Connect with us

Uncategorized

Makar! Dalam Sorotan Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini ramai pemberitaan makar diberbagai media seiring isue politik yang kini kian memanas dan sudah ada beberapa dari berbagai tokoh dijadikan tersangka dalam kasus yang dianggap upaya makar.

Apa itu makar? Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi Hukum menjelaskan, Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan bertujuan untuk menjatuhkan atau menentang kebijakan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain (teknis).

Istilah makar itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, “aanslag” yang artinya penyerangan atau serangan, ujar Darwin kepada Janoerkoening.com, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)

“Arti makar itu sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ; akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Dan makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan cara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang tidak lain dengan sebutan (kudeta),” tambahnya.

Selanjutnya Darwin menjelaskan, bahwa tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP.”

Menurutnya, Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga unsur syarat yang harus ada agar seseorang tersebut dapat dipidanakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu adanya niat Permulaan pelaksanaan. Jadi, kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam akan kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

  1. Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya. Jenis kejahatan makar dengan cara ini jelas disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  2. Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara. Ini juga berupa kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
  3. Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara. Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Yang di maksud, perumpamaan nya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan perencanaan yang lebih besar taklain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Terkait tindak Pidana dalam Makar, Darwin menguraikan, hal ini suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Pada umumnya, seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang memengaruhi, tetapi secara khusus tidak lain karena faktor dari rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung.

“Dan perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja,” ucapnya.

Adanya kejahatan dalam Makar, Darwin mengatakan, tindakan makar yang dikaitkan dengan kejahatan makar dijelaskan pada beberapa pasal yakni ; Pasal 104 KUHP yang menjelaskan makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken).

Kemudian Pasal 106 KUHP, menjelaskan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya Pasal 107 KUHP menerangkan, makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), dan diancam dengan, hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedang menurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hukumannya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun, dengan kemungkinan hukuman mati.

Selanjutnya, Tindak Pidana Pemberontakan. Hal tersebut, Darwin menerangkan bahwa, tindakan makar juga dapat dipidana sebagai sebuah tindakan pemberontakan kepada Negara, yang dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP.

“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata,” jelasnya.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat.

Tindakan makar ini juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP.

Dengan uraian devinisi diatas tersebut di kaitkan dengan penangkapan beberapa tokoh paska pemilu, apakah penangkapan dan prosedurnya sudah pas atau memang hanya ketakutan dari penyelenggara negara?

Darwin Ranreng menjelaskan, kalau diliat dari segi umur mereka yang di tangkap dan di jadikan tersangka sudah uzur, Mereka mengemukakan hal yang sangat beralasan yaitu tidak ada rasa keadilan dalam pengupayaan penyelengaraan pemilu, sementara dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah definitif sampai di Lantiknya kembali, suatu yang tidak beralasan bila makar itu dikaitkan dengan keberadaan posisi presiden dan wakilnya karena belum terbentuk pengangkatannya.

“Hal ini sebagai koreksi untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, berharap negara ini bisa kondusif sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa dan leluhur sebelumnya. Pencitaan akan keadilan hukum harus diutamakan karena NKRI ini adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi nilai dan norma atas keadilan berbangsa dan bernegara,” Tutup Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng. (Ary)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Salam & Doa, Indonesia di Mahkamah Konstitusi.

Published

on

By

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua FPG MPR RI

Kami menyadari bahwa para pendiri negara dan pejuang bangsa, bertekad kuat pasca Indonesia merdeka, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945.

Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini tantangannya bukan lebih ringan menghadapi derasnya Ideologi transnasional dan pertarungan kekuatan ekonomi global. Dibutuhkan konsistensi dan Soliditas nasional.

Problematika perbedaan diantara segenap bangsa atas dasar SARA harusnya sudah selesai.

Pada era kebebasan, keterbukaan yang ditopang kemajuan tehnologi informasi, harus fokus memajukan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum dan Keberlangsungan SDA dan Lingkungan. Untuk keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan keberlangsungan generasi berikutnya.

Mari kita ciptakan iklim yang semakin kondusif, melalui semangat persatuan dan kesatuan, keteladanan dan sikap kenegarawanan.

Karna kekuatan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan stabilitas sosial, politik, pertahanan dan keamanan.

Masih banyak dan tidak ringan tantangan yang harus dihadapi pemerintah, negara dan bangsa dalam kondisi kekinian, baik di dalam maupun luar negeri.

Hanya dengan optimisme dan semangat persatuan dalam keragaman, dibawah naungan Pancasila sebagi Ideologi Negara, kita dapat menghadapinya dan meraih sukses menjadi Negara terdepan, maju, modern yang demokratis, adil dan makmur.

Kami meyakini para Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai negarawan akan bekerja dengan penuh arif dan bijak atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, memutus berdasarkan hukum yang berideologikan Pancasila, sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Serta berdasarkan konstitusi/UUD 1945, Undang Undang MK dan Hukum Acara yang berlaku. Menegakkan hukum berdasarkan Hukum.

Mari kita dukung dan doakan, semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam memutus perkara perselisihan hasil Pilpres 2019. Serta Memberkahi dan melindungi kita semua, segenap anak bangsa dalam meraih kesempurnaan hidup, sebagai bakti kepada ibu pertiwi dan Ibadah kepada Illahi.

Ya Allahh.. kabulkanlah doa kami.

Jakarta, minggu 16 Juni 2019

Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua FPG MPR RI.

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Pelantikan, Pengawasan Obat dan Makanan Semakin Diperkuat

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menegaskan pentingnya tugas Badan POM karena menyangkut multisektor yaitu aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat. Badan POM membangun visi obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Peny menjelaskan, Visi ini dicapai dengan (1) memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (2) memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

lebih lanjut, Badan POM juga (3) memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan; serta (4) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas kepemerintahan.

“Sesuai dengan visi dan misi Badan POM tersebut, strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan kejahatan kemanusiaan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk yang berisiko terhadap kesehatan,” jelas Kepala Badan POM pada media di Aula Gedung C Badan POM, Jakarta, Jum’at (14/6/2019).

Namun, untuk itu Badan POM juga memberikan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha obat dan makanan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun global. Setiap pejabat dan pegawai Badan POM harus memahami tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi Badan POM tersebut.

Badan POM juga terus melakukan pembaruan termasuk penataan kepemimpinan melalui pelantikan pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Pejabat yang dilantik merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat mendukung pencapaian tujuan Badan POM.

“Promosi dan mutasi pejabat struktural merupakan bagian dari pembangunan kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk mengasah kapasitas kepemimpinan. Optimalisasi potensi dan kinerja sumber daya kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam pencapaian tujuan organisasi,” ujar Kepala BPOM RI.

Badan POM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, terutama bagi generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap pejabat Badan POM harus benar-benar memahami perannya sebagai pelayan masyarakat, “ungkap” Penny K. Lukito.

“Semua yang dilakukan Badan POM ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi pejabat Badan POM harus cermat dan mampu membedakan serta mengambil langkah yang tepat dengan professional dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penindakan. Membedakan perkara yang harus ditindaklanjuti dengan pembinaan dan bimbingan, atau perkara kejahatan yang harus ditindak tegas dan profesional,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua DPP IMM Usulkan PAN Dinahkodai Prof. Din Syamsudin

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menurunnya kursi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pileg 2019 dari 46 kursi menjadi 44 kursi sangat disayangkan. Walaupun secara perolehan suara cenderung stabil dari 9.481.621 (7,59%) menjadi 9.572.623 (6,84%), tetapi persentasenya menurun dibandingkan teman koalisinya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu dalam evaluasi 5 tahunan atau Kongres PAN kedepan haruslah dipimpin oleh sosok yang populer, diterima ummat dan bisa mengembangkan partai lebih tajam ke akar rumput. Rian Berta Delza Aktivis Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dari unsur DPP IMM mengusulkan Prof. DR. Din Syamsudin, MA., menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) mendatang.

“Kami dari kalangan muda Muhammadiyah mengusulkan Din Syamsudin, karena beliau adalah sosok yang tepat memimpin PAN kedepan. Pengalaman dan kapasitas beliau tidak diragukan lagi, saatnya PAN dipimpin orang yang paham akan agama, kebangsaan dan nilai-nilai toleransi,” kata Rian Berta Delza, yang juga adalah Ketua DPP IMM, saat dihubungi, Jumat (14/06/2019).

Menurutnya, sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Akademisi dan jabatan lainnya yang diakui di nasional maupun internasional, Din Syamsudin layak memimpin partai besutan Muhammadiyah ini. Selain itu suara PAN dari 1999 sampai 2019 masih geser-geser di tengah dan tidak ada kenaikan tajam.

“Kadang suara PAN di daerah lain naik, namun di daerah lainnya lagi menurun. Hal itu terjadi pada setiap Pemilu yang diikuti PAN setelah Pemilu 1999. Jika dipimpin Din Syamsudin saya yakin dimana suara PAN pernah ada akan muncul kembali,” jelas Rian sapaan akrabnya.

Rian menambahkan, selain itu harus ada pembenahan internal partai dimana mengakomodir semua unsur di kalangan muda muhammadiyah dan tokoh-tokoh muhammadiyah yang minat dalam politik. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius mengingat basis utama PAN adalah warga Muhammadiyah dan kalangan intelektual perkotaan.

“PAN kalau tidak ada pembenahan bisa jadi akan meredup. Dimana akan terkikis oleh PKS yang malah bisa melejit dan terhimpit oleh partai-partai nasionalis yang terus menguat,” tuturnya.

Selain itu kata Rian, hubungan PAN dan Muhammadiyah yang hari ini relatif kurang baik. Tentu dalam hal ini perlu ada yang kemudian disingkronkan kembali oleh PAN dan Muhammadiyah. Setelah sekian lama ketika founding father nya PAN Amin Rais yang menjadi kader struktural Muhammadiyah memimpin PAN.

“Pak Amin dinilai sukses membawa PAN berjaya dan diterima oleh warga /Muhammadiyah. Jika PAN ingin maju maka konsekuensi logisnya adalah yang mengomandoi PAN adalah kader struktural Muhammadiyah yang teruji kepemimpinannya di Muhammadiyah,” harapnya.

Terakhir kata Rian, dirinya yakin jika PAN dijabat oleh Din Syamsudin, PAN kedepan akan kembali naik tajam perolehan suaranya. Bahkan, Din Syamsudin sebagai sosok yang moderat, toleran dan menghargai multi kultur di Indonesia bisa merangkul kalangan suara nasionalis dan kelompok minoritas.

“PAN saat ini terlalu sibuk ngurusin kader luar daripada menaikkan posisi tawar kader-kader internal PAN-Muhammadiyah. Ini yang harus menjadi instropeksi kedepan dalam Kongres PAN yang akan datang. Kursi yang lain naik dan malah PAN hilang terutama di Jawa Tengah,” tutupnya. (Amhar).

Continue Reading

Trending