Connect with us

Uncategorized

Fitnah Muldoko, Tito, dan Wiranto Terbantahkan

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pada hari Jum’at 31 Mei, bertempat Di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, berlangsung Jumpa Pers terkait “Mayor Jenderal TNI (Purn.) Soenarko (Mantan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda) Trial By The Press”, yang diselenggarakan oleh Advokat Senopati-08, dengan penanggung jawab Zaenal Abidin, S.H., M.H. (Ketua Umum Advokat Senopati-08), Susiasih (Sekjed) dan dihadiri oleh sekitar 100 undangan.

KPAA Ferry Firman Nurwahyu, S.H (Wakil Ketua Advokat Senopati-08) menegaskan bahwa, pemberitaan yang beredar adalah bentuk fitnah yang sangat keji demi membunuh karakter Pak Sunarko, tanpa didukung oleh bukti apapun.

“Kami prihatin dengan penangkapan purnawirawan TNI dan Polri karena mereka tidak mungkin melanggar sumpah TNI dan Polri. Kalau mereka berbeda pendapat seharusnya dijawab juga dengan pendapat,” tegasnya.

Firman juga tegaskan, bahwa tuduhan yang diarahkan kepada Mayjen TNI (Purn) Sunarko yang diberitakan secara luas di media massa adalah pernyataan yang tidak benar dan menyesatkan serta telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Kami menghimbau kepada pers untuk menghormati prinsip praduga tidak bersalah,” harapnya.

Firman juga mengungkapkan, bahwa Mayjen TNI (Purn) Sunarko dengan ini membantah isu bahwa tidak pernah memasukkan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine ke Indonesia. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah membuat senjata M16 A1 maupun M4 Carbine.

“Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menerima senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menyimpan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah menyembunyikan senjata M16 A1 maupun M4 Carbine. Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah mengangkut senjata M16 A1 maupun M4 Carbine,” tambahnya.

Lebih lanjut, Firman juga menegaskan, Mayjen TNI (Purn) Sunarko tidak pernah melakukan, tidak pernah menyuruh melakukan, tidak turut serta melakukan perbuatan atau terlibat kericuhan dalam aksi massa pada 22-23 Mei 2019, sebagaimana dimaksud dalam surat dari Bareskrim Polri Direktorat Tipidum Nomor : B/98-5a. Subdit I/V/2019/Dit Tipidum, Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 18 Mei 2019.

Dalam kesemoatan yang sama, hadir Letnan Jenderal TNI (Purn.) Johannes Suryo Prabowo yang juga turut memperjelas hal yang sebenarnya. Dia katakan, bahwa Kami minta para media jangan mudah menuduh dengan mengutip statemen orang. Sepertinya media benci sekali dengan purnawirawan. Ini mirip dengan tahun 65. Sebelum menangkap para jenderal, dihembuskan isu Dewan Jenderal. Saya sakit hati dengan pemberitaan soal penangkapan Pak Sunarko.

“Tidak ada jenderal yang pengalaman tempurnya menyamai Pak Sunarko. Sekalipun Menkopolhukam, yang mungkin kakinya belum pernah berlumpur. Jadi tidak benar Pak Sunarko ditangkap di bandara, juga tidak benar Pak Sunarko menggunakan senjata rakitan.

“Jangan mudah menggunakan kata makar. Jangan sekali sekali menuduh kami tidak cinta merah putih. Pemberitaan mengenai Pak Sunarko jelas bukan hanya menyakiti hati keluarga Pak Sunarko dan menyakiti korps baret merah,” ungkapnya.

Sementara Mayor Jenderal TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim yang turut hadir mengatakan, Saya hadir disini karena saya khawatir dengan keamanan Indonesia ke depan. Ada ribuan pensiunan Kopassus datang menyampaikan kerisauan mereka. Situasi ini tidak bagus. Kami menghargai jalur hukum yang ada. Pak Sunarko punya jasa sangat besar, mendapat pujian dari dunia Internasional.

“Jangan sampai kita mengalami perang saudara karena persoalan ini. Sekarang Pak Sunarko yang merupakan seorang patriot dituduh makar. Saya masih percaya dengan aparat penegak hukum kita agar klir masalahnya. Jangan sampai kita mengalami situasi yang dapat membubarkan NKRI,” ujarnya.

Selain itu hadir juga Kolonel Inf. (Purn) Drs. Sri Radjasa Chandra, MBA dan menyampaijan, bahwa Pak Sunarko dituduh melakukan penyelundupan senjata jenis M4 yang merupakan senjata sniper dan akan digunakan pada aksi 22 Mei 2019. Pak Sunarko tidak pernah sekalipun menghukum anak buahnya dengan kekerasan.

“Pak Narko tidak pernah memiliki senjata tersebut seperti yang dituduhkan Pak Wiranto, Pak Moeldoko dan Pak Tito.
Pak Sunarko tidak pernah menyelundupkan senjata. Senjata yang dikirim ke Jakarta bukan untuk 22 Mei 2019,” pungkasnya.

Kemudian Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat (Mentan Sesmenkopolhukam) mengatakan, Saya tahu persis Pak Narko. Agak aneh kalau diberitakan Pak Narko mau makar dan menyelundupkan senjata. TNI itu disumpah siap mati untuk bangsa dan negara. Masa seorang Pak Narko dituduh menyelundupkan senjata untuk makar. Senjatanya hanya satu bagaimana mau makar? Senjatanya juga sudah kadaluarsa, dan dimodifikasi. Kami ini siap mati untuk bangsa dan negara.

“Kami sangat marah mendengar Pak Narko dituduh makar. Ini hanya kepentingan politik. Kami tidak pernah melihat selama bertugas, pak Narko berbuat yang aneh-aneh. Kopassus itu lingkupnya sangat kecil, sehingga hubungan antara atasan dan bawahan sangat erat. Ini menyangkut harga diri Kopassus. Ini dagelan politik. Kalau Pak Narko seperti itu, leher saya taruhannya,” ujarnya. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Salam & Doa, Indonesia di Mahkamah Konstitusi.

Published

on

By

Oleh: Agun Gunandjar Sudarsa, Ketua FPG MPR RI

Kami menyadari bahwa para pendiri negara dan pejuang bangsa, bertekad kuat pasca Indonesia merdeka, untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 1945.

Tegaknya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Saat ini tantangannya bukan lebih ringan menghadapi derasnya Ideologi transnasional dan pertarungan kekuatan ekonomi global. Dibutuhkan konsistensi dan Soliditas nasional.

Problematika perbedaan diantara segenap bangsa atas dasar SARA harusnya sudah selesai.

Pada era kebebasan, keterbukaan yang ditopang kemajuan tehnologi informasi, harus fokus memajukan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Hukum dan Keberlangsungan SDA dan Lingkungan. Untuk keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan keberlangsungan generasi berikutnya.

Mari kita ciptakan iklim yang semakin kondusif, melalui semangat persatuan dan kesatuan, keteladanan dan sikap kenegarawanan.

Karna kekuatan, kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan stabilitas sosial, politik, pertahanan dan keamanan.

Masih banyak dan tidak ringan tantangan yang harus dihadapi pemerintah, negara dan bangsa dalam kondisi kekinian, baik di dalam maupun luar negeri.

Hanya dengan optimisme dan semangat persatuan dalam keragaman, dibawah naungan Pancasila sebagi Ideologi Negara, kita dapat menghadapinya dan meraih sukses menjadi Negara terdepan, maju, modern yang demokratis, adil dan makmur.

Kami meyakini para Hakim Mahkamah Konstitusi, sebagai negarawan akan bekerja dengan penuh arif dan bijak atas nama Tuhan Yang Maha Kuasa, memutus berdasarkan hukum yang berideologikan Pancasila, sebagai pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Serta berdasarkan konstitusi/UUD 1945, Undang Undang MK dan Hukum Acara yang berlaku. Menegakkan hukum berdasarkan Hukum.

Mari kita dukung dan doakan, semoga Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa, memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam memutus perkara perselisihan hasil Pilpres 2019. Serta Memberkahi dan melindungi kita semua, segenap anak bangsa dalam meraih kesempurnaan hidup, sebagai bakti kepada ibu pertiwi dan Ibadah kepada Illahi.

Ya Allahh.. kabulkanlah doa kami.

Jakarta, minggu 16 Juni 2019

Agun Gunandjar Sudarsa
Ketua FPG MPR RI.

Continue Reading

Uncategorized

Melalui Pelantikan, Pengawasan Obat dan Makanan Semakin Diperkuat

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Kepala BPOM RI, Penny K. Lukito menegaskan pentingnya tugas Badan POM karena menyangkut multisektor yaitu aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat. Badan POM membangun visi obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Peny menjelaskan, Visi ini dicapai dengan (1) memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); (2) memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

lebih lanjut, Badan POM juga (3) memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas kepemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan; serta (4) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas kepemerintahan.

“Sesuai dengan visi dan misi Badan POM tersebut, strategi pengawasan semakin diperkuat terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan kejahatan kemanusiaan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk yang berisiko terhadap kesehatan,” jelas Kepala Badan POM pada media di Aula Gedung C Badan POM, Jakarta, Jum’at (14/6/2019).

Namun, untuk itu Badan POM juga memberikan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha obat dan makanan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun global. Setiap pejabat dan pegawai Badan POM harus memahami tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi Badan POM tersebut.

Badan POM juga terus melakukan pembaruan termasuk penataan kepemimpinan melalui pelantikan pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Pejabat yang dilantik merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat mendukung pencapaian tujuan Badan POM.

“Promosi dan mutasi pejabat struktural merupakan bagian dari pembangunan kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk mengasah kapasitas kepemimpinan. Optimalisasi potensi dan kinerja sumber daya kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam pencapaian tujuan organisasi,” ujar Kepala BPOM RI.

Badan POM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, terutama bagi generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap pejabat Badan POM harus benar-benar memahami perannya sebagai pelayan masyarakat, “ungkap” Penny K. Lukito.

“Semua yang dilakukan Badan POM ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi pejabat Badan POM harus cermat dan mampu membedakan serta mengambil langkah yang tepat dengan professional dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penindakan. Membedakan perkara yang harus ditindaklanjuti dengan pembinaan dan bimbingan, atau perkara kejahatan yang harus ditindak tegas dan profesional,” tutupnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Ketua DPP IMM Usulkan PAN Dinahkodai Prof. Din Syamsudin

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Menurunnya kursi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Pileg 2019 dari 46 kursi menjadi 44 kursi sangat disayangkan. Walaupun secara perolehan suara cenderung stabil dari 9.481.621 (7,59%) menjadi 9.572.623 (6,84%), tetapi persentasenya menurun dibandingkan teman koalisinya Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Karena itu dalam evaluasi 5 tahunan atau Kongres PAN kedepan haruslah dipimpin oleh sosok yang populer, diterima ummat dan bisa mengembangkan partai lebih tajam ke akar rumput. Rian Berta Delza Aktivis Eksponen Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dari unsur DPP IMM mengusulkan Prof. DR. Din Syamsudin, MA., menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) mendatang.

“Kami dari kalangan muda Muhammadiyah mengusulkan Din Syamsudin, karena beliau adalah sosok yang tepat memimpin PAN kedepan. Pengalaman dan kapasitas beliau tidak diragukan lagi, saatnya PAN dipimpin orang yang paham akan agama, kebangsaan dan nilai-nilai toleransi,” kata Rian Berta Delza, yang juga adalah Ketua DPP IMM, saat dihubungi, Jumat (14/06/2019).

Menurutnya, sebagai mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Tokoh Akademisi dan jabatan lainnya yang diakui di nasional maupun internasional, Din Syamsudin layak memimpin partai besutan Muhammadiyah ini. Selain itu suara PAN dari 1999 sampai 2019 masih geser-geser di tengah dan tidak ada kenaikan tajam.

“Kadang suara PAN di daerah lain naik, namun di daerah lainnya lagi menurun. Hal itu terjadi pada setiap Pemilu yang diikuti PAN setelah Pemilu 1999. Jika dipimpin Din Syamsudin saya yakin dimana suara PAN pernah ada akan muncul kembali,” jelas Rian sapaan akrabnya.

Rian menambahkan, selain itu harus ada pembenahan internal partai dimana mengakomodir semua unsur di kalangan muda muhammadiyah dan tokoh-tokoh muhammadiyah yang minat dalam politik. Hal tersebut harus menjadi perhatian serius mengingat basis utama PAN adalah warga Muhammadiyah dan kalangan intelektual perkotaan.

“PAN kalau tidak ada pembenahan bisa jadi akan meredup. Dimana akan terkikis oleh PKS yang malah bisa melejit dan terhimpit oleh partai-partai nasionalis yang terus menguat,” tuturnya.

Selain itu kata Rian, hubungan PAN dan Muhammadiyah yang hari ini relatif kurang baik. Tentu dalam hal ini perlu ada yang kemudian disingkronkan kembali oleh PAN dan Muhammadiyah. Setelah sekian lama ketika founding father nya PAN Amin Rais yang menjadi kader struktural Muhammadiyah memimpin PAN.

“Pak Amin dinilai sukses membawa PAN berjaya dan diterima oleh warga /Muhammadiyah. Jika PAN ingin maju maka konsekuensi logisnya adalah yang mengomandoi PAN adalah kader struktural Muhammadiyah yang teruji kepemimpinannya di Muhammadiyah,” harapnya.

Terakhir kata Rian, dirinya yakin jika PAN dijabat oleh Din Syamsudin, PAN kedepan akan kembali naik tajam perolehan suaranya. Bahkan, Din Syamsudin sebagai sosok yang moderat, toleran dan menghargai multi kultur di Indonesia bisa merangkul kalangan suara nasionalis dan kelompok minoritas.

“PAN saat ini terlalu sibuk ngurusin kader luar daripada menaikkan posisi tawar kader-kader internal PAN-Muhammadiyah. Ini yang harus menjadi instropeksi kedepan dalam Kongres PAN yang akan datang. Kursi yang lain naik dan malah PAN hilang terutama di Jawa Tengah,” tutupnya. (Amhar).

Continue Reading

Trending