Connect with us

Uncategorized

Menjaga Pemilu Jurdil adalah Bagian dari Bela Negara

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pasca pelaksanaan Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Bela Negara (GBN) mendapat perhatian dan aduan dari masyarakat yang menyatakan, banyak masalah pelik berupa aduan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Proses Pemilihan Umum berlangsung, hingga gugurnya para KPPS yang mencapai Iebih dari 500 orang hingga awal Mei 2019 ini.

Bahkan, sebagian masyarakat berani menyatakan, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Antara Iain, hilangnya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), upaya pencurian C1, hingga kasus salah input C1 dalam rekapitulasi penghitungan suara. Gugurnya para petugas KPPS juga telah memicu pembentukan tim pencari fakta penyebab berbagai kematian tersebut.

“Apabila ini terus berlangsung, akan memicu potensi konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian di ungkapkan oleh Mayjend TNI (Purn) Budi Sujana selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara (GBN) dalam sambutannya yang didampingi oleh Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin, selaku Sekjend GBN di Gd Juang, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Selanjutnya Budi Sujana menjelaskan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”. Selain itu, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 juga menyatakan, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.”

Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 menyatakan, “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien,” ungkap Ketum GBN.

Gerakan Bela Negara sebagai organisasi yang berketuhanan Yang Maha Esa mengajak seluruh elemen bangsa organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Keagamaan yang berasaskan Pancasila berketuhanan Yang Maha Esa untuk ikut menjaga dan menyuarakan Pemilu agar diselenggarakan berdasarkan prinsip Pemilu yang telah diundangkan dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 di atas.

GBN sangat berharap, Tentara Nasional lndonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan Aparat Sipil Negara (ASN) khususnya penyelenggara Pemilu, juga menjunjung tinggi komitmen terhadap amanat Pancasila dan UUD 1945. Bagaimanapun, TNl, POLRI, dan ASN terikat penuh dalam Saptamarga, Tribrata dan Abdi Negara yang harus dijalankan. Aparat Pemerintah yang melanggar sumpah, berarti melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Hingga kapan pun, kejujuran dan keadilan seharusnya sudah melekat pada diri seorang Tentara, Polisi dan Abdi Negara hingga hayat tidak dikandung badan. Dalam bulan Ramadhon yang menuntut kejujuran kita, “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyepakati, Menjaga Pemilu tetap Jurdil adalah bagian dari Bela Negara!,” pungkas Mayjend TNI (Purn) Budi Sujana. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

Di Gedung Koni, PB PTMSI Pimpinan Peter Resmi Di Lantik

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – KONI Pusat Tono Suratman melantik pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) masa bakti 2019-2022 dengan Ketua Umum Ir. Peter Layardi Lay, di Gedung KONI Pusat, Jakarta Pada hari Jumat 24 Mei 2019.

Usai dilantik, Peter selaku ketua PTMSI menyampaikan harapannya, supaya teman-teman pengurus bekerja cepat dan mewujudkan keinginan koni pusat. Karna tenis meja ini mendapat perhatian lebih dari ketum koni pusat.

“Jadi kami tidak ingin nengecewakan beliau dan kami akan bekerja keras mewujudkan prestasi yg lebih baik,” ujarnya.

Oleh karna itu, pasca pelantikan ini, kami akan melakukan rapat pleno menentukan langkah program kerja kedepan.

“Pertama yang kami lakukan adalah konsolidasi organisasi, kedua membuat program pembinaan yang terkait seperti membuat liga prifesional untuk menampung adik-adik kita yang sudah senior supaya tetap bisa berprestasi,” Pungkasnya. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

IKB- UI: Hentikan Tindakan Represif/Brutal – Aparat Keamanan.

Published

on

By


JanoerKoening, Jakarta – Sehubungan adanya aksi damai massa yang sudah dimulai sejak Selasa, 21 Mei 2019, sehingga mengakibatkan benturan dengan aparat keamanan terutama dengan pihak Kepolisian (Polri). Akibatnya, telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka pada masyarat sipil, maka pada hari ini, Rabu 22 Mei 2019, kami Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia (IKB- UI) menyampaikan pernyataan seperti berikut :

  1. Mendesak kepada pimpinan DPR RI untuk segera bersikap pro aktif dengan membentuk Tim Pencari fakta guna investigasi, mengusut tuntas para pihak yang terlibat atas tewas dan timbulnya ratusan korban dari masyarakat sipil ;
  2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk me gambil langkah-langkah hukum normatif dan tegas dan kepada Kapolri dan Menkopolhukam yang telah membiarkan tindakan aparat yang represif & anarkis terhadap massa pengunjuk rasa, dengan menerapan gaya militeristik, brutal dengan melanggar asas demokrasi dan perlindungan HAM ;
  3. sebagaimana Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa, pihak Polri seharusnya kebih mengedepankan cara-cara humanis dan tidak represif. Faktanya Polri terindikasi telah melakukan tindakan diluar batas kewajaran, over akting, dan diluar prosedur dalam penanggulangan aksi massa.
  4. Bahwa kami juga mencurigai adanya proses pelaksanaan Pemilu terutama Pilres 2019 ini yang berjalan secara tidak Jurdil, karena tidak netralnya aparat negara/birokrat dan pemanfaatan fasilitas negara oleh Petahana ;
  5. Kepada lembaga negara terkait ; DPR RI, Komnas HAM, dan Ombudsman agar segera membentuk Tim Investigasi atas banyaknya korban meninggal para pengunjukrasa, dan bisa juga untuk dibawa ke lembaga HAM Internasional.

Kami himbau di era demokrasi ini, terutama kepada aparat keamanan agar menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan atau represif, yang justru bukan solusi tapi bisa menciptakan kekisruhan dan tidak adanya kepastian hukum masyarakat, “Tutup” Koord. Advokasi Hukum IKB-UI Adv. Djudju Purwantoro. (Ary)

Continue Reading

Uncategorized

Gelar Diskusi, PTAI Se-Indonesia Tegaskan Komitmen Kebangsaan

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Bertempat di Rumah Makan Handayani Prima, Matraman, Jakarta Timur, Forkom BEM/DEMA PTAI SE- Indonesia melaksanakan Diskusi Kebangsaan Dengan tema Menegaskan Komitmen Kebangsaan Dalam Upaya Menjaga Stabilitas Keamanan Negara Pasca Pemilu 2019.

Kegiatan ini dilandasi dengan fenomena yang terjadi Pra dan Pasca Pemilu 2019. Banyak perubahan yang terjadi di kalangan elit dan masyarakat. Perubahan ini membawa dampak negative bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Nica Ranu Andika Presnas Forkom BEM/DEMA PTAI Se-Indonesia dalam sambutannya menyampaikan, Perhelatan politik di Tahun 2019 ini sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian terdengar dan tersebar dikalangan masyarakat, rasa benci dan perbedaan aspirasi yang kerap dibuat begitu meruncing, sehingga persatuan Indonesia pun terkoyak,” ucapnya, di Jakarta, Rabu (22/5/2019).

Sementara dalam penyampaian materi yang disampaikan oleh Letnan Jendral (Purn) TNI. Drs. M. Munir ketua Dewan Analis strategi BIN yang merupakan mantan Sesjen Wantannas mengatakan, bahwa saat ini penegak hukum sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik dalam pelaksanaan tugas.

“Kita berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dengan mengikuti prosedural hukum yang berlaku, karena negara kita adalah negara hukum,” Tegasnya.

Selanjutnya, Agus Suherman Tanjung Presnas FORKOM BEM/DEMA PTAI Wilayah Sumsel yang juga hadir dalam kegiatan tersebut dalam sambutannya mengungkapkan “Kita semua berharap yang terbaik bagi Bangsa Negara Indonesia. Pesan Gus Dur kepada kita semua Bahwa tidak yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan, kita menginginkan pemimpin yang terbaik tanpa harus ada pertikaian.”

Usai gelar diskusi, peserta yang hadir di sesi akhir menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

  1. Mengimbau kepada para elit politik untuk segera melakukan Rekonsiliasi demi menjaga kerukunan dan persatuan bangsa
  2. Meminta kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi pada narasi-narasi yang cenderung memecah belah persatuan dan Kesatuan
  3. Mengimbau kepada seluruh peserta Pemilu 2019 untuk dapat menyikapi hasil pemilu dengan bijak dan sesuai dengan prosedur yang ada.
  4. Mendorong semua permasalahan dan perselisihan pemilu diselesaikan secara hukum dan konstitusional.
  5. Meminta kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga kondusifitas Indonesia, menuju kedewasaan dalam berdemokrasi.
  6. Menolak gerakan adu domba rakyat, karena akan memecah belah persatuan bangsa dan
  7. Menghimbau kepada seluruh Mahasiswa untuk mendoakan keselamatan Bangsa. (Ary)
Continue Reading

Trending