika Merasa Namanya Di Catut dalam SK Kepengurusan Partai Berkarya hasil Munaslub segera Laporkan ke Mabes Polri atau Polda Metro,” tegas Tri, Kamis (6/8/2020) di Jakarta.

Dengan laporan tindak pidana perbuatan melawan hukum. Perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama Baik dan perbuatan oencatutan nama yang merugikan Orang lain, tambahnya.

Tri Joko Susilo, SH yang juga Ketua Umum Ormas Perisai Berkarya, Pendiri LBH Proklamasi ini, juga mendesak Mahkamah Partai membuat kajian hukum untuk mencari Pasal-pasal pidana lain terkait yang bisa di gunakan untuk menjerat mereka secepatnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Front Nasional berkarya Syeh Mujahidin Djenar juga berpendapat keras, agar Orang-orang Yang merasa Namanya di catut masuk dalam SK Kepengurusan Partai Beringin Karya Hasil Munaslub illegal harus melapirkan ke penegak hukum.

“Jika orang-orang tersebut diam saja dan Tidak melaporkan perbuatan melawan hukum tersebut ke Polisi berarti nama-nama tersebut telah setuju masuk jadi pengurus DPP Partai Beringin Karya hasil Munaslub illegal,” ujar Mujahidin.

Lebih lanjut, Front Nasional Berkarya juga mendorong agar HMP atau Tommy Soeharto menyiapkan kemungkinan-kemungkinan terburuk dinamika politik yang terjadi saat ini yaitu dengan mempersiapkan Partai Berkarya baru

Karena secara otomatis Berkarya bersi HMP tak bisa ikut pemilu lagi. “Kami usulkan segera hadir Partai Nasional Berkarya,” ujar Tri Joko Susilo.

Aspirasi Soehartois dan millenial pengagum Soeharto tak bisa diabaikan dan agar Mereka terus maju dengan determinasi tinggi melanjutkan perjuangan Soeharto.

Rekrut generasi muda yang loyal dan kapasitas intelektualnya memadai, serta merupakan sosok yang teruji kiprahnya bagi masyarakat disertai perkaderan dikalangan millenial

“Hal itu untuk memahami arah bangsa yang sesuai trilogi pembangunan yang teruji dimasa lalu yang dilakukan oleh Almarhum Soeharto,” ungkap Tri Joko.

Dikatakan Tri Joko bahwa, Nasional Berkarya akan menjadi satu-satunya Partai yang dirindukan karena akan menghadirkan pemimpin yang menjadi Perisai bagi kerakyatan dan persatuan.

“Dan ini akan menjadi kekuatan politik alternatif dari kebuntuan yang menimpa Partai Berkarya maupun kondisi bangsa secara keseluruhan,” ucapnya.

Kami tak kan membiarkan pengkhianat bangsa, para wajah-wajah pemimpin gadungan semakin tertawa karena memamerkan kerja-kerja menipu diri sendiri, plagiat dengan membawa nama Bapak Pembangunan dan inspirator Partai Berkarya, “pungkas” Tri Joko Susilo. (Amhar)

Continue Reading

Trending