Connect with us

Uncategorized

Makar! Dalam Sorotan Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Akhir-akhir ini ramai pemberitaan makar diberbagai media seiring isue politik yang kini kian memanas dan sudah ada beberapa dari berbagai tokoh dijadikan tersangka dalam kasus yang dianggap upaya makar.

Apa itu makar? Andi Darwin R. Ranreng, Praktisi Hukum menjelaskan, Makar adalah perlawanan terhadap pemerintahan yang sah dengan bertujuan untuk menjatuhkan atau menentang kebijakan yang sudah menjadi ketetapan dengan melawan hukum, baik melalui kekuatan senjata maupun dengan kekuatan lainnya atau dengan cara lain (teknis).

Istilah makar itu sendiri berasal dari bahasa Belanda, “aanslag” yang artinya penyerangan atau serangan, ujar Darwin kepada Janoerkoening.com, Jakarta, Sabtu (1/6/2019)

“Arti makar itu sendiri dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah ; akal buruk, tipu muslihat atau perbuatan dengan maksud hendak membunuh orang. Dan makar juga bisa diartikan sebagai perbuatan cara untuk menggulingkan pemerintahan yang sah yang tidak lain dengan sebutan (kudeta),” tambahnya.

Selanjutnya Darwin menjelaskan, bahwa tindakan makar dalam KUHP secara khusus dapat ditemui dalam Pasal 87 KUHP, yang berbunyi: “dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti yang dimaksud dengan Pasal 53 KUHP.”

Menurutnya, Pasal 53 ayat (1) KUHP ada tiga unsur syarat yang harus ada agar seseorang tersebut dapat dipidanakan melakukan percobaan kejahatan, yaitu adanya niat Permulaan pelaksanaan. Jadi, kejahatan yang masuk dalam kategori makar yang mengancam akan kepentingan hukum atas keamanan dan keselamatan negara sebagaimana dimuat dalam Bab I Buku II KUHP, terdiri dari 3 bentuk, yaitu:

  1. Menyerang Keamanan Presiden atau Wakilnya. Jenis kejahatan makar dengan cara ini jelas disebutkan dalam Pasal 104 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut makar dengan maksud untuk menghilangkan nyawa, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden menjalankan pemerintahan, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  2. Menyerang Keamanan dan Keutuhan Wilayah Negara. Ini juga berupa kejahatan makar yang dirumuskan pada Pasal 106 KUHP, yaitu sebagai berikut “Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
  3. Menyerang Kepentingan Hukum Tegaknya Pemerintahan Negara. Makar yang dimaksud disini tidak dengan perbuatan dengan kekerasan menggunakan senjata. Yang di maksud, perumpamaan nya dengan membentuk organisasi dengan alat-alatnya seperti anggaran dasar, program kerja, tujuan yang ingin dicapai dan sebagainya yang semua wujud-wujud kegiatan itu menuju pada suatu tujuan perencanaan yang lebih besar taklain untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Terkait tindak Pidana dalam Makar, Darwin menguraikan, hal ini suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keamanan negara. Pada umumnya, seseorang melakukan tindak pidana makar banyak faktor yang memengaruhi, tetapi secara khusus tidak lain karena faktor dari rasa ketidakpuasan terhadap pemerintahan/kekuasaan yang sedang berlangsung.

“Dan perbuatan tersebut pada umumnya dilakukan oleh sekelompok orang yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama, meskipun tidak tertutup, kemungkinan juga dilakukan oleh satu atau dua orang saja,” ucapnya.

Adanya kejahatan dalam Makar, Darwin mengatakan, tindakan makar yang dikaitkan dengan kejahatan makar dijelaskan pada beberapa pasal yakni ; Pasal 104 KUHP yang menjelaskan makar yang dilakukan dengan tujuan akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia, atau dengan tujuan akan menjadikan mereka tidak dapat menjalankan pemerintahan sebagai mana mestinya (tot regeren ongeschiktmaken).

Kemudian Pasal 106 KUHP, menjelaskan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Selanjutnya Pasal 107 KUHP menerangkan, makar dilakukan dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintah (omwenteling), dan diancam dengan, hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, sedang menurut ayat 2 bagi pemimpin dan pengatur dari tindak pidana ini hukumannya ditinggikan menjadi maksimum penjara seumur hidup atau selama dua puluh tahun, dengan kemungkinan hukuman mati.

Selanjutnya, Tindak Pidana Pemberontakan. Hal tersebut, Darwin menerangkan bahwa, tindakan makar juga dapat dipidana sebagai sebuah tindakan pemberontakan kepada Negara, yang dirumuskan dalam Pasal 108 KUHP.

“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun: orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; orang yang dengan maksud melawan Pemerintahan Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintahan dengan senjata,” jelasnya.

Tindak Pidana Permufakatan Jahat.

Tindakan makar ini juga dapat dimasukkan dalam tindak pidana permufakatan jahat, dimana diatur dalam Pasal 110 KUHP.

Dengan uraian devinisi diatas tersebut di kaitkan dengan penangkapan beberapa tokoh paska pemilu, apakah penangkapan dan prosedurnya sudah pas atau memang hanya ketakutan dari penyelenggara negara?

Darwin Ranreng menjelaskan, kalau diliat dari segi umur mereka yang di tangkap dan di jadikan tersangka sudah uzur, Mereka mengemukakan hal yang sangat beralasan yaitu tidak ada rasa keadilan dalam pengupayaan penyelengaraan pemilu, sementara dalam pemilu presiden dan wakil presiden adalah definitif sampai di Lantiknya kembali, suatu yang tidak beralasan bila makar itu dikaitkan dengan keberadaan posisi presiden dan wakilnya karena belum terbentuk pengangkatannya.

“Hal ini sebagai koreksi untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, berharap negara ini bisa kondusif sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa dan leluhur sebelumnya. Pencitaan akan keadilan hukum harus diutamakan karena NKRI ini adalah negara hukum yang harus menjunjung tinggi nilai dan norma atas keadilan berbangsa dan bernegara,” Tutup Praktisi Hukum, Andi Darwin R Ranreng. (Ary)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

HUT RI Ke 74, Kodim 0503 JB Gelar Wayang Kulit Semalam Suntuk

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Unit Pengelolaan Musium Seni Dinas Pariwisata dan Kebudaan kerjasama dengan Kodim 0503 Jakarta Barat mengadakan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk di ruang publik halaman Kodim 0503/JB. Pagelaran ini dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke 74, dan diperuntukan untuk masyarakat.

Pagelaran Wayang Kulit yang berlangsung pada Sabtu malam, 17 Agustus 2019 ini dibuka oleh Letkol Kav Valian Wicaksono Magdi, S. SOS sebagai Dandim 0503 / JB yang baru. Dalam sambutannya Dia mengatakan, ini adalah kegiatan kesenian asli Bangsa Indonesia yg perlu dikestarikan.

“Kita paham dan kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini seakan-akan kesenian tradisional ini tidak kekininan kata anak muda skarang,” ujarnya, di jakarta (17/8)

Saya selaku tuan rumah atas nama Kodim 0503 JB mengucapkan terima kasih kepada museum seni dan persatuan wayang kulit se-Indonesia atas terselenggaranya acara pagelaran ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 74. “Dan Kami menyadari banyak keterbatasan dan kekurangannya, dan Kami mohon ma’af yang sebesar-besarnya,” pungkas Letkol.

Sementara itu, Kepala unit pengelolaan musium seni Dinas Pariwisata DKI Jakarta bidang wayang, Lily Suhaedi S.H., dalam kata sambutan mengungkapkan ucapkan terima kasih kepada Kodim 0503/JB atas kesediaan menyediakan Halamannya untuk penyelenggaraan ke 5 pagelaran wayang kulit malam ini.

“Dimana telah dilakukan pagelaran wayang kulit sebelumnya yaitu yang pertama di bulungan, Jaksel, pagelaran 2 di Tuprok, pagelaran 3 di Sentul, pagelaran 4 di kampung tutul sebrang terminal kampung rambutan, dan ini pagelaran ke 5, dan rencananya pagelaran ke 6 akan dilaksanakan di RRI,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Lily mengatakan, bahwa pagelaran seni wayang kulit ini untuk melestarikan budaya wayang yang sudah mendunia dan sudah diakui Unesco sebagai seni budaya dunia.

“Dan kita, wajib menjaga atau memperkenalkan dan melestarikan seni budaya wayang ke masyarakat agar generasi muda mengenal seni budaya peninggalan jaman dahulu untuk dilestarikan,” tutup Lily Suhaedi S.H. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Implikasi OBOR Ancaman atau Peluang

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Isu negatif Tiongkok dan hubungannya dengan Indonesia masih tetap hadir dalam masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pengurus Daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) DKI Jakarta menggelar Seminar “Kebangkitan Tiongkok, OBOR dan Implikasinya Terhadap Indonesia” pada hari Sabtu 17 Agustus 2019, bertempat di Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat

Prof. Anwar Nasution,Ph. D., dalam paparannya mengatakan, RRC telah mengintrodusir enam jenis kebijakan strategis dibidang ekonomi, politik dan keamanan yang akan mempengaruhi sistem ekonomi, keuangan, politik dan keamanan regional dan internasionalnya. Kebijakan itu mencerminkan kesiapan negara itu untuk mengambil peranan yang Iebih besar dalam kepemimpinan politik. ekonomi dan militer dunia.

Lalu, Dr. Indra Wahidin, Ketua Harian Perhimpunan INTI mengatakan, sejalan dengan kebangkitan Tiongkok di sektor ekonomi dan kancah perpoIitikan internasional, sudah pasti strategi jalur sutera akan terbentuk suatu komunitas ekonomi yang diperhitungkan dan menjadi motor penggerak atau lokomotif meningkatkan perekonomian dan peradaban, mensejahterakan kehidupan rakyat sepanjang jalur, dan memberi kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Sementara Dr. Drs. Krisno Legowo, Msi., mengatakan, Kepentingan nasional sering dapat dibaca dalam konstitusi maupun pernyataan- pernyataan para pemimpin formal negara seperti kebijakan maupun pelaksanaannya, dalam hal ini, sifat dan arah hubungan Iuar negeri Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) dalam berinteraksi dengan dunia yang sering dinyatakan Presden Xi Jinping, Menlu Wang Yi, maupun Dubes Tiongkok untuk Amerika, Cui Tian kai (yang menggantikan Tang Jiaxun).

Ada dua hal pokok strategi yang dilaksanakan sebagai arah bangsa dan negara. Pertama, “menata ulang hubungan antar Negara besar” (xin xing daguo guanxi), dan kedua, mewujudkan ” Mimpi China” (Zhongguo Meng), strategi ini untuk memenuhi inti kepentingan nasional, “pungkas” Krisno. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Proyek Preservasi Jalan Di Jatim Diduga Gunakan Dokumen Palsu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Proyek preservasi jalan di Jawa Timur menjadi isue yang tidak sedap di kalangan peserta lelang. Persoalanya proyek yang tengah dikerjakan di beberapa titik, ada dugaan pemalsuan dokumen oleh pemenang tender. Jelas Kholis salah satu peserta tender.

Dia menjelaskan, proyek proservasi jalan tersebut adalah proyek jalan nasional terdapat dibeberapa titik. Misalnya di Jalan Probolinggo-Lumajang, dan Turen-Kepanjen.

Menurutnya dokumen yang dipalsukan itu di antaranya refrensi kerja dan surat kesanggupan material,” kata Kholis, Sabtu (10/8)

Proyek APBN tersebut dikerjakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, alamat Jl. Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong Keude Bagok Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur dengan pagu anggaran senilai Rp 98 miliar.

ia juga menduga dokumen persyaratan lelang tidak begitu diverifikasi saat dikumpulkan. Persyaratan yang tidak diverifikasi, syarat dengan pemalsuan dokumen. Sehingga bisa lolos memenangkan tender.

“PT. Mina Fajar Abadi diduga melakukan pemalsuan data kepada Dinas PU Balai Besar Waru, sehingga bisa lolos memenangkan tender,” tudingnya.

Dugaan pemalsuan dokumen tersebut harus ditindak oleh Kementerian PUPR. Jangan sampai hal ini di abaikan. Sehingga kedepan pelanggaran yang sama tidak terulang.

Sisi lain, Khairul Kalam Direktur Lingkar Studi Pemerintahan mengecam kontraktor yang mencoba bertindak di luar aturan. Pihaknya akan konsisten mengawal kasus hukum ini bisa berjalan. Karna menurutnya dugaan Pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum apabila terbukti bisa dikenakan UU pidana. Jelasnya. (red)

Continue Reading

Trending