Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Food

Published

on

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Foo

Janoerkoening

Menyikapi konflik internal antara Kubu komisaris yang mengklaim menguasai perusahaan, dan kubu direksi yang tetap bertahan dengan status mereka. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) menyatakan akan merestrukturisasi atau menata ulang secara keseluruhan semua aspek dalam perusahaan mereka untuk memperbaiki kinerjanya.

Sebelumnya, manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mengatakan akan kedatangan investor baru bagi perusahaan. Meski begitu, perseroan yang bergerak di industri makanan itu belum memaparkan secara detil terkait investor baru ini.

“Kandidat investor belum bisa dikatakan saat ini. Prinsipnya, yang sedang berdiskusi dengan kami, adalah calon investor yang bersama-sama dengan manajemen di bawah kepemimpinan Direktur Utama TPS Food Joko Mogoginta,” tutur Head of Corporate Finance AISA Yulianni Liyuwardi di Plaza Mutiara, Jakarta Selatan, Jumat 19 Oktober 2018.

Yuliani mengatakan, perseroan akan merestrukturisasi perusahaan. Hal ini mengingat banyak kisruh yang terjadi beberapa bulan terakhir di manajemen AISA.

“Kita akan melakukan restrukturisasi secara menyeluruh, karna problemnya sudah komplek, Jadi bukan satu company saja, tapi solusinya harus menyeluruh,” tegasnya.

Dijelaskan, TPS itu terdiri dari dua main bisnis, food dan beras. Dan membawahi berbelas-belas anak perusahaan. Jadi yang dimaksud restrukutriasai menyeluruh melibatkan tanpa terkecuali semua perusahaan yang bergabung di dalam TPS Food dan itu bukan hal simple, ujar Yuliani.

Perlu diketahui, pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk per 30 Juni 2018 antara lain PT Tiga Pilar Corpora sebesar 5,28 persen, Primanex Limited sebesar 5,38 persen, Trophy 2014 Investor Ltd sebesar 9,09 persen, JPMCB NA Re-Trophy Investors Ltd sebesar 9,33 persen, Morgan Stanley Co sebesar 6,52 persen, BBH Luxembourg S/A Fidelity sebesar 7,83 persen dan publik 56,57 persen.

Sementara itu, Kuasa hukum TPS Food, Razman Arif Nasution, menjelaskan bahwa direksi di bawah pimpinan Joko Mogoginta masih menjabat dan berwenang secara sah atas perusahaan tersebut.

“Dasar yang dipakai di antaranya dari database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ucap Razman.

Kemudian juga dari surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1825/PM.2/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Terkait Rencana RUPSLB. Dalam surat tersebut, menurut Razman, OJK menyatakan tidak ada pertanggung jawaban mantan direksi yang mengharuskan wewenang diambil alih oleh dewan komisaris.

Direksi juga telah melayangkan gugatan terhadap dewan komisaris TPS Food ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penyelesaian atas konflik internal tersebut.

“Diimbau kepada dewan komisaris TPS Food untuk menghentikan upaya-upaya menjatuhkan direksi TPS Food yang sah saat ini dengan cara yang tidak benar dan negatif. Serta menghentikan dan mengumumkan pembatalan RUPSLB tanggal 22 Oktober agar diketahui semua stakeholder,” ujar Razman. (Amhar)

Continue Reading
26 Comments

26 Comments

  1. Pingback: good tinder conversations

  2. Pingback: which dating sites are free?

  3. Pingback: order amoxil 1000mg

  4. Pingback: where can i buy lasix

  5. Pingback: gabapentin

  6. Pingback: plaquenil 500

  7. Pingback: dapoxetine 60mg buy

  8. Pingback: buy provigil

  9. Pingback: stromectol cost

  10. Pingback: albuterol cost canada

  11. Pingback: zithromax pills

  12. Pingback: furosemide rx 20 mg

  13. Pingback: 800 gabapentin

  14. Pingback: plaquenil medication

  15. Pingback: prednisone 21 pack

  16. Pingback: ivermectin 3mg pill

  17. Pingback: lumigan uses

  18. Pingback: baricitinib lupus

  19. Pingback: how can i get clomid

  20. Pingback: cost nolvadex

  21. Pingback: latisse amazon

  22. Pingback: order clomid canada

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

PA 212 Minta MUI Keluarkan Fatwa Penistaan Agama oleh Yaqut

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Perwakilan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menggelar audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta, Jumat (4/3/2022).

Perwakilan dari PA 212 yang hadir dalam audiensi tersebut, yakni Plt Wakil Ketua Umum PA 212 Novel Bamukmin, Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri dan dua anggota PA 212.

Juru Bicara PA 212 Awit Mashuri saat wawancara dengan wartawan mengatakan, kedatangannya terkait dugaan penistaan agama dari pernyataan video Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara Azan dengan gonggongan anjing.

“Alhamdulilah kami dari PA 212 ditemui oleh petinggi MUI pusat yaitu berkenaan dengan ucapan dari Menag tentang penyamaan yang kami lihat dari video itu, ada penyamaan antara suara azan dan gonggongan anjing. Ini kami lihat ada unsur dugaan penistaan agama,” ujarnya.

Lebih lanjut Awit menuturkan, dalam audiensi tersebut pihaknya meminta MUI mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut.

“Maka kami datang ke MUI, kami minta agar dikeluarkan fatwa bahwa pernyataan Menag itu ada unsur penistaan agama. Ini kepada Menag agar dikeluarkan fatwa apa yg diucapkan Menag ada unsur penistaan agama,” ucapnya.

PA 212, kata Awit, juga menuntut agar Yaqut dicopot dari jabatan dan diproses hukum.

“Jadi tuntutan kami agar Menag dicopot dari jabatannya. Semaksimalnya agar diproses hukum,” ungkap Awit.

Menurut Awit, pernyataan Yaqut sudah membuat gaduh. Sehingga, kata Awit, MUI harus mengeluarkan fatwa adanya unsur penistaan agama yang dilakukan Yaqut. (Ahr)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Jaksa Agung: Penguatan Pengawasan Mengakselerasi Perubahan Menumbuhkan Kepercayaan Publik

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin menyampaikan penguatan pengawasan dalam mengakselerasi perubahan dan perbaikan turut menumbuhkan kepercayaan publik (public trust), dan meminta seluruh jajaran untuk memahami hal tersebut

Oleh karenanya Jaksa Agung RI meminta jajaran Bidang Pengawasan untuk Optimalisasi Pengawasan Kepada jajaran Pengawasan agar terlebih dahulu melakukan pencegahan terhadap pegawai yang melakukan perbuatan indisipliner.

“Lakukan pembinaan apabila masih dapat diperbaiki perilakunya, namun jangan segan untuk menghukum mereka yang tidak dapat dibina dan secara nyata mencoreng nama baik institusi agar menciptakan efek jera,” tegas Burhanudin.

Jaksa Agung minta untuk turut melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga honorer yang ada di lingkungan satuan kerja, agar tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan institusi.

Kecepatan Penanganan Laporan Pengaduan
Jaksa Agung meminta untuk segera menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk, dan jangan dibiarkan berlarut-larut hingga menjadi tunggakan, begitu juga terhadap penjatuhan hukuman disiplin.

Hal demikian disampaikan Jaksa Agung Republik Indonesia kepada seluruh jajaran Kejaksaan pada saat kunjungan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 7 Januari 2022. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Datangi Bareskrim, Rinaldi Laporkan Penipuan Investasi Bodong Melalui Aplikasi Online

Published

on

By

Janoerkoening, Jakarta – Korban penipuan investasi bodong melalui aplikasi online kembali terjadi, kali ini menimpa seorang lelaki bernama Rinaldi Agung bersama 1000 orang korban lainnya. Didampingi kuasa hukumnya, Rinaldi telah melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri pada 20 Desember 2021 lalu.

“Saya (Rinaldi) sebagai pemegang kuasa dari para korban sebanyak 510 orang bersama kuasa hukum melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri,” ujar Rinaldi, Selasa (4/1/2022) di Bareskrim Polri.

Dijelaskan Rinaldi, awalnya ia dikenalkan oleh temannya terhadap investasi ini dan diajak untuk berinvestasi dengan mendownload aplikasi tersebut dan mengikuti petunjuk yang ada di dalam aplikasi tersebut. Namun sejak awal Desember aplikasi tersebut sudah tidak bisa diakses kembali.

“Kita dijanjikan keuntungan perharinya 2,25 persen profitnya Diperkirakan total kerugian ratusan milyar. Saya yakin polisi dapat menyelesaikan kasus ini,” ungkap Rinaldi.

Sementara itu, Rifqi Zulham SH, Kuasa Hukum korban menjelaskan bahwa maksud kedatangan kali ini untuk memberikan surat klarifikasi permohonan perkembangan Perkara ke Bareskrim Polri.

“Kita minta kesungguhan dan komitmen Polri dalam menangani perkara ini sampai tuntas, karena jika tidak ditindak lanjuti sampai tuntas fenomena investasi yang menjamur di seluruh pelosok Indonesia dan merugikan masyarakat ini..sangat berbahaya sekali hal ini akan menjadi preseden buruk kedepannya..hal ini akan menjadi motivasi bagi pelaku investasi lainnya untuk melakukan aksi nya secara merajalela ,” pungkas Rifqi. (Red)

Continue Reading

Trending