Connect with us

KONSULTASI HUKUM

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Food

Published

on

Restrukturisasi Menyeluruh, Atasi Konflik Internal Group TPS Foo

Janoerkoening

Menyikapi konflik internal antara Kubu komisaris yang mengklaim menguasai perusahaan, dan kubu direksi yang tetap bertahan dengan status mereka. PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (TPS Food) menyatakan akan merestrukturisasi atau menata ulang secara keseluruhan semua aspek dalam perusahaan mereka untuk memperbaiki kinerjanya.

Sebelumnya, manajemen PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mengatakan akan kedatangan investor baru bagi perusahaan. Meski begitu, perseroan yang bergerak di industri makanan itu belum memaparkan secara detil terkait investor baru ini.

“Kandidat investor belum bisa dikatakan saat ini. Prinsipnya, yang sedang berdiskusi dengan kami, adalah calon investor yang bersama-sama dengan manajemen di bawah kepemimpinan Direktur Utama TPS Food Joko Mogoginta,” tutur Head of Corporate Finance AISA Yulianni Liyuwardi di Plaza Mutiara, Jakarta Selatan, Jumat 19 Oktober 2018.

Yuliani mengatakan, perseroan akan merestrukturisasi perusahaan. Hal ini mengingat banyak kisruh yang terjadi beberapa bulan terakhir di manajemen AISA.

“Kita akan melakukan restrukturisasi secara menyeluruh, karna problemnya sudah komplek, Jadi bukan satu company saja, tapi solusinya harus menyeluruh,” tegasnya.

Dijelaskan, TPS itu terdiri dari dua main bisnis, food dan beras. Dan membawahi berbelas-belas anak perusahaan. Jadi yang dimaksud restrukutriasai menyeluruh melibatkan tanpa terkecuali semua perusahaan yang bergabung di dalam TPS Food dan itu bukan hal simple, ujar Yuliani.

Perlu diketahui, pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera Tbk per 30 Juni 2018 antara lain PT Tiga Pilar Corpora sebesar 5,28 persen, Primanex Limited sebesar 5,38 persen, Trophy 2014 Investor Ltd sebesar 9,09 persen, JPMCB NA Re-Trophy Investors Ltd sebesar 9,33 persen, Morgan Stanley Co sebesar 6,52 persen, BBH Luxembourg S/A Fidelity sebesar 7,83 persen dan publik 56,57 persen.

Sementara itu, Kuasa hukum TPS Food, Razman Arif Nasution, menjelaskan bahwa direksi di bawah pimpinan Joko Mogoginta masih menjabat dan berwenang secara sah atas perusahaan tersebut.

“Dasar yang dipakai di antaranya dari database Sistem Administrasi Badan Hukum Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” ucap Razman.

Kemudian juga dari surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1825/PM.2/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Tanggapan atas Permohonan Dispensasi Terkait Rencana RUPSLB. Dalam surat tersebut, menurut Razman, OJK menyatakan tidak ada pertanggung jawaban mantan direksi yang mengharuskan wewenang diambil alih oleh dewan komisaris.

Direksi juga telah melayangkan gugatan terhadap dewan komisaris TPS Food ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bentuk penyelesaian atas konflik internal tersebut.

“Diimbau kepada dewan komisaris TPS Food untuk menghentikan upaya-upaya menjatuhkan direksi TPS Food yang sah saat ini dengan cara yang tidak benar dan negatif. Serta menghentikan dan mengumumkan pembatalan RUPSLB tanggal 22 Oktober agar diketahui semua stakeholder,” ujar Razman. (Amhar)

Continue Reading
146 Comments

146 Comments

  1. Pingback: generic sildenafil

  2. Pingback: top rated ed pills

  3. Pingback: erectile dysfunction drug

  4. Pingback: non prescription ed pills

  5. Pingback: generic cialis

  6. Pingback: online canadian pharmacy

  7. Pingback: Real cialis online

  8. Pingback: vardenafil 20mg

  9. Pingback: levitra online pharmacy

  10. Pingback: casinos online

  11. Pingback: best online casino real money

  12. Pingback: sildenafil online

  13. Pingback: slot games online

  14. Pingback: online slots real money

  15. Pingback: cialis 10mg

  16. Pingback: online loans

  17. Pingback: loan online

  18. Pingback: short term loans

  19. Pingback: viagra prescription

  20. Pingback: gambling casino online

  21. Pingback: online casino cleopatra

  22. Pingback: usa online casino for ipad

  23. Pingback: Online Casinos 2020

  24. Pingback: cialis to buy

  25. Pingback: cialis buy

  26. Pingback: cialis generic

  27. Pingback: buy cialis

  28. Pingback: casino real money

  29. Pingback: jackpot party casino

  30. Pingback: casino games win real money

  31. Pingback: gambling games

  32. Pingback: viagra online prescription free

  33. Pingback: generic viagra online

  34. Pingback: canadian viagra

  35. Pingback: viagra samples

  36. Pingback: best online pharmacy for viagra

  37. Pingback: cheap viagra

  38. Pingback: buy cialis online

  39. Pingback: viagra prescription

  40. Pingback: buy viagra uk

  41. Pingback: buy viagra now

  42. Pingback: cialis coupon

  43. Pingback: cheapest generic viagra

  44. Pingback: online casino games real money

  45. Pingback: online casino games real money

  46. Pingback: buy viagra in amsterdam

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

KONSULTASI HUKUM

Aktivis Anti Korupsi Katakan, Kerja KPK sudah tidak Murni lagi

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Aktivis Anti Korupsi, Madun Hariadi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sedang dalam keadaan kritis. Menurutnya, meskipun Undang-Undang dan pimpinan KPK diganti tidak akan membawa dampak terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kalau saya bicara berdasarkan data dan pengalaman yang sudah saya lalui. Jadi ini sudah dalam kondisi kritis, mau ganti seribu kali pimpinan KPK tidak akan membawa dampak apapun, kata Madun.

“Jadi sudah terlalu banyak yang menunggangi kepentingan di KPK, sudah keruh KPK tuh,” ujar Madun Hariadi yang juga Ketua Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia seusai Forum Diskusi bertema “KPK Dibajak ???” di Gedung Joang 45 Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Lanjutnya, dari tujuan KPK awalnya saat ini sudah banyak berubah, karena banyak oknum-oknum yang bertindak seperti perampok dengan menggunakan fasilitas negara. Ia mencontohkan dengan merampas harta orang atau aset orang tanpa ada kejelasan.

“Misalnya OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan kepada Bupati. Bupati itukan tidak sendirian dalam korupsi, nanti Kepala Dinas diperiksa kemudian banyak aset-aset yang disita tanpa sepengetahuan publik, tapi yang diblow up itu hanya proses OTT Bupati nya saja,” ungkapnya.

“Padahal dalam proses itu kan banyak saksi. Jadi saya melihatnya sudah kritis, KPK sudah tidak murni lagi kerjanya dalam pemberantasan korupsi,” jelasnya dihadapan ratusan peserta yang sebagian besar para mahasiswa dari berbagai Kampus se- Jabodetabek.

“Yang paling mencolok ada LSM yang, walaupun KPK salah selalu dicari pembenarannya,” kata Madun pada Diskusi yang diselenggarakan oleh Komite Mahasiswa Muslim Indonesia bekerja sama dengan Fata Institute.

Sedangkan di internal KPK, menurut Madun, sekarang hanya ada dua makhluk yakni iblis dan manusia. Jadi ada manusia yang hatinya sudah seperti iblis, tapi juga ada manusia yang masih lurus-lurus saja tapi tidak berdaya.

Ini saya mengalami sendiri bagaimana perilaku mereka. Saya pernah mengungkap kasus jual beli anggaran di salah satu kementerian, inikan seharusnya Menteri dan Dirjen menjadi tersangka, saya protes tapi malah saya yang dibidik, dijebak. 10 tahun lebih saya dituduh.

“Inikan aneh, dapat penghargaan tidak tapi saya dituduh KPK. Pasalnya tidak penuhi malah diubah menjadi Pasal 378, pasal inikan penipuan, siapa yang saya tipu, mestinya kan ada proses,” kata Madun.

“Jadi KPK sudah menjadi alat kepentingan oleh oknum-oknum nya, sudah menjadi ladang basah untuk orang-orang yang punya kepentingan di situ. Kalau memang KPK niat dan ada kemauan untuk berantas korupsi, maka pencegahan utamakan,” kata Madun.

Sementara itu Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem yang juga menjadi nara sumber, Teuku Taufiqulhadi menyatakan bahwa langkah DPR dalam mengesahkan revisi UU KPK merupakan hal yang tepat dan benar. Menurutnya, ini merupakan upaya untuk memperbaiki dan menguatkan KPK secara kelembagaan negara, bukan melemahkan.

“Yang mengatakan KPK sudah dilemahkan adalah sebuah upaya provokasi yang menyesatkan,” katanya.

Sementaran itu, Kurnia Ramadana dari Indonesia Corruption Watch menyatakan ketidaksetujuannya terhadap revisi UU KPK. Adapun hal-hal yang menjadi catatan ICW yaitu ketidaksetujuannya terhadap pembentukan Dewan Pengawas, pengaturan mengenai penyadapan, diberikannya kewenangan SP3, serta mengenai status kepegawaian di KPK. (Amhar)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

FLHI Desak Presiden Bekukan Kepemimpinan KPK 2015-2019

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarya – Menurut ketentuan pasal 21 UU No. 30 Tahun 2002, Tentang KPK, disitu ditegaskan bahwa, KPK terdiri atas : Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 (lima) Anggota KPK; Tim Penasihat yang terdiri dari 4 (empat) Anggota; dan Pegawai KPK sebagai pelaksana tugas.

Dalan UU tersebut juga disebutkan, Pimpinan KPK disusun sbb. : Ketua KPK merangkap Anggota; Wakil Ketua terdiri atas 4 (empat) orang, masing-masing merangkap Anggota; Pimpinan KPK adalah pejabat negara selaku Penyidik dan Penuntut Umum yang bekerja secara kolektif serta penanggung jawab tertinggi KPK.

Jadi dengan vacumnya pimpinan KPK, maka segala fungsi penyidikan dan penuntutan yang berpuncak pada pimpinan KPK yang kolektif kolegial, secara hukum berada dalam keadaan berhenti  atau setidak-tidaknya segala aktivitas yang berkaitan dengan proses penyidikan dan penuntutan pasca pengembalian mandat pimpinan KPK kepada Presiden, pada tanggal 13 September 2019, tidak memiliki landasan hukum alias menjadi cacad hukum.

KPK harus dinyatakan berada dalam keadaan “amomali” dikendalikan oleh kekuatan lain diluar sistim kekuasaan pemerintahan, sehingga wibawa negara dan pemerintahan telah  dipertaruhkan, semata-mata karena pimpinan KPK menghadapi ketidakpercayaan terhadap diri sendiri dan menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas, demikian dikatakan Kombes (Purn) Polri, Alfons Loemau di Jakarta, Minggu (15/9/2019).

Menurut Alfons, sebagai sebuah Lembaga Negara Penegak Hukum, seharusnya dalam keadaan apapun pimpinan KPK tetap “on the track” menjaga marwah KPK, namun yang terjadi justru pimpinan KPK secara serentak “mendeclare” telah mengembalikan seluruh tugas, fungsi, peran dan kewajiban KPK kepada Presiden terhitung tanggal 13 September 2019. 

Meskipun pimpinan KPK lainnya (Basaria Panjaitan) menyatakan tetap ingin menjalankan tugasnya hingga Desember 2019, akan tetapi tugas yang akan diemban pada sisa  waktu sesudah tanggal 13 September 2019, tidak mungkin dapat dilakukan hanya seorang diri, karena struktur, komposisi dan konfigurasi kepemimpinan KPK adalah kolektif kolegial.

Kondisi demikian menyebabkan KPK mengalami kevacuman kepemimpinan dengan cara yang tidak beradab, yaitu mengembalikan mandat yang diperoleh secara konstitusional dengan cara-cara yang inkonstitusional kepada Presiden agar Presiden Jokowi mengelola sendiri PK. 

“Ini adalah sebuah pengalihan tanggung jawab yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, tidak memiliki dasar moral dan etika dalam kepemimpinan, mengabaikan nilai-nilai dasar yang seharusnya menjadi basis di dalam akuntabilitas kepemimpinan sebuah Lembaga Negara,” Serfas Serbaya Manek, menambahkan.

Oleh karena itu, demi menyelematkan KPK dari krisis kepercayaan publik yang meluas, menyelematakan KPK dari kondisi anomali dan stagnan secara berkepanjangan, maka FORUM LINTAS HUKUM INDONESIA, mendesak Presiden dan DPR untuk mempertimbangkan sebuah terobosan guna mengisi kekosongan pimpinan KPK  melalui cara-cara sbb. :

Pertama, Membekukan sementara kepemimpinan KPK periode 2015 – 2019 dengan menunjuk 5 (lima) orang pimpinan KPK sebagai PLT hingga pimpinan KPK periode 2019-2023 dilantik.

Kedua, Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membenahi managemen organisasi dan tatalaksana tugas-tugas KPK sehingga hubungan kerja antara pimpinan dan pegawai KPK berada dalam sistim tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis pada “nilai dasar” ASN.

Ketiga, Menugaskan pimpinan KPK yang baru untuk membubarkan Wadah Pegawai KPK yang ada sekarang dan mewadahi Pegawai KPK dengan sebuah organisasi yang berorientasi kepada sistem tata laksana dan tata kerja pegawai yang taat pada nilai-nilai dasar kepegawaian yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi yang harus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian sehari-hari. (Ahr)

Continue Reading

KONSULTASI HUKUM

Gelar Seminar, Peradi Soroti Harga Tiket Pesawat Dalam Perspektif Hukum.

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Polemik harga tiket pesawat terus menjadi perbincangan saat ini. Masyarakat terus mengeluhkan tingginya harga tiket yang ditetapkan maskapai penerbangan. Atas kondisi tersebut, DPC PERADI Jakarta Pusat menggelar Seminar Nasional bertema “Polemik Harga Tiket Pesawat Dalam Perspektif Hukum, Bisnis dan investasi,” di Jakarta, Jum’at 9 Agustus 2019.

Dalam sambutannya Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat, Arman Hanis mengatakan, seminar yang digelar oleh DPC PERADI Jakarta Pusat ini merupakan bagian dari peran aktif kami dalam memberikan kontribusi bagi peserta serta masyarakat pada umumnya dalam memahami polemik harga tiket dunia penerbangan di Indonesia dalam kaitannya dengan perspektif hukum, bisnis dan investasi secara lebih komprehensif.

Sebagaimana diketahui, kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan harga tiket pesawat melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

“Juga adanya Keputusan Menteri Perhubungan Rebuplik Indonesia No. 106 Tahun 2019 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri menjadi acuan yang dapat digunakan sebagai referensi penerapan formulasi harga tiket pesawat, bagi lndustri penerbangan dalam negeri,” tambahnya.

Dalam perspektif perlindungan konsumen, Ketua YLKI Tulus Abadi menyampaikan bahwa konsumen berhak atas harga/tarif yang wajar. Operator penerbangan sebagai provider langsung yang berhadapan dengan konsumen perlu menerapkan tarif berkelanjutan dengan margin profit yang wajar.

“Pemerintah harus konsisten dalam penerapan Tarif Batas Atas (“TBA”) & Tarif Batas Bawah (“TBB”) yang pelaksanaannya perlu dinamis dengan peninjauan ulang secara berkala yaitu 6-12 bulan dengan mempertimbangkan aspek konsumen dan pertumbuhan industri penerbangan dalam negeri,” ujarnya, dalam paparannya di Hotel Saripacifik, Jakarta, Jum’at (9/8/2019).

Sementara itu, dari perspektif persaingan usaha Taufik Ahmad selaku Direktur Kebijakan Persaingan KPPU, mengatakan bahwa penerapan TBA idealnya diatur pada rute-rute dengan struktur yang terkonsentrasi, misal yang di monopoli/duopoli/oligopoli oleh maskapai. Lebih Ianjut, ia mengatakan bahwa penerapan TBB dalam persaingan muncul perdebatan.

Di satu sisi dianggap negatif, karena menjadi entry barrier bagi pelaku usaha yang bisa menawarkan tarif di bawah TBB dan menjadi disinsentif bagi inovasi di industri yang bermuara pada munculnya besaran tarif di bawah TBB. Di lain sisi dianggap positif untuk mencegah agar jumlah maskapai yang bersaing di industri penerbangan tetap terjaga pada level tertentu, sehingga persaingan tetap terjadi.

“Sehingga hal ini dapat mencegah maskapai menjadi korban dari persaingan dengan strategi tarif (subsidi silang atau predatory pricing). Dalam hal terjadi predatory pricing maka hal tersebut menjadi kewenangan KPPU untuk menindaknya,” jelas Taufik.

Sementara, menurut pandangan pengamat dunia penerbangan, Chappy Hakim, naiknya harga tiket pesawat disebabkan beberapa faktor, namun yang paling dominan dikarenakan Operating Cost yang dibayarkan dalam bentuk mata uang US Dollar, sedangkan pendapatan maskapai dalam bentuk Rupiah. Sehingga dengan melemahnya Rupiah terhadap US Dollar menyebabkan naiknya harga operasional, yang berdampak juga pada harga tiket pesawat.

“Oleh karna itu, solusi mengatasi persoalan tersebut harus berdasar kepada hasil dari investigasi, audit, analisis yang dilakukan dengan kontrol yang terintegrasi dari pemerintah, dengan melibatkan Dewan Penerbangan Nasional dan jejaring perhubungan nasional,” pungkas Chappy Hakim. (Ahr)

Continue Reading

Trending