Connect with us

Uncategorized

Menjaga Pemilu Jurdil adalah Bagian dari Bela Negara

Published

on

JanoerKoening, Jakarta – Pasca pelaksanaan Pemilu 2019, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Bela Negara (GBN) mendapat perhatian dan aduan dari masyarakat yang menyatakan, banyak masalah pelik berupa aduan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama Proses Pemilihan Umum berlangsung, hingga gugurnya para KPPS yang mencapai Iebih dari 500 orang hingga awal Mei 2019 ini.

Bahkan, sebagian masyarakat berani menyatakan, kecurangan dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Antara Iain, hilangnya beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS), upaya pencurian C1, hingga kasus salah input C1 dalam rekapitulasi penghitungan suara. Gugurnya para petugas KPPS juga telah memicu pembentukan tim pencari fakta penyebab berbagai kematian tersebut.

“Apabila ini terus berlangsung, akan memicu potensi konflik yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” demikian di ungkapkan oleh Mayjend TNI (Purn) Budi Sujana selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara (GBN) dalam sambutannya yang didampingi oleh Marsda TNI (Purn) Amirullah Amin, selaku Sekjend GBN di Gd Juang, Menteng, Jakarta, Rabu (8/5/2019).

Selanjutnya Budi Sujana menjelaskan, bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 menyatakan, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”. Selain itu, Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 2 juga menyatakan, “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.”

Bahkan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3 menyatakan, “Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien,” ungkap Ketum GBN.

Gerakan Bela Negara sebagai organisasi yang berketuhanan Yang Maha Esa mengajak seluruh elemen bangsa organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Keagamaan yang berasaskan Pancasila berketuhanan Yang Maha Esa untuk ikut menjaga dan menyuarakan Pemilu agar diselenggarakan berdasarkan prinsip Pemilu yang telah diundangkan dalam UU Pemilu No. 7 Tahun 2017 di atas.

GBN sangat berharap, Tentara Nasional lndonesia/Kepolisian Republik Indonesia, dan Aparat Sipil Negara (ASN) khususnya penyelenggara Pemilu, juga menjunjung tinggi komitmen terhadap amanat Pancasila dan UUD 1945. Bagaimanapun, TNl, POLRI, dan ASN terikat penuh dalam Saptamarga, Tribrata dan Abdi Negara yang harus dijalankan. Aparat Pemerintah yang melanggar sumpah, berarti melanggar Pancasila dan UUD 1945.

Hingga kapan pun, kejujuran dan keadilan seharusnya sudah melekat pada diri seorang Tentara, Polisi dan Abdi Negara hingga hayat tidak dikandung badan. Dalam bulan Ramadhon yang menuntut kejujuran kita, “Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menyepakati, Menjaga Pemilu tetap Jurdil adalah bagian dari Bela Negara!,” pungkas Mayjend TNI (Purn) Budi Sujana. (Amhar)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Uncategorized

HUT RI Ke 74, Kodim 0503 JB Gelar Wayang Kulit Semalam Suntuk

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Unit Pengelolaan Musium Seni Dinas Pariwisata dan Kebudaan kerjasama dengan Kodim 0503 Jakarta Barat mengadakan Pagelaran Wayang Kulit semalam suntuk di ruang publik halaman Kodim 0503/JB. Pagelaran ini dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke 74, dan diperuntukan untuk masyarakat.

Pagelaran Wayang Kulit yang berlangsung pada Sabtu malam, 17 Agustus 2019 ini dibuka oleh Letkol Kav Valian Wicaksono Magdi, S. SOS sebagai Dandim 0503 / JB yang baru. Dalam sambutannya Dia mengatakan, ini adalah kegiatan kesenian asli Bangsa Indonesia yg perlu dikestarikan.

“Kita paham dan kita tahu bersama bahwa perkembangan teknologi yang sangat pesat ini seakan-akan kesenian tradisional ini tidak kekininan kata anak muda skarang,” ujarnya, di jakarta (17/8)

Saya selaku tuan rumah atas nama Kodim 0503 JB mengucapkan terima kasih kepada museum seni dan persatuan wayang kulit se-Indonesia atas terselenggaranya acara pagelaran ini dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 74. “Dan Kami menyadari banyak keterbatasan dan kekurangannya, dan Kami mohon ma’af yang sebesar-besarnya,” pungkas Letkol.

Sementara itu, Kepala unit pengelolaan musium seni Dinas Pariwisata DKI Jakarta bidang wayang, Lily Suhaedi S.H., dalam kata sambutan mengungkapkan ucapkan terima kasih kepada Kodim 0503/JB atas kesediaan menyediakan Halamannya untuk penyelenggaraan ke 5 pagelaran wayang kulit malam ini.

“Dimana telah dilakukan pagelaran wayang kulit sebelumnya yaitu yang pertama di bulungan, Jaksel, pagelaran 2 di Tuprok, pagelaran 3 di Sentul, pagelaran 4 di kampung tutul sebrang terminal kampung rambutan, dan ini pagelaran ke 5, dan rencananya pagelaran ke 6 akan dilaksanakan di RRI,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Lily mengatakan, bahwa pagelaran seni wayang kulit ini untuk melestarikan budaya wayang yang sudah mendunia dan sudah diakui Unesco sebagai seni budaya dunia.

“Dan kita, wajib menjaga atau memperkenalkan dan melestarikan seni budaya wayang ke masyarakat agar generasi muda mengenal seni budaya peninggalan jaman dahulu untuk dilestarikan,” tutup Lily Suhaedi S.H. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Implikasi OBOR Ancaman atau Peluang

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Isu negatif Tiongkok dan hubungannya dengan Indonesia masih tetap hadir dalam masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Pengurus Daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) DKI Jakarta menggelar Seminar “Kebangkitan Tiongkok, OBOR dan Implikasinya Terhadap Indonesia” pada hari Sabtu 17 Agustus 2019, bertempat di Mega Glodok Kemayoran (MGK), Jakarta Pusat

Prof. Anwar Nasution,Ph. D., dalam paparannya mengatakan, RRC telah mengintrodusir enam jenis kebijakan strategis dibidang ekonomi, politik dan keamanan yang akan mempengaruhi sistem ekonomi, keuangan, politik dan keamanan regional dan internasionalnya. Kebijakan itu mencerminkan kesiapan negara itu untuk mengambil peranan yang Iebih besar dalam kepemimpinan politik. ekonomi dan militer dunia.

Lalu, Dr. Indra Wahidin, Ketua Harian Perhimpunan INTI mengatakan, sejalan dengan kebangkitan Tiongkok di sektor ekonomi dan kancah perpoIitikan internasional, sudah pasti strategi jalur sutera akan terbentuk suatu komunitas ekonomi yang diperhitungkan dan menjadi motor penggerak atau lokomotif meningkatkan perekonomian dan peradaban, mensejahterakan kehidupan rakyat sepanjang jalur, dan memberi kontribusi terhadap perdamaian dunia.

Sementara Dr. Drs. Krisno Legowo, Msi., mengatakan, Kepentingan nasional sering dapat dibaca dalam konstitusi maupun pernyataan- pernyataan para pemimpin formal negara seperti kebijakan maupun pelaksanaannya, dalam hal ini, sifat dan arah hubungan Iuar negeri Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok) dalam berinteraksi dengan dunia yang sering dinyatakan Presden Xi Jinping, Menlu Wang Yi, maupun Dubes Tiongkok untuk Amerika, Cui Tian kai (yang menggantikan Tang Jiaxun).

Ada dua hal pokok strategi yang dilaksanakan sebagai arah bangsa dan negara. Pertama, “menata ulang hubungan antar Negara besar” (xin xing daguo guanxi), dan kedua, mewujudkan ” Mimpi China” (Zhongguo Meng), strategi ini untuk memenuhi inti kepentingan nasional, “pungkas” Krisno. (Amhar)

Continue Reading

Uncategorized

Proyek Preservasi Jalan Di Jatim Diduga Gunakan Dokumen Palsu

Published

on

By

JanoerKoening, Jakarta – Proyek preservasi jalan di Jawa Timur menjadi isue yang tidak sedap di kalangan peserta lelang. Persoalanya proyek yang tengah dikerjakan di beberapa titik, ada dugaan pemalsuan dokumen oleh pemenang tender. Jelas Kholis salah satu peserta tender.

Dia menjelaskan, proyek proservasi jalan tersebut adalah proyek jalan nasional terdapat dibeberapa titik. Misalnya di Jalan Probolinggo-Lumajang, dan Turen-Kepanjen.

Menurutnya dokumen yang dipalsukan itu di antaranya refrensi kerja dan surat kesanggupan material,” kata Kholis, Sabtu (10/8)

Proyek APBN tersebut dikerjakan oleh PT. Mina Fajar Abadi, alamat Jl. Kuala Bagok Dusun Mesjid Gampong Keude Bagok Kecamatan Nurussalam, Aceh Timur dengan pagu anggaran senilai Rp 98 miliar.

ia juga menduga dokumen persyaratan lelang tidak begitu diverifikasi saat dikumpulkan. Persyaratan yang tidak diverifikasi, syarat dengan pemalsuan dokumen. Sehingga bisa lolos memenangkan tender.

“PT. Mina Fajar Abadi diduga melakukan pemalsuan data kepada Dinas PU Balai Besar Waru, sehingga bisa lolos memenangkan tender,” tudingnya.

Dugaan pemalsuan dokumen tersebut harus ditindak oleh Kementerian PUPR. Jangan sampai hal ini di abaikan. Sehingga kedepan pelanggaran yang sama tidak terulang.

Sisi lain, Khairul Kalam Direktur Lingkar Studi Pemerintahan mengecam kontraktor yang mencoba bertindak di luar aturan. Pihaknya akan konsisten mengawal kasus hukum ini bisa berjalan. Karna menurutnya dugaan Pemalsuan dokumen merupakan pelanggaran hukum apabila terbukti bisa dikenakan UU pidana. Jelasnya. (red)

Continue Reading

Trending