Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Food

Published

on

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Foo

Janoerkoening

Menyikapi konflik internal antara Kubu komisaris yang mengklaim menguasai perusahaan, dan kubu direksi yang tetap bertahan dengan status mereka. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) menyatakan akan merestrukturisasi atau menata ulang secara keseluruhan semua aspek dalam perusahaan mereka untuk memperbaiki kinerjanya.

Sebelumnya, manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mengatakan akan kedatangan investor baru bagi perusahaan. Meski begitu, perseroan yang bergerak di industri makanan itu belum memaparkan secara detil terkait investor baru ini.

“Kandidat investor belum bisa dikatakan saat ini. Prinsipnya, yang sedang berdiskusi dengan kami, adalah calon investor yang bersama-sama dengan manajemen di bawah kepemimpinan Direktur Utama TPS Food Joko Mogoginta,” tutur Head of Corporate Finance AISA Yulianni Liyuwardi di Plaza Mutiara, Jakarta Selatan, Jumat 19 Oktober 2018.

Yuliani mengatakan, perseroan akan merestrukturisasi perusahaan. Hal ini mengingat banyak kisruh yang terjadi beberapa bulan terakhir di manajemen AISA.

“Kita akan melakukan restrukturisasi secara menyeluruh, karna problemnya sudah komplek, Jadi bukan satu company saja, tapi solusinya harus menyeluruh,” tegasnya.

Dijelaskan, TPS itu terdiri dari dua main bisnis, food dan beras. Dan membawahi berbelas-belas anak perusahaan. Jadi yang dimaksud restrukutriasai menyeluruh melibatkan tanpa terkecuali semua perusahaan yang bergabung di dalam TPS Food dan itu bukan hal simple, ujar Yuliani.

Perlu diketahui, pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk per 30 Juni 2018 antara lain PT Tiga Pilar Corpora sebesar 5,28 persen, Primanex Limited sebesar 5,38 persen, Trophy 2014 Investor Ltd sebesar 9,09 persen, JPMCB NA Re-Trophy Investors Ltd sebesar 9,33 persen, Morgan Stanley Co sebesar 6,52 persen, BBH Luxembourg S/A Fidelity sebesar 7,83 persen dan publik 56,57 persen.

Sementara itu, Kuasa hukum TPS Food, Razman Arif Nasution, menjelaskan bahwa direksi di bawah pimpinan Joko Mogoginta masih menjabat dan berwenang secara sah atas perusahaan tersebut.

“Dasar yang dipakai di antaranya dari database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ucap Razman.

Kemudian juga dari surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1825/PM.2/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Terkait Rencana RUPSLB. Dalam surat tersebut, menurut Razman, OJK menyatakan tidak ada pertanggung jawaban mantan direksi yang mengharuskan wewenang diambil alih oleh dewan komisaris.

Direksi juga telah melayangkan gugatan terhadap dewan komisaris TPS Food ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penyelesaian atas konflik internal tersebut.

“Diimbau kepada dewan komisaris TPS Food untuk menghentikan upaya-upaya menjatuhkan direksi TPS Food yang sah saat ini dengan cara yang tidak benar dan negatif. Serta menghentikan dan mengumumkan pembatalan RUPSLB tanggal 22 Oktober agar diketahui semua stakeholder,” ujar Razman. (Amhar)

Continue Reading
371 Comments

371 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: top rated ed pills

  3. Pingback: erectile dysfunction drug

  4. Pingback: non prescription ed pills

  5. Pingback: generic cialis

  6. Pingback: online canadian pharmacy

  7. Pingback: Real cialis online

  8. Pingback: vardenafil 20mg

  9. Pingback: levitra online pharmacy

  10. Pingback: casinos online

  11. Pingback: best online casino real money

  12. Pingback: sildenafil online

  13. Pingback: slot games online

  14. Pingback: online slots real money

  15. Pingback: cialis 10mg

  16. Pingback: online loans

  17. Pingback: loan online

  18. Pingback: short term loans

  19. Pingback: viagra prescription

  20. Pingback: gambling casino online

  21. Pingback: online casino cleopatra

  22. Pingback: usa online casino for ipad

  23. Pingback: Online Casinos 2020

  24. Pingback: cialis to buy

  25. Pingback: cialis buy

  26. Pingback: cialis generic

  27. Pingback: buy cialis

  28. Pingback: casino real money

  29. Pingback: jackpot party casino

  30. Pingback: casino games win real money

  31. Pingback: gambling games

  32. Pingback: viagra online prescription free

  33. Pingback: generic viagra online

  34. Pingback: canadian viagra

  35. Pingback: viagra samples

  36. Pingback: best online pharmacy for viagra

  37. Pingback: cheap viagra

  38. Pingback: buy cialis online

  39. Pingback: viagra prescription

  40. Pingback: buy viagra uk

  41. Pingback: buy viagra now

  42. Pingback: cialis coupon

  43. Pingback: cheapest generic viagra

  44. Pingback: online casino games real money

  45. Pingback: online casino games real money

  46. Pingback: buy viagra in amsterdam

  47. Pingback: where can i buy generic viagra online from canada safely forum

  48. Pingback: viagra by mail safely

  49. Pingback: buy prescription viagra

  50. Pingback: viagra

  51. Pingback: online cialis

  52. Pingback: buy generic viagra

  53. Pingback: finasteride 1mg without a prescription

  54. Pingback: generic viagra

  55. Pingback: where can i buy arimidex 1mg

  56. Pingback: baclofen 10mg united states

  57. Pingback: cialis

  58. Pingback: sildenafil vs viagra

  59. Pingback: catapres 100 mcg over the counter

  60. Pingback: ceclor cost

  61. Pingback: caesars casino online

  62. Pingback: parx casino online

  63. Pingback: online casino real money

  64. Pingback: best online casino usa

  65. Pingback: casino world

  66. Pingback: real casino games

  67. Pingback: good to go car insurance quotes

  68. Pingback: non owner car insurance quotes

  69. Pingback: insurance quote car

  70. Pingback: safecar insurance

  71. Pingback: auto acceptance insurance

  72. Pingback: met life auto and home

  73. Pingback: top car insurance quotes companies

  74. Pingback: cure car insurance

  75. Pingback: nationwide car insurance quotes

  76. Pingback: ameriprise car insurance

  77. Pingback: personal loans chicago

  78. Pingback: new mexico payday loans

  79. Pingback: wisconsin payday loans

  80. Pingback: Buy viagra in us

  81. Pingback: same day installment loans

  82. Pingback: quick loans near me

  83. Pingback: erectile dysfunction viagra not working

  84. Pingback: how much is viagra cost

  85. Pingback: bad credit loans nj

  86. Pingback: payday loans houston

  87. Pingback: low interest personal loans

  88. Pingback: cbd oil for dogs with anxiety

  89. Pingback: ananda professional cbd oil

  90. Pingback: how much cbd oil should i take

  91. Pingback: benefits of vaping cbd oil webmd

  92. Pingback: cbd oil for sale on amazon

  93. Pingback: cbd oil side effects stomach pain gas

  94. Pingback: cbd oil florida

  95. Pingback: cbd hemp oil benefits for pets

  96. Pingback: cbd oil discount coupons

  97. Pingback: professional paper writers

  98. Pingback: best custom essay writing service

  99. Pingback: what is the best essay writing service

  100. Pingback: my homework now

  101. Pingback: photo assignment

  102. Pingback: essay writing service australia

  103. Pingback: photo assignment

  104. Pingback: algebra homework answers

  105. Pingback: buy nothing day essay

  106. Pingback: middle school homework

  107. Pingback: cleocin 300 mg price

  108. Pingback: clomid pills

  109. Pingback: Generic viagra us

  110. Pingback: clonidine pills

  111. Pingback: order clozaril 50mg

  112. Pingback: cheapest colchicine 0,5 mg

  113. Pingback: Buy no rx viagra

  114. Pingback: symbicort inhaler no prescription

  115. Pingback: combivent medication

  116. Pingback: coreg 3,12mg australia

  117. Pingback: cost of compazine

  118. Pingback: coumadin cheap

  119. Pingback: cozaar uk

  120. Pingback: crestor 5 mg without a prescription

  121. Pingback: cymbalta 20 mg without a prescription

  122. Pingback: order dapsone caps

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

Postingan Sudutkan Dr Reza Di Twitter Berlanjut Somasi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kuasa Hukum PT Glafidsya Medika RMA Group@Skincare menggelar Jumpa Media pada Senin, 28 September 2020, di Gedung PT Glafidsya Medika, Jln Adhyaksa Raya Blok W No 4, RT 4, RW 4 Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Jumpa Media dimaksud dalam dalam hal ini, Somasi Terkait Pencemaran Nama Baik yagg diduga dilakukan sdr Syahar Banu@Pemilik akun Twitter Syahbanu terhadap klien Kami ibu dr. Reza Gladys@Owner PT. Glafidsya Medika RMA Group@Skincare.

DR. H. Razman Arif Nasution, SH, S.Ag, MA, (Ph.D), Lawyer & Founder RAN LAW FIRM yang menjadi kuasa hukum dr. Reza Gladys & dr. Attaubah Mufid mengatakan, Saya akan memberikan somasi baik lisan maupun tertulis.

“Sekarang kami berikan somasi lisan lewat media massa agar Syahar Banu mengklarifikasi pernyataannya dan tidak lagi memposting foto-foto yang menyudutkan Dokter Reza Gladys,” ujarnya.

Razman juga menegaskan bahwa melalui ini media, kami menyampaikan 3×24 jam untuk dijawab sama Syahar Banu, dan bila tidak ditanggapi, maka akan kita bawa ke jalur hukum, “tegas” nya. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Klaim Sepihak Tanah Warga, Forum Warga 04 Melawan Lantamal III

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Forum Warga 04 yang terdiri dari 9 RT menggelar pertemuan di Kantor RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, pada Sabtu malam, 19 September 2020. Pertemuan tersebut terkait rencana penggusuran paksa oleh Lantamas III.

Lantamal III dengan surat hak pengelola (SHP) nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, talah mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Menyikapi hal tersebut, Ketua RW 04 Usman mengatakan, bahwa apa yang diklaim oleh Lantamal III sangat tidak benar dan itu klaim sepihak, karna secara Fisik Warga RW 04 sudah mengusai lahanya lebih dari 50 tahun.

Usman juga katakan, bagwa secara Yuridis, lahan yang Kami tempati sudah ditetapkan oleh BPN melalui program PTSL sampai keluar Nomor Indentitas Bidang (NIB).

“Itu artinya bahwa, wilayah kami rumah-rumah atau tanah-tanah yang kami tempati sudah mendapatkan NIB itu adalah tidak masuk dalam lahan TNI AL atau Lantamal III,” tandas Usman

Selanjutnya Usman mengungkapkan, adanya klaim sepihak oleh Lantamal III tersebut, kami telah terkoordinasi dengan pengurus seluruh RT diwilayah RW 04 serta forum rukun warga, bahwa kami akan melawan semampu kami dan semaksimal mungkin

Kami tegaskan, bahwa lahan yang yang di klaim sepihak oleh Lantamal III sudah kami kuasai secara yuridis maupun secara fisik. Karna tidak ada bukti secuil pun yang menyatakan lahan kami di RW 04 yang terdiri dari 9 RT tidak termasuk dari lahan Kantamal III

“Dan kami punya banyak bukti dari adanya patokan-patokan lahan, bahwa wilayah kami tidak termasuk dalam surat hak pengelolaan (SHP) nomor 10 yang disebut oleh Lantamal III,” pungkas Usman, Ketua RW 04.

Sementara itu, Lastiono Cahyo Wibowo, ketua Forum Warga 04 yang menyoroti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mengungkapkan, bahwa program PTSL tidak memperhatikan untuk mengakomodir warga RW 04, hal ini terbukti banyaknya ganjalan-ganjalan yang kami lalui, dimana dalam memperjuangkan PTSL kami tidak mendapat dukungan sama sekali dari lurah.

“Dalam memperjuangkan PTSL kami sudah menyurati ketua BPN, Ketua DPRD dan pihak Lurah namun hingga kini belum ada balasan. Malah dari pihak Lurah kami sudah beraudiensi, tapi Lurah meresphonnya dengan memerintahkan kami untuk mengajukan gugatan,” urai Lastiono.

Dia katakan, program PTSL yang seharusnya memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, hingga kini belum menyentuh kami di RW 04, dimana kami telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

“Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III,” ujar Lastiono.

Oleh karna itu, kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 Kelurahan kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, “tutup” Ketua Forum Warga 04. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

INTERVENSI TANAH WARGA LANTAMAL III SALAH ALAMAT

Published

on

By

Ditulis 19 September 2020, oleh Andi Darwin R. Ranreng, SH., Penulis adalah Warga kelapa gading barat RW 04

JanoerKoening, Jakarta – Program
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Presiden Jokowi tidak mengena dan tidak bisa dinikmati oleh masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat di RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat Jakarta Utara.

Sementara program PTSL, yang dibicarakan pada saat orasi Presiden Jokowi pada janji politik dengan menerbitkan 1 juta sertifikat merupakan suatu terobosan yang amat sangat dinantikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya

Akan tetapi program PTSL tersebut tidak bisa dirasakan, oleh masyarakat yang ada di Jakarta khususnya pada warga Kelapa Gading Barat di RW 04 yang mana masyarakat tersebut dalam hal ini telah menguasai fisik tanah garapan yang waktunya sudah cukup memungkinkan untuk bisa ditingkatkan tanah garapan tersebut menjadi sertifikat.

Warga kelapa gading barat khusus nya RW 04 tidak pernah di dukung dengan adanya program PTSL oleh pamong kelurahan, sementara pamong kelurahan yang seharusnya membela kepentingan masyarakat malah berpihak ke pihak lantamal III.

Ironis dan miris apa karna kantor kelurahan tersebut ada di wilayah lantamal III karna numpang keberadaan nya, sehingga apa yang di lakukan pihak lantamal III selaku pengelolah kekuasaan menjadikan pamong yang bertugas di kelurahan kelapa gading barat tersebut harus tunduk dengan aturan pihak lantamal III, jadi ada pemerintahan diatas perintah.

Apa mungkin juga? takut di gusur, sehingga yang di rasakan oleh warga RW 04 telah terjadi diskriminasi dan tutup mata.

Sesuai dengan acuan undang-undang Agraria nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar-dasar pokok Agraria dan juga berdasarkan PP Nomor 2 nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah mengingat:
1. Undang-undang RI Nomor 5/1960 Jo PP Nomor 2/1960

2. Keppres RI Nomor 39/100 1979 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3/1979 disitu menyebutkan, yakni;
1. Melampirkan atas hak tanah yang dimohon
2. Melampirkan bukti perolehan tanah yang dimohon
3. Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah secara sporadis dan diketahui oleh lurah
4. Surat keterangan tidak sengketa yang diketahui oleh lurah
5. Melampirkan fotokopi SPPT PBB tahun berjalan
6. Fotokopi KTP pemohon
7. Bidang tanah dimohon tidak dalam perkara di pengadilan hal-hal tersebut adalah hal secara yuridis yang harus ditempuh di dalam memperoleh sertifikat bila hal tersebut tidak bisa terakumulasi maka tentunya untuk merujuk pembuatan sertifikat itu juga tidak akan bisa terjadi mengingat masyarakat di Kelapa Gading tersebut secara legalitas sudah bisa Mangakomodir melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut .

Tentunya hal tersebut bisa dilakukan secara teknis di lapangan dengan melakukan kegitan teknis dilapangan, mengukur tanah-tanah yang akan mau dijadikan sertifikat. Akan tetapi dalam perjalanannya tersebut tidaklah berjalan dengan apa yang diinginkan. Karna tidak di dukung oleh pamong setempat.

Kami atas nama warga berinisiatif bahu-membahu untuk bisa di upayakan nya program PTSL bisa di rasakan untuk masyarakat kami khusus nya RW 04 kelapa gading barat, karna nya secara pasti kegiatan teknis tersebut bisa berjalan, masyarakat Kelapa Gading barat khusus di RW 04 setelah didata dan telah dibentuk Float-float gambar yang secara sistematis itu tertuang dalam gambar Ukur gambar tata ruang

Gambar-gambar itu menunjukkan bahwa tanah tersebut tidak terdapat suatu hak yang melekat di atasnya sehubungan dengan itu setelah pengukuran tersebut maka institusi alat negara yang bernama Lantamal 3 mengklaim bahwa lahan tersebut adalah lahan kepunyaan kekuasaan nya. Dalam hal di bawah pengelolahan pihak Lantamal III dengan merujuk pada shp nomor 10 yang entah tahun pembuatannya tidak pernah disebutkan.

Kalau memang benar Shp no 10 tersebut yang di miliki Lantamal III, kapan bembuatan nya? Serta batas-batasnya, itu tidak pernah di paparkan di didalam perrtemuan-pertemuan yang di adakan di kelurahan maupun kecamatan.

BPN seharusnya menyetop kalau memang tanah yang kita tempati selama ini milik Lantamal III. Tapi kenyataannya Taem PTSL tetap melakukan pengukuran dengan alat yang canggih & akurat dan di nyatakan lokasi kita tidak termasuk wilayah Lantamal III, dan di kuatkan oleh peta bangunan.

Secara yuridis kita Lebih baik dari wilayah lain yang mengajukan PTSL itu di sampaikan oleh taem yuridis PTSL yg telah di tunjuk oleh BPN.

Mengingat history keberadaan tanah di lingkungan RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat pada tahun 1987 pada kepemimpinan gubernur Wiyogo Atmodarminto telah terjadi proyek normalisasi Kali Sunter dan karena proyek tersebut banyak rumah-rumah masyarakat warga khususnya RW 04 di Kelapa Gading Barat terkena gusur

Dan karena hal tersebut Gubernur DKI Jakarta serta merta memberikan kompensasi ganti kerugian mana-mana lahan rumah yang terbongkar diberikan ganti tak terkecuali juga pohon-pohon yang ditanami oleh warga itu pun tak luput dari penggantian

Hal ini, bertanda bahwa Masyarakat khususnya warga Kelapa Gading Barat RW 04 secara de facto dan dejure, diakui keberadaannya dan legalstandingnya.

Khusus di wilayah 04 Kelapa Gading barat juga bukanlah penduduk liar dengan bukti-bukti yang yang kami ungkapkan bahwa Masyarakat khususnya RW 04 Kelapa Gading adalah masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia sehubungan dengan klaim tanah yang dikuasai oleh Lantamal III adalah tidak mendasar dan Salah alamat kalau lahan tersebut diklaim milik pihak Lantamal III.

Dan pada saat itu pun mereka pihak Lantamal III telah mematok dan menentukan lokasi batas-batas wilayah kekuasaan teritorialnya di mana itu patok tersebut ditandai dengan dibuatnya gapura yang besar dan mewah di muka Komplek TNI Angkatan Laut.

Itulah batas teritorialnya alangkah ironisnya bilamana batas-batas yang telah diakui dan diamini oleh beberapa institusi baik itu Lantamal III sendiri pihak terkait dalam hal ini provinsi DKI Jakarta Utara dan sekarang.

Lantamal III dengan surat hak pengelola nya Nomor 10 yang tahunnya tidak diketahui, dan sekarang pun mengintimidasi warga dengan mengeluarkan surat agar membongkar bangunannya tersebut dan mengklaim bahwasanya bangunan tersebut adalah bangunan liar di atas kepemilikan tanah Lantamal III

Sungguh ironis bahwa kami bukanlah penduduk liar kalaupun ada bangunan liar itu sudah otomatis yang mendiami tersebut adalah penduduk liar. Bagaimana hal ini bisa di konotasikan dengan kata-kata liar sementara dasar rujukan surat yang di keluarkan nya pun dengan dasar undang-undang no 1 tahun 2004 sudah tidak berlaku surut artinya surat tersebut di buat tergesa-gesa

Sementara UU tersebut sudah berubah dan perlu dicatat bahwa kami warga Kelurahan Kelapa Gading barat khususnya di RW 04 tidak serta merta tunduk atas aturan-aturan yang telah di pampangkan di muka jalan dengan menancapkan plang papan pengumuman yang bukan pada tempatnya.

Karna kami bukanlah warga dari Lantamal III, kami adalah warga sipil. Tentunya taat akan peraturan sipil
Jadi apapun bentuk dari penekanan pemaksaan pembongkaran bangunan kami tersebut adalah pelanggaran atas hak seseoarang dan itu adalah perbuatan melawan hukum yang tidak di benarkan dalam suatu tindakan pemaksaan kehendak.

Karnanya pimpinan lantamal III harus mengkoreksi kembali hasrat tatanan nilai yang akan dilakukan dan dibuat. Tentunya tidak semata-mata dengan mata tertutup. Semua itu ada konsekuensinya.

Pretasi boleh di cari tetapi janganlah mengorbankan dan memaksakan apa yang seharusnya di kondisikan untuk di jalankan dengan merekayasa suatu hal yang menjadikan permasalahan diatas masalah

Continue Reading

Trending